Memang telur sama daging itu lagi surplus. Jadi kelebihan pasokan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa saat ini produksi telur dan daging ayam surplus sehingga membuat harga turun untuk itu pemerintah menjajaki ekspor ke Singapura.

"Memang telur sama daging itu lagi surplus. Jadi kelebihan pasokan," kata Budi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan produksi telur dan daging ayam surplus, maka pemerintah mencoba untuk menjajaki ekspor komoditas tersebut ke Singapura.

Namun Budi menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih berupaya untuk menemukan pembeli dan setelah ada maka akan dipertemukan dengan produsen di Indonesia.

"Memang belum dapat pembeli, tapi sudah kita jajaki supaya bisa diserap di negara lain. Jadi ada kesempatan ekspor," ujarnya.

Budi menyatakan bahwa, penurunan harga bukan terjadi pada komoditas telur dan ayam saja, akan tetapi sejumlah bahan pokok juga mengalami penurunan.

Ia menambahkan bahwa untuk harga telur dan ayam saat ini di bawah harga eceran tertinggi (HET), untuk harga telur di pasaran saat ini yaitu Rp26 ribu per kilogram dari HET Rp30 ribu.

Kemudian harga daging ayam pun ikut turun, dari HET Rp40 ribu per kilogram menjadi Rp36 ribu per kilogram.

"Jadi, kalau teman-teman lihat di (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) SP2KP, ya memang beberapa harga itu turun. Kemarin saya ke Banyumas, itu ada beberapa komoditas yang turun," ucapnya.

Selain karena surplus produksi, kata Budi diliburkannya program makan bergizi gratis (MBG) oleh pemerintah membuat serapan komoditas tersebut menurun.

"Memang salah satu faktornya MBG yang diliburkan. Jadi penyerapan menjadi berkurang," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan harga daging sapi di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi guna menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan komoditas daging sapi yang banyak diminati masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri terus dipantau pemerintah agar fluktuasi harganya tetap terkendali dan stabil di pasaran.

"Untuk itu, Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Jawa Barat turun meninjau ke Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat," kata Ketut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan target inspeksi menyasar daging sapi yang sebelumnya dikabarkan telah menyentuh harga Rp160.000 per kilogram (kg).

"Namun fakta yang ditemukan ternyata pedagang daging sapi di Pasar Kosambi masih menjual sesuai HAP tingkat konsumen," ujar dia.

Ia menegaskan daging sapi yang dijual melebihi HAP umumnya merupakan daging kualitas premium yang berada di luar ketentuan harga pemerintah, dengan karakteristik tanpa lemak.

Sementara itu, daging sapi yang diatur dalam ketentuan pemerintah adalah daging sapi kualitas medium yang masih memiliki sedikit lemak menempel pada bagian daging. HAP daging sapi sesuai ketentuan yakni Rp140.000 per kilogram.

"Kondisi harga di sini relatif bagus. Kemudian stoknya relatif bagus. Pada kenyataannya, daging sapi yang dijual oleh pedagang adalah daging sapi yang premium. Tapi masih ada juga daging sapi yang dijual sesuai HAP yaitu Rp130.000 sampai Rp140.000. Nah, ini yang menjadi concern kita," ujar Ketut.

Dia mengatakan fakta yang ditemukan tim Satgas adalah pedagang di Pasar Kosambi kerap melakukan pemrosesan daging sapi berupa pembersihan tempelan lemak. Hal itu dilakukan untuk memenuhi permintaan konsumen.

Akan tetapi untuk daging sapi kualitas standar masih dapat dibeli masyarakat dengan harga sesuai yang diatur pemerintah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Jabar Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono mengatakan hasil inspeksi menunjukkan harga daging sapi di Pasar Kosambi masih sesuai ketentuan pemerintah, khususnya untuk potongan paha depan dan paha belakang yang mengikuti Harga Acuan Penjualan.

Ia menjelaskan sebagian pedagang melakukan pembersihan gajih atau lemak pada daging sapi sehingga menghasilkan daging lebih bersih dan dipilih, yang kemudian dipasarkan sebagai daging sapi pilihan setara kualitas premium.

Meski demikian, pedagang tetap menyediakan daging sapi kualitas standar dengan harga sesuai HAP sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap berbagai kualitas daging tetap terpenuhi.

"Jadi ada permintaan masyarakat di situ, istilahnya itu daging premium. Hanya masalah treatment. Gajihnya dihilangkan, lebih dibersihkan, lebih dipilihkan, dan sebagainya. Nah, ini tentunya menjadi hal yang berbeda," kata Kombes Wirdhanto menjelaskan.

Satgas Saber Pangan Jawa Barat juga memberikan imbauan intensif ke para pedagang Pasar Kosambi agar senantiasa menaati harga jual yang sesuai ketetapan pemerintah.

"Tujuannya jelas agar masyarakat sebagai konsumen dapat merayakan Idul Fitri lebih tenang dan nyaman tanpa terbebani harga pangan pokok yang berfluktuasi," kata Kombes Wirdhanto.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapatkan penugasan untuk mengimpor dan menjual daging sapi serta kerbau menegaskan menjual komoditas pangan tersebut masih di bawah harga acuan pembelian (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan sebagai BUMN pihaknya tidak bisa menjual daging kerbau yang jadi penugasan pemerintah di atas harga yang digariskan.

"Tidak ada itu kita jual daging kerbau beku di atas Rp80.000/kg (HAP). Kami ini diaudit oleh BPK. Meskipun tidak ada pidananya, tapi kalau jual di atas harga, pasti kami diminta mengembalikan," ujarnya.

Pernyataan tersebut menanggapi Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) yang menilai pemerintah berlaku tidak adil dalam pengawasan harga penjualan daging sapi dan membiarkan harga daging kerbau impor jauh di atas HAP.

Dia menegaskan tidak benar jika Ketua Umum JAPPDI Asnawi membeli daging kerbau beku di Berdikari senilai Rp90.000/kg.

Hal senada dinyatakan Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), Ghimoyo bahwa BUMN tidak mungkin menjual daging yang jadi penugasan pemerintah di atas harga acuan.

Hanya saja, dia mengaku jika barang sudah dikirim ke pembeli, maka sulit mengontrol harga.

"Kita kan tidak tahu barang yang kita delivery sampai berapa tangan. Itu sudah di luar kontrol kami," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum JAPPDI Asnawi mengungkapkan semula tidak bisa memperoleh daging kerbau di Bardikari dengan alasan habis dan disarankan membeli ke distributor yang sudah ada.

Namun, lanjutnya, belakangan bisa membeli daging kerbau beku eks India sebanyak 8 ton, tapi dengan harga Rp90.000/kg atau senilai Rp720 juta.

"Harga beli itu jelas di atas HAP di tingkat konsumen. Jika harga daging kerbau di tingkat distributor saja sudah jauh di atas patokan HAP, maka tidak heran jika di tingkat konsumen pun harga pasti lebih tinggi lagi," katanya.

Sementara itu Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda meminta masyarakat melaporkan toko atau pedagang yang menjual di atas HAP ke satuan tugas sapu bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar ditangkap.

"Kalau ada toko yang menjual daging kerbau beku tidak sesuai HAP, laporkan saja ke tim Satgas Saber. Biar mereka ditangkap,"katanya.

Pada kesempatan itu Agung juga membantah bahwa harga daging kerbau jauh di atas harga acuan pembelian (HAP) konsumen Rp80.000/kg.

Menurut dia harga daging kerbau yang terjangkau sebesar Rp80.000/kg ada di kios atau toko dengan spanduk khusus pemberitahuan penjualan daging kerbau terjangkau.

"Daging kerbau beku ini biasanya dijual di kios-kios yang punya spanduk atau tulisan harga daging kerbau terjangkau," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Daging kerbau impor yang harganya sudah melambung dan melanggar peraturan Badan Pangan Nasional malah dibiarkan saja

Jakarta (ANTARA) - Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) meminta pemerintah tidak hanya mengawasi perdagangan daging sapi namun seharusnya juga daging kerbau yang didatangkan dari luar negeri menjelang Idul Fitri 1447 H.

Ketua Umum JAPPDI Asnawi menilai pemerintah cenderung menekan pedagang daging sapi, sementara harga daging kerbau impor malah dibiarkan tidak terawasi dengan harga jauh di atas harga acuan pembelian (HAP).

"Pemerintah tidak adil dalam melakukan pengawasan harga pangan, terutama daging sapi. Daging kerbau impor yang harganya sudah melambung dan melanggar peraturan Badan Pangan Nasional malah dibiarkan saja,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kondisi harga daging kerbau saat ini sudah melanggar Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi dan Daging Sapi/Kerbau.

Dari data yang ada di Bapanas, tambahnya, harga rata-rata daging kerbau impor per 9 Maret 2026 mencapai Rp107.667/kg jauh di atas HAP yang ditetapkan Bapanas Rp80.000/kg.

"Dengan kata lain, harga yang terjadi saat ini sudah hampir 35 persen di atas HAP atau sudah harus dilakukan intervensi pasar," katanya.

Namun, lanjutnya, intervensi pasar tidak pernah dilakukan pemerintah padahal harga di atas HAP ini sudah terjadi jauh sebelum bulan Ramadhan, bahkan harga rata-rata di Pulau Jawa sempat mencapai Rp120.000/kg atau 50 persen di atas HAP.

Menurut Asnawi, dengan kondisi ini seharusnya pemerintah dan tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Pusat menindak produsen atau distributor daging kerbau yang menjual di atas HAP karena hal itu sudah kejahatan ekonomi.

"Mereka (distributor) juga tidak dituduh sebagai kriminal seperti yang sering dituduhkan kepada penjual daging sapi jika menjual di atas HAP. Sebaliknya mereka dibiarkan berdagang. Ini sangat-sangat tidak adil," katanya.

Seperti diketahui,saat ini pemerintah menugaskan dua BUMN yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk melakukan impor daging kerbau.

Berdasarkan Neraca Komoditas 2026, total kuota impor daging mencapai 297.000 ton terdiri 100.000 ton dalam bentuk daging kerbau dari India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil dan 75.000 ton daging dari negara lain.

Semua itu dialokasikan untuk BUMN sementara perusahaan swasta hanya mendapat 30.000 ton dan sisa 17.000 ton dialokasikan untuk daging industri.

Pemerintah, tambah dia, juga memberikan Berdikari dan PPI jatah impor daging sapi 150.000 ton dari Brasil dan negara lain, yang merupakan pemangkasan jatah impor perusahaan swasta dari 180.000 ton tahun lalu menjadi 30.000 ton tahun ini.

Asnawi mengungkapkan JAPPDI pernah mengajukan permintaan untuk menjadi distributor daging India kepada PT Berdikari namun BUMN tersebut menyatakan sudah didistribusikan kepada 12 distributor swasta.

"Kami malah disarankan untuk membeli kepada distributor,” ujarnya.

Ke-12 ditributor itu adalah PT Banyumas Agro Indonesia, CV Kawan Jaya Bersama, PT Anugerah Pangan Lestari, PT Hijrah Gizi Hewani (Hijrah Food), PT Artha Cipta Saudara, CV Cilacap Pangan Sejahtera, PT Boga Citra Langgeng, PT Borneo Pangan Sejahtera, PT Garindo Food International, PT Estika Tara Tiara, PT Soroja Niaga Boga dan PT Suri Nusantara Jaya.

Terkait klaim pemerintah soal harga daging sapi saat ini stabil dan masih dalam rentang HAP, menurut Asnawi hal itu kemungkinan bisa terjadi untuk daerah di luar Jabodetabek.

Berdasarkan Peraturan Bapanas No. 12 Tahun 2024, harga daging sapi ada di kisaran Rp130.000/kg (paha depan) sampai Rp140.000 (paha belakang).

“Tapi kalau untuk wilayah Jabodetabek sebetulnya sulit buat pedagang menjual sesuai HAP. Itu sebabnya mereka menjual daging sapi dengan menurunkan kualitas agar sesuai HAP,” ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Khudori

Pengurus Pusat PERHEPI

Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO

Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan AEPI

SURAT bertanggal 2 Februari 2026 itu bersifat segera. Ihwal stabilisasi harga daging sapi di tingkat rumah pemotongan hewan (RPH). Surat yang diteken Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda itu ditujukan kepada seluruh pimpinan RPH di Indonesia.

Bagi publik umum surat itu tak ada yang istimewa. Tetapi bagi pelaku industri daging sapi, surat ini memicu waswas dan kegaduhan. Surat tersebut berisi tiga hal.

Pertama, RPH mengawasi harga pembelian sapi bakalan impor siap potong di level RPH paling tinggi Rp56 ribu/kg berat hidup. Kedua, mendukung kelancaran pemotongan dan distribusi daging sapi secara normal guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di pasar serta mencegah gejolak harga di pedagang dan konsumen.

Ketiga, mencatat dan melaporkan harga pembelian dan volume pemotongan berkala ke Ditjen PKH sebagai pemantauan harga melalui laman daring. Isi surat itu merujuk hasil rapat koordinasi stabilisasi harga jual sapi bakalan impor siap potong yang dipimpin Dirjen PKH pada 22 Januari 2026.

Rapat itu dihadiri wakil Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan POLRI, asosiasi pemotong dan pedagang daging, dan importir ternak. Rapat digelar untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga daging sapi pada hari besar keagamaan, khususnya Ramadan.

Surat ini adalah lanjutan surat bertanggal 27 Januari 2026 yang ditujukan kepada Direktur Eksekutif GAPUSPINDO (Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia) dan 49 pimpinan perusahaan importir ternak ruminansia besar bakalan yang juga diteken Dirjen PKH. Isinya, harga penjualan sapi bakalan impor siap potong maksimal Rp55 ribu/kg berat hidup di feedlot.

Harga ini berlaku sampai Idulfitri 2026. Kedua, Ditjen PKH akan memberikan sanksi sesuai aturan bagi pelanggar. Ketiga, melaporkan faktur penjualan harian ke Ditjen PKH melalui laman daring.

Titik masalah adalah mengikat perusahaan penggemukan sapi (feedloter) menjual sapi bakalan impor siap potong maksimal Rp55 ribu/kg bobot hidup di kandang dan maksimal Rp56 ribu/kg berat hidup di RPH. Sapi-sapi yang dipotong saat ini adalah hasil impor bakalan dari Australia pada November 2025 dengan harga USD3,5 per kg bobot hidup.

Harga pokok sapi sampai di kandang importir (landed cost) mencapai Rp61.487/kg bobot hidup. Pelemahan kurs rupiah terhadap dollar punya andil membuat harga makin mahal.

Ketika diikat melepas maksimal pada harga Rp55 ribu/kg bobot hidup, feedloter berdarah-darah. Bleeding berpeluang lebih besar lagi karena sapi bakalan yang diimpor pada Desember lalu harganya naik: USD3,65 per kg bobot hidup atau mencapai sekitar Rp63.882/kg berat hidup di kandang importir.

Sapi-sapi ini dipotong Maret 2026 untuk Ramadan dan Idulfitri. Agar tak kian bleeding, mereka harus menekan biaya produksi (pakan, memberlakukan shift kerja, dan lainnya) dan mengurangi impor.

Apabila harga sapi bakalan asal Australia tetap tinggi, bukan mustahil feedloter bakal berguguran. Karena hasil penjualan sekarang tidak mampu untuk membeli sapi bakalan, setidaknya, sama banyak dengan volume atau jumlah yang lalu. Berikutnya, gagal bayar angsuran kredit bank yang sudah terjadwal nongol di jidat.

Bisa saja para feedloter memilih strategi menahan penjualan sapi di kandang agar bisnis bertahan. Jika ini dilakukan banyak feedloter, maka pasokan daging sapi ke pasar turun. Kalau penurunan tak bisa dikompensasi daging dari sumber lain, harga bakal naik.

Situasi mirip seperti ini pernah terjadi tahun 2015. Di triwulan ketiga 2015, kuota impor sapi bakalan dipangkas habis: dari triwulan sebelumnya 250 ribu ekor jadi 50 ribu ekor. Versi pemerintah, stok sapi bakalan lebih dari cukup.

Para feedloter menahan penjualan sapi di kandang agar bisnis tetap berjalan. Langkah feedloter ini dituding aksi menimbun oleh Bareskrim Polri (waktu itu belum ada Satgas Pangan). Akhirnya, oleh KPPU 32 feedloter diputuskan melakukan kartel pasokan ke pasar.

Jika tidak hati-hati, situasi 11 tahun lalu bisa berulang. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus hati-hati agar tidak salah dalam bertindak. Menahan stok agar bisnis (yang merugi) tetap berjalan adalah strategi sebagai respons kebijakan pemerintah.

Kalau pilihan ini kemudian diperkarakan, entah oleh Satgas Pangan atau KPPU, tentu harus cermat. Jangan sampai mengadili pihak yang tidak bersalah.

Memang dengan diikat harga maksimal Rp55 ribu pe kg bobot hidup di feedlot dan Rp56 ribu per kg bobot hidup di RPH, feedlot dan bandar tidak bisa menjual dengan harga seenaknya. Pedagang yang membeli daging dari bandar tidak terombang-ambing harga di RPH.

Konsumen pun dijamin mendapatkan harga layak. Ada kalanya ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan momentum Ramadan dan Idulfitri untuk menangguk untung besar.

Akan tetapi, langkah mengikat harga seperti ini tidak membebaskan bandar dan pedagang dari risiko. Sapi yang dibeli bandar dari feedlot harus diangkut, naik-turun angkutan hingga pengondisian di kandang sebelum dipotong.

Sepanjang proses itu sapi turun bobot karena stres. Selisih Rp1.000/kg bobot hidup dari feedlot tidak bisa menutup biaya. Di sisi lain, harga jual karkas dikunci maksimal Rp107 ribu/kg. Padahal, kalau karkas hanya 50% dari sapi hidup harga riil bisa Rp113 ribu/kg.

Bagi pedagang yang membeli daging dari bandar, risiko terjadi karena karkas ketika diolah tidak selalu 70% diperoleh dalam bentuk daging. Semakin rendah hasil daging dari karkas, risiko mereka semakin besar.

Di sisi lain, harga jual ke konsumen harus mengacu kepada harga acuan: Rp130 ribu hingga Rp140 ribu/kg. Pendek kata, langkah otoritas mengunci harga di feedlot, RPH dan karkas di pedagang semua ada risikonya.

Diluar itu, yang membikin gaduh adalah surat edaran itu tidak sesuai dengan Peraturan Bapanas No. 12/2024. Di beleid itu harga acuan pembelian Rp56-58 ribu/kg berat hidup di produsen, yang dalam hal ini di feedlot. Apa dasar feedloter diikat melepas maksimal Rp55 ribu/kg sapi hidup dan di RPH maksimal Rp56 ribu/kg sapi hidup?

Kalau harga acuan yang dibuat Bapanas tidak diacu sendiri oleh otoritas pembuat kebijakan di pemerintahan, pertanyaannya: buat apa harga acuan dibuat? Lagi pula, di Perpres 66/2021 tentang Bapanas, Kementerian Pertanian sejatinya sudah menyerahkan kewenangan menetapkan harga pembelian pemerintah, salah satunya harga acuan, ke Bapanas.

Implikasinya, Kementerian Pertanian (cq Ditjen PKH) tidak lagi berwenang menetapkan harga. Lebih jauh, ketika surat edaran dikeluarkan pejabat yang tidak memiliki wewenang secara hukum, izinkan saya mengutip pendapat kolega ahli hukum, "Surat edaran itu batal demi hukum dan tidak mengikat pada masyarakat".

Kegaduhan lain adalah diskriminasi perlakuan terhadap daging sapi (asal sapi bakalan impor) dengan daging kerbau. Merujuk laman Bapanas, rerata harga sapi hidup di produsen sebulan terakhir (24 Januari - 24 Februari 2026) Rp53.895/kg alias di bawah harga acuan. Pada periode yang sama, harga daging sapi di konsumen rerata Rp137.352/kg. Juga masih dalam rentang harga acuan: Rp130 ribu - Rp140 ribu/kg.

Di sisi lain, para periode yang sama, rerata harga daging kerbau di konsumen Rp111.713/kg. Jauh melampaui dari harga acuan penjualan di konsumen seperti diatur di Peraturan Bapanas 12/2024: Rp80 ribu/kg. Ini berarti harga daging kerbau impor sekitar 39,6% di atas harga acuan. Pelampauan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bukan hanya berbulan-bulan. Mengapa penjual daging kerbau tak ditertibkan?

Apakah karena importir daging kerbau BUMN lantas otoritas kebijakan permisif? Tentu ini tidak adil. Jika merujuk asal muasal tujuan kebijakan impor daging kerbau dari India, sejatinya dimaksudkan untuk menurunkan harga. Ketika harga daging sapi di pasar tinggi, Presiden Jokowi pada 2016 menyetujui impor daging kerbau dari India, yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Jokowi meminta harga daging sapi turun jadi sekitar Rp80 ribu/kg. Saat itu BULOG diberi tugas merintis impor dan penjualan.

Langkah BULOG mendapatkan perlawanan sengit dari kalangan pedagang daging sapi lokal dan asosiasi pengusaha daging. Protes dipicu oleh kekhawatiran mengenai penurunan harga daging sapi lokal dan potensi pengoplosan daging kerbau impor sebagai daging sapi.

Bukannya turun, harga daging sapi segar lokal tetap tinggi karena memang biaya produksinya mahal. Di sisi lain, harga daging kerbau terkerek mengikuti harga daging sapi segar. Bahkan, sejak 2017 diyakini daging kerbau dioplos dengan daging sapi.

Sejak tahun lalu impor daging kerbau dialihkan dari BULOG ke PT Berdikari, BUMN di bawah payung holding ID Food. Harga daging kerbau beku asal India saat ini berkisar USD3.8–USD3.9 per kg. Dengan kurs rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp16.825 berarti harganya antara Rp63.935 - Rp65.617 per kg.

Setelah ditambah biaya angkut, bongkar muat, asuransi dan lainnya harganya sekitar USD4,1-USD4,2 per kg. Kalau rerata harga di konsumen Rp111.713/kg, tentu keuntungannya besar, bahkan besar sekali.

Bapanas, melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 4/2026, membentuk Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan. Objek pengawasan mencakup 10 komoditas, salah satunya daging ruminansia (sapi/kerbau). Salah satu yang hendak diawasi adalah harga.

Dalam analisis "Menimbang Satgas Sapu Bersih Pelanggan Pangan", 3 Februari 2026 saya tidak setuju pendekatan keamanan seperti ini. Kalau cara ini tetap dipilih harus dipastikan prinsip fairness. Tanpa itu legitimasi otoritas akan tergerus.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional mencatat harga daging sapi secara nasional Rp137.867 per kilogram, turun Rp784 dari hari sebelumnya, telur ayam ras Rp30.725 per kg turun Rp595 dari sebelumnya, pada hari ke-7 puasa Ramadan 1447 Hijriah.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas dilansir di Jakarta, Rabu pukul 09.40 WIB harga pangan lainnya di tingkat konsumen secara nasional beras premium Rp15.354 per kg turun Rp254 dari hari sebelumnya.

Kemudian beras medium Rp13.179 per kg turun Rp215 dari hari sebelumnya, beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.380 per kg turun tipis Rp75 dari hari sebelumnya.

Lalu beras medium non-SPHP Rp13.706 per kg turun Rp252 dari sebelumnya, serta beras khusus lokal Rp15.680 per kg turun tipis Rp108 dari sebelumnya.

Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp6.534 per kg turun Rp362 dari hari sebelumnya; sedangkan kedelai biji kering (impor) menjadi Rp10.740 per kg turun Rp197 dari hari sebelumnya.

Berikutnya bawang merah Rp39.669 per kg turun dari Rp2.272 dari sebelumnya, bawang putih bonggol di harga Rp37.514 per kg turun Rp1.364 dari hari sebelumnya.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp41.073 per kg turun Rp4.488 dari hari sebelumnya; lalu cabai merah besar di harga Rp38.051 per kg turun Rp4.814 dari hari sebelumnya, cabai rawit merah Rp71.564 per kg turun Rp4.517 dari hari sebelumnya.

Lalu daging ayam ras Rp40.041 per kg turun Rp1.009 dari hari sebelumnya.

Sementara itu, gula konsumsi di harga Rp18.064 per kg turun Rp147 dari hari sebelumnya.

Kemudian, minyak goreng kemasan Rp20.801 per liter turun Rp415 dari hari sebelumnya; minyak goreng curah Rp17.572 per liter turun Rp202 dari hari sebelumnya; Minyakita Rp16.722 per liter turun Rp298 dari hari sebelumnya.

Selanjutnya, tepung terigu curah Rp9.374 per kg turun tipis Rp285 dari hari sebelumnya; lalu tepung terigu kemasan Rp12.562 per kg turun Rp330 dari hari sebelumnya.

Komoditas ikan kembung di harga Rp46.472 per kg naik Rp620 dari hari sebelumnya; ikan tongkol Rp37.869 per kg turun Rp349 dari hari sebelumnya; ikan bandeng Rp37.121 per kg turun Rp751 dari hari sebelumnya.

Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp11.187 per kg turun Rp240 dari hari sebelumnya.

Sementara itu, daging kerbau beku (impor) di harga Rp108.698 per kg turun Rp3.944 dari hari sebelumnya, lalu daging kerbau segar lokal Rp141.591 per kg turun tipis Rp493 dari hari sebelumnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Pertanian melakukan inspeksi mendadak di dua pasar tradisional di Depok, yakni Pasar Depok Jaya dan Pasar Kemiri Muka

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian menyatakan harga daging dan telur ayam ras di Pasar Kemiri Muka dan Pasar Depok Jaya, Depok, Jawa Barat, dalam keadaan stabil untuk memasok kebutuhan masyarakat selama puasa Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 H.

"Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan stok pangan selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri, Kementerian Pertanian melakukan inspeksi mendadak di dua pasar tradisional di Depok, yakni Pasar Depok Jaya dan Pasar Kemiri Muka," kata Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Tri Melasari dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyebutkan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, harga komoditas peternakan terpantau relatif stabil.

Di Pasar Depok Jaya, telur ayam ras dijual sekitar Rp32.000 per kilogram, sementara daging ayam ras berada pada kisaran Rp37.000 per kilogram.

"Kondisi ini menunjukkan harga masih dalam batas wajar dan pasokan tersedia," ujarnya.

Sementara itu, di Pasar Kemiri Muka, telur ayam ras diperdagangkan pada kisaran Rp31.000 per kilogram dan daging ayam ras berada pada kisaran Rp37.000 - Rp40.000 per kilogram.

Untuk daging sapi, harga terpantau sekitar Rp140.000 per kilogram. Harga tersebut dinilai masih stabil, sejalan dengan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang.

"Harga komoditas peternakan di Depok masih relatif normal. Harga daging ayam rata-rata masih berada di kisaran Rp37.000–Rp40.000 per ekor. Ini menunjukkan pasokan dan harga tetap terjaga,” ucapnya.

Adapun beberapa komoditas lain seperti minyak goreng rakyat merek Minyakita, bawang merah dan cabai merah terpantau mengalami peningkatan harga, yang terus dipantau oleh pemerintah bersama instansi terkait.

Ia menuturkan pemerintah juga mencatat pasokan ayam di tingkat pedagang cukup melimpah. Namun demikian, percepatan distribusi tetap diperlukan guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Ia menegaskan meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadhan untuk memantau pergerakan harga.

Langkah ini, lanjut Tri, dilakukan agar harga pangan strategis di tingkat konsumen tetap terkendali hingga Idul Fitri, sesuai arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Tri menuturkan dalam arahan Mentan Amran, pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik yang berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri.

Melalui sidak rutin, Kementan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung keberlanjutan usaha petani dan peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memicu kenaikan harga daging ayam ras di pasar.

Ditemui di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Rabu, Budi menyampaikan, program tersebut membuat produksi menjadi lebih terukur lantaran adanya kepastian permintaan, sehingga harganya cenderung stabil.

Menurutnya, fluktuasi harga ayam sebelumnya lebih banyak dipengaruhi oleh naik-turunnya permintaan pasar. Ketika permintaan tidak menentu, produksi ikut menyesuaikan sehingga harga mudah bergejolak.

"Kalau dulu harga naik-turun karena permintaannya naik-turun. Permintaan naik turun, harga menjadi naik-turun. Justru sekarang ketika permintaan itu grafiknya begini (naik), ada kepastian. Justru produksi itu ngikutin ya, linear gitu, ngikutin permintaan sehingga harga malah cenderung stabil," kata Budi.

Ia meminta publik melihat kondisi harga secara menyeluruh. Menurutnya, tidak ada lonjakan harga ayam yang terjadi secara tiba-tiba akibat pelaksanaan MBG.

"Apakah terus tiba-tiba harga melonjak karena MBG? Kan nggak ada, semua harga kan bagus juga," ujarnya.

Mendag mengatakan telah berdiskusi dengan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan produsen ayam. Dari hasil pertemuan tersebut, pelaku usaha menyampaikan bahwa kepastian permintaan dari program MBG justru membantu mereka meningkatkan produksi secara konsisten.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, pemerintah memastikan pemantauan harga dan pasokan tetap dilakukan untuk menjaga stabilitas, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri.

"Ini justru bagus, karena kami produksinya terus meningkat, dan pasti karena permintaan menjadi pasti. Kalau dulu, permintaan naik-turun kan tergantung pasar," imbuhnya.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 13 Februari 2026, harga daging ayam ras tercatat sebesar Rp40.259 per kilogram. Telur ayam ras Rp30.570 per kilogram, besar medium Rp13.640 per kilogram, Minyakita Rp16.020 per liter, serta cabai rawit Rp73.609 per kilogram.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga komoditas daging ayam ras secara rata-rata nasional masih dalam kondisi terkendali menjelang Ramadhan.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 13 Februari 2026, harga daging ayam ras tercatat sebesar Rp40.259 per kilogram. Mendag menegaskan bahwa meskipun terdapat laporan harga ayam yang menembus Rp45 ribu per kilogram di sejumlah pasar, angka tersebut bukan rata-rata nasional.

"Artinya memang ada yang Rp45 ribu, tapi ada juga pasti di bawah Rp40 ribu. Jadi bukan berarti rata-rata nasionalnya Rp45 ribu. Tapi yang harga mahal tadi tetap kita cek," ujar Budi usai menghadiri Pasar Murah Ramadhan dan Idul Fitri di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pemerintah akan menelusuri pasar-pasar yang mencatat harga tinggi untuk memastikan penyebabnya, apakah karena distribusi yang terganggu atau lonjakan permintaan lokal.

Pemerintah menargetkan harga tetap berada di kisaran harga acuan pembelian (HAP) dan harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pelaku usaha, kata Budi, pasokan ayam dalam kondisi cukup dan tidak ada gangguan produksi, termasuk terkait harga pakan.

Budi mengatakan kenaikan harga yang terjadi lebih disebabkan peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan.

"Biasanya kan memang kalau mendekati Lebaran, permintaan menjadi meningkat. Tapi kita minta diantisipasi. Meskipun Lebaran atau Nataru (Natal dan Tahun Baru), pasokan harus terjaga. Jadi ketika permintaan melonjak, ya tetap harus harga stabil," katanya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian (Kementan), pemerintah daerah, Polri, serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan terus melakukan pemantauan harga baik secara langsung di pasar maupun melalui sistem SP2KP.

Selain ayam, harga telur ayam ras tercatat rata-rata nasional Rp30.570 per kilogram. Mendag menyebut di sejumlah daerah harga bahkan lebih rendah, seperti di Sukoharjo Rp28 ribu dan Palembang Rp29 ribu per kilogram.

Pemerintah optimistis stabilitas harga dan kecukupan pasokan dapat terjaga selama Ramadan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa lonjakan harga kebutuhan pokok.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (Nampa/National Meat Processors Association Indonesia) menyoroti kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi secara drastis kepada pelaku usaha swasta yang dinilai berdampak pada pasokan komoditas tersebut.

Direktur Eksekutif Nampa Hastho Yulianto menyatakan kebijakan pemangkasan alokasi kuota impor daging sapi tahun 2026 menjadi 30.000 ton dari tahun lalu sebesar 180 ribu ton telah membawa pengaruh di pasar daging sapi dan industri pangan Indonesia termasuk dampak pada sektor pengolahan daging.

Penurunan kuota impor untuk swasta maupun anggota asosiasi industri pengolahan daging, yang tahun ini hanya mendapatkan alokasi 17.000 ton, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, berisiko terjadinya kekurangan bahan baku buat industri pengolahan daging.

"Dengan pasokan yang makin terkonsentrasi di tangan BUMN dan menurunnya fleksibilitas swasta, maka pasar pun rentan terhadap gangguan," katanya.

Berdasarkan kuota impor daging 2026 dua BUMN yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mendapatkan alokasi sebanyak 100.000 ton.

Menurut dia, jika kebijakan kuota impor tahun 2026 tidak ditinjau secara komprehensif, maka berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri.

Terkait dibukanya keran impor daging dari Brasil, Hastho menyatakan pengalaman empiris sejak 2016 menunjukkan impor daging kerbau oleh BUMN yang dimaksudkan sebagai instrumen stabilisasi harga tidak selalu menghasilkan harga pasar yang lebih rendah, dan dalam beberapa periode justru diikuti oleh kenaikan harga.

Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah tidak membatasi daging industri, baik untuk industri olahan daging maupun industri hotel, restoran dan katering (Horeka), karena daging impor itu merupakan bahan baku dan bukan untuk konsumsi akhir, namun diolah menjadi nilai tambah produk berbeda.

Menurut dia, kebijakan pemangkasan kuota impor daging tidak tepat terlebih ditambah dengan adanya beberapa Izin Pemasukan API-U jenis dagingnya tidak sesuai dengan yang dimohon.

"Hal itu membuat kuota secara angka terlihat ada, tapi secara utilisasi industri tidak efektif dan bahkan berpotensi mematikan perusahaan API-U (importir umum), karena tidak punya barang dagangan yang sesuai kebutuhan pelanggannya," ujarnya.

Dia juga menilai kebijakan daging saat ini bertentangan dengan tujuan pembangunan industri dan dampaknya sangat jelas di lapangan, karena dengan pembatasan kuota, harga bahan baku industri melonjak tajam.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (11/2), harga daging sapi sudah masuk rentang tertinggi harga acuan pembelian (HAP) konsumen sementara di pasaran untuk daging sapi segar (chilled) paha depan dan paha belakang masing-masing Rp130.000/kg dan Rp140.000/kg.

“Harga memang naik sejak kami usai mogok dagang. Jika sebelumnya saya masih jual Rp130.000/kg, sekarang sudah Rp140.000/kg,” ujar Ahmad, pedagang daging di Pasar Cibubur, Jakarta, Rabu (11/2)

Begitu juga untuk harga daging kerbau sudah 20 persen HAP atau rata-rata Rp112.100/kg, bahkan di Pulau Jawa, harga daging kerbau mencapai Rp120.000/kg atau 50 persen di atas HAP yang ditetapkan sebesar Rp80.000/kg.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyatakan bahwa selama ini pelaku usaha daging impor juga berperan dalam stabilisasi harga daging di pasaran.

Menurut Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana, tidak benar jika dikatakan mereka tidak ikut berperan dalam stabilisasi harga daging dan cenderung memainkan harga, apalagi segmen pasar daging impor bukanlah pasar umum tapi industri hotel, restoran dan katering (horeka).

"Sebenarnya, peran swasta dan BUMN itu sama saja, yakni punya kewajiban untuk stabilisasi harga karena ini kepentingan nasional. Itu sebabnya harus ada equal treatment, perlakuan yang sama (swasta dengan BUMN)," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan sebagian besar kuota impor daging sapi reguler tahun ini dialihkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) agar negara dapat hadir sebagai stabilisator.

"Logikanya, kalau dipegang semua oleh swasta, pemerintah sulit melakukan intervensi ketika harga bergejolak. Untuk itu, kuota impor daging ditarik ke BUMN sehingga negara bisa hadir sebagai stabilisator," ujar Mentan, Kamis (22/1/2026).

Menurut Teguh, swasta secara implisit juga berperan menstabilkan harga mengingat bicara harga maka terkait mekanisme pasar, atau supply and demand.

"Jika pasok cukup, harga stabil. Stabil tidak hanya di pasar umum, tapi juga segmen kami sebagai pemasok industri horeka," katanya.

Dia menilai keputusan pemerintah memangkas porsi pengusaha swasta dan menyerahkan ke BUMN menimbulkan monopoli yang tidak sehat.

"Monopoli pasti menimbulkan inefisiensi. Mengapa pemerintah tidak bijak menyangkut stabilisasi harga daging, yakni memberi perlakuan yang setara," katanya.

Sebagai bagian integral dari dunia usaha yang sama, tambahnya seharusnya pemerintah memberi kesempatan yang sama sehingga tercipta iklim kompetisi yang efisien.

"Dengan demikian bisa memberi manfaat bagi konsumen dan sektor riil. Belum lagi industri horeka dan manufaktur yang punya nilai tambah serta menyerap tenaga kerja," katanya.

Oleh karena itu, Teguh berharap pemerintah mengembalikan porsi kuota daging sapi reguler seperti tahun lalu, yakni 180 ribu ton.

Pihaknya mengapresiasi apa yang diputuskan kantor Kementerian Koordinasi bidang Pangan, yang menjanjikan akan mengevaluasi jatah kuota daging sapi reguler pada Maret.

Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (APPDI) Asnawi mengatakan produksi daging sapi nasional masih kurang, yang mana konsumsi per kapita 2,57 kg, kebutuhan daging dalam negeri mencapai 731.000 ton/tahun.

Sementara, produksi daging sapi nasional, tambahnya, hanya mampu memenuhi 33,4 persen, sisanya dipenuhi oleh impor.

Bahkan, lanjutnya, daging beku impor, terutama daging kerbau, bermanfaat untuk menekan harga daging di pasar.

"Jika tidak ada daging impor, maka harga daging dalam negeri bisa di atas Rp140.000/kg," katanya.

Sementara itu, Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna menyatakan pemangkasan kuota impor secara drastis yang dilakukan pemerintah sebagai salah sasaran sebab pelaku usaha mengimpor daging reguler untuk memenuhi pasar horeka (hotel, restoran dan katering) dan daging industri, bukan pasar umum.

"Peran stabilisasi harga itu tujuan dari dibukanya impor daging kerbau India, yakni agar masyarakat bisa menjangkau harga daging, di mana HET-nya dipatok Rp80.000/kg. Itu ada di pasar umum," ujarnya.

Oleh karena itu, Marina menyatakan tidak benar jika pihak swasta mempermainkan harga daging karena pasar yang berbeda.

Dalam kesempatan itu, Marina menjelaskan bahwa industri horeka sangat terganggu dengan pemangkasan kuota yang jadi porsi swasta, sebab bisnis mereka menggunakan sistem kontrak, sehingga masalah pasok menjadi sangat sensitif.

"Itu sebabnya mengapa kami minta pemerintah mengembalikan kuota, karena pasok terganggu dan perusahaan kesulitan. Jika sudah begini, maka gelombang PHK bisa saja terjadi," ujarnya.

Berdasarkan Neraca Komoditas 2026, total kuota impor daging mencapai 297.000 ton. Rinciannya terdiri dari 100.000 ton daging kerbau dari India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, 75.000 ton daging dari negara lain, semuanya dialokasikan untuk BUMN, sementara 105 perusahaan swasta hanya mendapat 30.000 ton. Sisanya, 17.000 ton dialokasikan untuk daging industri.

BUMN yang mendapat kuota impor daging adalah PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sementara swasta dengan jatah hanya 30.000 ton harus dibagi kepada 105 perusahaan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pedagang bakso di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terancam tutup karena tidak bisa berjualan sebagai buntut kelangkaan pasokan bahan baku daging akibat aksi mogok pedagang daging sapi sejak Kamis (22/1) hingga Sabtu (24/1) mendatang.

Ketua Umum Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso (Papmiso) Bambang Haryanto mengatakan dampak aksi mogok sudah terasa sejak hari pertama. Banyak pedagang yang datang ke pasar untuk menggiling daging namun pulang dengan tangan kosong.

"Aksi mogok pedagang daging ini berdampak pada sulitnya pedagang bakso mencari daging segar. Saat ke pasar mereka akhirnya kembali lagi, tidak jadi menggiling. Artinya, kalau teman-teman sudah tidak memiliki stok bakso, pasti hari ini tidak berjualan," katanya di Cikarang, Jumat.

Ia mengatakan anggota Papmiso di Kabupaten Bekasi saja tidak kurang dari 2.000 pedagang. Jika seluruh pedagang tersebut berhenti beroperasi, potensi kerugian ekonomi dari perputaran bisnis tersebut diperkirakan mencapai Rp2 miliar per hari.

"Kalau secara nasional, dari total 20 ribu pedagang mi dan bakso, kerugian bisa mencapai Rp20 miliar per hari," katanya.

Bambang mengaku khawatir jika aksi mogok berlangsung penuh selama tiga hari, dampak sosial dan ekonomi akan semakin parah. Para pedagang bakso kini terjepit antara kehilangan pemasukan atau tetap harus menanggung biaya operasional.

"Teman-teman yang seharusnya beroperasi akhirnya menanggung risiko. Beberapa karyawan yang dirumahkan tetap harus dikasih makan dan gaji. Ini kalau sampai tiga hari akan berdampak lebih parah lagi," ujar dia.

Ia turut mengingatkan bahwa pada Pilpres 2024, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membenahi tata kelola niaga daging sapi untuk menjaga stabilitas harga. Tujuannya agar pedagang bakso bisa memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Ia berharap pemerintah lebih responsif dalam menangani persoalan harga daging sapi yang semakin melambung tinggi.

"Ini kan permainan klasik yang sudah sering kali terjadi, tata kelola niaga daging sapi dikendalikan oknum-oknum pedagang besar di Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah segera merespons supaya persoalan harga daging sapi yang mahal cepat teratasi," ujar dia.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Kabupaten Bekasi Sadimin menyebut aksi mogok berjualan selama tiga hari itu merupakan keputusan pengurus pusat dengan harapan pemerintah menurunkan dan menstabilkan harga daging sapi.

"Untuk Jakarta dan Bekasi selama tiga hari tidak berjualan agar pemerintah mengetahui, bisa lebih mungkin pak, kalau tidak ada terobosan dari pemerintah," katanya.

Ia menjelaskan harga daging sapi hidup kini sangat tinggi yakni mencapai Rp55 ribu per kilogram. Kondisi itu memengaruhi harga jual di tingkat pedagang eceran yang mencapai lebih dari Rp150 ribu per kilogram, padahal harga normal berkisar Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram.

"Kalau harga tinggi, daya beli masyarakat berkurang. Harga sapi hidup sudah Rp55 ribu, jadi dagangan harus di atas Rp140 ribu atau Rp150 ribu per kilogram. Kalau di bawah itu, berarti pedagang rugi," ujar dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026