Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap sejumlah faktor yang menjadi penyebab Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok sepanjang Mei 2026 hingga memicu aksi jual investor asing senilai Rp4,1 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan tekanan di pasar saham mencerminkan respons investor terhadap kombinasi berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun global.

"Koreksi dan tekanan yang tercermin dari penurunan IHSG yang terjadi saat ini tentu mencerminkan respons pasar yang telah memperhitungkan kombinasi dari berbagai faktor, baik yang bersumber dari domestik maupun juga dari global," kata Hasan dalam konferensi pers RDKB Mei 2026 secara daring, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan salah satu faktor yang memengaruhi pasar adalah penyesuaian portofolio investor atau rebalancing menyusul perubahan komposisi indeks yang dilakukan sejumlah penyedia indeks global.

"Faktor tersebut di antaranya adalah penyesuaian portofolio atau rebalancing portofolio dari para investor yang terkait dengan proses rebalancing akibat adanya keputusan dari pengumuman penghuni indeks dari para penyedia indeks global," ujarnya.

Selain itu, Hasan mengatakan investor juga mempertimbangkan berbagai perkembangan indikator ekonomi dan sentimen pasar, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam mengambil keputusan investasi.

Karena itu, OJK mengimbau investor untuk tetap mencermati perkembangan pasar secara objektif dan rasional dengan mengedepankan analisis yang memadai serta memanfaatkan informasi yang valid dan terkonfirmasi.

OJK mencatat pasar saham domestik masih berada dalam fase tekanan dan konsolidasi sepanjang Mei 2026 di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi serta penyesuaian portofolio investor.

IHSG ditutup di level 6.127,38 pada akhir Mei 2026. Posisi tersebut terkoreksi 11,92 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan merosot 29,14 persen secara year to date (ytd).

Memasuki awal Juni 2026, OJK melihat pasar masih melanjutkan pergerakan yang dinamis dan konsolidatif sehingga perkembangan kondisi pasar akan terus dipantau. Di tengah tekanan tersebut, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp4,1 triliun di pasar saham selama Mei 2026.

Meski pasar saham mengalami tekanan, Hasan menilai kondisi fundamental pasar modal Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik.

Menurut dia, likuiditas pasar saham masih terjaga dengan rata-rata bid-ask spread berada di level rendah, yakni 1,5 persen sepanjang Mei 2026. Selain itu, laporan keuangan emiten pada kuartal I 2026 juga masih mencatatkan pertumbuhan positif.

"Berdasarkan laporan keuangan emiten terakhir yaitu untuk periode kuartal I di tahun 2026 ini, terlihat sebetulnya kinerja emiten-emiten kita secara umum secara agregat masih mencatatkan pertumbuhan yang positif," kata Hasan.

Ia menyebut mayoritas perusahaan tercatat masih mampu membukukan laba, dengan pertumbuhan laba agregat lebih dari 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hasan berharap data fundamental tersebut tetap menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menyusun strategi investasi di tengah volatilitas dan tekanan pasar yang masih berlangsung.

"Tentu data historis kinerja emiten terakhir ini dan juga dengan terus mencermati proyeksi dan perhitungan konsensus kinerjanya ke depan, tentu dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang berkembang sebagai dampak dari berbagai faktor yang terjadi, ini yang kita harapkan terus menjadi bagian pertimbangan rasional untuk strategi investasi para investor ke depannya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Pada perdagangan Senin pagi (18/5/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 4,31% ke level 6.433,81, disertai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus Rp17.676 per dolar AS.

Seorang netizen dengan akun X @txtdarigenz97 membagikan sejumlah tips untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah badai ekonomi yang kemungkinan masih akan berlanjut.

"Kita gak tau apakah ini udah puncaknya atau ‘badai yang sebenarnya belum datang',” tulisnya, dikutip Senin (18/5).

Ia pun membagikan langkah pribadi untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi tersebut, di antaranya:

1. Mengurangi nongkrong atau pengeluaran konsumtif.

2. Lebih fokus menabung dan mengatur cash flow.

3. Memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding gaya hidup.

4. Mengembangkan side hustle atau pekerjaan sampingan.

“In this economy, kita harus bersiap sama kemungkinan paling buruk sekalinya pun,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta investor domestik untuk tidak terlalu khawatir terhadap pelemahan IHSG. Menurutnya, kondisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan akumulasi pembelian.

"Jadi teman-teman enggak usah khawatir. Investor pasar saham kalau saya bilang jangan takut, serok bawah sekalian," kata Purbaya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menegaskan pelemahan IHSG bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi Indonesia, melainkan murni karena sentimen jangka pendek.

"Jadi fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu," kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalani bulan pertama tahun 2026 dengan menghadapi sejumlah tekanan yang bertubi-tubi dari sektor fiskal, moneter dan finansial.

Tekanan dari sisi fiskal tampak dari realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu nyaris mendekati batas aman defisit yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara yakni sebesar 3%.

Defisit APBN 2025 yang tembus 2,92% dipicu oleh shortfall atau selisih antara target dengan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak hanya di kisaran 87% pada tahun 2025.

Shortfall penerimaan pajak pada tahun 2025 mengakibatkan target tahun 2026 menjadi sangat ambisius. Terjadi lonjakan target setoran pajak sebesar Rp440,1 triliun atau menjadi Rp2.357,7 triliun pada tahun 2026. Para pengamat bahkan memperkirakan bahwa defisit anggaran pada tahun 2026 bakal kembali melebar imbas target penerimaan yang cukup ambisius tersebut.

Istana Kepresidenan dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu telah mengakui adanya kekhawatiran yang tinggi dari investor asing, khususnya pemegang Surat Berharga Negara (SBN), terkait potensi pelebaran defisit APBN 2026.

Juru Bicara Urusan Ekonomi Kepresidenan Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan, dalam komunikasinya dengan investor obligasi global, pertanyaan utama yang mencuat adalah strategi pemerintah menutup kekurangan penerimaan negara (shortfall) seperti yang sempat terjadi pada tahun lalu.

Keraguan pasar terhadap kemampuan fiskal pemerintah menutup celah tersebut memicu aksi jual di pasar obligasi, yang berimbas pada arus modal keluar (capital outflow).

"Mereka [investor asing] concern, shortfall dari revenue ini bagaimana cara menutupinya? Makanya sekarang kita melihat tekanan pada rupiah terutama dari bond. Mereka keluar karena takut defisitnya melebar, sehingga ada potensi bond issuance yang meningkat di tahun 2026," ujar Fithra dalam Outlook Perpajakan & Partnership Gathering IKPI 2026, Selasa (20/1/2026) lalu.

Pengajar di Universitas Indonesia itu menjelaskan strategi pembiayaan pemerintah yang agresif sebagai salah satu indikator yang dicermati pasar. Dia mencatat, meski realisasi defisit APBN 2025 sebesar Rp695 triliun, realisasi pembiayaan utang justru membengkak hingga Rp744 triliun.

Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan strategi early frontloading untuk pembiayaan APBN 2026. Dia mencatat terdapat penerbitan obligasi pemerintah dengan tanggal penyelesaian pada 30 Desember 2025.

Lebih lanjut, Fithra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai arahan di Hambalang dan Kertanegara telah menaruh perhatian khusus pada isu arus uang keluar (capital flight) dan optimalisasi penerimaan, salah satunya melalui penanganan praktik mis-invoicing. Kendati demikian, Fithra mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini bukan pada pemenuhan likuiditas jangka pendek, melainkan keberlanjutan fiskal jangka menengah hingga panjang.

"Kita bisa memenuhi pembiayaan di jangka pendek, tapi bagaimana menengah panjangnya? Ini sebenarnya easier said than done. Beberapa [solusi] sudah diidentifikasi, tapi semuanya itu solusi jangka menengah panjang juga," katanya.

Tekanan Rupiah

Selain dari sisi fiskal, pelemahan rupiah juga menjadi tantangan bagi pemerintah pada awal tahun ini. Pada tanggal 19 Januari lalu, rupiah bahkan hampir mendekati angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Isu tentang fundamental ekonomi pun mengemuka ke publik menyusul tren depresiasi mata uang garuda tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan membaik, didorong oleh sentimen global terkait manuver penguatan yen Jepang yang berpotensi menekan kedigdayaan dolar AS.

Purbaya menekankan bahwa menjaga kurs rupiah merupakan tugas Bank Indonesia (BI). Menurutnya, beberapa waktu terakhir langkah bank sentral menjaga stabilitas pasar valuta asing (valas) sejauh ini sudah on the track.

Lebih dari itu, sambungnya, momentum penguatan mata uang Garuda kini mendapatkan angin segar dari faktor eksternal, yakni adanya indikasi upaya terkoordinasi (concerted effort) di pasar global untuk melemahkan dolar AS dan mengerek posisi yen.

"Apalagi kalau saya lihat dolar AS akan cenderung dilemahkan di pasar global, [sementara] yen dikuatkan. Concerted effort seperti itu biasanya berpengaruh ke nilai tukar dolar dan mata uang yang lain dalam jangka waktu yang cukup panjang," ujarnya usai acara Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, jika momentum ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat maka rupiah memiliki peluang besar untuk menjauh dari level psikologis Rp17.000 per dolar AS yang sempat membayangi pasar sepekan terakhir. "Jadi kalau kita pintar-pintar sedikit, harusnya rupiah gampang sekali diperkuat lebih jauh lagi dari level yang sekarang," tegasnya.

Di sisi fiskal, bendahara negara itu berkomitmen menjaga kepercayaan investor melalui perbaikan fundamental ekonomi yang riil, bukan sekadar angka di atas kertas. Dengan demikian, dia meyakini akan terjadi arus modal asing yang masuk ke Tanah Air akibat kepercayaan investor pulih sehingga menjadi katalis tambahan bagi penguatan rupiah.

IHSG Rontok

Sementara itu, tantangan terbaru yang dialami pemerintah dan pelaku pasar yang terbaru adalah amblasnya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG. Kinerja pasar modal ambruk karena pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Isu transparansi mengemuka ke publik. Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai harus turun tangan lewat para pembantunya untuk meredam gejolak di pasar modal. Pertemuan segera berlangsung. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri pada pagi hari, Jumat (30/1/2026).

Sore harinya, 4 pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara juga mundur. Pengunduran diri para elite regulator keuangan disebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban.

Namun demikian, mundurnya para pimpinan OJK memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan. Apalagi dengan kondisi pasar modal yang nyaris masih dalam tekanan. 'Kekosongan' dari sisi regulator, bisa memicu ketidakpastian baru.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para pembantunya usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersengat sentimen ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Tanah Air, yakni seperti Goldman Sachs dan UBS.

"Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau," terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.

Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.

"Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional," jelasnya.

Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," terangnya.

Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI.Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.

IDXChannel - Pemerintah menaikkan batas investasi dana pensiun (dapen) dan asuransi di pasar modal menyusul tekanan tajam yang melanda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir.

Hal ini seiring munculnya kekhawatiran Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait aspek investability pasar saham RI.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan menaikkan limit investasi dapen dan asuransi di pasar modal dari sebelumnya 8 persen menjadi 20 persen.

Kebijakan tersebut telah dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan ditargetkan akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang rampung pada pekan depan.

"Tadi kami bahas juga dengan Pak Menteri Keuangan bahwa dana pensiun, asuransi itu limit untuk investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8 persen ke 20 persen. Nanti Pak Menteri akan menyampaikan dan ini anggaran terkait dengan regulasi yang baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Meski batas investasi dinaikkan, pemerintah tetap menyiapkan pagar pengaman. Purbaya menjelaskan, investasi dapen dan asuransi kemungkinan akan dibatasi hanya pada saham-saham berkapitalisasi besar yang tergabung dalam indeks LQ45.

Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas portofolio dan meminimalkan risiko volatilitas yang berlebihan. Selain kebijakan terkait investor institusional, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini.

Demutualisasi merupakan langkah transformasi struktural yang mengubah status BEI dari milik anggota bursa menjadi entitas korporasi berbentuk perseroan, sehingga kepemilikannya dapat dimiliki oleh pihak di luar anggota bursa, termasuk investor publik.

Airlangga menyebut, demutualisasi BEI akan terbuka bagi berbagai investor strategis, termasuk Danantara. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi potensi benturan kepentingan serta praktik pasar yang tidak sehat, sekaligus meningkatkan tata kelola dan transparansi bursa.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI menargetkan proses demutualisasi rampung pada kuartal I-2026.

Respons positif juga datang dari pelaku industri. Direktur BPJS Ketenagakerjaan Edwin Ridwan mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menambah alokasi investasi saham secara bertahap hingga 20-25 persen dari total dana kelolaan.

Saat ini, porsi investasi saham BPJS Ketenagakerjaan berada di kisaran 12-13 persen dari total dana kelolaan sekitar Rp900 triliun, meningkat signifikan dibandingkan alokasi per Maret 2025 yang masih sebesar 6,8 persen.

Edwin menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan juga tengah berdiskusi dengan para pemangku kepentingan terkait kemungkinan penerapan mekanisme pembatasan kerugian investasi (cut-loss) dengan syarat dan ketentuan tertentu, guna memperkuat manajemen risiko portofolio.

Sejalan dengan langkah pemerintah, OJK dan BEI sebelumnya telah mengumumkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kredibilitas pasar saham Indonesia. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan data kepemilikan emiten yang lebih rinci sesuai standar MSCI, serta rencana menaikkan ketentuan minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen dalam waktu dekat.

Serangkaian kebijakan ini direspons positif oleh pasar. Pada perdagangan Jumat (30/1/2026), IHSG menguat 1,18 persen dan melanjutkan rebound setelah koreksi tajam sehari sebelumnya.

Namun, Stockbit menilai optimisme pasar masih terfokus pada saham-saham berkapitalisasi besar. Hal ini tercermin dari kinerja indeks IDX30 dan LQ45 yang masing-masing naik 1,96 persen dan 2,52 persen, melampaui penguatan IHSG secara keseluruhan.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup koreksi 5,91 persen ke level 7.828,47 pada sesi I perdagangan Kamis (29/1/2026).

Bursa sempat memberlakukan trading halt setelah IHSG terkoreksi tajam 8 persen ke 7.654,66 pada pukul 09.26 WIB dan kembali dibuka 30 menit kemudian.

Sebanyak 67 saham menguat, 757 turun, dan 134 lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi perdagangan menyentuh Rp32,52 triliun dengan volume mencapai 40,58 miliar saham.

Seluruh sektor terparkir di zona merah, di mana sektor energi masih memimpin penurunan sebesar 8,04 persen. Diikuti sektor properti, barang baku dan siklikal yang masing-masing minus 7,52 persen, 7,81 persen, dan 7,38 persen.

Selain itu, sektor infrastruktur turun 6,26 persen, teknologi turun 6,86 persen, non siklikal turun 6,41 persen, kesehatan turun 5,30 persen m dan keuangan anjlok 4,18 persen.

Jajaran top gainers dihuni oleh PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) naik 21,58 persen, PT Victoria Insurance Tbk (VINS) naik 20,88 persen, dan PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) naik 19,91 persen.

Sementara daftar top losers ditempati oleh PT Intra Golflink Resorts Tbk (GOLF) turun 15 persen, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) turun 15 persen, dan PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) turun 14,98 persen.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami guncangan hebat pada perdagangan Rabu (28/1/2026) setelah pengumuman terbaru dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).

IHSG sempat anjlok hingga 8,8 persen secara intraday yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt), sebelum akhirnya ditutup melemah 7,3 persen di level 8.320,6.

Tekanan tajam tersebut dipicu oleh keputusan MSCI pada Selasa (27/1/2026) yang mengumumkan penerapan perlakuan sementara (temporary treatment) terhadap pasar saham Indonesia. Kebijakan ini mencakup pembekuan sejumlah perubahan dalam indeks MSCI, termasuk indeks review Februari 2026.

Dalam pengumumannya, MSCI membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta menunda perpindahan saham antar segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard Index.

Langkah ini dilakukan untuk menekan tingkat index turnover sekaligus memitigasi risiko kelayakan investasi (investability) di pasar Indonesia.

MSCI menilai, pasar modal Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait transparansi kepemilikan saham dan penilaian free float.

Sebelumnya, pada Oktober 2025, MSCI telah menggelar konsultasi pasar terkait rencana penggunaan Monthly Holding Composition Report dari KSEI sebagai referensi tambahan dalam penghitungan free float.

Namun, hasil konsultasi tersebut menunjukkan kekhawatiran investor global terhadap kurangnya transparansi struktur kepemilikan serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu mekanisme pembentukan harga yang wajar.

MSCI menegaskan bahwa peningkatan transparansi informasi kepemilikan saham yang lebih rinci dan reliabel menjadi kunci untuk memperkuat penilaian investability pasar Indonesia.

Apabila tidak terdapat kemajuan signifikan hingga Mei 2026, MSCI akan melakukan evaluasi ulang terhadap status aksesibilitas pasar Indonesia. Risiko terburuk dari evaluasi tersebut mencakup penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Index hingga potensi reklasifikasi dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.

Menanggapi hal tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari KSEI, KPEI, dan OJK menyatakan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan MSCI.

Otoritas pasar menilai masukan dari MSCI sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar modal Indonesia di mata investor global.

Tekanan jual pada perdagangan Rabu bersifat menyeluruh. Sebanyak 753 dari 910 saham yang tercatat di IHSG ditutup di zona merah, mencerminkan efek domino dari kejatuhan harga saham-saham konglomerasi yang selama ini memiliki bobot besar di indeks.

Dalam kondisi tersebut, Stockbit menilai investor tidak perlu bersikap reaktif berlebihan. Dengan tenggat waktu hingga Mei 2026, investor masih memiliki ruang untuk menyesuaikan strategi investasi.

"Dalam jangka pendek, fokus dapat dialihkan ke saham-saham dengan fundamental solid, terutama emiten yang tidak tergabung dalam indeks MSCI Indonesia sehingga memiliki risiko aliran dana pasif yang lebih terbatas," tulis Stockbit, Rabu (28/1/2026) malam.

Selain itu, koreksi tajam IHSG berpotensi membuka peluang akumulasi menjelang musim pembagian dividen yang umumnya dimulai pada April 2026. Dengan pendekatan selektif dan berorientasi fundamental, tekanan pasar akibat sentimen global dapat dimanfaatkan sebagai peluang investasi jangka menengah hingga panjang.

(DESI ANGRIANI)