Bisnis.com, JAKARTA - Dalam teori Black Swan yang dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb, dunia sering kali diubah oleh peristiwa langka yang tak terduga, berdampak masif, dan baru dianggap “logis” setelah terjadi.

Memasuki 2026, Indonesia berada pada posisi di mana stabilitas 2025 yang tumbuh di kisaran 5,01%—5,12% menjadi modal penting. Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan yang optimistis dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 sebesar 5,2%—5,8%.

Penyusunan APBN 2026 dilakukan dalam konteks global yang berubah drastis dari kerja sama multilateral menuju fragmentasi geopolitik dan proteksionisme agre-sif. Meskipun Bappenas sempat menargetkan angka yang lebih tinggi (5,8%—6,3%), kesepakatan akhir dengan DPR di level 5,2%—5,8% menunjukkan kehati-hatian pemerintah terhadap risiko eksternal.

Salah satu potensi Black Swan yang nyata adalah kebijakan tarif “balas dendam” dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Ancaman tarif hingga 25% bagi negara-negara mitra dagang China atau Iran dapat meng-guncang stabilitas nilai tukar rupiah, yang diproyeksikan (RAPBN 2026) berada pada rentang Rp16.500—Rp16.900 per dolar AS.

Ketidakpastian ini dibaca lembaga internasional seperti Bank Dunia yang memproyeksikan per-tumbuhan Indonesia mungkin tertahan di angka 5,0% akibat melambatnya momentum ekonomi China dan fluktuasi harga energi.

Dari perspektif sektoral, 2026, sektor manufaktur te tap menjadi kontributor ter besar Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pangsa sekitar 18,67% dengan target pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,51%. Namun, tantangan “deindustrialisasi dini” masih menghantui.

Pakar dari LPEM UI dan INDEF menyoroti bahwa tanpa perbaikan kualitas SDM dan efisiensi energi, sektor ini akan sulit melampaui pertumbuhan PDB nasional. Pemerintah merespons ini dengan mendorong industri berteknologi tinggi seperti semikonduktor, komponen energi terbarukan, serta hilirisasi nikel dan tembaga yang lebih dalam.

Struktur pengeluaran 2026 akan diwarnai oleh belanja negara pada program dengan efek pengganda (multiplier effect) tinggi. Salah satu pilar utama pengeluaran adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya melonjak drastis menjadi Rp335 triliun untuk 2026, mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mulai beroperasi penuh sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia pada 2026. Danantara memfokuskan investasinya pada delapan sektor prioritas, mulai dari infrastruktur digital, AI, hingga energi terbarukan. Proyek strategis seperti pembangunan Kampung Haji di Makkah dan pabrik soda kaustik senilai Rp13 triliun bersama Chandra Asri men-jadi bukti peran Danantara sebagai mesin pertumbuhan selain APBN.

Kehadiran Danantara di World Economic Forum (WEF) Davos 2026 juga diharapkan membangun kepercayaan investor glo-bal untuk masuk ke pasar Indonesia (RKAP Danantara 2026 dan Laporan Komisi XI DPR).

Setidaknya ada tiga skenario yang perlu diwaspadai pada 2026. Pertama, guncangan geopolitik Timur Tengah dan Iran. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran dapat memicu lonjakan harga minyak dunia jauh di atas asumsi US$80 per barel. Jika ini terjadi, beban subsidi energi dalam APBN akan membengkak, memak-sa pemerintah memotong belanja produktif lainnya.

Kedua, bencana alam sistemik. Kejadian banjir dan longsor besar di wilayah Sumatera pada akhir 2025 telah mengharuskan alokasi triliunan rupiah untuk rehabilitasi infrastruktur. Jika pola iklim ekstrem berlanjut di 2026, produktivitas pertanian nasional akan terancam, sedikit banyak memengaruhi target swasembada pangan. Ketiga, krisis likuiditas global.

Kebijakan suku bunga tinggi yang berkepanjangan di negara maju dapat memicu arus modal keluar (capital outflow) dari pasar domestik, menekan rupiah hingga level psikologis yang berbahaya dan menghambat investasi Danantara.

Upaya pemerintah untuk mengintegrasikan program MBG dengan penguatan in vestasi strategis (Danantara) adalah sebuah langkah besar. Secara statistik, poten-si untuk tumbuh di atas 5,2% sangat terbuka, terutama jika mesin pertumbuhan di sektor ekonomi digital dan industri pengolahan mampu berputar lebih cepat.

Namun, mengacu pada teori Taleb, keberhasilan Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa akurat prediksi kita terhadap pertumbuhan, melainkan seberapa “antifragile” (tangguh di tengah guncangan) sistem ekonomi kita. Penguatan ketahanan pangan dan energi adalah langkah tepat untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan.

Namun, efisiensi modal (ICOR) yang masih tinggi di kisaran 6,0—6,5 perlu segera dibenahi agar setiap rupiah investasi menghasilkan output yang maksimal.

Prospek ekonomi 2026 tetap menawarkan optimisme di tengah fragilitas global (kondisi dunia yang sangat rapuh, penuh ketidakpastian, dan rentan terhadap guncangan pada awal 2026). Kuncinya terletak pada konsistensi eksekusi kebijakan di lapangan, transparansi tata kelola lembaga baru seperti Danantara, dan kesiapan fiskal dalam menghadapi guncangan tak terduga.

Tahun 2026 bukan sekadar tentang mencapai target angka, tetapi tentang membuktikan bahwa Indonesia mampu terbang tegak meskipun seekor “Angsa Hitam” tiba-tiba melintas di cakrawala ekonomi kita.

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melaporkan kinerja Industri Pengolahan Nonmigas (IPNM) sepanjang 2025. Menperin mengatakan kinerja industri manufaktur Tanah Air cukup baik di tengah tantangan yang muncul dari domestik maupun global.

Menurutnya, tahun ini sangat berat bagi Indonesia dan juga negara lainnya. Namun, pertumbuhan ekonomi dan kinerja industri berada di atas 5 persen.

"Tidak banyak negara yang pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen, sementara kita di atas 5 persen. Tahun yang kita anggap begitu berat, tapi untuk Indonesia kinerja ekonomi, kinerja manufaktur itu cukup baik," ujarnya dalam Konferensi Pers Kinerja Industri Manufaktur Tahun 2025 dan Outlook Industri Manufaktur 2026 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

Agus memaparkan, sepanjang tahun 2025,IPNM tidak hanya tumbuh positif, tetapi juga mampu melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu tercemin dari kinerja industri pengolahan nonmigas yang tumbuh 5,17 persen dari kuartal I-2025 hingga kuartal III-2025.

Sementara kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sepanjang tahun tercatat sebesar 17,27 persen. Angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 17,33 persen pada triwulan IV-2025, seiring dengan terus menguatnya aktivitas produksi dan permintaan industri.

Dari sisi perdagangan luar negeri, kinerja ekspor industri pengolahan nonmigas juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, nilai ekspor IPNM secara kumulatif mencapai USD187,82 miliar atau setara 80,25 persen dari total ekspor nasional. Nilai tersebut meningkat signifikan sebesar 15,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kontribusi industri manufaktur terhadap capaian ekspor nasional selama ini konsisten mendominasi sehingga berperan penting dalam upaya menjaga kinerja neraca perdagangan Indonesia,” ujar Agus.

Kinerja tersebut menghasilkan surplus neraca perdagangan IPNM yang juga turut memperkuat stabilitas eksternal perekonomian Indonesia.

Dari sisi investasi, realisasi investasi IPNM pada triwulan I–III tahun 2025 mencapai Rp552,0 triliun atau setara 38,49 persen dari total investasi nasional. Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas hingga Agustus 2025 mencapai 20,31 juta orang atau sekitar 13 persen dari total tenaga kerja nasional.

Menurut Menperin, capaian tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang tetap kuat terhadap prospek industri nasional, di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

“Meski aktivitas industri berjalan positif, tingkat utilisasi industri pengolahan nonmigas pada Januari hingga Oktober 2025 masih berada di kisaran 61,2 persen. Ini menandakan masih terbukanya ruang ekspansi yang besar untuk mengoptimalkan kapasitas produksi nasional,” paparnya.

Optimisme pelaku usaha industri juga tercermin dari indikator kepercayaan dan aktivitas manufaktur. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada November 2025 tercatat sebesar 53,45, sementara Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 53,3. Kedua indikator tersebut menunjukkan kondisi ekspansif dan menggambarkan prospek industri yang terus membaik.

Menperin menekankan, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas telah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan II-2025 dan diproyeksikan terus berada di atas pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025. Kondisi ini merupakan capaian penting yang untuk pertama kalinya terjadi dalam satu dekade terakhir.

“Dengan IKI yang konsisten ekspansif sepanjang 2025 dan PMI yang terus berada di zona ekspansi sejak Agustus 2025, kami optimistis industri manufaktur akan tetap menjadi penyokong utama perekonomian nasional,” katanya.

Dari sisi sektoral, sejumlah subsektor industri pengolahan nonmigas mencatatkan pertumbuhan yang kuat di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Industri Logam Dasar menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 16,04 persen, diikuti Industri Mesin dan Perlengkapan sebesar 9,97 persen, Industri Pengolahan Lainnya serta Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan sebesar 9,55 persen, Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional sebesar 8,24 persen, serta Industri Makanan dan Minuman sebesar
6,23 persen.
Sementara itu, subsektor lainnya seperti Industri Kulit dan Alas Kaki, Industri Barang Logam dan Elektronik, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kertas, Percetakan, serta Industri Furnitur tetap menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan di kisaran 1 hingga 5 persen.

Tantangan Industri Selama 2025

Meski tahun ini ditutup dengan daya tahan industri yang kuat, Menperin juga menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri manufaktur. Pertama adalah banjirnya produk impor di Tanah Air.

Agus mengatakan produk impor sangat membebani industri, untuk itu diperlukan langkah yang tegas agar tidak mudah masuk ke dalam negeri.

"Banjir impor. Impor baik itu illegal maupun yang legal, yang legal saja sudah membuat manufaktur sulit kok, apalagi yang illegal, yang masuk melalui jalur-jalur tidak sah, jalur-jalur tikus dan sebagainya," tuturnya.

Selain itu, industri juga dihadapakan oleh masalah
Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Agus menyebut industri masih mengalami kendala baik dari segi ketersediaan atau harga gas.

Kemudian, Menperin juga menyinggung masalah ketersediaan bahan baku bagi industri. Untuk itu pihaknya mendorong agar bahan baku bisa banyak diperoleh dari dalam negeri

"Jadi challenge selama 2025 ini, yang sayangnya disebut masalah klasik. Kalau bagi saya tidak boleh ada masalah klasik, masalah yang berulang-ulang itu memang jadi masalah klasik, tapi sebetulnya tidak boleh jadi masalah klasik, ya harus kita cari jalan keluarnya, harus kita cari solusinya," tutupnya.

IDXChannel - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan berpotensi memengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas. Hal itu terutama melalui jalur biaya produksi, iklim investasi, dan dinamika penyerapan tenaga kerja.

"Sebagai kontributor utama PDB industri dan ekspor manufaktur, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (19/12/2025).

Dia menuturkan, peningkatan upah minimum, baik melalui perluasan rentang indeks penyesuaian maupun pengenalan upah minimum sektoral, cenderung menaikkan biaya tenaga kerja secara struktural.

Dalam jangka pendek hingga menengah, kenaikan biaya ini berisiko menekan laju pertumbuhan output industri nonmigas, khususnya pada subsektor padat karya. Sebab, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi kapasitas dan perekrutan tenaga kerja baru.

"Strategi penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha umumnya berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja, yang dapat membatasi kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar dia.

Sementara dari sisi investasi, kata Saleh, ketidakpastian akibat perubahan kebijakan pengupahan yang relatif sering berpotensi menahan realisasi investasi baru di industri pengolahan nonmigas.

Menurutnya, investor cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke sektor atau wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil, sehingga laju pembentukan modal tetap (PMTB) di sektor manufaktur dapat melambat.

"Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan potensi pertumbuhan jangka menengah industri nonmigas, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi," kata dia.

Sebagai informasi, salah satu poin krusial dalam PP Pengupahan adalah penetapan formula penghitungan upah yang baru serta perluasan rentang angka indeks tertentu atau "Alfa".

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Nilai Alfa merupakan variabel yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam PP terbaru ini, rentang Alfa ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Angka ini naik signifikan dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya mematok nilai Alfa pada kisaran 0,1 hingga 0,3.

Perubahan formula ini menandai pergeseran metode penetapan upah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai informasi, pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP secara serentak sebesar 6,5 persen di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk 2026, penghitungan akan kembali merujuk pada variabel ekonomi masing-masing daerah dengan formula yang telah diperbarui.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, industri pengolahan non-migas tumbuh sebesar 5,58 persen pada kuartal III-2025. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,04 persen.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria mengungkapkan, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB pada kuartal tersebut sebesar 17,39 persen, atau naik 0,47 persen dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 16,92 persen.

Penyerapan tenaga kerja industri pengolahan non-migas juga mencapai 20,31 juta orang per Agustus 2025 atau sekitar 13 persen dari total tenaga kerja nasional dengan kontribusi investasi industri pengolahan non-migas sebesar 37,73 persen terhadap total investasi nasional.

"Kontribusi ekspor industri pengolahan non-migas merupakan yang terbesar secara sektoral mencapai 81 persen dari total ekspor nasional," ujar Merrijantij dalam acara perayaan 50 tahun kemitraan Nestle Indonesia dengan peternak sapi perah yang berlangsung di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia menjelaskan, tingkat utilisasi industri pengolahan non-migas saat ini berada di angka 59,28 persen. Angka tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang yang cukup besar untuk optimalisasi kapasitas produksi nasional.

“Angka utilisasi ini menandakan masih besarnya ruang ekspansi manufaktur nasional untuk mengoptimalkan kapasitas produksinya," kata dia.

Merrijantij menyebut, optimisme pelaku usaha juga tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) November 2025 yang berada di level 53,45 serta Purchasing Managers’ Index (PMI) November 2025 di angka 53,3, yang sama-sama menunjukkan kecenderungan ekspansif.

(DESI ANGRIANI)