Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan segera merealisasikan penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare) bagi buruh sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan pekerja.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional, Jumat (1/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Ke-8 RI itu menyebut usulan penyediaan daycare datang langsung dari kalangan buruh dan dinilai sebagai kebutuhan mendesak.

“Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak. Daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Prabowo.

Penyediaan daycare tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan akan menjadi bagian dari pengembangan kawasan hunian pekerja yang tengah didorong pemerintah. Prabowo menegaskan bahwa fasilitas tersebut akan terintegrasi dalam program pembangunan perumahan skala besar.

Pemerintah saat ini menargetkan pembangunan minimal 1 juta rumah per tahun, setelah sebelumnya merealisasikan sekitar 350.000 unit pada 2026. Rumah-rumah tersebut dirancang berada di dekat kawasan industri guna memudahkan akses pekerja ke tempat kerja.

“Rumah-rumah ini akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Yang dekat dengan tempat bekerja,” katanya.

Lebih jauh, pemerintah juga menyiapkan konsep pengembangan kota baru berbasis hunian pekerja. Setiap kawasan dirancang menampung hingga 100.000 unit rumah susun, lengkap dengan fasilitas pendukung.

“Harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit. Dan yang paling penting, harus ada transport,” tegas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai hunian layak dan terjangkau yang berlokasi dekat dengan tempat kerja penting untuk menekan beban pengeluaran pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

“Hunian tidak sekadar menjadi tempat tinggal, tetapi merupakan bagian integral dari kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kepemilikan rumah menjadi cita-cita besar pekerja selain memperoleh upah yang layak,” kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Indra mengatakan saat ini masih banyak pekerja yang menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian yang sesuai dengan kemampuan finansial, khususnya yang berlokasi dekat dengan kawasan industri.

“Banyak pekerja saat ini harus mengalokasikan hingga sekitar 20 persen dari upahnya hanya untuk biaya sewa atau kontrak hunian. Kondisi ini menjadi tantangan nyata yang perlu dijawab melalui kebijakan yang tepat sasaran,” ujar dia.

Salah satu persoalan utama yang sering disampaikan pekerja, lanjut Indra, adalah jarak hunian yang jauh dari tempat kerja, yang berdampak pada tingginya biaya transportasi dan waktu tempuh harian.

Karena itu, pengembangan hunian bersubsidi di kawasan industri menjadi solusi strategis agar pekerja dapat tinggal lebih dekat dengan lokasi kerja.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghadirkan kebijakan yang membumi melalui Program 3 Juta Rumah, termasuk penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pekerja dan buruh.

“Pemerintah ingin memastikan pekerja memiliki akses hunian yang terjangkau dan dekat dengan tempat bekerja. Dialog hari ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk melalui penyediaan apartemen bersubsidi di kawasan industri,” kata Indra.

Selain itu, kata Indra menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga rendah dan cicilan terjangkau, sehingga lebih ramah bagi kantong pekerja dan buruh.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah mewujudkan 10.000 hunian pekerja sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Kemenko PM) tanggal 15 Oktober 2025.

Program ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang memberi mandat kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) dalam bentuk Griya Pekerja yaitu hunian layak dan terjangkau bagi pekerja Indonesia.

Langkah awal diwujudkan dukungan ini yaitu melalui pencanangan pengembangan Griya Pekerja di Gedung Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang menjadi simbol kolaborasi antara Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan hunian sewa bagi pekerja.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyediaan hunian pekerja merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga kerja Indonesia.

“Langkah kita ini adalah upaya bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja umum mereka. Pasar Minggu ini tempat yang strategis. Terima kasih Pak Dirut dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan yang Insha Allah bersama kita semua, berkomitmen setidak-tidaknya ada lima titik dan minimal sepuluh ribu pekerja yang akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal,” ujar Muhaimin.

Muhaimin juga mendorong sinergi kementerian dan lembaga agar pemberdayaan para pekerja melalui berbagai program yang terintegrasi baik peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas produktivitas, dan mutu kerja tentu saja juga kesejahteraan keluarganya.

Sejalan dengan Menko PM, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya yakni pembangunan Griya Pekerja di Batam.

“Jadi apa yang dikerjakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan inspirasi bagi lembaga-lembaga lain untuk ikut berkontribusi dalam penanganan Pemprov dan mudah-mudahan nanti BPJS Ketenagakerjaan bisa mengajak yang lain untuk bisa mengerjakan rame-rame, gotong-royong menyelesaikan permasalahan yang kurang-kurang

Selanjutnya Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa program Griya Pekerja menjadi bagian dari upaya pihaknya memberikan perlindungan menyeluruh bagi peserta.

“Kami tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kerja, tetapi juga membantu meringankan beban hidup melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Inilah bentuk nyata kehadiran negara untuk pekerja Indonesia,” ungkapnya.

Berdasarkan master plan Griya Pekerja 2025-2029, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan di lima wilayah industri strategis yaitu di Jakarta, Cikarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, seluruhnya akan berjumlah lebih dari 2.100 kamar baru yang mampu menampung 8.500 pekerja pada 2029.

Selain menekan biaya hidup (living cost) para pekerja, program Griya Pekerja juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di sekitar kawasan industri. Kehadiran hunian layak bagi pekerja akan membuka peluang usaha bagi masyarakat, memperkuat daya beli lokal, serta menciptakan ekosistem sosial yang produktif dan inklusif.

“Griya Pekerja selain menjadi tempat tinggal, tetapi simbol nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa pekerja Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama untuk kemajuan bangsa,” tutup Pramudya.

Jakarta, CNBC Indonesia- BPJS Ketenagakerjaan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah mewujudkan 10.000 hunian pekerja sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini, sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang memberi mandat kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) dalam bentuk Griya Pekerja yaitu hunian layak dan terjangkau bagi pekerja Indonesia.

Langkah awal diwujudkan dukungan ini yaitu melalui pencanangan pengembangan Griya Pekerja di Gedung Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang menjadi simbol kolaborasi antara Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan hunian sewa bagi pekerja.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyediaan hunian pekerja merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga kerja Indonesia.

"Langkah kita ini adalah upaya bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja umum mereka. Pasar Minggu ini tempat yang strategis. Terima kasih Pak Dirut dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan yang Insha Allah bersama kita semua, berkomitmen setidak-tidaknya ada lima titik dan minimal sepuluh ribu pekerja yang akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal, " ujar Muhaimin dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (4/11/2025).

Muhaimin juga mendorong sinergi kementerian dan lembaga agar pemberdayaan para pekerja melalui berbagai program yang terintegrasi baik peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas produktivitas, dan mutu kerja tentu saja juga kesejahteraan keluarganya.

Sejalan dengan Menko PM, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya yakni pembangunan Griya Pekerja di Batam. Menurutnya, apa yang dikerjakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan inspirasi bagi lembaga-lembaga lain.

"Semoga ke depan BPJS Ketenagakerjaan bisa mengajak lembaga lain untuk ikut berkontribusi dalam penanganan pemprov dan mudah-mudahan nanti BPJS Ketenagakerjaan bisa mengajak yang lain untuk bisa mengerjakan rame-rame, gotong-royong menyelesaikan permasalahan yang kurang-kurang," ungkap dia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa program Griya Pekerja menjadi bagian dari upaya pihaknya memberikan perlindungan menyeluruh bagi peserta.

"Kami tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kerja, tetapi juga membantu meringankan beban hidup melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Inilah bentuk nyata kehadiran negara untuk pekerja Indonesia," ungkapnya.

Berdasarkan master plan Griya Pekerja 2025-2029, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan di lima wilayah industri strategis yaitu di Jakarta, Cikarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, seluruhnya akan berjumlah lebih dari 2.100 kamar baru yang mampu menampung 8.500 pekerja pada 2029.

Selain menekan biaya hidup (living cost) para pekerja, program Griya Pekerja juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di sekitar kawasan industri. Kehadiran hunian layak bagi pekerja akan membuka peluang usaha bagi masyarakat, memperkuat daya beli lokal, serta menciptakan ekosistem sosial yang produktif dan inklusif.

"Griya Pekerja selain menjadi tempat tinggal, tetapi simbol nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa pekerja Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama untuk kemajuan bangsa, " tutup Pramudya.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah mewujudkan 10.000 hunian pekerja sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Kemenko PM) tanggal 15 Oktober 2025.

Program ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang memberi mandat kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) dalam bentuk Griya Pekerja yaitu hunian layak dan terjangkau bagi pekerja Indonesia.

Langkah awal diwujudkan dukungan ini yaitu melalui pencanangan pengembangan Griya Pekerja di Gedung Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang menjadi simbol kolaborasi antara Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan hunian sewa bagi pekerja.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyediaan hunian pekerja merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga kerja Indonesia.

“Langkah kita ini adalah upaya bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja umum mereka. Pasar Minggu ini tempat yang strategis. Terima kasih Pak Dirut dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan yang Insha Allah bersama kita semua, berkomitmen setidak-tidaknya ada lima titik dan minimal sepuluh ribu pekerja yang akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal,” ujar Muhaimin.

Muhaimin juga mendorong sinergi kementerian dan lembaga agar pemberdayaan para pekerja melalui berbagai program yang terintegrasi baik peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas produktivitas, dan mutu kerja tentu saja juga kesejahteraan keluarganya.

Sejalan dengan Menko PM, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya yakni pembangunan Griya Pekerja di Batam.

“Jadi apa yang dikerjakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan inspirasi bagi lembaga-lembaga lain untuk ikut berkontribusi dalam penanganan pemprov dan mudah-mudahan nanti BPJS Ketenagakerjaan bisa mengajak yang lain untuk bisa mengerjakan rame-rame, gotong-royong menyelesaikan permasalahan yang kurang-kurang

Selanjutnya Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa program Griya Pekerja menjadi bagian dari upaya pihaknya memberikan perlindungan menyeluruh bagi peserta.

“Kami tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kerja, tetapi juga membantu meringankan beban hidup melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Inilah bentuk nyata kehadiran negara untuk pekerja Indonesia,” ungkapnya.

Pembangunan lima wilayah industri strategies

Berdasarkan master plan Griya Pekerja 2025–2029, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan di lima wilayah industri strategis yaitu di Jakarta, Cikarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, seluruhnya akan berjumlah lebih dari 2.100 kamar baru yang mampu menampung 8.500 pekerja pada 2029.

Selain menekan biaya hidup (living cost) para pekerja, program Griya Pekerja juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di sekitar kawasan industri. Kehadiran hunian layak bagi pekerja akan membuka peluang usaha bagi masyarakat, memperkuat daya beli lokal, serta menciptakan ekosistem sosial yang produktif dan inklusif.

“Griya Pekerja selain menjadi tempat tinggal, tetapi simbol nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa pekerja Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama untuk kemajuan bangsa,” tutup Pramudya.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)