Jakarta (ANTARA) - Dalam pidato "Indonesia Economic Outlook 2026", Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, dari kebersihan desa, hingga ibu kota, serta pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diselesaikan dari tingkat paling bawah.

Pada saat yang sama diperkenalkan Gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI) sebagai arah perubahan budaya dan tata kelola ruang hidup. Sekilas tampak sebagai agenda lingkungan, namun sesungguhnya ia menyentuh akar persoalan pembangunan yang lebih luas.

Di tengah krisis iklim, laju urbanisasi, dan kebutuhan pangan yang terus melonjak, Indonesia berada di persimpangan penting, antara terus mengejar produksi dengan risiko menguras lingkungan, atau membangun sistem pangan yang bertumpu pada kesehatan ekosistem.

Pengalaman menunjukkan, peningkatan produksi, tanpa menjaga daya dukung alam justru memicu degradasi tanah, krisis air, dan ketergantungan impor. Ketahanan pangan tidak bisa berdiri di atas fondasi lingkungan yang rapuh.

Sebab pangan selalu dimulai dari lingkungan. Air yang bersih, tanah yang sehat, tata ruang yang tertib, dan budaya tidak mubazir adalah fondasi produksi dan distribusi pangan. Jika diterjemahkan secara konsisten, ASRI dapat menjadi “infrastruktur sosial” yang menghubungkan perilaku harian warga dengan agenda besar kedaulatan pangan. Di titik itulah lingkungan dan pangan bertemu, bukan sebagai dua isu terpisah, melainkan satu ekosistem kehidupan yang saling menguatkan.

Fondasi ketahanan pangan

Data pangan Indonesia terbaru memberi dua pesan sekaligus, yakni adanya alasan untuk optimistis, tetapi juga alasan kuat untuk tetap waspada. Pada 2025, luas panen padi tercatat sekitar 11,32 juta hektare, dengan produksi 60,21 juta ton gabah kering giling dan produksi beras konsumsi 34,69 juta ton, naik lebih dari 13 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kenaikan ini menunjukkan kapasitas produksi nasional makin tangguh. Namun kita juga baru melewati fase ketika impor beras melonjak hingga sekitar 4,52 juta ton pada 2024, jauh lebih tinggi dibanding 2023.

Pada saat yang sama, impor kedelai tetap bertengger di kisaran 2,6 juta ton, sementara produksi jagung 15,14 juta ton masih harus berhadapan dengan kebutuhan pakan yang terus meningkat. Artinya, ketika cuaca terganggu, distribusi tersendat, atau harga global melonjak, kita masih cepat bergeser ke mode darurat. Ketahanan pangan kita membaik, tetapi fondasinya harus terus diperkokoh.

Karena itu, persoalan pangan hari ini bukan semata soal angka produksi, melainkan soal sistem. Ketahanan pangan sangat bergantung pada kualitas tanah, ketersediaan air, efisiensi pascapanen, serta kedekatan antara produksi lokal dan pasar lokal. Tanpa tata kelola yang rapi, hasil panen besar pun bisa bocor melalui susut distribusi, pemborosan konsumsi, dan ketergantungan bahan baku impor.

Di titik inilah Gerakan ASRI menjadi relevan, bukan sebagai slogan kebersihan, melainkan sebagai kerangka membangun disiplin ekologis nasional yang menopang pangan dari hulunya.

Nilai ASRI dapat diterjemahkan menjadi kebiasaan kolektif yang konkret, dari memilah dan mengolah sampah organik menjadi kompos, menanam di pekarangan, menjaga sumber air, serta mengurangi pemborosan pangan.

Pengalaman Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) menunjukkan bahwa pekarangan produktif mampu menyumbang sayur, buah, dan protein bagi keluarga, menekan pengeluaran, sekaligus meningkatkan gizi. Jika setiap rumah, sekolah, kantor, dan fasilitas publik memiliki ruang tanam sederhana, kita membangun bantalan ketahanan dari bawah. Ketahanan nasional pada akhirnya adalah akumulasi ketahanan keluarga.

Di sisi lain, peningkatan produksi tetap membutuhkan modernisasi dan organisasi petani yang kuat. Program kolektif, seperti Brigade Pangan, menunjukkan pentingnya teknologi, manajemen lahan, dan regenerasi petani.

Hanya saja, modernisasi tidak boleh mengabaikan prinsip ASRI, dimana intensifikasi harus tetap menjaga kesuburan tanah, efisiensi air, dan pengelolaan limbah secara sirkular. Bahkan, di kota, pertanian perkotaan dapat menjadi bagian solusi, menghidupkan ruang hijau produktif dan membangun kesadaran ekologis warga.

Dengan demikian, ASRI bukan hanya gerakan bersih-bersih, melainkan strategi menyatukan lingkungan sehat dan pangan berdaulat dalam satu sistem yang berkelanjutan.

Lingkungan dan pangan

Gerakan ASRI tidak boleh berhenti sebagai slogan yang indah didengar, tapi juga membutuhkan kebijakan yang terukur dan kolaborasi lintas sektor yang konsisten. Pemerintah pusat harus berani memasukkan indikator pangan–lingkungan dalam perencanaan pembangunan, sehingga keberhasilan tidak semata dihitung dari pertumbuhan ekonomi atau lonjakan produksi, tetapi juga dari kualitas tanah, ketersediaan air bersih, pengurangan sampah organik, dan bertambahnya ruang tanam produktif.

Pemerintah daerah dapat memperkuatnya melalui insentif bagi pertanian organik, urban farming, serta pengelolaan sampah berbasis komunitas. Akademisi menghadirkan inovasi terapan, dunia usaha mendorong investasi hijau dan kemitraan, sementara masyarakat menjadi motor perubahan budaya.

Komitmen pembenahan lingkungan dari desa hingga ibu kota harus diterjemahkan dalam langkah konkret yang berkelanjutan. Gagasan kerja bersama seluruh elemen bangsa hanya bermakna jika menyentuh ruang hidup sehari-hari, mulai dapur rumah tangga, kebun sekolah, kantor pemerintahan, pasar tradisional, hingga lahan pertanian.

ASRI pada hakikatnya adalah jembatan antara agenda lingkungan dan agenda pangan, dua hal yang sering dipisahkan. Produksi pangan tidak boleh mengorbankan ekosistem, dan pelestarian lingkungan tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar rakyat. Ketika birokrasi memberi teladan dalam pengurangan plastik, penghematan air, dan pengelolaan sampah yang disiplin, perubahan perilaku kolektif menjadi mungkin.

Di sinilah ASRI dapat menjadi mesin perubahan perilaku, bukan sekadar acara seremonial. Bappenas memperkirakan susut dan sisa pangan mencapai 23–48 juta ton per tahun, dengan kerugian ekonomi ratusan triliun rupiah, angka yang menunjukkan bahwa menyelamatkan pangan yang terbuang sama strategisnya dengan meningkatkan produksi.

Memilah sampah organik menjadi kompos, membangun kebun pangan lokal di sekolah dan kantor, serta menerapkan pertanian modern yang tetap menjaga tanah dan air adalah langkah konkret yang bisa dimulai dari ruang terdekat.

Swasembada pangan lokal bukan berarti menutup diri dari perdagangan global, melainkan membangun daya tahan ketika harga dunia bergejolak dan iklim berubah.

Jika nilai Aman, Sehat, Resik, dan Indah benar-benar diinternalisasi, ketahanan pangan akan tumbuh sebagai budaya bangsa, dan dari situlah kedaulatan pangan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

*) Kuntoro Boga Andri adalah Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Artha Graha Peduli (AGP) bersama Bank Artha Graha Internasional serta seluruh unit usaha di bawah Artha Graha Group dan Artha Graha Network menggelar aksi bersih-bersih serentak di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bersih Nasional dan Hari Peduli Sampah Nasional 2026 yang jatuh pada Sabtu (21/2).

Pelaksanaan aksi dilakukan langsung pada hari peringatan dengan menjangkau tidak hanya area kantor dan unit usaha, tetapi juga lingkungan sekitar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menjelang waktu berbuka puasa, para karyawan dan relawan turun ke lapangan untuk membersihkan area publik, saluran air, fasilitas umum, serta ruang terbuka di sekitar lokasi operasional perusahaan.

Momentum Ramadan semakin menguatkan makna kegiatan, di mana semangat berbagi dan kepedulian diwujudkan melalui aksi nyata untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Aksi serentak ini menjadi bukti komitmen berkelanjutan AGP dalam membangun budaya peduli lingkungan di seluruh unit usaha.

Koordinasi internal yang telah dilakukan sebelumnya memastikan setiap unit dapat berpartisipasi secara optimal, bahkan di beberapa lokasi kegiatan dilakukan secara kolaboratif antar-unit untuk memperluas dampak manfaatnya.

Corporate Secretary Bank Artha Graha Internasional dari Artha Graha Peduli, Rumi Kreshna Wibowo, mengatakan pelaksanaan aksi tepat pada hari peringatan merupakan simbol kesungguhan perusahaan dalam mendukung gerakan kebersihan nasional.

"Momentum Hari Bersih Nasional dan Hari Peduli Sampah Nasional ini bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan wujud komitmen nyata Artha Graha Peduli dalam membangun budaya peduli lingkungan di seluruh unit usaha," ujar Rumi dalam keterangannya dikutip Minggu (22/2).

Ia menambahkan, melalui gerakan Artha Graha Peduli Bersih yang dilaksanakan secara serentak, pihaknya ingin memastikan setiap insan Artha Graha mengambil peran aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

"Di bulan suci Ramadan ini, aksi yang dilakukan menjelang berbuka puasa juga menjadi simbol bahwa kepedulian sosial dan semangat berbagi dapat diwujudkan melalui langkah sederhana yang berdampak luas. Kami berharap gerakan ini tidak berhenti hari ini, tetapi menjadi kebiasaan dalam keseharian," ujarnya.

Gerakan ini sejalan dengan semangat Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang digaungkan oleh Prabowo Subianto.

Nilai-nilai ASRI menjadi pedoman bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah di seluruh wilayah operasional perusahaan.

Selain dilaksanakan secara optimal dan profesional, kegiatan HBN dan HPSN 2026 ini juga didokumentasikan dan dipublikasikan melalui berbagai kanal komunikasi perusahaan sebagai bagian dari kampanye kepedulian lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui momentum ini, Bank Artha Graha Internasional dan Artha Graha Peduli kembali menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

Kegiatan ini sejalan dengan komitmen Keberlanjutan Bank Artha Graha Internasional yang berfokus pada digitalisasi proses bisnis yang mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, pengurangan jejak karbon, serta peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

Upaya ini diwujudkan melalui program edukasi keuangan digital dan pemberdayaan UMKM agar lebih mudah mengakses layanan perbankan berbasis teknologi, seperti QRIS dan AGI Digital Apps.

Melalui peringatan ini, perusahaan juga mengajak masyarakat menjadikan Hari Bersih Nasional dan Hari Peduli Sampah Nasional sebagai pengingat bahwa pengurangan sampah dimulai dari kebiasaan sehari-hari, seperti memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan menerapkan prinsip less waste dalam setiap kegiatan.

"Selamat memperingati Hari Bersih Nasional dan Hari Peduli Sampah Nasional 2026. Mari bersama-sama menjaga lingkungan kita agar semakin ASRI," kata Rumi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) guna mendorong kebersihan, pengelolaan sampah, dan keasrian lingkungan di wilayah masing-masing.

Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri agenda taklimat Presiden kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

Tito menjelaskan, pesan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi nasional di Sentul beberapa waktu lalu. Salah satu penekanan utama Presiden, kata dia, adalah pentingnya kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kualitas hidup masyarakat.

“Salah satu arahan Bapak Presiden adalah mengenai masalah kebersihan, sampah, dan keasrian daerah masing-masing. Kepala daerah diminta melakukan tindak lanjut,” ujarnya.

Menurut Tito, sejumlah daerah telah merespons arahan tersebut dengan langkah konkret, di antaranya Jakarta, Bali, dan Jawa Barat. Namun, dia mengakui masih ada kepala daerah yang belum mengambil langkah nyata.

Tito menyebut Presiden Ke-8 RI itu melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menugaskannya untuk melakukan pengecekan dan inventarisasi daerah-daerah yang sudah maupun yang belum menindaklanjuti arahan tersebut. Hasilnya akan menjadi dasar kebijakan lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai langkah konkret, Tito mengatakan akan segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait gerakan pembersihan sampah dan kegiatan kerja bakti atau korve yang dilakukan secara rutin.

Dia mengusulkan penetapan hari Selasa dan Jumat sebagai hari kebersihan di daerah. Pada hari tersebut, kegiatan olahraga di lingkungan pemerintahan akan dilanjutkan dengan kerja bakti membersihkan lingkungan.

“Bukan bermaksud meniru TNI-Polri atau militerisme, tapi menjaga kebersihan itu hal yang baik dan berlaku untuk semua,” kata Tito.

Gerakan tersebut, lanjut Tito, diharapkan dapat dilaksanakan secara serentak mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa, baik di lingkungan kantor pemerintahan maupun di wilayah masyarakat.

“Kalau itu semua dilakukan bersih-bersih, negara kita akan jauh lebih baik,” tandas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran pengurus Partai Gerindra mulai mencopot bendera dan spanduk partai yang terpasang di sejumlah ruas jalan usai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan pencopotan atribut partai tersebut. Dia mengatakan, pencopotan telah mulai dilakukan sejak Sabtu malam (7/2/2026).

“Ya betul, sudah mulai dicopot sejak malam ini bendera dan spanduk Partai Gerindra yang dipasang untuk memperingati ulang tahun Gerindra ke-18,” ujar Riza saat dikonfirmasi Minggu (8/2/2026).

Riza menjelaskan, pencopotan atribut partai dilakukan sesuai arahan pimpinan pusat Partai Gerindra. Dia menyebut, kebijakan itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

“Diminta Sekjen Gerindra untuk dicopot karena acaranya sudah selesai, agar lingkungan kita bersih dan rapi. Terlebih Bapak Prabowo menggagas gerakan ASRI, yaitu aman, sehat, resik, dan indah,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait banyaknya atribut partai yang terpasang di jalan-jalan menjelang perayaan HUT ke-18.

Dia mengakui keberadaan bendera dan spanduk tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Menurut Sugiono, pemasangan atribut partai merupakan bentuk semangat dan kegembiraan para kader Gerindra yang telah lama berjuang memenangkan Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan bahwa partai telah memerintahkan seluruh jajaran untuk segera membersihkan atribut tersebut.

“Hari ini kami merayakan ulang tahun ke-18. Kami mohon maaf jika ada yang merasa terganggu dengan atribut dan bendera-bendera. Malam ini kami perintahkan kepada seluruh jajaran untuk membersihkan,” ujar Sugiono di Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq membenarkan adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Seperti disampaikan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, UU tersebut mengatur ancaman pidana bagi pejabat atau kepala daerah yang tidak taat.

Hanif mengatakan, telah dilakukan rapat antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri untuk menjalankan Pasal 40 dan Pasal 41 undang-undang tersebut. “Di sana ada sanksi hukum minimal empat tahun sampai sepuluh tahun pada penyelenggara sampah yang lalai terhadap norma,” kata Hanif, saat ditemui usai Rapat Percepatan Penanganan Sampah Nasional di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (5/2).

Sedangkan bila karena kealpaannya, mengelola sampah tanpa memperhatikan norma yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan, pengelola sampah terancam pidana maksimal tiga tahun penjara.

,” ucap Hanif.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengingatkan kepala daerah untuk menaati UU 18 Tahun 2008 terkait pengelolaan sampah. Pasalnya jika lalai, ada konsekuensi pidana yang mengintai.

“Ini tidak main-main, kepala daerah yang tidak taat dan tidak menegakkan dan tidak ikut melindungi lingkungan hidup akan dikenakan sanksi hukum pidana,” ucap Hashim, dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 oleh CNBC, di Jakarta, pada Selasa (3/2).

Pengelolaan sampah naik jadi isu "super" prioritas. Bahan bakarnya instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasis Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul awal pekan ini. Intinya, Prabowo jengah dengan masalah sampah dan menagih gerak cepat pemerintah pusat dan daerah.

Kamis (5/2) ini, rapat koordinasi lintas-kementerian digelar untuk membicarakan percepatan program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan ada lima lokasi pengembangan PSEL yang akan dikebut.

Empat lokasi merupakan perencanaan baru, satu lainnya perencanaan lama yang belum rampung yaitu di Legok Nangka. “Kota Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Legok Nangka,” kata Zulhas dalam Konferensi Pers Rapat Percepatan Penanganan Sampah Nasional di Jakarta, Kamis (5/2).

Sebelumnya, Danantara selaku penyelenggara program PSEL nasional telah melangsungkan tender untuk proyek di empat lokasi baru tersebut. Menurut Manajer Investasi Danantara Stefanus Ade, pengumuman pemenang tender akan dilakukan Februari ini. Targetnya, proyek sudah bisa groundbreaking pada kuartal I tahun ini.

Selanjutnya, Danantara akan memproses tender untuk lokasi-lokasi lainnya. Sejauh ini, terdapat sembilan lokasi lain yang diprospek untuk PSEL, yaitu Jakarta, Bandung, Makassar, Tangerang, Medan, Semarang, Lampung, Surabaya, dan Serang.

Zulhas menjelaskan, pemerintah menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sekaligus Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk ikut mengkaji dan mengembangkan teknologi pengelolaan sampah ini.

“Karena sudah ada kampus-kampus yang bisa membuat ukuran untuk desa, kecamatan, bahkan kabupaten yang ukuran (pasokan sampah) 100 ton, 50 ton, mungkin sampai 200 ton,” kata dia.

Zulhas terus terang menjelaskan bahwa percepatan ini merespons instruksi Presiden Prabowo. Prabowo mencanangkan gerakan ASRI (singkatan dari aman, sehat, resik, indah) untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

Menurut dia, gerakan ASRI juga akan dijalankan dengan aksi bersih-bersih secara masif dan terstruktur. Kegiatan tersebut akan melibatkan TNI, Polri, BUMN, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga instansi pendidikan. Pantauan Katadata, kegiatan bersih-bersih dadakan berjalan di pantai-pantai Bali dan Tangerang Selatan pasca-instruksi Prabowo.

“Mulai dari awal, dari rumah tangga dipilah, kemudian membuangnya sampai pengolahan akhir harus kita tuntaskan sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

Bersih-bersih dari Darat Sampai ke Laut

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga baru saja memperluas kerja sama dengan The Ocean Cleanup, organisasi nirlaba asal Belanda yang mengembangkan teknologi untuk membersihkan sungai dan laut dari sampah plastik. Kerja sama ini menargetkan pembersihan 10 sungai yang tersebar di wilayah Jawa, Bali, dan Sulawesi.

Kerja sama pemerintah dengan The Ocean Cleanup sebetulnya sudah dimulai pada 2019. Ketika itu, kerja sama digawangi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan menyasar sungai sangat tercemar yang juga jadi pemicu banjir Jabodetabek. The Ocean Cleanup mengoperasikan dua kapal penyaring sampah atau interceptor di Cengkareng Drain dan Sungai Cisadane.

Kini, kerja sama diperluas untuk mengatasi masalah sampah di daerah-daerah pariwisata, seperti Manado dan Bali. Ini menyusul banyaknya laporan pantai-pantai kotor. CEO The Ocean Cleanup Boyan Salt mengatakan, cara paling hemat dan cepat untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mencegah sampah plastik masuk ke laut.

“Jadi beberapa tahun mendatang kami akan sama-sama mengerahkan kapal pencegat sampah (interceptor) di sungai-sungai Bali dan sekitarnya,” ucap Boyan.

Instruksi Keras Prabowo Dibocorkan Hashim

Instruksi keras Prabowo soal sampah dibocorkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Saat berpidato di forum yang membahas soal ESG juga di pekan ini, dia mengatakan, pemerintah berniat menjalankan secara serius Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dia memperingatkan adanya ancaman pidana termasuk untuk kepala daerah yang tidak tunduk aturan. “Kepala daerah yang tidak taat, tidak menegakkan, dan tidak ikut melindungi lingkungan hidup akan dikenakan sanksi hukum pidana, jadi ini tidak main-main,” ujar Hashim.

Menurut dia, Prabowo sudah meminta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) untuk memberlakukan secara tegas UU Pengelolaan Sampah. “Prabowo sudah memberikan petunjuk kepada Menteri Lingkungan Hidup harus laksanakan, kalau tidak salah dalam beberapa hari ini akan dilaksanakan dengan tegas,” kata dia.

Sekadar informasi, pemerintah memasang target ambisius soal pengelolaan sampah: 100 persen sampah terkelola pada 2029 atau dalam tiga tahun lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan arahan langsung Presiden dan harus ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hal tersebut disampaikan Teddy saat memberikan keterangan pers ketika berkunjung ke ruang wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026), menanggapi pertanyaan terkait kegiatan bersih-bersih yang dilakukan di lingkungan kantor pemerintahan.

“Iya, tapi sebelumnya kami biasa bersih-bersih juga. Pak Presiden kemarin sudah menyampaikan di depan forum, Anda hadir semua, kita mulai Gerakan ASRI,” ujar Teddy.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo secara tegas meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati hingga wali kota, untuk terlibat langsung memimpin gerakan kebersihan di wilayah masing-masing. Presiden juga mendorong pelibatan sekolah-sekolah sebagai bagian dari pembentukan budaya bersih sejak dini.

“Kepala daerah dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, semuanya ayo bersih-bersih. Anda kepala daerah, ada sekolah SMA, SD, SMP; SMA di bawah provinsi, SD dan SMP di bawah bupati atau wali kota. Bersihkan, ajak sama-sama,” jelasnya.

Teddy menambahkan, Presiden juga menginstruksikan agar seluruh elemen negara memberikan contoh nyata apabila pemerintah daerah mengalami kendala. TNI, Polri, BUMN, para menteri, hingga kementerian dan lembaga diminta tampil di depan sebagai teladan.

“Kemudian beliau menyampaikan kalau tidak bisa, TNI-Polri, BUMN kasih contoh, menteri-menteri kasih contoh, kementerian kasih contoh. Dan itu sudah biasa dilakukan,” kata Teddy.

Gerakan ASRI diharapkan menjadi langkah nyata pemerintah dalam membangun kesadaran kolektif menjaga kebersihan dan lingkungan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat demi menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia.