JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kompak melemah pada awal perdagangan Selasa (30/6/2026). Kurs rupiah di pasar spot terdepresiasi 0,12 persen ke level Rp 17.872 per dollar Amerika Serikat (AS). Sementara itu, IHSG turun 152,765 poin atau 2,62 persen ke level 5.668,025 per pukul 09:27 WIB.

Berdasarkan data Bloomberg, posisi pelemahan mata uang Garuda sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia.

Hingga pukul 09.00 WIB, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah turun 0,49 persen.

Disusul peso Filipina terdepresiasi 0,18 persen, yen Jepang melemah 0,14 persen, diikuti dollar Taiwan turun 0,13 persen, dollar Singapura terkoreksi 0,05 persen.

Sementara itu, dollar Hong Kong melemah 0,04 persen dan baht Thailand turun tipis 0,009 persen terhadap dollar AS.

Di sisi lain, ringgit Malaysia menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah naik 0,37 persen.

Yuan China juga menguat tipis 0,03 persen terhadap dollar AS.

Adapun, IHSG dibuka di area 5.801,454 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 5.811,669.

Namun, tekanan jual yang kuat mendorong indeks terus melemah hingga menyentuh angka terendah di 5.656,724 pada awal sesi perdagangan.

Aktivitas perdagangan mencatatkan volume transaksi sebanyak 4,937 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 3,710 triliun dalam 343.322 kali transaksi.

Pelemahan terjadi secara luas di pasar saham.

Hanya 84 saham yang menguat, sementara 520 saham melemah dan 97 saham bergerak stagnan.

Ekonom senior Chatib Basri menilai pelemahan nilai tukar rupiah bukan semata-mata dipicu oleh konflik geopolitik atau perang di Timur Tengah. Hal ini melainkan lebih banyak disebabkan oleh menurunnya kepercayaan atau confidence pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menurut mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, data justru menunjukkan peningkatan risiko fiskal memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pelemahan rupiah dibandingkan dampak perang Iran dengan AS dan Israel.

"Saya mau ajukan pertanyaan begini. Ini rupiah ini penyebabnya apa sih? Karena ini kan selalu dikatakan fundamental kita baik, pertumbuhannya masih 5,6%, inflasinya masih terkendali, semuanya relatif baik. Kalau begitu kenapa rupiahnya melemah?" kata Chatib dalam acara Grab Business Forum 2026, di Jakarta, Selasa (9/6).

Chatib menilai, pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan menggunakan asumsi atau penilaian kualitatif, namun perlu dibuktikan dengan analisis data.

Ia menggunakan indikator Credit Default Swap atau CDS sebagai proksi risiko fiskal. CDS merupakan instrumen yang sering digunakan investor untuk mengukur tingkat risiko suatu negara.

Menurutnya, semakin tinggi CDS suatu negara, semakin tinggi pula persepsi risiko investor terhadap kemampuan fiskal negara tersebut. "Hasilnya cukup menarik karena 23% dari pelemahan rupiah itu sebetulnya bisa dijelaskan oleh CDS. Di samping faktor lain. Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal confidence di fiskal," ujarnya.

Ia menegaskan, apabila persoalan tersebut dapat diatasi melalui kebijakan yang tepat, maka tekanan terhadap rupiah berpeluang mereda.

CDS Memburuk Sebelum Perang Iran

Lebih lanjut, Chatib juga membantah anggapan bahwa perang Iran-Israel menjadi penyebab utama depresiasi rupiah. Berdasarkan analisisnya, indikator CDS Indonesia justru sudah memburuk sebelum konflik tersebut memanas.

"CDS itu mulai memburuk sebelum perang. Jadi kalau kemudian dibilang bahwa penyebabnya adalah perang, that's not true," katanya.

Ia menambahkan, jika perang menjadi faktor dominan, maka pelemahan mata uang seharusnya juga terjadi secara serupa di banyak negara lain. Namun, pelemahan mata uang di negara lain tidak sedalam Indonesia.

Chatib juga menguji kemungkinan sebaliknya, yakni apakah pelemahan rupiah justru menjadi penyebab kenaikan CDS. Namun, hasil analisis menunjukkan pengaruhnya sangat kecil.

"Rupiah hanya bisa menjelaskan 2,3% dari movement CDS. Jadi granger causality test-nya itu menunjukkan bahwa yang bisa menjelaskan pelemahan rupiah, faktor yang paling besar itu adalah risiko dari fiskal," ujar Chatib.

Karena itu, Chatib menilai tantangan utama pemerintah saat ini bukanlah persoalan fundamental ekonomi yang memburuk, melainkan bagaimana memulihkan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan fiskal. Ia menilai kekhawatiran pasar muncul karena prospek defisit anggaran dan keberlanjutan kebijakan fiskal ke depan.

"Bisa nggak defisitnya sustainable? Inilah yang kemudian menimbulkan anxiety dari investor," katanya.

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diselenggarakan pada Selasa (9/6). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan ini diambil karena sejumlah pertimbangan, salah satunya karena nilai tukar rupiah yang melemah dan melebihi proyeksi bank sentral.

“Dalam berbagai evaluasi hari ini kita melihat, loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu, dan karenanya tadi judulnya adalah langkah-langkah kebijakan lanjutan untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Perry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Perry menjelaskan, BI menaikkan suku bunga acuan menjadi menjadi 5,5% atau naik 25 basis poin agar rupiah kembali menguat, serta agar proyeksi inflasi pada 2026 dan 2027 sesuai yang telah ditetapkan, yakni 2,5% plus minus 1%.

Selain itu, kenaikan suku bunga acuan ini untuk menarik masuknya investasi portofolio asing.

“Karena sejak April-Mei itu SRBI sudah inflow. Juni ini SBN, SRBI, kok ada outflow sehingga kami perlu menaikkan BI Rate agar rupiahnya menguat, stabil, dan inflasinya tahun depan itu tetap dalam sasaran,” kata Perry.

Ia menuturkan, selain suku bunga acuan, BI juga menaikkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk mengejar daya tarik masuk. “Karena, salah satu penyebab pelemahan rupiah adalah terjadi outflow dalam investasi portofolio,” katanya.

Ia berpandangan, dengan kenaikan BI Rate dan SRBI, arus masuk dana asing diharapkan akan naik lagi dan mendorong penguatan rupiah. Di sisi lain, ia menjelaskan pemberian insentif untuk hedging swap atau swap lindung nilai.

“Jadi investor asing yang masuk membeli SBN, saham, SRBI, mereka bisa menggunakan ini sebagai underlying. Mereka bisa ke bank. Selama ini ada, disebut swap lindung nilai untuk hedging. Ya, mereka membawa masuk ke bank, dan bank nanti bisa pass-on atau pass-through ke BI. Namanya insentif ya, pemberian insentif untuk swap lindung nilai. Besarnya kita tetapkan 10 persen,” katanya.

Perry menuturkan, harga swap-nya untuk yang lindung nilai lebih murah 10% dari harga swap yang reguler.

“Sekaligus itu memperkuat daya tarik. Daya tariknya tidak hanya suku bunga naik tapi juga harga untuk melakukan lindung nilai atau hedging itu juga lebih murah. Sekaligus itu juga mengurangi sebagai kompensasi beberapa kewajiban atau biaya investor lain kalau untuk melakukan lindung nilai,” katanya.

Aktifkan Kembali Lelang Repo

Hasil Rapat Dewan Gubernur BI juga memutuskan untuk mengaktifkan kembali window lelang untuk repurchase agreement agar memenuhi kebutuhan likuiditas rupiah bagi pasar uang dan perbankan.

“Jadi begini, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas para perbankan itu, mereka bisa membawa SBN, SRBI-nya kemudian ke BI, terus kita bisa kasih disebut repurchase agreement. Ya, seperti gadai lah gitu ya, gadai dan tenornya kita perpanjang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan,” katanya.

Perry menjelaskan, untuk kebutuhan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan bank-bank bisa dengan menggunakan sekuritas berharga apakah SBN, SRBI yang disebut transaksi repurchase agreement.

“Dengan demikian, selama ini kami kan ekspansi likuiditas moneter antara lain melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Nah, oleh karena itu tentu saja dengan menggunakan repo ini kebutuhan untuk membeli SBN-nya itu bisa lebih murah ya,” kata Perry.

Kemudian, hasil RDG BI juga meningkatkan intensitas operasi valas maupun moneter, baik melalui intervensi valas maupun yang rupiah adalah dengan lelang SRBI dua kali dalam seminggu.

“Sekali lagi ini adalah memang setiap minggu kami melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang kita putuskan bulanan. Oleh karena itu ya sudah gitu karena ada pelemahan rupiah yang memang melebihi yang kita proyeksi ya kita lakukan langkah-langkah lanjutan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah,” kata Perry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior Chatib Basri mengungkapkan, dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi, seorang Menteri Keuangan pada dasarnya hanya memiliki tiga instrumen atau opsi kebijakan utama.

Kebijakan tersebut dinilai dapat diambil dalam mengelola anggaran negara, yaitu menaikkan pendapatan, memotong pengeluaran, atau melakukan pinjaman.

Ketiga pilihan mendasar ini merupakan koridor mutlak dalam pengelolaan neraca keuangan negara (balance sheet) yang tidak memiliki alternatif lain di luar opsi-opsi tersebut.

"Karena tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal. Naikkan, potong, pinjam,” ujar Chatib Basri di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Jadi segampang itu sebetulnya jadi Menteri Keuangan. Jadi hanya menaikkan, potong atau pinjam. Engggak ada opsi lain. Kalau Anda enggak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda enggak bisa potong, Anda harus pinjam. As simple as that. Ini balance sheet enggak bisa diapa-apain," kata Chatib Basri.

Seperti diketahui rupiah terus mengalami pelemahan sepanjang tahun ini. Rupiah bahkan sempat menembus Rp 18.200 per dollar AS. Pada penutupan pasar spot siang ini, rupiah berada di level Rp 18.058 per dollar AS.

Chatib Basri menilai, dari ketiga opsi yang tersedia tersebut, ada kemungkinan penerapannya di tengah situasi ekonomi saat ini.

Menurutnya, opsi untuk menaikkan pendapatan fiskal (raise revenue) melalui penaikan pajak (tax) tidak mungkin dilakukan dalam kondisi sekarang.

Di sisi lain, pilihan untuk menambah utang atau pinjaman (increase debt) juga dinilai tidak memungkinkan karena biaya dana (cost of fund) yang akan menjadi sangat mahal bagi siapa saja yang ingin meminjam uang saat ini.

"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending selectively," jelas Chatib Basri.

Sebagai jalan keluar, Chatib Basri menyebut solusi yang harus diambil adalah melakukan rasionalisasi pada sektor fiskal untuk mengatasi (address) isu tersebut, yang bisa dikombinasikan antara aspek pendapatan misalnya melalui pembenahan administrasi perpajakan (tax admin).

Namun, ia menekankan tantangan terbesar dari kebijakan fiskal ini sering kali berbenturan dengan masalah ekonomi politik (political economy) serta keterpilihan politik.

"Persoalannya adalah saya suka untuk meng-quotes apa yang disebut Jean-Claude Juncker. Dia bilang, 'we all know what to do, we just don't know how to get re-elected after we've done it. And that's the political economy problem' (kita semua tahu apa yang harus dilakukan, kita hanya tidak tahu bagaimana caranya agar terpilih kembali setelah melakukannya. Dan itulah masalah ekonomi politik),” ungkap Chatib Basri.

Guna melengkapi pandangannya mengenai benturan antara prinsip ekonomi dan realitas politik tersebut, Chatib Basri turut menyitir pernyataan dari seorang pemikir asal Stanford, Thomas Sowell, mengenai hukum kelangkaan sumber daya.

"Thomas Sowell dari Stanford itu pernah bicara begini, 'the first lesson of economics is scarcity, because there is never enough resources to satisfy anyone's want. But the problem is, the first lesson of politics is how to ignore the first lesson of economics' (pelajaran pertama ekonomi adalah kelangkaan, karena tidak pernah ada cukup sumber daya untuk memenuhi keinginan siapa pun. Tetapi masalahnya adalah, pelajaran pertama politik adalah bagaimana mengabaikan pelajaran pertama ekonomi). Makanya saya bilang, kuncinya adalah di dalam political visibility. Is it possible?" tutup Chatib Basri.

Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini tidak semata-mata disebabkan oleh konflik perang Iran dan Israel maupun gejolak geopolitik global. Ia menilai risiko fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah pada hari ini dibuka di level Rp 18.127 per dolar AS.

Chatib menyoroti pelemahan rupiah saat ini terjadi saat pertumbuhan ekonomi masih di level 5,61% secara tahunan pada kuartal I 2026. Sementara itu, inflasi juga terkendali dan relatif baik. Menurut Chatib, pelemahan rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh risiko fiskal.

"Hasilnya cukup menarik karena 23% dari pelemahan rupiah itu sebetulnya bisa dijelaskan oleh Credit Default Swap (CDS),” kata Chatib dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6).

CDS merupakan instrumen yang sering digunakan investor untuk mengukur tingkat risiko suatu negara. Semakin tinggi CDS maka semakin besar pula persepsi risiko terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola fiskal dan memenuhi kewajiban utangnya.

Menurut Chatib, memburuknya indikator risiko fiskal bahkan sudah terjadi sebelum konflik Iran-Israel kembali memanas. Karena itu, ia menilai narasi yang menyebut pelemahan rupiah dipicu perang tidak sepenuhnya tepat.

"CDS itu mulai memburuk sebelum perang. Jadi, kalau kemudian dibilang bahwa penyebabnya adalah perang, that's not true," ujarnya.

Ia menyatakan sejumlah negara lain juga terdampak ketegangan geopolitik yang sama. Namun, depresiasi mata uang mereka tidak sedalam yang terjadi pada rupiah.

BI Kerek Suku Bunga Lagi

Sebagai respons atas pelemahan rupiah terhadap dolar AS, Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diselenggarakan pada Selasa (9/6). Suku bunga deposit facility juga naik 25 bps menjadi 4,50%, sedangkan suku bunga lending facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

“Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah” ujar Perry dalam keterangan resmi, Kamis (9/6).

Ia menjelaskan, keputusan ini juga merupakan langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah.

Pada Mei 2026, BI telah menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%. Kenaikan ini menjadi penyesuaian kedua setelah BI mempertahankan suku bunga di level 4,75% sejak September 2025.

Menurut Perry, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan imbal hasil instrumen keuangan domestik sehingga dapat menarik kembali aliran masuk investasi portofolio asing ke Indonesia.

Ia menjelaskan, BI menggelar RDG Mingguan setiap hari Selasa untuk mengevaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang telah ditetapkan dalam RDG Bulanan. Hal ini sesuai Undang-undang dan praktik yang selama ini berjalan.

Dalam evaluasi sejak RDG Bulanan pada 19-20 Mei 2026, BI mencermati nilai tukar rupiah bergerak lebih lemah dari perkiraan sebelumnya. Pelemahan tersebut dipengaruhi berlanjutnya gejolak global, tingginya permintaan valuta asing di dalam negeri, serta keluarnya aliran investasi portofolio asing dari pasar keuangan domestik.

“Bank Indonesia memandang perlu untuk menemph langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing,” kata Perry.

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) darurat yang diselenggarakan pada Selasa (9/6.

Suku bunga deposit facility naik 25 bps menjadi 4,50%, sedsangkan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

Gubernur Perry Warjiyo mengatakan, keputusan tersebut merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

“Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah” ujar Perry dalam keterangan resmi, Kamis (9/6).

Ia menjelaskan, keputusan ini juga merupakan langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya pada Mei 2026 telah menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%. Kenaikan ini menjadi penyesuaian kedua setelah BI mempertahankan suku bunga di level 4,75% sejak September 2025.

Menurut Perry, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan imbal hasil instrumen keuangan domestik sehingga dapat menarik kembali aliran masuk investasi portofolio asing ke Indonesia.

Ia menjelaskan, BI menggelar RDG Mingguan setiap hari Selasa untuk mengevaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang telah ditetapkan dalam RDG Bulanan. Hal ini sesuai Undang-undang dan praktik yang selama ini berjalan.

Dalam evaluasi sejak RDG Bulanan pada 19-20 Mei 2026, BI mencermati nilai tukar rupiah bergerak lebih lemah dari perkiraan sebelumnya. Pelemahan tersebut dipengaruhi berlanjutnya gejolak global, tingginya permintaan valuta asing di dalam negeri, serta keluarnya aliran investasi portofolio asing dari pasar keuangan domestik.

“Bank Indonesia memandang perlu untuk menemph langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing,” kata Perry.

BI menegaskan langkah stabilisasi rupiah tersebut juga ditempuh untuk menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia serta memastikan sasaran inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap tercapai.

Nilai tukar rupiah kembali berada dalam tekanan berat sepanjang 2026. Dalam beberapa bulan terakhir, rupiah terus bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat(AS) hingga mencapai level Rp 18.197 pada Senin (8/6).

Tekanan terhadap mata uang domestik ini bukan hanya dipicu oleh gejolak global, tetapi juga dipengaruhi persoalan struktural dan kebijakan di dalam negeri.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia dalam riset terbarunya menyebutkan pelemahan rupiah saat ini setidaknya dipicu oleh empat faktor besar, mulai dari lonjakan harga energi akibat konflik geopolitik, memburuknya persepsi fiskal Indonesia, ketidakpastian kebijakan pemerintah, hingga persoalan struktural dalam neraca pembayaran Indonesia.

Sentimen Global: Harga Energi Mahal Menarik Dolar Keluar dari Indonesia

Faktor pertama yang menyebabkan rupiah melemah adalah tekanan eksternal, terutama meningkatnya tensi geopolitik global setelah operasi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran dalam operasi bernama Operation Epic Fury, yang dimulai 28 Februari 2026.

Konflik tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah dunia secara drastis. Pada periode 27 Februari hingga 29 Mei 2026, harga minyak Brent melonjak sekitar 27% menjadi US$ 91,8 per barel. Bahkan pada puncaknya, 31 Maret 2026, harga Brent sempat menyentuh US$ 118,35 per barel. Kenaikan itu jauh melampaui asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang hanya dipatok sebesar US$ 70 per barel.

Menurut perhitungan CORE pada Maret 2026, selisih harga minyak tersebut berpotensi meningkatkan defisit anggaran negara sekitar Rp 23 triliun hingga Rp 446 triliun, tergantung skenario subsidi dan kebijakan fiskal pemerintah.

“Sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan harga energi global. Ketika harga minyak naik, Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak dolar untuk membayar impor energi,” kata peneliti CORE, dalam laporannya.

Kondisi ini otomatis memberi tekanan terhadap rupiah karena kebutuhan valas meningkat lebih cepat dibanding pasokan dolar yang masuk.

Tidak hanya itu, lonjakan harga minyak juga memicu ekspektasi inflasi di Amerika Serikat (AS). Pasar kemudian memperkirakan bank sentral AS atau The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, bahkan membuka peluang kenaikan suku bunga tambahan.

“Ketika imbal hasil obligasi Amerika Serikat tetap tinggi, investor global cenderung menarik dananya dari negara berkembang seperti Indonesia untuk dipindahkan ke aset yang dianggap lebih aman,” kata CORE.

Fenomena ini dikenal sebagai capital flight atau arus modal keluar. Akibatnya, investor asing menjual aset rupiah dan mengonversinya ke dolar AS, sehingga tekanan terhadap rupiah semakin besar.

Tata Kelola Fiskal: Tiga Lembaga Rating Global Mengirim Sinyal Negatif

Faktor kedua berasal dari dalam negeri dan berkaitan langsung dengan kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal Indonesia. Dalam waktu yang relatif berdekatan, tiga lembaga pemeringkat internasional utama, Moody’s, S&P Global Ratings, dan Fitch Ratings mengeluarkan peringatan terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Moody’s Ratings pada 5 Februari 2026 menurunkan outlook kredit Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif”. Menurut Moody’s, keputusan tersebut dipicu oleh menurunnya prediktabilitas dan koherensi kebijakan pemerintah.

Hal ini tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar rupiah, penurunan indikator tata kelola pemerintahan (Worldwide Governance Indicators), serta ketidakpastian sejumlah program besar pemerintah.

“Program-program yang menjadi perhatian antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, program perumahan rakyat, hingga wacana perubahan batas defisit fiskal 3%,” ujar CORE.

Tidak lama setelah itu, pada 26 Februari 2026, S&P Global Ratings juga memperingatkan Indonesia bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara berpotensi melampaui ambang kritis 15%.

Pada 4 Maret 2026, Fitch Ratings menyampaikan peringatan serupa. Fitch menilai meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan serta ketidakpastian arah kebijakan berpotensi mengikis kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia.

Fitch juga memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan mencapai 2,9% terhadap PDB pada 2026, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7%.

Yang lebih mengkhawatirkan, rasio penerimaan negara terhadap PDB diproyeksikan hanya berada di level rata-rata 13,3% pada 2026–2027. Angka tersebut jauh di bawah median negara-negara dengan peringkat BBB yang mencapai 25,5%.

“Bagi investor global, sinyal dari tiga lembaga pemeringkat (rating) besar dalam waktu berdekatan merupakan alarm serius. Ketika kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal melemah, investor asing cenderung mengurangi eksposur aset di Indonesia. Mereka menjual obligasi maupun saham domestik, lalu menukarkan rupiah menjadi dolar AS,” kata CORE.

Hal ini membuat permintaan terhadap dolar AS meningkat dan menekan rupiah.

Ketidakpastian Kebijakan: Pasar Menilai Aturan Bisa Berubah Sewaktu-waktu

Dalam beberapa bulan terakhir, pasar melihat pola kebijakan yang dianggap mendadak, minim sosialisasi, dan sulit diprediksi. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa aturan bisnis di Indonesia dapat berubah sewaktu-waktu.

Salah satu kasus yang paling disorot adalah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Perusahaan tersebut didirikan pada 18 Mei 2026 sebagai anak usaha Danantara yang ditunjuk menjalankan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Kebijakan ini diumumkan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR hanya dua hari setelah perusahaan resmi berdiri.

“Pasar menilai kebijakan tersebut dilakukan terlalu cepat dan tanpa transisi yang memadai. Reaksi investor pun negatif. IHSG yang sebelumnya sempat menguat sekitar 1% langsung berbalik melemah setelah pidato Presiden, sementara rupiah turun hingga menyentuh level Rp 17.730 per dolar AS,” kata CORE.

Kasus lain muncul dari kebijakan kenaikan royalti pertambangan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025. Pemerintah menaikkan tarif royalti untuk komoditas batu bara, nikel, tembaga, emas, dan timah dengan masa berlaku hanya 15 hari setelah aturan diterbitkan.

Asosiasi Indonesia Mining Association (IMA) menilai sosialisasi kebijakan dilakukan terlalu mendadak dan minim konsultasi dengan pelaku usaha.

Menurut pelaku industri, perubahan tersebut meningkatkan tekanan biaya dan memengaruhi perencanaan investasi sektor pertambangan.

Ketidakpastian semakin meningkat ketika Danantara mengakuisisi saham Gojek pada awal Mei 2026. Tidak lama setelah itu, pemerintah menerbitkan Perpres No. 27/2026 yang memangkas komisi aplikator dari 20% menjadi maksimal 8%.

Bagi investor institusional global, persoalannya bukan semata soal besaran komisi, melainkan munculnya persepsi konflik peran pemerintah sebagai regulator sekaligus pemegang saham perusahaan.

“Pasar melihat batas antara kepentingan bisnis dan fungsi regulator menjadi kabur,”kata CORE.

Selain itu, perubahan berulang terhadap aturan devisa hasil ekspor (DHE) juga memperkuat persepsi ketidakpastian regulasi. PP Nomor 36 Tahun 2023 bahkan telah direvisi tiga kali dalam kurun kurang dari tiga tahun, dengan arah kebijakan yang berubah-ubah dari longgar menjadi sangat ketat lalu dikalibrasi ulang.

Meski setiap perubahan memiliki alasan masing-masing, akumulasi perubahan itu membentuk persepsi bahwa kebijakan devisa ekspor bersifat cair dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Struktur Neraca Pembayaran Indonesia: Defisit yang Terjadi Berulang

Faktor keempat, CORE menilai tekanan terhadap rupiah sebenarnya tidak hanya muncul akibat sentimen jangka pendek, tetapi juga berasal dari struktur ekonomi Indonesia. Selama satu dekade terakhir, neraca transaksi berjalan Indonesia hampir selalu mengalami defisit.

Pada kuartal I 2026 misalnya, defisit transaksi berjalan mencapai US$ 4 miliar, bahkan melampaui total defisit transaksi berjalan sepanjang tahun 2025. Jika dibedah lebih dalam, sumber utama defisit berasal dari sektor jasa dan pendapatan primer.

Defisit jasa terjadi karena nilai impor jasa Indonesia lebih besar dibanding ekspornya. Komponen ini mencakup transportasi, perjalanan, konstruksi, asuransi, jasa keuangan, pembayaran hak kekayaan intelektual, hingga jasa telekomunikasi dan informasi.

Sementara itu, penyumbang terbesar defisit berasal dari pendapatan primer. Dalam komponen ini, Indonesia harus membayar arus keluar investasi kepada investor asing dalam bentuk dividen, bunga, dan keuntungan investasi lainnya.

“Dengan kata lain, investasi asing yang masuk ke Indonesia pada akhirnya menghasilkan arus keluar dolar yang besar dan rutin setiap tahun,” ujar CORE.

CORE menyebut kondisi ini sebagai paradoks pembangunan Indonesia. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, keuntungan dari investasi tersebut secara berkala dibawa ke luar negeri dalam bentuk dolar AS. Akibatnya, permintaan dolar terus meningkat dan memberi tekanan permanen terhadap rupiah.

Kondisi ini juga terlihat dari pelemahan jangka panjang rupiah dibanding mata uang negara-negara tetangga. Dalam periode 1986 hingga 2024, rupiah tercatat mengalami depresiasi paling dalam dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Rupiah melemah sekitar 1.136% sepanjang periode tersebut. Sebagai perbandingan, ringgit Malaysia hanya melemah sekitar 77%, peso Filipina 181%, dan baht Thailand sekitar 34%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terus melemah. Pada perdagangan siang ini, Senin (8/6/2026), rupiah semakin mendekati level Rp 18.200 per dollar Amerika Serikat (AS).

Mengutip Bloomberg, pukul 11.55 WIB mata uang Garuda berada di level Rp 18.187 per dollar AS. Rupiah melemah 151 poin atau 0,84 persen dari posisi penutupan Jumat (5/6/2026).

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah hari ini disebabkan oleh sentimen negatif dari dalam dan luar negeri.

Dari eksternal, rupiah tertekan oleh dollar AS yang menguat signifikan sejak Jumat malam. Penguatan dollar AS disebabkan oleh masih berlangsungnya konflik antara Iran dan AS yang mendorong permintaan aset safe haven seperti dollar AS.

"Rupiah diperkirakan bergerak melemah di kisaran Rp 18.100-18.250 per dollar AS," ujarnya kepada Kompas.com, Senin.

Dari sisi internal, belum ada sentimen positif yang dapat mendorong penguatan rupiah. Sementara posisi cadangan devisa kembali berkurang pada akhir Mei 2026 menjadi 144,9 miliar dollar AS.

Meski sampai saat ini Bank Indonesia (BI) telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong stabilitas rupiah, namun Lukman menilai, rupiah baru akan menguat jika BI kembali menaikkan suku bunga acuan (BI rate).

"BI naikkin suku bunga kembali, jangan tanggung-tanggung, naikkan 100 basis poin," tukasnya.

Sementara itu, pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan, rupiah bakal tembus ke level Rp 19.000 per dollar AS pada akhir Juni 2026.

"Ada kemungkinan besar kalau saya lihat dari kondisi saat ini, rupiah akan ke level Rp 19.000 di akhir bulan ini kemungkinan akan tercapai," ujarnya kepada media melalui pesan suara, Senin.

Proyeksi tersebut didasari pada ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas dimana baik AS dan Iran saling melakukan serangan balasan.

"Ini yang akan membuat peperangan di Timur Tengah, terutama adalah di Selat Hormuz akan semakin memanas," ungkap Ibrahim.

Selain itu, kebijakan bank sentral AS (The Fed) kemungkinan akan mempertahankan atau menaikkan suku bunga acuannya (Fed Funds Rate) sehingga kebijakan suku bunga rendah kemungkinan besar tidak terjadi.

Sementara dari sisi internal, masih disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia yang akan meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi mendekati 3 persen.

Dari sisi inflasi juga mulai mengalami kenaikan, surplus neraca perdagangan yang semakin menyempit, dan peringkat utang Indonesia dari berbagai lembaga pemeringkat global seperti Moody’s Ratings dalam outlook negatif.

"Terus bagaimana tentang bank sentral, pemerintah dan BI, dan OJK, apakah mereka terus melakukan intervensi? Oh iya, mereka melakukan intervensi di pasar keuangan, bahkan pemerintah pun juga melakukan lelang obligasi. Tetapi rupanya lelang obligasi yang dilakukan oleh pemerintah gagal total. Inilah yang membuat indeks harga saham gabungan dan rupiah mengalami pelemahan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Nilai tukar rupiah di pasar spot menguat tipis di akhir pekan atau Sabtu (6/6/2026). Rupiah terapresiasi 13 poin atau 0,07 persen ke level Rp 18.036 per dollar Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, pada Jumat malam (5/6/2026), kurs rupiah melemah ke posisi Rp 18.100 per dollar AS.

Mengutip Google Finance, rupiah menyentuh level Rp 127 per dollar AS pada pukul 21.13 WIB. Setelah sebelumnya sempat menyentuh level tertinggi Rp 18.142 per dollar AS.

Demikian juga berdasarkan data Investing, mata uang Garuda berada di lebel Rp 18.127 pada pukul 21.20 WIB. Rupiah sempat menyentuh angka Ro 18.140 per dollar AS sekitar pukul 20.30 WIB.

Sementara berdasarkan data Bloomberg, rupiah berada di level Rp 18.036, menguat 13 poin atau 0,07 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya.

Perbedaan data ini dikarenakan data Bloomberg mengikuti perdagangan pasar spot domestik yang tutup pada pukul 16.00 WIB, sedangkan Google Finance dan Investing mengambil data perdagangan global.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), kurs transaksi dollar AS terhadap rupiah di pasar domestik berada di Rp 18.039 pada Jumat. Stagnan dibandingkan hari sebelumnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pelemahan mata uang nasional.

“Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat keras bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry saat ditemui di gedung DPR/MPR RI, Sabtu siang ini.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia selama ini telah berjalan erat. Ke depan, koordinasi semakin difokuskan untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama, saling mendukung, dan saling memperkuat sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” paparnya.

Terdapat dua langkah utama yang kini menjadi fokus penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Pertama, pemerintah dan Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing (portfolio inflow) kembali masuk ke Indonesia.

Kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal (capital outflow), baik dari pasar saham maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).

“Pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflow kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow Ada saham dan SBN,” paparnya.

Karena itu, pemerintah dan BI sepakat untuk meningkatkan daya tarik investasi di pasar keuangan domestik sehingga aliran modal asing dapat kembali mengalir masuk dalam jumlah yang lebih besar dan mendukung penguatan rupiah.

Langkah kedua berupa menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan Bank Indonesia kepada pemerintah.

Kebijakan tersebut memungkinkan operasi moneter tetap berjalan secara efektif untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara kebijakan fiskal juga dapat berjalan optimal dalam mendukung perekonomian.

“Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap berada di Bank Indonesia. Selain itu, dilakukan peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskal juga tetap mendukung,” lanjut Perry.

Ia menegaskan kedua langkah tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara otoritas fiskal dan moneter dan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Koordinasi fiskal dan moneter yang selama ini telah berjalan kuat akan terus diperkuat agar mampu memberikan respons yang lebih efektif terhadap berbagai dinamika ekonomi global maupun domestik.

JAKARTA, KOMPAS.com- Nilai tukar rupiah di pasar spot menguat tipis di akhir pekan atau Sabtu (6/6/2026). Rupiah terapresiasi 13 poin atau 0,07 persen ke level Rp 18.036 per dollar Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, pada Jumat malam (5/6/2026), kurs rupiah melemah ke posisi Rp 18.100 per dollar AS.

Mengutip Google Finance, rupiah menyentuh level Rp 127 per dollar AS pada pukul 21.13 WIB. Setelah sebelumnya sempat menyentuh level tertinggi Rp 18.142 per dollar AS.

Demikian juga berdasarkan data Investing, mata uang Garuda berada di lebel Rp 18.127 pada pukul 21.20 WIB. Rupiah sempat menyentuh angka Ro 18.140 per dollar AS sekitar pukul 20.30 WIB.

Sementara berdasarkan data Bloomberg, rupiah berada di level Rp 18.036, menguat 13 poin atau 0,07 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya.

Perbedaan data ini dikarenakan data Bloomberg mengikuti perdagangan pasar spot domestik yang tutup pada pukul 16.00 WIB, sedangkan Google Finance dan Investing mengambil data perdagangan global.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), kurs transaksi dollar AS terhadap rupiah di pasar domestik berada di Rp 18.039 pada Jumat. Stagnan dibandingkan hari sebelumnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pelemahan mata uang nasional.

“Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat keras bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry saat ditemui di gedung DPR/MPR RI, Sabtu siang ini.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia selama ini telah berjalan erat. Ke depan, koordinasi semakin difokuskan untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama, saling mendukung, dan saling memperkuat sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” paparnya.

Terdapat dua langkah utama yang kini menjadi fokus penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Pertama, pemerintah dan Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing (portfolio inflow) kembali masuk ke Indonesia.

Kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal (capital outflow), baik dari pasar saham maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).

“Pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflow kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow Ada saham dan SBN,” paparnya.

Karena itu, pemerintah dan BI sepakat untuk meningkatkan daya tarik investasi di pasar keuangan domestik sehingga aliran modal asing dapat kembali mengalir masuk dalam jumlah yang lebih besar dan mendukung penguatan rupiah.

Langkah kedua berupa menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan Bank Indonesia kepada pemerintah.

Kebijakan tersebut memungkinkan operasi moneter tetap berjalan secara efektif untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara kebijakan fiskal juga dapat berjalan optimal dalam mendukung perekonomian.

“Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap berada di Bank Indonesia. Selain itu, dilakukan peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskal juga tetap mendukung,” lanjut Perry.

Ia menegaskan kedua langkah tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara otoritas fiskal dan moneter dan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Koordinasi fiskal dan moneter yang selama ini telah berjalan kuat akan terus diperkuat agar mampu memberikan respons yang lebih efektif terhadap berbagai dinamika ekonomi global maupun domestik.

Nilai tukar rupiah ditutup menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (5/6), meski tekanan eksternal masih membayangi pasar keuangan global.

Menurut data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 13 poin ke level Rp 18.036 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp 18.049 per dolar AS. Sebelumnya, rupiah sempat melemah hingga 17 poin pada perdagangan sore ini.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, pergerakan rupiah dipengaruhi penguatan indeks dolar AS di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Ketidakpastian muncul setelah Pemimpin Hizbullah Naim Qassem menolak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat (AS).

Di sisi lain, Iran disebut menjadikan gencatan senjata di Lebanon sebagai syarat penting dalam pembicaraan damai dengan Washington. Namun, Israel masih melanjutkan serangan udara ke Lebanon selatan yang memicu serangan balasan dari Hizbullah.

“Perkembangan ini semakin melemahkan harapan akan kesepakatan perdamaian AS-Iran,” kata Ibrahim.

Menurut dia, pasar juga mencermati laporan ketenagakerjaan AS yang akan dirilis malam ini. Data pembayaran upah di luar sektor pertanian atau Nonfarm Payrolls (NFP) diperkirakan menunjukkan penambahan 85 ribu lapangan kerja pada Mei 2026, sementara tingkat pengangguran di AS diproyeksikan tetap di level 4,3%.

OECD Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI

Dari dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Lembaga tersebut memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 menjadi 4,7% dari sebelumnya 4,8%.

OECD menilai kenaikan biaya energi global dan ketidakpastian ekonomi dunia akan menekan konsumsi rumah tangga dan investasi domestik. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai masih relatif resilien dibandingkan banyak negara berkembang lainnya.

Ibrahim mengatakan tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi global juga menjadi perhatian pasar. OECD memperkirakan inflasi Indonesia meningkat menjadi 3,4% pada 2026 dari 1,9% pada tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) mewaspadai dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus Rp18.000 per dolar AS terhadap kinerja bisnis perseroan pada 2026.

Corporate Secretary AMRT Tomin Widian mengatakan meski tetap optimistis berekspansi, perusahaan mengakui tantangan bisnis ritel masih cukup besar. Tomin utamanya menyoroti pelemahan daya beli masyarakat serta penguatan dolar AS yang menekan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga dari pemasok yang selama ini masih berupaya menahan penyesuaian harga produk.

"Kami sudah mendapat informasi dari beberapa supplier mengenai kemungkinan terjadinya kenaikan harga. Tantangannya adalah daya beli masyarakat belum terlalu kuat, sementara harga barang kemungkinan tidak bisa bertahan pada level saat ini," ujarnya dalam Public Expose yang digelar Kamis (4/6/2026).

Di tengah tekanan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, pelemahan rupiah, dan potensi kenaikan harga dari pemasok, manajemen tetap optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja pada tahun ini.

Tomin mengakui tantangan yang dihadapi industri ritel pada 2026 tidak mudah. Namun hingga saat ini perusahaan masih mempertahankan target bisnis yang telah ditetapkan dan belum melakukan revisi anggaran.

"Kita masih stick dengan budget kamu. Kita belum melakukan adjustment. Walaupun banyak tantangan, kita masih mengupayakan yang terbaik untuk bisa mencapai target-target tersebut," ujarnya.

Meski tidak merinci target pendapatan maupun laba bersih, manajemen berharap kinerja tahun ini setidaknya tidak lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya.

"Yang bisa saya sampaikan, kami mengupayakan hasil yang lebih baik dibandingkan 2025," kata Tomin.

Sementara itu, Presiden Direktur AMRT, Hans Prawira menilai tantangan terbesar industri ritel saat ini berasal dari melemahnya daya beli masyarakat dan penguatan dolar AS yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang dari pemasok.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan mengandalkan pemanfaatan data pelanggan guna menghadirkan promosi yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan konsumen.

"Kami percaya data memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap perilaku konsumen. Dengan begitu, kami bisa memberikan penawaran yang lebih relevan dan meningkatkan loyalitas pelanggan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang," ujarnya.

Sepanjang 2026, AMRT menargetkan pembukaan hingga 1.080 toko baru pada 2026, termasuk ekspansi agresif di pasar internasional. Selain membuka 800 gerai baru di Indonesia, perseroan juga membidik penambahan 200-250 toko di Filipina dan sekitar 30 toko di Bangladesh sebagai bagian dari strategi memperluas jejak bisnis di luar negeri.

Emiten milik pengusaha Djoko Susanto ini tercatat membukukan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk pada kuartal I/2026 sebesar Rp1,08 triliun atau meningkat 10,3% dibandingkan laba bersih kuartal I/2025 senilai Rp975,12 miliar.

Sejalan dengan laba bersih, pendapatan bersih perseroan tumbuh 7,5% secara tahunan menjadi Rp35,24 triliun atau dibandingkan dengan pada kuartal I/2025 sebesar Rp32,77 triliun.