Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut luas cetak sawah yang telah dan sedang dibangun di Papua pada 2025 hingga 2026 mencapai sekitar 80 ribu hektare, guna memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia timur.

Amran menjelaskan capaian tersebut merupakan akumulasi program cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi beras nasional.

"Total sekarang 80 ribu hektare. 2025 dan 2026 (luas cetak sawah di Papua capai) 80.000 hektare," katanya dalam jumpa pers usai Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis.

Menurutnya, dari total 80 ribu hektare tersebut, sebagian lahan telah memasuki masa produksi, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan pengembangan di lapangan.

"Sekarang sebagian berproduksi, sebagian sementara berjalan," ujarnya.

Ia merinci luas cetak sawah yang direalisasikan pada 2025 mencapai sekitar 30 ribu hektare dan telah mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pangan daerah.

Pada 2026 pemerintah menargetkan tambahan cetak sawah sekitar 50 ribu hektare sehingga total pengembangan sawah di Papua mencapai 80 ribu hektare.

"Ini yang tahun lalu kurang lebih 30 ribu hektare. Kemudian tahun ini itu kurang lebih 50 ribu hektare. 30 ribu tambah 50 ribu itu 80 ribu hektare," katanya.
​​​​​

Ia mengatakan produktivitas sawah di Papua menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya yang rata-rata hanya menghasilkan sekitar tiga ton gabah per hektare.

Melalui dukungan teknologi dan mekanisasi pertanian, produktivitas lahan tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi lima hingga tujuh ton per hektare pada masa mendatang.

Pemerintah juga terus mempercepat modernisasi pertanian dengan menyalurkan berbagai alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan secara lebih efisien.

Menurut Amran, setiap program cetak sawah selalu diikuti penyediaan teknologi pertanian karena pengelolaan lahan dalam skala luas tidak memungkinkan dilakukan secara manual.

Ia menyebutkan pemerintah segera mengirimkan traktor kepada petani di daerah tersebut, salah satunya kepada petani yang masih mengolah lahan pertanian seluas 20 hektare secara manual.

Ia menegaskan ratusan traktor dan alat mesin pertanian telah disiapkan untuk mendukung program cetak sawah sehingga pengembangan pertanian modern di Papua dapat berjalan optimal.

"Traktornya ratusan totalnya. Setiap kita cetak sawah langsung diikuti dengan teknologi, alsintannya. Kenapa? Karena kalau luasan hamparan puluhan ribu, bahkan nanti ratusan ribu dengan kakao, kalau manual tidak mungkin. Pasti nanti sawahnya tidak dikerjakan. Jadi khusus sawah harus menggunakan modern, traktor, alat alat modern," katanya.

Mentan Amran mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 triliun selama 2025-2026 untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian modern di Papua sebagai upaya mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

Anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi dan pengalihan (refocusing) anggaran Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian di berbagai wilayah, termasuk seluruh provinsi di Papua.

Ia menjelaskan alokasi anggaran pembangunan pertanian untuk Papua pada 2025 mencapai lebih dari Rp2 triliun, sementara pada 2026 ditingkatkan menjadi sekitar Rp3,2 triliun.

Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan pertanian Papua dalam dua tahun mencapai sekitar Rp5 triliun dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Anggaran 2026 yang dialokasi di wilayah Papua untuk pengembangan tanaman pangan sebesar Rp167,94 miliar, hortikultura Rp1,56 miliar, perkebunan Rp263,58 miliar, peternakan Rp11,06 miliar, serta pembangunan lahan dan irigasi pertanian senilai Rp223,47 miliar guna meningkatkan kapasitas produksi pangan dan komoditas unggulan daerah.

Selain itu, anggaran tersebut untuk prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp2,28 triliun, didukung perakitan dan modernisasi pertanian Rp9,37 miliar serta penyuluhan dan pelatihan pertanian Rp14,36 miliar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - Bupati Siak Afni Zulkifli menyoroti kondisi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Siak. Persoalan tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kondisi dan pembinaan warga binaan.

Afni mengungkapkan, Lapas Siak yang idealnya hanya menampung sekitar 150 orang, kini dihuni hingga 591 warga binaan. Kondisi tersebut dinilai sudah jauh melampaui kapasitas dan tidak lagi layak.

“Begitu kami tiba bersama Kapolres, yang langsung menjadi perhatian adalah overkapasitas. Ini sudah sangat tidak kondusif,” ujarnya Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, Lapas Siak merupakan fasilitas lama yang telah berdiri sejak puluhan tahun lalu dengan luas sekitar satu hektare. Namun, peningkatan jumlah penghuni tidak diiringi dengan pengembangan sarana dan prasarana.

Dalam kunjungannya, Afni juga berdialog langsung dengan warga binaan dan meninjau kondisi kamar tahanan. Ia menemukan satu ruangan yang seharusnya dihuni 20 orang, namun diisi hingga 40 sampai 50 orang.

“Saya melihat langsung kondisi kamar yang sangat padat. Ini tentu tidak baik, baik dari sisi pembinaan maupun kemanusiaan,” katanya.

Kepada warga binaan, Afni memberikan motivasi agar tetap menjaga kondusivitas serta memanfaatkan masa hukuman untuk memperbaiki diri.

Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Siak telah menyiapkan lahan hibah seluas lima hektare untuk pembangunan Lapas baru. Lahan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Kami sudah siapkan lahan. Harapan kami, kementerian dapat membangun Lapas baru agar warga binaan mendapatkan fasilitas yang lebih layak,” ungkapnya.

Menurut Afni, relokasi Lapas ke lokasi yang lebih luas diharapkan tidak hanya mengurai kepadatan, tetapi juga meningkatkan kualitas pembinaan. Dengan fasilitas memadai, warga binaan dapat dibekali keterampilan seperti bengkel dan kegiatan produktif lainnya.

Ia juga memastikan bahwa aspirasi terkait kondisi Lapas Siak akan tetap diperjuangkan di tingkat pusat, meskipun kunjungan bersama anggota Komisi III DPR RI, Rahul, tidak dapat terlaksana karena yang bersangkutan berhalangan hadir.

“Bagaimanapun mereka adalah manusia yang memiliki hak. Jika dipindahkan ke tempat yang lebih layak, mereka punya kesempatan lebih baik untuk berubah dan kembali bermanfaat di tengah masyarakat,” tutup Afni.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk memperkuat sistem irigasi nasional. Langkah itu sebagai upaya menjaga produksi pangan di tengah antisipasi musim kemarau 2026.

Anggaran tersebut menjadi bagian dari total Rp12 triliun yang didistribusikan untuk sektor pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan alokasi tersebut difokuskan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur irigasi di berbagai daerah sentra produksi.

"Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan," ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Kemarau 2026 di Kementerian Pertanian, Senin (20/4).

Ia menegaskan distribusi anggaran tidak dilakukan secara merata, melainkan berbasis potensi wilayah serta tingkat kesiapan dan respons pemerintah daerah.

"Tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Kementan mengumpulkan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia untuk memastikan koordinasi program berjalan optimal di tingkat daerah.

Amran menekankan keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci percepatan implementasi program, terutama dalam penguatan irigasi dan peningkatan produktivitas pertanian.

Program irigasi yang disiapkan mencakup rehabilitasi jaringan, optimalisasi lahan (oplah), serta pompanisasi dengan cakupan hingga 1,5 juta hektare.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80 ribu unit pompa yang ditargetkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan, khususnya di wilayah dengan potensi peningkatan indeks pertanaman.

Di sisi produksi, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas areal tanam. Bantuan benih tahan kekeringan juga terus disalurkan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun, terutama di lahan kering.

Amran memastikan kondisi produksi dan cadangan pangan nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menyebut dalam waktu dekat cadangan beras diperkirakan mencapai 5 juta ton.

"Tiga hari ke depan, empat hari ke depan (stok beras pemerintah) mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik," ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan standing crop mencapai sekitar 11 juta ton, sementara cadangan di sektor rumah tangga dan hotel, restoran, serta kafe (horeka) sekitar 12,5 juta ton.

"Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya enam bulan. Artinya lebih dari cukup," tambahnya.

Tak hanya fokus pada tanaman pangan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp9,95 triliun untuk pengembangan sektor perkebunan pada periode 2026-2027.

Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete dengan target pengembangan lahan mencapai 870 ribu hektare.

Namun demikian, Amran mengingatkan keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

"Sudah, jawabannya pelaksanaan. Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya program yang belum berjalan optimal meski anggaran telah tersedia dan meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam mengawal implementasi di lapangan.

"Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat," ujar Amran.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Industri Padi Nusantara (IPN) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Hasanuddin serta mitra asal China dalam pengembangan riset dan pembibitan padi unggul.

Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 8 April 2026 di Beijing, China, bersama Senyuanda Ecological Environmental Group dan Guangdong Institute of Modern Agricultural Equipment.

Direktur Utama IPN, Andi Nursyam Halid, mengatakan kerja sama ini difokuskan pada penyediaan bibit padi unggul dengan target produktivitas minimal 12 ton per hektare per panen.

“Kerja sama ini akan dibiayai oleh PT IPN untuk mendukung penyediaan bibit padi unggul yang menghasilkan padi minimal 12 ton per hektar setiap kali panen, di lahan persawahan seluas 5.000 ha milik PT. Silampari Agro Nusantara (SAN), anak usaha PT. IPN di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Dia menambahkan, pengembangan tersebut juga akan diterapkan di lahan seluas 5.000 hektare di Tulang Bawang, Lampung, serta 10.000 hektare di Merauke, Papua.

Menurutnya, fasilitas riset akan dibangun melalui kolaborasi IPN, entitas di bawah Nusantara Halid, serta Universitas Hasanuddin, dengan dukungan mitra bisnis PT Grand Seleron Investama.

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Andi Nursyam Halid, Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa, serta perwakilan mitra China, Dr. Jinshi Jia.

Selain itu, IPN juga menandatangani kesepakatan pembiayaan pengadaan peralatan pembibitan dan budidaya padi dengan mitra China, dengan nilai investasi mencapai 35 juta euro. Peralatan tersebut mencakup seluruh proses produksi, mulai dari pengolahan lahan hingga panen.

“Semua peralatan tersebut akan dikirim ke lokasi pembibitan dan budidaya padi PT. SAN di kabupaten Musi Rawas. Adapun Rice Mill atau penggilingan padi akan segera dibangun di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung yang berkapasitas 100.000 ton per tahun untuk tahap pertama yang selanjutnya akan ditingkatkan hingga 400.000 ton per tahun,” ujar Andi.

Pabrik penggilingan tersebut dirancang menjadi pusat pengolahan gabah bagi petani di wilayah Tulang Bawang dan sekitarnya, yang terintegrasi dalam kawasan industri terpadu seluas 1.400 hektare.

IPN telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk pengembangan kawasan tersebut di dekat lahan budidaya padi.

Sebagai bagian dari penguatan riset, tim IPN dan Universitas Hasanuddin juga melakukan kunjungan ke fasilitas pengembangan bibit serta pabrik peralatan penggilingan padi di Yangzhou, Provinsi Jiangsu, China.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari studi banding untuk mendukung pengembangan laboratorium riset yang akan dibangun di Musi Rawas, Tulang Bawang, dan Merauke.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi padi nasional melalui pemanfaatan teknologi modern serta kolaborasi riset internasional.

Kehadiran Polresta IKN dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik, termasuk layanan keamanan bagi masyarakat di kawasan Nusantara

Nusantara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sedang proses pembersihan lahan seluas 3,24 hektare untuk lokasi pembangunan fasilitas pendukung berupa Kepolisian Resor Kota (Polresta) IKN yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

"Kehadiran Polresta IKN yang kini sedang disiapkan, dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik, termasuk layanan keamanan bagi masyarakat di kawasan Nusantara," kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Kaltim, Senin.

Sehari sebelumnya, Minggu (12/4), ia bersama jajaran pun telah meninjau kawasan perencanaan lokasi calon pembangunan Polresta IKN guna memastikan semua proses dan tahapannya berjalan sesuai jadwal yang diinginkan.

"Saat ini tahap awal pekerjaan telah dimulai melalui proses land clearing (pembersihan lahan), dengan target penyelesaian keseluruhan tahap pertama pembangunan pada akhir 2027," ujar Basuki.

Ia menyebut bahwa pembangunan ini juga diiringi dengan penataan kawasan dan penyediaan lahan secara terencana, terutama untuk mendukung kelancaran pengembangan fasilitas kepolisian di ibu kota baru tersebut.

"Dengan luas lahan sekitar 3,24 hektare, kawasan pembangunan ini mencakup sejumlah fasilitas utama, termasuk gedung utama, masjid, lapangan upacara, kolam retensi dan sarana olahraga," katanya lagi.

Gedung utama dirancang sebagai pusat aktivitas dengan enam lantai utama yang dilengkapi lantai dek serta tiga lantai bawah. Gedung ini turut didukung dengan berbagai ruang operasional, seperti ruang kantor, ruang rapat dan fasilitas pendukung operasional kepolisian lainnya.

Selain itu, desain arsitektur juga telah disesuaikan dengan mengintegrasikan berbagai sarana pendukung seperti masjid, jalur pedestrian, serta fungsi amfiteater yang digabung sebagai tribun sarana olahraga.

Saat meninjau kesiapan pembangunan kawasan itu, Basuki menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan Polresta IKN harus berjalan dalam satu komando di bawah Otorita IKN.

"Saya sampaikan bahwa semua instruksi pembangunan Polresta IKN harus satu perintah, satu komando, yaitu dari Otorita IKN. Apapun perencanaannya harus dicek dulu, ditelusuri, kalau perlu dihitung ulang agar tidak ada kesalahan," kata Basuki.

Melalui perencanaan yang komprehensif dan pelaksanaan yang terukur, katanya, OIKN ingin memastikan seluruh tahapan pembangunan di Kawasan Nusantara berjalan secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan perencanaan.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Nusantara (ANTARA) - Kolaborasi antara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan melibatkan langsung kelompok petani, berhasil menghasilkan panen padi gogo seluas 20 hektare di kawasan Nusantara, tepatnya di Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Kamis (9/4) kemarin kami melakukan seremoni panen bersama dengan petani dan pihak terkait, sebagai rasa syukur atas keberhasilan kelompok tani dalam mengembangkan padi gogo seluas 20 hektare sebagai uji coba tahap awal pengembangan inovasi pertanian," ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Jumat.

Berdasarkan laporan yang ia terima, produksi padi gogo yang telah dikembangkan itu menunjukkan sejumlah keunggulan, termasuk dari sisi kualitas rasa yang lebih pulen, nikmat, dan lebih gurih dibandingkan dengan varietas beras lainnya.

Basuki pun mengapresiasi langkah serta semangat inovasi yang dijalankan oleh kelompok tani bersama berbagai pihak terkait dalam pengembangan pertanian tersebut.

Panen padi gogo bersama di Demplot Pertanian Konservasi Kelompok Tani Mekar Jaya, Muara Jawa, lanjut Basuki, menandai langkah awal pengembangan sektor pertanian inovatif di kawasan Nusantara.

Apresiasi tersebut juga diberikan terhadap hasil produksi padi gogo dengan varietas IPB 9G yang mampu menghasilkan gabah kering panen (GKP) sebesar 4,22 ton per hektare.

Pada tahap uji coba, varietas IPB 9G dikembangkan pada lahan seluas 5 hektare, sedangkan varietas lokal ditanam pada lahan seluas 15 hektare, sehingga total 20 hektare di demplot tersebut.

Sementara Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri, menyampaikan hasil kegiatan panen tersebut sebagai bagian dari evaluasi pengembangan demplot pertanian di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, ke depan.

"Kami sudah menyelesaikan panen tanaman terakhir dari hasil uji coba yang dilakukan bersama-sama di Demplot Muara Jawa. Dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sudah melaporkan mengenai hasil panen. Alhamdulillah sudah memenuhi harapan kami sebelumnya," ujarnya.

Myrna turut menekankan bahwa hasil panen padi gogo ini merupakan bagian dari inovasi pertanian yang telah diuji dalam kurun waktu empat bulan terakhir, yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan IPB.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bakal berlanjut. Di mana, dalam waktu dekat konstruksi proyek rusun subsidi akan dilaksanakan di lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seluas 45 hektare di Kota Depok.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa dua inspektur jenderal telah diturunkan untuk memastikan status lahan tidak bersengketa. Koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga telah dilakukan guna menjamin kelancaran pembangunan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Hasilnya, secara legal lahan ini milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Lahan seluas 45 hektare tersebut diproyeksikan mampu menampung hingga 170.000 unit hunian dengan konsep rumah susun vertikal. Kapasitas ini diperkirakan dapat menjadi solusi tempat tinggal bagi sekitar setengah juta warga di wilayah penyangga Jakarta tersebut.

Proyek strategis ini ditargetkan mampu memangkas angka kekurangan hunian atau backlog di Kota Depok yang saat ini mencapai 170.000 rumah tangga. Dia juga menambahkan, langkah ini diambilnya guna mengejar target penyediaan hunian layak bagi MBR melalui optimalisasi aset negara yang sebelumnya tidak terpakai.

“Kalau program ini berjalan, kita bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” tambahnya.

Sementara Itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari inventarisasi aset idle di kementeriannya.

Dia menilai pemanfaatan lahan untuk perumahan jauh lebih bermanfaat bagi rakyat daripada membiarkan lahan negara tidak berfungsi optimal.

“Kami melihat ada aset negara yang sifatnya idle dan sayang jika tidak dimanfaatkan. Ketika melihat lokasi ini sangat potensial, kami langsung berdiskusi dengan Menteri PKP untuk kemungkinan digunakan sebagai perumahan rakyat,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah resmi memulai rangkaian pembangunan hunian vertikal subsidi yang bakal diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pada Minggu (8/3/2026).

Adapun, proyek rusun subsidi perdana dibangun di atas lahan milik Lippo Group seluas 30 hektare di kompleks Meikarta.

“Kalau 30 hektare (Ha) ini luar biasa. Dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Lippo Group], ini akan jadi kurang lebih 140.000 unit dengan 30 hektare,” jelasnya dalam agenda Groundbreaking Proyek Rusun Subsidi Meikarta, Minggu (8/3/2026).

Ara melanjutkan, nilai lahan di area tersebut berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi tersebut, kontribusi Lippo Group untuk mendukung pengembangan rusun subsidi ini diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

“Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya, Rp15 juta per meter kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun. Kalau dia Rp20 juta, artinya adalah Rp6 triliun,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo bersama CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menerima hibah lahan seluas 30 hektare dari swasta untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Serah terima hibah lahan ditandai dengan pemberian dokumen serah terima di titik pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meninjau lokasi sebelum pematangan lahan serta pembangunan unit.

"Kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah," kata Hashim di Cikarang, Minggu.

Dia menjelaskan mengacu data pemerintah pula, terdapat 27 juta rumah tangga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, program pembangunan rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah.

"Program 3 Juta Rumah per tahun menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Hashim mengaku sektor perumahan memiliki efek ganda yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Setiap pembangunan rumah dapat menggerakkan lebih dari 180 sektor industri, mulai dari bahan bangunan hingga perabot rumah tangga.

Selain proyek di lahan hibah tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi lain untuk pembangunan hunian vertikal, termasuk di Depok yang direncanakan memanfaatkan sekitar 45 hektare lahan untuk ratusan ribu unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada pendiri Grup Lippo Muchtar Riady bersama keluarga yang telah memberikan lahan tersebut untuk mendukung program perumahan rakyat.

"Ini bukan sekadar komitmen, tetapi lahir dari rasa kebersamaan dan kemanusiaan yang luar biasa untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara.

Ia menjelaskan pembangunan hunian di atas lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan diperkirakan mampu menghasilkan hingga sekitar 140 ribu unit apartemen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dari gambaran tim, dengan lahan sekitar 30 hektare ini kita kurang lebih bisa membangun sekitar 140.000 unit," ucapnya.

Sementara CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan peninjauan lokasi tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan terencana dan berkelanjutan.

"Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Melalui kolaborasi pemerintah, Danantara, BUMN dan sektor usaha, kami ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini dirancang secara matang," ucap dia.

Diketahui pengembang properti Lippo Group resmi menghibahkan tanah seluas 30 hektare kepada pemerintah melalui Danantara sebagai wujud kontribusi mendukung program 3 juta rumah.

Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa penyediaan hunian untuk mengatasi backlog perumahan.

Lahan 30 hektare ini diproyeksikan mampu membangun 140.000 hunian vertikal, setara 5 persen target nasional 3 juta rumah.

"Alasan kami menghibahkan tanah ini karena mendukung Presiden yang punya hati untuk rakyat," kata CEO Lippo Group James Riady.

Setelah tinjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap rencana pengembangan rumah susun (rusun) subsidi lanjutan yang bakal dilaksanakan untuk mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ara menjelaskan, setelah melaksanakan groundbreaking rusun subsidi di Meikarta, pemerintah berencana melakukan hal serupa pada proyek rusun subsidi di wilayah Depok di atas lahan seluas 45 hektare (Ha).

“Kita ada tanah 45 hektare [Ha] di Depok. Saya izin Selasa sudah koordinasi, kita akan segera ke Depok [membangun rusun subsidi],” jelas Ara saat ditemui di Meikarta, Minggu (8/3/2026).

Ara melanjutkan, lahan 45 Ha di Depok tersebut merupakan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ara juga memastikan telah melakukan koordinasi lanjutan dengan Menkomdigi, Meutya Hafidh.

Dia mengatakan, lewat pembangunan di atas lahan 45 Ha itu diharapkan dapat membantu menyelesaikan backlog perumahan di wilayah Depok, yang angkanya mencapai 70.000 unit.

Kendati demikian, Ara belum merinci secara pasti pengembang mana yang akan digandeng untuk proyek tersebut. Hanya saja, dia memastikan proses pembangunannya dibidik bakal dimulai pada Juni 2026.

“Izinnya berarti akan dipercepat. Kita mau groundbreaking Juni di Depok, mohon doanya untuk 45 Ha,” tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah pada hari ini resmi memulai rangkaian pembangunan hunian vertikal subsidi yang bakal diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Minggu (8/3/2026).

Adapun proyek rusun subsidi perdana dibangun di atas lahan milik Lippo Group seluas 30 hektare di kompleks Meikarta.

“Kalau 30 hektare (Ha) ini luar biasa. Dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Lippo Group], ini akan jadi kurang lebih 140.000 unit dengan 30 hektare,” jelasnya dalam agenda Groundbreaking Proyek Rusun Subsidi Meikarta, Minggu (8/3/2026).

Ara melanjutkan, nilai lahan di area tersebut berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi tersebut, kontribusi Lippo Group untuk mendukung pengembangan rusun subsidi ini diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

“Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya, Rp15 juta per meter kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun. Kalau dia Rp20 juta, artinya adalah Rp6 triliun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan Lippo Group bakal menghibahkan lahan seluas 30 hektare (Ha) dalam rangka mendukung pengembangan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ara menuturkan, lahan tersebut berlokasi di area kompleks Meikarta yang berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Nantinya, pemerintah bersama Lippo Group akan membangun hunian vertikal subsidi yang bakal diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di area tersebut.

"Kalau 30 hektare [Ha] ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Lippo Group] ini akan jadi kurang lebih bisa 140.000 unit dengan 30 hektare," jelasnya dalam agenda Groundbreaking Proyek Rusun Subsidi Meikarta, Minggu (8/3/2026).

Ara melanjutkan, nilai lahan di area tersebut berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi tersebut, maka kontribusi yang digelontorkan Lippo Group hanya untuk mendukung pengadaan lahan rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memang telah mengungkap rencana pengembangan rusun subsidi di Kawasan Meikarta akan direalisasikan di atas lahan seluas 30 hektare.

Head of Project Management LPKR, Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 Ha.

"Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini," kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 tower rusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan Lippo Group bakal menghibahkan lahan seluas 30 hektare (Ha) dalam rangka mendukung pengembangan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ara menuturkan, lahan tersebut berlokasi di area kompleks Meikarta yang berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Nantinya, pemerintah bersama Lippo Group akan membangun hunian vertikal subsidi yang bakal diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di area tersebut.

"Kalau 30 hektare [Ha] ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Lippo Group] ini akan jadi kurang lebih bisa 140.000 unit dengan 30 hektare," jelasnya dalam agenda Groundbreaking Proyek Rusun Subsidi Meikarta, Minggu (8/3/2026).

Ara melanjutkan, nilai lahan di area tersebut berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi tersebut, maka kontribusi yang digelontorkan Lippo Group hanya untuk mendukung pengadaan lahan rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memang telah mengungkap rencana pengembangan rusun subsidi di Kawasan Meikarta akan direalisasikan di atas lahan seluas 30 hektare.

Head of Project Management LPKR, Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 Ha.

"Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini," kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 tower rusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kementerian Kehutanan menargetkan reforestasi atau penghutanan kembali lahan seluas 2.557 hektare di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sepanjang 2026.

Target tersebut disampaikan langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meluncurkan program pemulihan hutan di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Pada tahap awal, pemerintah langsung memulai penanaman kembali seluas 400 hektare. Proses reforestasi selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai total target di akhir tahun.

"Insyaallah, tahun ini Kemenhut akan mereforestasi 2.557 hektare. Ini bagian dari upaya memulihkan fungsi ekologis kawasan," ujarnya Selasa (3/3/2026).

Dirinya menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari peta jalan penyelesaian persoalan TNTN yang kini mulai terlihat arah dan tahapan kerjanya.

Program pemulihan ini melibatkan kolaborasi lintas 11 kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda, yang dinilai menjadi kunci percepatan rehabilitasi kawasan konservasi tersebut.

Selain penanaman kembali, pemerintah juga menyiapkan identifikasi lahan pengganti untuk relokasi melalui Dirjen terkait dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Pendekatan ini ditempuh guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

TNTN merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Riau yang selama bertahun-tahun mengalami tekanan deforestasi.

"Reforestasi yang ditargetkan tahun ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekosistem kawasan, meningkatkan daya serap karbon, serta melindungi habitat satwa dan tumbuhan yang ada di dalamnya," pungkasnya.