Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku menerima laporan dari petani mengenai gula rafinasi impor yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri, tetapi justru membanjiri pasar.

Kondisi tersebut muncul setelah terungkap produksi gula nasional masih menurun, sedangkan produk turunannya seperti molase justru sulit terserap pasar.

Amran mengungkap harga molase terus turun sejak awal 2025 hingga Maret 2026. Setelah sempat mencapai Rp1.980 per liter pada Februari 2025, harga melemah hingga sekitar Rp1.024 per liter pada Maret 2026.

"Produksi kita kurang, tapi molase gula tidak bisa laku. Di Jawa Timur itu terjadi di Oktober, tidak bisa laku. Ada anomali di situ," kata Amran dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/4).

Gula rafinasi yang seharusnya untuk kebutuhan industri justru masuk ke pasar konsumsi. Bahkan, menurut Amran, bukan sekadar bocor, tetapi membanjiri pasar.

"Kalau bocor (jumlahnya) sedikit. Ini banjir. Nah itu terjadi, kami langsung ditelepon, ada laporan dari petani, itu rafinasi yang langsung masuk ke lapangan, ke pasar," ujar Amran.

Amran mengatakan laporan banjir gula rafinasi datang dari sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Rembesan gula rafinasi tersebut kemudian dijual sebagai gula konsumsi.

Menurut dia, hal tersebut terjadi karena tingkat keputihan gula rafinasi impor memiliki standar International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) yang mirip dengan gula putih produksi lokal.

"Rembesannya kita ditangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lainnya. Gula rafinasi, tetapi dimasukkan ke pasar sebagai white sugar atau gula konsumsi. Ini membahayakan," ujar Amran.

Selain itu, Amran juga menemukan tebu ratoon sudah dalam kondisi tidak layak produksi sebesar 70 hingga 80 persen.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pembongkaran ratoon seluas 300 ribu hektare dari total sekitar 500 ribu hektare tanaman lama.

Rencana bongkar akan dilakukan bertahap sekitar 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun. Anggaran yang disiapkan untuk 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Tahun ini, ia tidak menjelaskannya secara detail.

Melalui revitalisasi ini, pemerintah menargetkan Indonesia bisa swasembada gula putih paling lambat pada 2027.

Amran menyebut saat ini selisih antara produksi dan kebutuhan gula konsumsi nasional tinggal sekitar 200 ribu ton. Produksi gula berada di kisaran 2,6 juta ton-2,7 juta ton, sedangkan konsumsi mencapai sekitar 2,8 juta ton-2,9 juta ton per tahun.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut gula rafinasi impor tidak lagi sekadar bocor, tetapi telah membanjiri pasar domestik.

Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Yang terjadi di lapangan, kita buka saja, rafinasi banjir. Kalau bocor, bocor sedikit, ini banjir,” kata Amran.

Amran melihat adanya kejanggalan dalam tata kelola gula. Produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, tetapi gula lokal tidak terserap pasar.

Fenomena ini sempat terjadi pada Oktober tahun lalu di Jawa Timur.

“Satu sisi produksi kita kurang, tapi gulanya tidak bisa laku. Jadi produksi kita kurang tapi molase gula tidak bisa laku,” ujar Amran.

Aduan juga datang dari petani tebu di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Keluhan terkait masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Gula rafinasi impor memiliki standar kemurnian dan warna atau International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis yang mirip dengan gula kristal putih dalam negeri.

“Ini persoalan besar. Jadi yang memukul petani kita, kita sendiri,” tuturnya.

Amran mendorong perbaikan tata kelola melalui kebijakan larangan terbatas atau Lartas. Kebijakan ini diharapkan diterapkan juga pada komoditas lain.

“Kita perjuangkan Lartas karena ini terjadi bukan gula saja. Itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai,” kata Amran.

Forum yang sama juga memuat laporan kinerja BUMN gula. Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyebut PT Sinergi Gula Nusantara mencatat kerugian Rp 680 miliar.

Kerugian dipicu tekanan harga akibat masuknya gula rafinasi impor ke pasar domestik.

“Sugar Co membukukan rugi Rp 680 miliar akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol,” kata Dony.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara menyoroti kerugian besar yang dialami industri gula nasional akibat regulasi impor yang dinilai belum tepat.

Chief Operating Officer Danantara sekaligus pelaku industri, Dony Oskaria, mengungkapkan SugarCo mencatat kerugian hingga Rp680 miliar. Kerugian tersebut dipicu harga gula yang tidak kompetitif akibat masuknya gula rafinasi impor ke pasar konsumsi.

Dia menilai kebocoran distribusi gula rafinasi menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat pembenahan industri gula nasional.

“Salah satu tantangan utama adalah kebocoran gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah dan pelaku industri tengah menyiapkan langkah konsolidasi BUMN gula.

Saat ini, terdapat dua entitas utama dalam industri gula nasional, yakni SugarCo melalui pabrik gula di bawah PT Sinergi Gula Nasional (SGN), serta pabrik gula di bawah ID Food.

"Kami ingin melakukan proses konsolidasi dengan melakukan merger penggabungan ID Food ke SGN," ungkapnya.

Dony menjelaskan, langkah tersebut bertujuan memperjelas fokus bisnis masing-masing entitas.

SGN akan diarahkan sebagai perusahaan manufaktur berbasis agrikultur yang berfokus pada gula dan komoditas tanaman lainnya. Sementara itu, ID Food akan difokuskan sebagai perusahaan perdagangan.

Menurutnya, konsolidasi itu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional dan memperkuat kinerja industri gula secara keseluruhan.

Namun, dia menegaskan pembenahan struktur industri tidak akan cukup tanpa dukungan regulasi yang kuat, terutama dalam pengendalian impor dan distribusi gula rafinasi.

Sebelumnya, berbagai intervensi telah dilakukan, termasuk subsidi sebesar Rp1,5 triliun untuk menyerap gula petani. Meski demikian, langkah tersebut dinilai belum mampu memperbaiki kondisi pasar secara signifikan.

“Jika kondisi ini terus berlanjut, akan sangat sulit bagi industri gula nasional untuk berkembang,” katanya.

Menurut Dony, upaya mendorong swasembada gula dan meningkatkan kesejahteraan petani membutuhkan langkah kebijakan yang konkret dan konsisten.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap strategi dan taktik Indonesia untuk lepas dari ketergantungan impor. Tahun lalu, Indonesia masih membeli beras, garam, hingga kedelai dari luar negeri.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

“Begitu kita buka rapor soal pangan, hampir semua impor. Beras tahun lalu kita impor 4,5 juta ton beras, tahun lalu,” kata Zulhas.

Selain beras, Zulhas mengungkap Indonesia juga mengimpor jagung, garam, hingga kedelai dengan volume jutaan ton pada tahun lalu.

“Kita impor jagung tahun lalu hampir 3 juta ton. Kita impor garam kira-kira hampir 2,5 juta ton. Kita impor gula lebih kurang 5–6 juta ton. Kita impor kedelai, hampir 3 juta ton. Jadi hampir semua itu impor. Tidak mudah,” ungkapnya.

Menurut Zulhas, jika Indonesia memperbaiki sektor pertanian dapat menyelesaikan sebagian besar persoalan di Tanah Air, terutama kemiskinan.

“Padahal, sektor pertanian ini kalau kita bisa selesaikan, itu menyelesaikan sepertiga masalah Indonesia. Karena yang miskin itu petani, ada nelayan, peternak,” imbuhnya.

Adapun, Zulhas menyebut akar permasalahan di balik importasi pangan pada tahun lalu lantaran panjangnya regulasi. Untuk itu, ungkap dia, pemerintah melakukan deregulasi, termasuk memangkas aturan pupuk dari semula 144 regulasi menjadi tiga langkah.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mengurai permasalahan terkait luas lahan sawah hingga irigasi di Indonesia.

“Irigasi nggak beres. Yang bangun irigasi zaman Pak Harto [Soeharto]. Nggak gak ada. Kenapa irigasi nggak dibangun? Rupanya irigasi itu yang bangun bupati sama gubernur. PU [Pekerjaan Umum] nggak boleh. Dengan luasan 1.000, luasan 3.000 hektare. Aturan lagi, soal aturan ini, ini kita pangkas,” ujarnya.

Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia tak lagi mengimpor beras di tahun ini. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu. Dia juga mengungkap Indonesia memiliki 4 juta ton beras di gudang Perum Bulog.

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan bahwa pemerintah telah menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dengan meminta bantuan TNI agar petani mendapatkan harga sesuai dengan kebijakan.

“Akhirnya sekarang gabah sudah rata-rata di atas Rp6.500 [per kilogram]. Boleh dicek. Bahkan kita berani bertaruh, kalau di bawah Rp6.500 [per kilogram] kita ganti rugi dan memang gak ada lagi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap Indonesia hampir semua komoditas pangan pada tahun lalu berasal dari keran importasi, mulai dari beras, jagung, garam, hingga kedelai.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

“Begitu kita buka rapor soal pangan, hampir semua impor. Beras tahun lalu kita impor 4,5 juta ton beras, tahun lalu,” kata Zulhas.

Selain beras, Zulhas mengungkap Indonesia juga mengimpor jagung, garam, hingga kedelai dengan volume jutaan ton pada tahun lalu.

“Kita impor jagung tahun lalu hampir 3 juta ton. Kita impor garam kira-kira hampir 2,5 juta ton. Kita impor gula lebih kurang 5–6 juta ton. Kita impor kedelai, hampir 3 juta ton. Jadi hampir semua itu impor. Tidak mudah,” ungkapnya.

Menurut Zulhas, jika Indonesia memperbaiki sektor pertanian dapat menyelesaikan sebagian besar persoalan di Tanah Air, terutama kemiskinan.

“Padahal, sektor pertanian ini kalau kita bisa selesaikan, itu menyelesaikan sepertiga masalah Indonesia. Karena yang miskin itu petani, ada nelayan, peternak,” imbuhnya.

Adapun, Zulhas menyebut akar permasalahan di balik importasi pangan pada tahun lalu lantaran panjangnya regulasi. Untuk itu, ungkap dia, pemerintah melakukan deregulasi, termasuk memangkas aturan pupuk dari semula 144 regulasi menjadi tiga langkah.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mengurai permasalahan terkait luas lahan sawah hingga irigasi di Indonesia.

“Irigasi nggak beres. Yang bangun irigasi zaman Pak Harto [Soeharto]. Nggak gak ada. Kenapa irigasi nggak dibangun? Rupanya irigasi itu yang bangun bupati sama gubernur. PU [Pekerjaan Umum] nggak boleh. Dengan luasan 1.000, luasan 3.000 hektare. Aturan lagi, soal aturan ini, ini kita pangkas,” ujarnya.

Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia tak lagi mengimpor beras di tahun ini. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu. Dia juga mengungkap Indonesia memiliki 4 juta ton beras di gudang Perum Bulog.

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan bahwa pemerintah telah menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dengan meminta bantuan TNI agar petani mendapatkan harga sesuai dengan kebijakan.

“Akhirnya sekarang gabah sudah rata-rata di atas Rp6.500 [per kilogram]. Boleh dicek. Bahkan kita berani bertaruh, kalau di bawah Rp6.500 [per kilogram] kita ganti rugi dan memang gak ada lagi,” pungkasnya.