Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) guna mendorong kebersihan, pengelolaan sampah, dan keasrian lingkungan di wilayah masing-masing.

Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri agenda taklimat Presiden kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

Tito menjelaskan, pesan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi nasional di Sentul beberapa waktu lalu. Salah satu penekanan utama Presiden, kata dia, adalah pentingnya kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kualitas hidup masyarakat.

“Salah satu arahan Bapak Presiden adalah mengenai masalah kebersihan, sampah, dan keasrian daerah masing-masing. Kepala daerah diminta melakukan tindak lanjut,” ujarnya.

Menurut Tito, sejumlah daerah telah merespons arahan tersebut dengan langkah konkret, di antaranya Jakarta, Bali, dan Jawa Barat. Namun, dia mengakui masih ada kepala daerah yang belum mengambil langkah nyata.

Tito menyebut Presiden Ke-8 RI itu melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menugaskannya untuk melakukan pengecekan dan inventarisasi daerah-daerah yang sudah maupun yang belum menindaklanjuti arahan tersebut. Hasilnya akan menjadi dasar kebijakan lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai langkah konkret, Tito mengatakan akan segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait gerakan pembersihan sampah dan kegiatan kerja bakti atau korve yang dilakukan secara rutin.

Dia mengusulkan penetapan hari Selasa dan Jumat sebagai hari kebersihan di daerah. Pada hari tersebut, kegiatan olahraga di lingkungan pemerintahan akan dilanjutkan dengan kerja bakti membersihkan lingkungan.

“Bukan bermaksud meniru TNI-Polri atau militerisme, tapi menjaga kebersihan itu hal yang baik dan berlaku untuk semua,” kata Tito.

Gerakan tersebut, lanjut Tito, diharapkan dapat dilaksanakan secara serentak mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa, baik di lingkungan kantor pemerintahan maupun di wilayah masyarakat.

“Kalau itu semua dilakukan bersih-bersih, negara kita akan jauh lebih baik,” tandas Tito.