Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Indroyono Soesilo menegaskan seluruh perwakilan RI di Amerika Serikat siap mengimplementasikan agreement on trade yang telah diteken dalam dokumen Implementation of the Agreement toward New Golden Age US–Indonesia Alliance oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jumat (20/2/2026).

Indroyono mengatakan, tugas utama perwakilan RI di Negeri Paman Sam adalah memastikan implementasi kesepakatan berjalan efektif sesuai dengan sektor dan wilayah kerja masing-masing.

“Tentunya tugas dari perwakilan Indonesia di Amerika Serikat adalah mengimplementasikan agreement on trade yang sudah ditandatangani tadi pagi,” ujarnya.

Dia merinci, KBRI di Washington D.C. akan menjadi pusat koordinasi. Sementara itu, sejumlah konsulat jenderal (KJRI) akan mengampu sektor-sektor strategis sesuai potensi wilayahnya.

Untuk pengembangan sektor pertambangan, termasuk kerja sama dengan Freeport Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan operasi di Arizona, koordinasi akan digalang melalui KJRI Los Angeles.

Adapun kerja sama teknologi digital akan dikonsolidasikan melalui KJRI San Francisco yang membawahi kawasan Silicon Valley, serta menjangkau pusat-pusat inovasi lain seperti Seattle dan Boston.

Sektor pertanian, khususnya pengembangan komoditas kedelai dan gandum di kawasan Midwest Amerika Serikat, akan dikoordinasikan di bawah KJRI Chicago.

Sementara itu, kerja sama minyak dan gas (oil and gas) akan menjadi fokus KJRI Houston, mengingat kota tersebut merupakan pusat industri energi Amerika Serikat. Untuk perdagangan, jasa keuangan, dan investasi, peran tersebut akan diperkuat oleh KJRI New York.

Pemerintah berharap koordinasi lintas perwakilan ini dapat mempercepat realisasi kerja sama perdagangan, investasi, teknologi, hingga energi dalam kerangka kemitraan strategis Indonesia–Amerika Serikat menuju “New Golden Age Alliance.”

Indroyono menekankan bahwa seluruh perwakilan RI telah menyiapkan langkah konkret guna menindaklanjuti kesepakatan bilateral tersebut.

“Saya kira itulah hal-hal kesiapan dari perwakilan RI kita di Amerika Serikat untuk mengimplementasikan agreement yang sudah ditandatangani tadi pagi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Korea Selatan menilai langkah kenaikan tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat tidak diperlukan karena Seoul tengah menunjukkan itikad baik dalam memenuhi perjanjian dagang bilateral.

Melansir Channel News Asia pada Jumat (6/2/2026), utusan dagang Korea Selatan Yeo Han-koo mengatakan pemerintah AS belum menerbitkan ketentuan resmi terkait tarif yang lebih tinggi. Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump pekan lalu mengancam akan menaikkan tarif impor dari Korea Selatan.

Trump sebelumnya menuding adanya keterlambatan implementasi perjanjian dagang, di mana Korea Selatan berkomitmen menanamkan investasi senilai US$350 miliar di Amerika Serikat.

Yeo, yang baru kembali dari Washington usai melakukan pertemuan dengan pejabat dan anggota parlemen AS, mengatakan kepada wartawan setibanya di Korea Selatan bahwa Seoul siap untuk melaksanakan perjanjian dagang secara setia dan cepat.

Menurut Yeo, ancaman kenaikan tarif terhadap produk Korea Selatan baru akan menjadi tindakan administratif resmi apabila dipublikasikan dalam US Federal Register.

Namun, pihaknya meyakini langkah tersebut tidak perlu diambil karena Korea Selatan menunjukkan itikad baik dalam menjalankan kesepakatan.

Parlemen Korea Selatan juga berencana merampungkan undang-undang terkait investasi AS paling lambat 9 Maret. Kesepakatan ini telah disetujui oleh partai berkuasa maupun oposisi utama pada Rabu.

“Meloloskan undang-undang investasi secepat mungkin menjadi hal paling penting pada tahap ini,” ujar Yeo.

Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan belum ada jadwal pasti terkait rencana Presiden Trump untuk menaikkan tarif timbal balik maupun tarif lainnya terhadap Korea Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Leavitt dalam konferensi pers pada Kamis (5/2/2026) waktu setempat, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kapan pemerintahan Trump akan menaikkan tarif dari 15% menjadi 25%, sebagaimana disampaikan Trump pekan lalu.

“Saya belum memiliki garis waktu terkait hal tersebut, namun saya akan memastikan tim perdagangan di Gedung Putih segera memberikan jawabannya,” kata Leavitt dikutip dari Kantor Berita Yonhap.

Pada Senin lalu, Trump mengancam akan menaikkan tarif resiprokal serta bea masuk untuk sektor otomotif, kayu, dan farmasi dari Korea Selatan. Ancaman itu dikaitkan dengan lambannya proses legislasi di Korea Selatan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perjanjian dagang bilateral.

Dalam kesepakatan tersebut, Korea Selatan berkomitmen menginvestasikan US$350 miliar di berbagai sektor industri Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Washington sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Korea Selatan menjadi 15% dari sebelumnya 25%.