Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi mengusulkan alokasi hingga 50% penerimaan pajak air tanah untuk program konservasi guna menjawab lemahnya skema pengembalian sumber daya yang selama ini masih bersifat sukarela. Pendekatan fiskal dinilai perlu diperkuat agar upaya menjaga keberlanjutan air tanah lebih terukur.

Pakar hidrogeologi ITB Irwan Iskandar menyatakan penerimaan pajak air tanah seharusnya dialokasikan kembali untuk menjaga keberlanjutan sumber daya. Instrumen fiskal dinilai dapat menjadi pengungkit utama konservasi.

“Bukan bersifat voluntary, tapi mandatory. Kita mengambil air, kita dapat pajak air tanah. Berapa, sih, biaya yang kita kembalikan untuk mengisi kembali air tanah tersebut? Idealnya kita mampu mengisi lagi,” kata Irwan dalam rapat panja AMDK di Komisi VII DPR RI, Senin (6/4/2026).

Dia mengusulkan sekitar 50% penerimaan pajak air tanah dialokasikan untuk program konservasi. Program tersebut mencakup pembangunan sumur resapan dan sumur imbuhan dalam yang dinilai efektif di berbagai negara.

Irwan menegaskan penurunan muka tanah tidak semata dipicu industri AMDK. Berbagai aktivitas lain turut berkontribusi sehingga pendekatan kebijakan harus menyasar seluruh pemanfaatan.

Data menunjukkan penggunaan air tanah oleh industri AMDK hanya sekitar 0,51% secara nasional. Namun, tekanan terhadap sumber daya tetap terjadi tanpa mekanisme pengembalian yang memadai.

Menurutnya, konservasi harus berjalan seiring pemanfaatan ekonomi. Kebijakan fiskal yang mengikat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan air tanah tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi bisa mencapai minimal 5,5% pada kuartal IV/2025.

Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung target pertumbuhan ekonomi tersebut. Bahkan, sambungnya, Prabowo akan memberi hadiah apabila target tersebut tercapai.

"Target kita adalah triwulan ke IV ini ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5%. Kata Pak Presiden kalau di atas 5,5%, saya dikasih hadiah, cuma enggak tahu hadiahnya apa. Kalau dikasih jalan-jalan, kita jalan-jalan Pak," ujar Purbaya diikuti tawa dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Untuk mewujudkan itu, dia mengaku akan pakai seluruh instrumen fiskal yang ada. Purbaya mencontohkan langkah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke lima bank BUMN.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku akan terus memonitor terus uang di sistem perbankan itu. Jika dirasa kurang maka Kementerian Keuangan akan menambah dana pemerintah ke sistem perbankan lagi.

"Tahun depannya dorong lebih cepat lagi dan memastikan sektor riil memberi kontribusi lebih signifikan ke perekonomian," ungkap Purbaya.

Selain itu, sambungnya, pemerintah memberi bantuan sosial tambahan untuk menjaga daya beli dan menopang pertumbuhan. Dia menjelaskan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai sementara sebesar sebesar Rp900.000 selama tiga bulan dengan target 35,05 juta keluarga penerima manfaat (desil 1—4) dengan alokasi Rp31,5 triliun.

"Orang pikir saya baik, [bukan], itu uang enggak kepakai, daripada enggak kepakai, kita bagi ke masyarakat aja supaya ekonominya jalan," katanya.

Kemudian, ada diskon transportasi selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan alokasi sekitar Rp180 miliar dan program magang lulusan baru perguruan tinggi dengan kuota 100 ribu peserta (uang saku sesuai upah minimum kota/kabupaten, alokasi Rp1,37 triliun).