Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) -

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong penguatan industri substitusi impor sektor farmasi demi mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri.

"Seperti apa yang dijelaskan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif William Adi Teja bahan baku obat kita masih banyak impor. Maka, penguatan industri substitusi impor menjadi sangat penting," katanya saat Peresmian Pabrik Line 4 Satoria Pharma di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa.

Khofifah menuturkan meskipun proses produksi obat sebagian besar telah dilakukan di dalam negeri, namun kebutuhan bahan baku masih banyak dipenuhi melalui impor, sehingga perlu strategi penguatan industri hulu.

Penguatan tersebut, lanjutnya, tecermin dari hadirnya PT Satoria Aneka Industri melalui unit bisnis Satoria Pharma yang merupakan produsen infus di Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri farmasi nasional.

Perusahaan itu, kata Khofifah, merupakan wujud nyata dari upaya substitusi impor yang telah menjadi cita-cita pemerintah yang mulai terealisasi melalui pengembangan industri di daerah.

Khofifah pun mengapresiasi peran perusahaan dalam merintis dan mengembangkan industri farmasi di daerah yang dinilai mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan.

Dalam kesempatan itu, Khofifah turut menyoroti pentingnya dukungan sektor kesehatan seperti rumah sakit khususnya yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyerap produk dalam negeri.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, kata dia, saat ini mengelola 14 rumah sakit, termasuk RSUD Dr Soetomo yang menjadi salah satu rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur terbesar di Indonesia.

"Kami berharap peningkatan produksi, terutama cairan infus dari Satoria Pharma, dapat menjamin pemenuhan kebutuhan rumah sakit di lingkungan Pemprov Jawa Timur," kata Khofifah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bersiap memasuki fase baru kemandirian plasma darah seiring rampungnya pembangunan pabrik fraksionasi plasma darah nasional yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2026.

Kehadiran fasilitas ini dipandang krusial untuk mengurangi ketergantungan impor obat derivat plasma yang selama ini sepenuhnya bergantung pada pasokan luar negeri.

Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya pembangunan pabrik fraksionasi plasma darah di Indonesia untuk menjamin ketersediaan obat-obatan berbasis plasma, terutama intravenous imunoglobulin (IVIG) yang sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat kesehatan.

Budi menceritakan pandemi Covid-19 menjadi pelajaran besar bagi Indonesia. Pada masa itu, kebutuhan IVIG yang berasal dari plasma darah melonjak tajam karena obat tersebut terbukti menyelamatkan banyak nyawa pasien. Namun, keterbatasan pasokan global akibat kebijakan lockdown membuat Indonesia kesulitan memperoleh obat tersebut dari luar negeri.

“Fraksionasi plasma, waktu kita Covid-19 itu kita baru tahu bahwa kebutuhan untuk obat yang namanya IVIG dari darah itu tinggi sekali dan itu menyelamatkan nyawa, dan karena lockdown kita enggak bisa dapat obat itu karena berhenti,” ujar Budi saat ditemui Bisnis, Senin (19/1/2026).

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk membangun pabrik fraksionasi plasma di dalam negeri. Menurut Budi, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia seharusnya memiliki ketersediaan bahan baku plasma yang mencukupi untuk memproduksi obat-obatan tersebut secara mandiri.

Upaya ini mulai terwujud pada 2024, ketika Indonesia Investment Authority (INA) menggandeng investor dari Korea Selatan, SK Plasma, untuk merealisasikan pembangunan pabrik fraksionasi plasma. Budi menyebutkan, secara fisik pabrik tersebut ditargetkan rampung pada 2026.

Meski demikian, setelah pembangunan selesai, pabrik tersebut masih harus melalui tahapan uji coba produksi (trial run) serta memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum bisa beroperasi penuh.

“Tapi habis jadi dia kan harus trial run dulu, harus dapat izin dari BPOM dulu. Nah, itu kira-kira seingat saya 2027 nanti dia akan produksi,” jelas Budi.

Budi menambahkan, kapasitas produksi pabrik fraksionasi plasma ini diproyeksikan mencapai 600.000 liter per tahun, jumlah yang dinilai sebanding dengan kebutuhan nasional. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor produk plasma darah.

Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan disebut akan berperan dalam pengaturan operasional industri, termasuk perizinan dan penetapan harga, agar produksi tetap terjangkau dan berpihak pada kepentingan publik.

Di sisi lain, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memastikan kesiapan pasokan plasma dari dalam negeri. Ia menyebut, uji coba telah dilakukan dengan melibatkan unit donor darah (UDD) daerah yang telah tersertifikasi.

“Sudah uji coba, dan itu mungkin tahun depan akan selesai, plasmanya itu dari unit donor darah daerah yang sudah diklasifikasi dapat sertifikasi dan itu sudah berjalan,” kata Jusuf Kalla saat ditemui di Markas Besar PMI, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini memastikan tidak akan ada isu kekurangan dari segi pasokan plasma yang dapat diekstraksi menjadi plasma derived medicinal products/PDMP. Kehadiran pabrik fraksionasi itu justru akan membuat Indonesia tak lagi membuang 200.000 liter plasma darah per tahun.

“Pastinya, plasma yang biasanya dibuang sekarang mempunyai nilai dan juga tidak perlu impor lagi albumin, factor VIII atau produk lainnya yang triliunan juga nilainya. Jadi itu menghemat devisa. Harapannya ke depan akan berproduksi dengan baik,” terangnya.

Dari sisi layanan kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menilai pembangunan pabrik fraksionasi plasma darah nasional pertama ini akan menjadi titik balik bagi ketahanan obat derivat plasma di Indonesia yang selama ini 100% diimpor.

Pabrik tersebut akan memproduksi albumin, imunoglobulin, serta faktor pembekuan darah. Operasional komersialnya dijadwalkan dimulai pada Desember 2026.

Fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia itu berlokasi di Karawang International Industrial City (KIIC) dan dirancang dengan kapasitas pemrosesan tahunan hingga 600.000 liter plasma. Pabrik ini tak hanya menjadi yang pertama di Indonesia, tetapi terbesar di Asia Tenggara.

Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi menyebut, rumah sakit sebagai pengguna akhir obat derivat plasma menyambut positif pembangunan fasilitas ini karena dapat menekan risiko kekosongan obat akibat hambatan impor.

“Produksi dalam negeri akan mengurangi risiko kekosongan obat yang selama ini sering terjadi akibat keterlambatan impor,” kata Hanafi.

Selama ini, ketergantungan impor membuat pasokan PDMP sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga internasional, serta risiko geopolitik dan logistik. Kondisi tersebut kerap berdampak langsung pada pelayanan pasien.

Dia meyakini beroperasinya pabrik fraksionasi plasma di dalam negeri akan menurunkan ketergantungan impor secara bertahap sekaligus memperkuat kontrol ketersediaan obat esensial.

“Ketersediaan obat pun menjadi lebih terjamin dan terkontrol, serta mendukung amanat kemandirian farmasi nasional,” terangnya.

ARSSI menilai proyek ini sejalan dengan arah kebijakan strategis nasional, termasuk UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, RPJMN 2020–2024 terkait ketahanan kefarmasian, serta regulasi industri farmasi yang berlaku.

Menurut Hanafi, kepastian pasokan PDMP sangat penting terutama untuk kasus gawat darurat, penyakit kronis, dan layanan spesialistik, termasuk di daerah terpencil. Dalam jangka menengah, rumah sakit berharap produksi lokal dapat menekan biaya dibandingkan harga impor, meski efisiensi penuh belum langsung tercapai pada fase awal operasional.

“Hal ini membuka peluang harga PDMP menjadi lebih rasional dan stabil, meskipun pada fase awal operasional efisiensi belum langsung optimal,” jelasnya.

Stabilitas harga dan pasokan tersebut dinilai berpotensi membantu pengendalian beban klaim BPJS Kesehatan untuk terapi berbasis PDMP. Namun, ARSSI mengingatkan pentingnya sinkronisasi harga e-katalog dengan biaya riil di lapangan serta evaluasi tarif INA-CBGs yang akan bertransformasi menjadi INA DRG.

“Ini penting agar rumah sakit tidak mengalami mismatch tarif dan biaya riil,” ucapnya.

Meski demikian, ARSSI menilai rantai pasok plasma darah nasional masih membutuhkan penguatan serius. Tantangan utama mencakup ketergantungan pada sistem donor PMI, standar pengumpulan plasma yang lebih ketat, keterbatasan cold chain, serta sistem keterlacakan plasma dari donor hingga produk akhir.

Untuk memastikan operasional pabrik berkelanjutan, ARSSI mendorong penguatan kolaborasi lintas lembaga, investasi pada quality assurance, hemovigilance, dan biosafety, serta kepatuhan ketat terhadap regulasi seperti PP No. 47 Tahun 2021, Permenkes No. 91 Tahun 2015, dan standar CPOB BPOM.

Di sisi lain, ARSSI melihat pabrik fraksionasi plasma memiliki nilai strategis jangka panjang sebagai sarana alih teknologi, peningkatan SDM biofarmasi, serta penguatan riset klinis dan layanan rumah sakit di bidang hematologi, imunologi, onkologi, dan penyakit langka.

Dalam perspektif epidemiologi, Ahli Epidemiologi Masdalina Pane menilai kehadiran pabrik fraksionasi plasma sebagai investasi penting untuk menjamin ketersediaan terapi suportif utama bagi berbagai penyakit berat dan kondisi kegawatdaruratan di Indonesia.

Namun, dia mengingatkan bahwa fraksionasi plasma harus diawasi melalui sistem surveilans ketat untuk mencegah risiko penularan penyakit dari donor ke penerima melalui produk plasma.

“Jika produksi fraksionasi plasma bisa lebih dekat maka akses terapetik bisa lebih merata artinya tidak lagi bergantung pada kemampuan impor dan biaya terapi bisa lebih murah,” terangnya.

Terlebih, dia melihat saat ini BPOM mulai menyiapkan roadmap agar pada 2026–2027 Indonesia mulai memproduksi obat derivat plasma dalam negeri dengan standar CPOB, menggunakan plasma domestik, dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“Sumber plasma harus dari dalam negeri, diproduksi oleh industri farmasi Indonesia dan distribusinya fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit perdaganganAmerika Serikat Oktober 2025 menyempit tajam ke level terendah sejak 2009 yang didorong oleh anjloknya impor, terutama produk farmasi.

Data Departemen Perdagangan AS yang dilansir dari Bloomberg pada Jumat (9/1/2026) menunjukkan defisit perdagangan barang dan jasa menyusut 39% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi US$29,4 miliar. Angka tersebut lebih kecil dari seluruh perkiraan dalam survei ekonom Bloomberg.

Adapun, rilis laporan ini sempat tertunda lebih dari satu bulan akibat penutupan pemerintah federal (government shutdown).

Nilai impor turun 3,2%, mencerminkan penurunan pengiriman obat-obatan dan emas nonmoneter. Impor sediaan farmasi merosot ke level terendah sejak Juli 2022. Di sisi lain, nilai ekspor barang dan jasa AS meningkat 2,6% pada Oktober 2025. Seluruh angka tersebut belum disesuaikan dengan inflasi.

Sejumlah perusahaan diketahui memajukan impor obat pada September 2025, seiring antisipasi rencana Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif 100% atas impor farmasi mulai 1 Oktober 2025, yang pada akhirnya ditunda.

Banyak perusahaan berhasil menghindari tarif tersebut setelah mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS dengan imbalan komitmen penurunan harga obat.

Sepanjang tahun ini, perdagangan AS mengalami fluktuasi bulanan yang besar terkait penerapan kebijakan tarif. Lonjakan perdagangan emas nonmoneter dan produk farmasi dalam beberapa bulan terakhir terjadi sebagai respons atas pernyataan Trump yang berubah-ubah terkait kebijakan tarif.

Selain penurunan impor emas, impor pasokan dan bahan industri lain seperti minyak dan logam juga melemah. Sebaliknya, impor komputer dan aksesori komputer meningkat.

"Hal ini mengindikasikan masih adanya tanda-tanda kekuatan di sektor ekonomi lain di tengah pembangunan ekosistem kecerdasan buatan [AI],” ujar Ekonom Amerika Utara Capital Economics Bradley Saunders dalam catatannya.

Data pemerintah lainnya menunjukkan produktivitas tenaga kerja AS meningkat pada kuartal III/2025 dengan laju tercepat dalam dua tahun, yang berpotensi semakin membaik seiring meningkatnya investasi perusahaan di bidang AI.

Volatilitas perdagangan juga memengaruhi pengukuran aktivitas ekonomi pemerintah, yakni produk domestik bruto (PDB). Sebelum laporan perdagangan terbaru ini, proyeksi GDPNow Federal Reserve Bank of Atlanta memperkirakan ekspor neto akan mengurangi pertumbuhan PDB kuartal IV sebesar 0,3%.

Pada kuartal III/2025, ekspor neto justru menyumbang 1,59 poin persentase terhadap pertumbuhan.

Perdagangan emas—kecuali untuk keperluan industri seperti perhiasan—tidak dimasukkan dalam perhitungan PDB pemerintah. Dalam basis yang telah disesuaikan inflasi, yang digunakan untuk menghitung PDB riil, defisit perdagangan barang menyempit menjadi US$63 miliar pada Oktober, terendah sejak Februari 2020.

Sementara itu, defisit perdagangan barang AS dengan Irlandia menyempit tajam. Sejumlah perusahaan farmasi besar AS, termasuk Eli Lilly & Co. dan Pfizer Inc., mengalihdayakan sebagian besar aktivitas manufakturnya ke Irlandia, tertarik oleh iklim pajak yang lebih menguntungkan.

Sebaliknya, defisit perdagangan AS dengan Meksiko dan China melebar, sementara defisit dengan Kanada menyempit. Kesenjangan perdagangan dengan Taiwan juga melebar, seiring meningkatnya impor komputer dan aksesori komputer.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga obat-obatan di Indonesia masih tergolong tinggi, salah satunya disebabkan oleh beban impor dan belum efisiennya rantai pasok dari bahan baku hingga produk jadi.

Ekonom LPEM Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan beberapa komponen biaya seperti cukai impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada sejumlah produk turut memperberat harga jual akhir di tingkat konsumen.

Selain itu, lanjutnya, infrastruktur logistik yang belum optimal juga menjadi hambatan tersendiri dalam distribusi bahan baku obat hingga ke tangan masyarakat.

"Jalur distribusi yang panjang dan biaya transportasi yang tinggi membuat belum efisien, sehingga harga obat juga cenderung mahal," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Minggu (19/10/2025)

Menurutnya untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah deregulasi dan reformasi struktural di sektor farmasi agar rantai pasok lebih efisien dan biaya produksi dapat ditekan.

Selain itu, kolaborasi antara industri dan lembaga riset menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian bahan baku obat dalam negeri. Dengan dukungan riset yang kuat, Indonesia berpotensi menghasilkan bahan baku obat yang terjangkau dan berkualitas, sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada impor.

"Persoalan struktural utama tersebut harus dibenahi untuk menekan inflasi kesehatan," tekannya.

Sementara itu, Pengamat dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan inflasi kesehatan di Indonesia saat ini lebih banyak disebabkan oleh ketergantungan industri medis lokal terhadap bahan baku impor.

Bahkan berdasarkan data yang ada, inflasi kesehatan hanya kalah dibandingkan inflasi bahan makanan dan juga jasa perawatan. Hampir 90 % bahan baku farmasi Indonesia disediakan melalui mekanisme impor.

Celakanya, lanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah yang menyebabkan harga bahan baku dan juga alat-alat medis juga meningkat. Alhasil ini berdampak pada harga layanan kesehatan yang juga meningkat.

Dia berpendapat penyediaan bahan baku dan alat medis tentu bukan strategi yang cepat diterapkan, bahkan hanya bisa dilakukan di strategi jangka panjang.

"Inovasi dan teknologi di bidang medis harusnya menjadi perhatian khusus pemerintah," terangnya.

Kerja sama dengan produsen bahan baku dan mesin dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian, lanjutnya dalam jangka pendek, pemerintah wajib memberikan perlindungan kesehatan bagi warga yang membutuhkan agar kenaikan inflasi dari sisi demand bisa diredam.

"Perkuat BPJS Kesehatan dengan memfokuskan pada aspek perlindungan kesehatan bagi kelas menengah dan bawah. Tutup kebocoran-kebocoran yang terjadi di BPJS agar mereka tidak merugi," tegasnya.