Bisnis.com, JAKARTA — Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyoroti soal ketimpangan akses pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) yang menjadi tantangan terbesar dalam penerapan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI)

Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono menekankan pemerataan IMN adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

Penguatan IMN ini, tekannya, selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan produktivitas, nilai tambah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

IMN, yang mencakup standardisasi, akreditasi, dan metrologi menjadi dasar penting tumbuhnya industri bernilai tambah tinggi dan memastikan kualitas produk nasional dapat diandalkan, kompetitif, serta diakui secara global.

"Kami mencatat ketimpangan ketersediaan layanan IMN antarwilayah masih menjadi tantangan besar," ujarnya, Jumat (28/11/2025)

Data BSN menunjukkan bahwa dari sebanyak 2.687 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) aktif dan terakreditasi, 64,4% atau mayoritas berada di Jawa.

Sementara Indonesia Timur hanya memiliki 233 LPK atau sekitar 5% dari total jumlah nasional. Adapun dari 140 lembaga sertifikasi produk, hanya 8 yang berada di kawasan Timur.

"Ketimpangan ini menyebabkan pelaku usaha di luar Jawa harus menanggung biaya dan waktu lebih besar untuk memenuhi persyaratan mutu, sehingga menghambat hilirisasi dan pengembangan produk unggulan daerah," jelasnya.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, BSN memperluas program pembinaan dan koordinasi lintas sektor. Sejauh ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Pelatihan Kerja.

Langkah selanjutnya adalah mendampingi 2,1 juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK, hingga membina 2.671 pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan mutu

"Kami pun telah menerbitkan 4.016 SPPT SNI hingga Oktober 2025," katanya.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), menyoroti SNI sebagai elemen krusial dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan daya saing global.

Dengan standar kualitas yang jelas dan terukur, produk dalam negeri dinilai semakin mampu bersaing di pasar internasional sekaligus memberikan jaminan mutu bagi konsumen.

Ketua Umum Aspaki Imam Subagyo juga mendukung adanya proses SNI sebagai jaminan untuk pasar, baik dalam negeri maupun global.

“Dengan adanya SNI ini diharapkan mendapat jaminan produk secara berkelanjutan maupun jaminan secara proses," harap Imam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperluas pemerataan infrastruktur mutu sebagai strategi memperkuat daya saing ekonomi nasional. Upaya ini difokuskan pada pembangunan layanan pengujian, sertifikasi, inspeksi, dan metrologi yang lebih mudah diakses pelaku usaha di seluruh daerah.

Salah satu langkah utamanya ialah penguatan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN), termasuk penyediaan standar yang relevan dengan kebutuhan industri dan percepatan penerapannya melalui lembaga penilaian kesesuaian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSN Y Kristianto Widiwardono menegaskan pentingnya pemerataan layanan mutu bagi transformasi ekonomi nasional.

“Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Kristianto dalam Bulan Mutu Nasional 2025 di Aula Kemdiktisaintek Jakarta, Rabu (26/11/225).

BSN menjalankan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan harmonisasi kebijakan, termasuk pengembangan pedoman IMN serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, perguruan tinggi, asosiasi industri, dan mitra pembangunan. Kristianto menekankan bahwa pemerataan akses pengujian, sertifikasi, dan metrologi merupakan syarat tumbuhnya produk unggulan daerah.

“Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sejauh ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar memiliki kapasitas layanan yang kredibel. Melalui program SNI Bina UMK, sebanyak 2.109.202 produk UMK telah mendapatkan pendampingan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI). BSN juga membina 2.671 pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan memenuhi persyaratan mutu.

“Hingga Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI sebagai bentuk pengakuan atas produk yang memenuhi standar,” kata Kristianto.

Ia berharap pemerataan pemanfaatan IMN dapat memperkuat hilirisasi produk unggulan daerah, meningkatkan daya saing industri, dan memastikan masyarakat memperoleh layanan mutu yang kredibel.

“Dengan pemanfaatan IMN yang merata di seluruh Indonesia, hilirisasi produk unggulan daerah dapat berkembang lebih kuat, daya saing industri nasional meningkat, dan masyarakat memperoleh layanan mutu yang kredibel sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.