Bisnis.com, JAKARTA — Satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan rencana integrasi sejumlah program prioritas, antara lain program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Prabowo menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan dapat terlaksana hingga akhir 2026. Pembangunan pada tahun ini akan menyasar 100 titik, dengan 65 lokasi pembangunan sebagai tahap awal.
Menurut Prabowo, pemerintah akan menyiapkan berbagai infrastruktur dasar seperti dermaga, pabrik es, cold storage, hingga panel surya untuk mendukung aktivitas nelayan. Integrasi dengan Kopdes diharapkan mempersingkat rantai distribusi hasil perikanan agar lekas sampai ke masyarakat, sekaligus mengerek pendapatan nelayan.
“Target kami hingga akhir 2026 adalah membangun sedikitnya 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia. Artinya, program ini akan memberdayakan dua juta nelayan,” kata Prabowo dalam rangkaian Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Adapun, kalangan pengamat menilai integrasi antara dua program prioritas ini memiliki potensi manfaat yang besar terhadap masyarakat pesisir, meskipun menggarisbawahi perlunya perencanaan yang matang.
Suhana selaku Akademisi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta menyebut kedua program tersebut dapat membangun ekosistem nelayan yang mandiri dan berkelanjutan.
“Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan,” kata Suhana kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).
Namun demikian, dia menyoroti bahwa keberhasilan program ini tak hanya bergantung pada perencanaan memadai, melainkan juga koordinasi yang efektif, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.
Menurutnya, hal ini berlaku baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Tanpa keterlibatan yang kuat dari masyarakat, dia menilai program ini berisiko menjadi proyek yang tidak berkelanjutan.
Di samping itu, Suhana menyatakan pentingnya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan ekosistem laut dan tangkapan berlebih (overfishing) di daerah tangkapan besar.
“Program ini harus dilengkapi dengan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan mengenai praktik perikanan yang ramah lingkungan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor UTM Jakarta ini.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Trian Yunanda menyampaikan bahwa pembangunan KMNP tahap pertama di 65 titik tahun ini akan memakan anggaran Rp1,34 triliun.
Sementara itu, penganggaran untuk 35 titik lainnya diusulkan KKP melalui proses diskresi anggaran berupa anggaran biaya tambahan (ABT).
“Ini [65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih] mudah-mudahan nanti per 2 Desember 2025, sebanyak 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana prasarana produksinya,” kata Trian dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (15/9/2025) lalu.
Menurutnya, pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini dilandaskan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 55/2025 yang diteken pada 3 September lalu.
Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana perikanan dari hulu sampai hilir.