KOMPAS.com - Jasa laundry kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat perkotaan. Seiring peningkatan kebutuhan akan layanan praktis dan profesional, industri laundry pun terus berkembang dan membuka peluang usaha baru di berbagai daerah.

Salah satu penyedia layanan penatu yang berkembang adalah BERANI Laundry Support System.
BERANI Laundry tidak hanya hadir sebagai penyedia franchise laundry, tetapi juga membangun ekosistem pendukung usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Saat ini, BERANI Laundry Support System mengelola 111 outlet yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Semarang. Jaringan tersebut didukung lebih dari 400 tenaga kerja aktif yang menjalankan operasional outlet selama 12 jam setiap hari, tujuh hari dalam seminggu.

BERANI mengusung konsep one-stop laundry support system. Sistem terpadu ini dirancang untuk membantu mitra menjalankan bisnis laundry tanpa harus menghadapi kompleksitas operasional sehari-hari.

Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan brand laundry melalui sistem franchise; sistem operasional dan pengelolaan outlet harian; rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM); penyediaan bahan baku laundry; standardisasi kualitas layanan; perawatan mesin laundry; serta pendampingan bisnis secara berkelanjutan.

Seluruh komponen tersebut disatukan dalam sebuah ekosistem yang ditujukan agar bisnis laundry dapat berjalan lebih profesional, konsisten, dan berkelanjutan.

CEO BERANI Laundry Support System Nirwan mengatakan, banyak orang tertarik memiliki bisnis laundry, tetapi tantangan sesungguhnya muncul saat menjalankan operasional harian.

"Melalui BERANI Laundry Support System, kami mengambil peran sebagai partner operasional agar para mitra dapat tetap fokus menjalankan aktivitas utama mereka, sedangkan bisnis laundry-nya kami bantu kelola secara menyeluruh," ujar Nirwan dalam siaran pers yang diterima Kompas pada Selasa (23/6/2026).

Menciptakan efek ekonomi berantai

Keberadaan jaringan outlet BERANI juga memberikan dampak yang lebih luas ketimbang sekadar mendukung pemilik usaha. Operasional yang berjalan di berbagai wilayah turut menciptakan aktivitas ekonomi baru di sekitar outlet.

Dengan mengusung jargon "The 1st Tech-based Laundry Management in Indonesia", BERANI membuka peluang ekonomi bagi berbagai sektor pendukung.

Salah satunya melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Saat ini, lebih dari 400 pekerja tergabung dalam operasional BERANI, mulai dari kru produksi, petugas layanan pelanggan, hingga tim pendukung operasional lain.

Setiap outlet menjadi ruang bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh kesempatan kerja serta meningkatkan keterampilan di bidang jasa laundry profesional.

Peluang bagi ekosistem usaha pendukung

Aktivitas bisnis laundry modern juga membutuhkan layanan antar dan jemput yang cepat serta fleksibel. Kehadiran layanan delivery pada jaringan outlet BERANI membuka peluang tambahan bagi mitra pengemudi transportasi daring untuk terlibat dalam rantai layanan tersebut.

Dampak ekonomi yang tercipta tidak berhenti di situ. Dalam operasionalnya, BERANI turut melibatkan berbagai usaha pendukung, mulai dari vendor cuci sepatu dan cuci karpet, pemasok bahan baku laundry, teknisi serta penyedia layanan perawatan mesin, hingga penyedia kebutuhan operasional outlet.

Keterlibatan berbagai pelaku usaha tersebut membuat satu outlet laundry mampu menciptakan efek ekonomi berantai bagi lingkungan sekitarnya.

Perkembangan industri laundry sendiri menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Sektor ini tidak lagi dipandang sebagai usaha rumahan semata, melainkan telah menjadi bagian dari ekosistem usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri jasa modern.

Kementerian UMKM mencatat sektor laundry yang tergabung dalam jaringan Asosiasi Laundry Indonesia telah menyerap sekitar 34.000 tenaga kerja formal ataupun informal. Sementara itu, lebih dari 1.800 anggota resmi tercatat bergabung dalam asosiasi tersebut.

Data tersebut menunjukkan bahwa industri laundry memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Melalui model bisnis berbasis sistem yang dikembangkannya, BERANI Laundry Support System berupaya mendorong industri laundry menuju standar yang lebih modern. Fokusnya tidak hanya membuka usaha, tetapi juga membangun bisnis yang didukung sistem operasional, SDM, teknologi, dan ekosistem pendukung yang kuat.

BERANI menargetkan diri menjadi sistem pendukung laundry terbesar di Indonesia dengan memberikan dukungan menyeluruh kepada para pelaku usaha, mulai dari penyediaan merek, pengelolaan operasional, pengembangan SDM, rantai pasok, hingga perawatan mesin.

"Jika satu outlet rata-rata melibatkan minimal 3-5 orang dalam rantai operasional langsung dan pendukung, jaringan BERANI telah menciptakan ratusan hingga ribuan titik keterlibatan ekonomi di masyarakat sekitar," kata Nirwan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI 2026 di Kota Yogyakarta, pada 3-5 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota APJI dari 29 Dewan Pengurus Daerah (DPD) di seluruh Indonesia, serta perwakilan jejaring internasional APJI di Australia, Belanda, dan Inggris Raya.

Mengusung tema “Konsolidasi Nasional dan Pengokohan Organisasi Menuju APJI sebagai Mitra Strategis Utama Jasaboga”, Rakernas 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi. Selain itu, meningkatkan kapasitas anggota, serta mempertegas peran APJI sebagai mitra strategis pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan industri jasaboga nasional.

Ketua Umum APJI, Tashya Megananda Yukki mengatakan, industri jasaboga memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung ketahanan pangan , peningkatan kualitas gizi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Rakernas APJI merupakan momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan daya saing anggota. Kami ingin memastikan APJI terus menjadi organisasi yang relevan, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan industri jasaboga Indonesia,” ujar Tashya.

Menurut Tashya, industri jasaboga bersama sektor makanan dan minuman berkontribusi hampir 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara sekitar Rp2.300 triliun. Sektor ini juga diperkirakan menyerap hingga 11,7 juta tenaga kerja.

Saat ini, jumlah usaha penyediaan makanan dan minuman di Indonesia mencapai sekitar 4,85 juta unit usaha dengan perputaran omzet yang diperkirakan mencapai Rp998 triliun.

Rakernas APJI 2026 juga menjadi ajang mempererat kolaborasi antaranggota dari seluruh Indonesia sekaligus memperluas sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem industri jasaboga yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Salah satu agenda penting dalam Rakernas kali ini adalah pelantikan DPD APJI Papua Tengah. Langkah tersebut menjadi bukti komitmen APJI dalam mendorong pemerataan pengembangan industri jasaboga di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah timur yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

Sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha jasaboga, APJI juga menegaskan komitmennya dalam mendukung berbagai program pemerintah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan standar industri.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program edukasi, pelatihan, dan sertifikasi di bidang manajemen katering, keamanan pangan, serta higienitas pengolahan makanan.

“Melalui berbagai kegiatan tersebut, APJI mendorong terciptanya tata kelola penyediaan makanan yang aman, sehat, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah,” tegas Tashya.

Rakernas APJI 2026 juga menyoroti berbagai capaian organisasi dalam membantu pengusaha jasaboga naik kelas menuju pasar global. Salah satunya melalui APJI Mart, sebuah ekosistem pemasaran yang membuka akses pasar lebih luas bagi produk-produk unggulan anggota APJI.

Bisnis.com, JAKARTA — Biro Analisis Ekonomi (BEA) Amerika Serikat (AS) memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut pada kuartal IV/2025 tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya.

Dilansir dari Anadolu Agency, kajian yang merevisi ke bawah prakiraan sebelumnya ini diterbitkan oleh lembaga tersebut, Kamis (9/4/2026). Berdasarkan estimasi ketiga yang diterbitkan, BEA menilai pelemahan investasi mengimbangi belanja konsumsi.

Produk domestik bruto (PDB) AS pada tiga bulan terakhir 2025 diperkirakan tumbuh 0,5% (yoy), turun dari tiga bulan sebelumnya yang tumbuh 4,4% (yoy). Prediksi itu juga 0,2 persentase poin lebih rendah dari estimasi kedua yang diterbitkan BEA.

Prakiraan ketiga ini melihat investasi yang lebih lemah. Namun demikian, BEA melihat bahwa konsumsi dan investasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi AS selama Oktober-Desember 2025.

Sebaliknya, belanja pemerintah dan ekspor menyumbang mengimbangi pertumbuhan itu. Adapun impor yang mengurangi PDB juga turun selama kuartal terakhir tahun lalu.

Dari perspektif industri, nilai tambah riil untuk industri penghasil jasa swasta naik 2,3%, membantu meningkatkan output secara keseluruhan. Sementara itu, aktivitas pemerintah turun 7,8% dan industri penghasil barang swasta turun 1,8%.

Menurut laporan tersebut, kontributor utama pertumbuhan pada kuartal keempat adalah perdagangan grosir, informasi, dan perawatan kesehatan serta bantuan sosial.

Lembaga tersebut juga menyatakan bahwa penjualan akhir riil kepada pembeli domestik swasta naik 1,8% pada kuartal keempat atau sedikit di bawah perkiraan sebelumnya. Untuk diketahui, indikator itu merupakan suatu ukuran yang menggabungkan pengeluaran konsumen dan investasi tetap swasta bruto.

Pendapatan domestik bruto (GDI) riil naik 2,6% pada kuartal IV/2025, namun pertumbuhannya melambat dari kuartal III/2025 yang mencapai 3,5%. Adapun rata-rata PDB maupun GDI riil naik 1,5%, turun dari 4% pada kuartal sebelumnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031, Friderica Widyasari Dewi langsung memaparkan lima agenda prioritas strategis usai resmi mengucap sumpah jabatan di hadapan Mahkamah Agung. Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menegaskan komitmen untuk membawa sektor jasa keuangan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama tim yang solid.

Menurut Kiki, prioritas utama kepemimpinannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang menantang. Tok! Komisi XI DPR Setujui Friderica Widyasari Jadi Ketua OJK Baru

"Kami yakin dengan teamwork yang solid di ADK (Anggota Dewan Komisioner) OJK kita insyaallah bisa membawa sektor jasa keuangan kita untuk semakin maju ke depan, dan tentu saja yang pertama target kita adalah menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia ," kata Kiki dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi jajaran baru ini adalah mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Hal ini menjadi krusial setelah indeks saham domestik sempat mengalami guncangan akibat sentimen dari pengumuman indeks MSCI beberapa waktu lalu.

"Kemudian yang berikutnya adalah memulihkan kepercayaan publik. Ini terima kasih teman-teman media selalu mendampingi kita waktu saya dan Pak Hasan (Hasan Fawzi) di saat-saat critical pasar modal Indonesia, terima kasih. Tapi itu tetap menjadi agenda prioritas kita untuk menjaga, memulihkan kepercayaan publik ya terutama dari sisi pasar modal dan juga sektor yang lain," jelas Kiki.

Kiki menekankan pentingnya pengawasan terintegrasi untuk menghadapi fenomena konglomerasi keuangan dan produk hibrida. Selain itu, OJK akan mendorong pendalaman pasar agar kontribusi sektor keuangan terhadap ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada perbankan.

"Kita akan terus melakukan pendalaman pasar. Ini juga sangat penting, apalagi kalau kita ingin semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tentu saja kita nggak bisa cuman rely dari sektornya Pak Dian (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK), tapi bagaimana sektor-sektor keuangan lain juga terus tumbuh jadi bisa menjadi engine dari pertumbuhan," jelasnya.

Ratusan Mahasiswa Surabaya Ikuti Edukasi Asuransi yang Digelar BRI Insurance



OJK berkomitmen untuk tidak mengabaikan aspek perlindungan masyarakat. Penegakan hukum akan semakin digalakkan untuk menyelesaikan berbagai kasus di sektor keuangan melalui sinergi dengan berbagai lembaga terkait.

"Dan tentu saja kita akan terus melakukan penegakan hukum yang kita akan lebih giatkan lagi, kita galakkan lagi, bagaimana untuk kasus-kasus di sektor keuangan kita akan selesaikan, dan juga tentu saja kita akan melakukan terus sinergi dan kolaborasi," imbuhnya.

Sesaat setelah pelantikan, seluruh jajaran ADK OJK dijadwalkan langsung melakukan serah terima jabatan (sertijab) dan menggelar Rapat Dewan Komisioner (RDK) perdana untuk menetapkan langkah operasional sesuai amanat undang-undang.

"Kami harus kembali ke kantor, pertama kami melakukan serah terima, sertijab untuk ADK yang baru dilantik dengan yang sebelumnya. Kemudian kami juga harus melakukan rapat Dewan Komisioner yang pertama karena sesuai dengan mandat undang-undang setelah ADK dilantik kita harus melakukan RDK yang pertama untuk pelaksanaan tugas dan lain-lain," pungkas Kiki.

Daftar Pejabat OJK Periode 2026-2031:

Ketua: Friderica Widyasari Dewi

Wakil Ketua: Hernawan Bekti Sasongko

KE Pengawas Pasar Modal: Hasan Fawzi

KE Pengawas Perilaku Pelaku Usaha & Perlindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono

KE Pengawas Inovasi Teknologi & Aset Kripto: Adi Budiarso

Anggota Ex-officio Bank Indonesia: Thomas A. M. Djiwandono

Anggota Ex-officio Kemenkeu: Juda Agung

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dinilai tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh sektor usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara sektoral, terutama karena perbedaan karakteristik antara industri jasa dan manufaktur.

Menurutnya, sektor jasa atau service industry relatif lebih fleksibel dalam menerapkan WFH karena tidak bergantung pada proses produksi fisik. Namun, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas sektor manufaktur sehingga membutuhkan pertimbangan lebih mendalam.

“Nah tentu kita mesti kaji, karena beberapa sektor seperti disampaikan tadi ada yang tentu masuk akal terutama di service industry. Tetapi di bidang manufaktur tentunya itu mesti dikaji,” ujar Anindya saat ditemui di Jakarta, dikutip Senin (23/3/2026).

Dia menambahkan, dunia usaha saat ini tetap dituntut menjaga keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas, terutama di tengah persaingan yang makin ketat di kawasan Asean. Oleh karena itu, penerapan kebijakan seperti WFH harus mempertimbangkan dampaknya terhadap daya saing industri.

“Yang penting fokusnya ialah bagaimana melakukan efisiensi tanpa menghilangkan produktivitas. Nah memang biasanya itu menggunakan teknologi,” katanya.

Kadin pun mendorong pemanfaatan teknologi sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus mengorbankan output produksi, khususnya bagi sektor-sektor yang tidak sepenuhnya bisa menerapkan pola kerja jarak jauh.

Rencana pemerintah untuk menerapkan WFH mengemuka sebagai bagian dari upaya efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) akibat meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, secara kasar potensi penghematan BBM dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.

Namun, pemerintah memutuskan kebijakan WFA hanya diterapkan satu hari. Menurut Purbaya, hal ini mempertimbangkan efektivitas kerja, karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH.

Dia menilai ada kecenderungan produktivitas menurun jika WFH dilakukan terlalu sering. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi satu hari, yang jika digabung dengan akhir pekan dapat memberikan waktu jeda lebih panjang bagi pekerja.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp250 triliun sepanjang 2026. Hal ini seiring optimisme regulator terhadap ketahanan dan pertumbuhan sektor jasa keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, bahwa target tersebut mencerminkan keyakinan OJK terhadap peran strategis pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.

"Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan yang kami ambil saat ini, kami optimistis sektor jasa keuangan tetap tumbuh secara berkelanjutan di 2026," ujar Friderica dalam acara Pertemuan Tahun Industri Jasa Keuangan 2026 di Jakarta, Kamis malam (5/2/2026).

Selain pasar modal, OJK juga memproyeksikan pertumbuhan positif di berbagai subsektor jasa keuangan. Kredit perbankan diperkirakan tumbuh 10-12%, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7-9%.

Sementara itu aset program asuransi diproyeksikan meningkat 5-7%, aset dana pensiun tumbuh 10-12%, dan aset penjaminan melonjak 14-16%. Di sektor pembiayaan, piutang perusahaan pembiayaan diperkirakan tumbuh 6-8 persen pada 2026.

OJK Siapkan 8 Jurus Reformasi Pasar Modal, Begini Detailnya



Adapun dari sisi inovasi dan digitalisasi, OJK memperkirakan total permintaan skor kredit melalui innovative credit scoring akan mencapai 200 juta permintaan, sementara nilai transaksi melalui agregator diproyeksikan tumbuh hingga Rp27 triliun.

Friderica menegaskan, pencapaian target penghimpunan dana pasar modal sebesar Rp250 triliun memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, investor, hingga kementerian dan lembaga terkait.

"Kami berharap sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional di 2026," pungkasnya.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) guna menjamin kesinambungan kepemimpinan serta kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan . Penunjukan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026), dan berlaku efektif pada tanggal yang sama.

Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Pejabat BEI dan OJK Kompak Mengundurkan Diri, Banggar DPR: Mundur Saja Tak Cukup



Sementara itu Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

OJK menjelaskan bahwa penunjukan pejabat pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja, serta agenda strategis guna merespons berbagai perkembangan di sektor keuangan," demikian pernyataan resmi OJK, Sabtu (31/1/2026).

Selain itu OJK memastikan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta layanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal, demi menjaga stabilitas sektor keuangan nasional dan memperkuat pelindungan konsumen.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Farida Peranginangin meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan siber (cyber crime) jelang liburan akhir tahun, terutama di sektor pembayaran digital.

Ia mengatakan, periode liburan kini menjadi salah satu pilihan waktu utama bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi, mengingat volume transaksi yang cenderung meningkat sepanjang periode tersebut.

“Saya bahkan sering bilang sama teman-teman saya di Bank Indonesia, ‘Every time we have holiday, it’s a harvesting time for the fraudster (setiap kali kita libur, itu adalah waktu panen bagi penipu)’," kata Farida Peranginangin di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan, fenomena tersebut membuat masyarakat tidak lagi dapat menikmati masa libur mereka dengan tenang karena penipu justru meningkatkan aktivitas mereka pada waktu tersebut. Imbauan tersebut beralasan, mengingat lanskap keuangan Indonesia telah bertransformasi secara signifikan.

Ia menilai, percepatan digitalisasi yang masif, mulai dari QRIS, BI-FAST, mobile banking, hingga pinjaman daring (fintech lending), telah mengubah cara masyarakat bertransaksi.

Namun, Farida mengakui, seiring meningkatnya interkoneksi antara pelaku dalam ekosistem pembayaran, risiko paparan terhadap ancaman siber juga semakin besar.

"Serangan siber, kebocoran data, dan aktivitas penipuan ini meningkat, baik di sisi transaksi maupun kompleksitas," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa sektor keuangan secara global merupakan target utama serangan siber. Satu insiden saja, lanjut dia, dapat menggerus kepercayaan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan memicu risiko sistemik jika tidak dikelola dengan baik.

Dengan begitu, ia mengatakan bahwa keamanan data nasabah dan sistem pembayaran tidak lagi bisa dipandang sebagai pertahanan tambahan, melainkan harus menjadi fondasi utama bagi para pelaku jasa keuangan dalam berinovasi.

Meskipun BI dan regulator lainnya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mengeluarkan berbagai kerangka kebijakan, Farida mengakui industri jasa keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan terkait keamanan siber.

Salah satunya adalah masih adanya fragmentasi standar keamanan antara lembaga keuangan serta keterbatasan talenta keamanan siber.

"Kebutuhan terhadap profesional di bidang keamanan siber tumbuh jauh lebih cepat daripada ketersediaan talenta yang siap pakai," ungkapnya.

Selain itu, ancaman siber kini bersifat lintas negara atau global, sehingga para pelaku jasa keuangan perlu menjaga keseimbangan antara kecepatan inovasi dan perlindungan keamanan data.

Farida menyampaikan, untuk mengatasi tantangan tersebut, tidak ada satu lembaga pun yang bisa berjalan sendiri.

Ia pun mendorong semua pihak untuk melakukan investasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya keamanan, menerapkan prinsip ‘security by design’ dalam setiap inovasi, serta memperkuat kolaborasi.

"Keamanan adalah fondasi kepercayaan. Tanpa keamanan, seluruh kemajuan digital akan kehilangan maknanya. Kita tidak perlu memilih dan tidak sepatutnya memilih antara kemajuan atau keamanan. Inovasi dan keamanan harus selalu berjalan beriringan," ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mencatat penyaluran pembiayaan baru untuk investasi sepanjang Januari 2025 hingga September 2025 mencapai Rp638 miliar.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengemukakan pembiayaan investasi itu tumbuh sebesar 18% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp541 miliar.

“Pembiayaan baru untuk investasi ini berkontribusi sebesar 7% terhadap total keseluruhan portofolio CNAF yang tercatat sebesar Rp 11,07 Triliun sampai dengan September 2025,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (27/10/2025).

Dia meneruskan, pembiayaan investasi di CNAF didominasi oleh sektor industri yang bergerak di bidang usaha jasa. Misalnya, jasa konstruksi mesin dan jasa pengadaan alat kesehatan. Per September 2025, realisasi kredit di sektor itu mengambil komposisi sebesar kurang lebih 40%.

Meski begitu, dia menilai ketidakstabilan kondisi makroekonomi membuat tahun ini menjadi periode yang cukup menantang bagi industri pembiayaan, termasuk dalam pembiayaan investasi. Pasalnya, pembiayaan investasi diperlukan untuk perluasan bisnis atau usaha.

“Salah satu tantangan yang dihadapi adalah risiko kredit yang cukup besar seiring dengan penurunan daya beli masyarakat yang masih terus berlangsung, sehingga berakibat terjadinya penundaan untuk melakukan perluasan bisnis atau usaha,” jelasnya.

Walaupun demikian, Ristiawan optimistis CNAF dapat mencapai target total penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp9,5 triliun yang di dalamnya termasuk pembiayaan investasi.

“CNAF melihat pembiayaan investasi masih memiliki peluang untuk tumbuh, didukung dengan keunggulan CNAF yakni dalam hal kecepatan dan simplifikasi proses yang akan semakin memudahkan nasabah, sehingga menjadikan transaksi pengajuan menjadi lebih cepat, mudah dan sederhana,” tutupnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan investasi di industri pembiayaan per Juni 2025 mencapai Rp177,33 triliun, tumbuh 8,18% year on year (YoY).

Kendati demikian, secara bulanan (month to month/MtM), pembiayaan investasi di industri multifinance turun 0,56% dari posisi sebelumnya Rp178,38 triliun.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kinerja pembiayaan investasi saat ini dipengaruhi oleh melambatnya permintaan, terutama di sektor pertambangan, industri kecil, konstruksi, dan perumahan.

“Kemudian, daya beli sedang lesu, harga komoditas turun, sehingga permintaan pembiayaan investasi ikut menurun,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (27/10/2025).

Bhima memperkirakan pembiayaan investasi di industri pembiayaan tetap tumbuh, tetapi cenderung melandai hanya di kisaran 7,5%–8% YoY.