Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah krisis menjadi peluang transformasi ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan pengembangan ekonomi syariah merupakan kunci pertumbuhan perekonomian nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan krisis global.

Ia mengatakan, di Jakarta, Rabu, bahwa dunia saat ini sedang memasuki era ketidakpastian yang semakin kompleks akibat ketegangan geopolitik yang berdampak langsung terhadap harga energi, pangan, dan logistik, hingga aliran investasi.

Dia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak lagi berasumsi bahwa gejolak global tersebut bersifat sementara dan situasi akan kembali seperti sediakala.

“Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah krisis menjadi peluang transformasi ekonomi. Dan di sinilah relevansi ekonomi syariah menjadi semakin nyata," ujar Febrian Alphyanto Ruddyard dalam “Seminar Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options from Regional Crisis”.

Ia menuturkan, ekonomi syariah bukan lagi sekadar identitas dan preferensi agama tertentu karena sistem tersebut menawarkan kerangka kerja nyata yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta prinsip keberlanjutan.

“Ketika kita memperkuat industri halal dan ekonomi syariah, kita sebenarnya sedang membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan," ujarnya pula.

Febrian menyampaikan bahwa perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan penting untuk menghadapi tiga tantangan utama di masa mendatang, yakni tingginya harga energi, meluasnya ketidakstabilan kawasan, serta potensi konflik berkepanjangan yang mengganggu keamanan pangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, negara tidak boleh memiliki ketergantungan berlebihan pada satu sumber energi atau pasar tunggal. Oleh karena itu, strategi perekonomian nasional wajib bergeser dari sekadar respons krisis jangka pendek menuju transformasi struktural demi ketahanan ekonomi.

Pemerintah pun menetapkan tiga prioritas untuk meningkatkan ketahanan ekonomi melalui penguatan integrasi ekonomi antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), percepatan hilirisasi industri halal, dan penguatan koordinasi lintas sektor secara terpadu.

Febrian menyatakan, melalui program hilirisasi Indonesia diharapkan bisa menjadi produsen, inovator, dan pusat jaringan rantai nilai halal di tingkat global.

“Pada akhirnya, kekuatan suatu bangsa tidak ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki. Kekuatan bangsa ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah ketidakpastian menjadi peluang, tantangan menjadi inovasi, dan krisis menjadi momentum untuk kemajuan,” katanya lagi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Subsektor ini paling resilien karena nilai tambah bersumber dari talenta manusia dan kreativitas, bukan bahan baku impor.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Kajian dan Manajemen Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif Agus Syarip Hidayat mengatakan industri lokal berbasis kreativitas manusia memiliki resiliensi atau ketahanan dalam kondisi geopolitik dan ekonomi global saat ini.

Ia mengatakan sesuai dengan peta tujuh subsektor prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo dan data yang didapat dari Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, UMKM dan ekraf adalah subsektor berbasis kreativitas manusia yang dapat menjadi penyangga ekonomi Indonesia di tengah eskalasi geopolitik karena tidak bisa dikenai tarif, diembargo, atau diganggu oleh volatilitas komoditas.

Di antara subsektor tersebut adalah gim, aplikasi digital dan animasi yang dinilai paling dapat bertahan, karena sumbernya berasal dari kreativitas.

“Subsektor ini paling resilien karena nilai tambah bersumber dari talenta manusia dan kreativitas, bukan bahan baku impor. Tidak terpengaruh tarif atau gangguan rantai pasok global,” kata Agus dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Selain itu, Agus juga mengatakan subsektor kekayaan intelektual seperti musik, film hingga konten digital, juga memiliki potensi royalti yang tinggi sehingga bisa menambah nilai ekonomi pelaku ekraf lokal.

Sepanjang 2025, lebih dari 90 persen pelanggan Netflix Indonesia menonton konten lokal dan 35 tayangan Indonesia masuk Top 10 Global Netflix. Hal ini membuat nilai pasar industri kreator konten mencapai angka Rp1.000 triliun dengan potensi pertumbuhan kreator empat sampai lima kali dalam lima tahun ke depan.

Aset tak berwujud juga memiliki risiko rantai pasok yang minimal dan potensi royalti internasional tinggi. Dalam hal ini, Kemenekraf bekerja secara aktif di forum WIPO untuk mendorong tata kelola royalti hak cipta yang lebih adil bagi kreator Indonesia agar hak ekonominya tetap tersampaikan.

Sementara itu tiga subsektor lainnya yakni kuliner, fesyen dan kriya tetap menjadi tulang punggung industri ekonomi kreatif dengan nilai ekspor

26,68 miliar dolar Amerika (Januari–Oktober 2025), serta ekraf berbasis pariwisata dan wellness yang masih menarik investor dan wisatawan lintas batas dengan ketahanan tinggi terhadap guncangan global.

Agus mengatakan Kementerian Ekraf menjalani strategi program konkret yang hasilnya dapat secara langsung dirasakan masyarakat di tengah situasi global saat ini, di antaranya meningkatkan kualitas setara internasional secara konsisten, sertifikasi ekspor, pengemasan profesional, dan penguatan merek.

“Tujuannya bukan menjual lebih banyak, tetapi menjual dengan nilai yang lebih tinggi di pasar global,” katanya lagi.

Kemenekraf juga memberikan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 170.000 unit usaha ekraf mikro dengan proyeksi Rp40 triliun/tahun, pelatihan digital serta fasilitasi sertifikasi dan business matching via Ekrafhub.

Pelaku ekraf juga diminta untuk menjaga kualitas produk secara berkelanjutan dan memiliki sertifikasi internasional, memperluas pasar dengan memanfaatkan pemasaran digital, melakukan diferensiasi produk berbasis kebudayaan, dan juga melihat alternatif pasar ASEAN sebagai tujuan ekspor ekraf.

Kemenekraf juga mendorong hilirisasi produk lokal untuk mengurangi impor bahan baku, memperkuat rantau nilai dalam negeri dan menurunkan biaya produksi.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Subsektor ini paling resilien karena nilai tambah bersumber dari talenta manusia dan kreativitas, bukan bahan baku impor.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Kajian dan Manajemen Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif Agus Syarip Hidayat mengatakan industri lokal berbasis kreativitas manusia memiliki resiliensi atau ketahanan dalam kondisi geopolitik dan ekonomi global saat ini.

Ia mengatakan sesuai dengan peta tujuh subsektor prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo dan data yang didapat dari Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, UMKM dan ekraf adalah subsektor berbasis kreativitas manusia yang dapat menjadi penyangga ekonomi Indonesia di tengah eskalasi geopolitik karena tidak bisa dikenai tarif, diembargo, atau diganggu oleh volatilitas komoditas.

Di antara subsektor tersebut adalah gim, aplikasi digital dan animasi yang dinilai paling dapat bertahan, karena sumbernya berasal dari kreativitas.

“Subsektor ini paling resilien karena nilai tambah bersumber dari talenta manusia dan kreativitas, bukan bahan baku impor. Tidak terpengaruh tarif atau gangguan rantai pasok global,” kata Agus dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Selain itu, Agus juga mengatakan subsektor kekayaan intelektual seperti musik, film hingga konten digital, juga memiliki potensi royalti yang tinggi sehingga bisa menambah nilai ekonomi pelaku ekraf lokal.

Sepanjang 2025, lebih dari 90 persen pelanggan Netflix Indonesia menonton konten lokal dan 35 tayangan Indonesia masuk Top 10 Global Netflix. Hal ini membuat nilai pasar industri kreator konten mencapai angka Rp1.000 triliun dengan potensi pertumbuhan kreator empat sampai lima kali dalam lima tahun ke depan.

Aset tak berwujud juga memiliki risiko rantai pasok yang minimal dan potensi royalti internasional tinggi. Dalam hal ini, Kemenekraf bekerja secara aktif di forum WIPO untuk mendorong tata kelola royalti hak cipta yang lebih adil bagi kreator Indonesia agar hak ekonominya tetap tersampaikan.

Sementara itu tiga subsektor lainnya yakni kuliner, fesyen dan kriya tetap menjadi tulang punggung industri ekonomi kreatif dengan nilai ekspor

26,68 miliar dolar Amerika (Januari–Oktober 2025), serta ekraf berbasis pariwisata dan wellness yang masih menarik investor dan wisatawan lintas batas dengan ketahanan tinggi terhadap guncangan global.

Agus mengatakan Kementerian Ekraf menjalani strategi program konkret yang hasilnya dapat secara langsung dirasakan masyarakat di tengah situasi global saat ini, di antaranya meningkatkan kualitas setara internasional secara konsisten, sertifikasi ekspor, pengemasan profesional, dan penguatan merek.

“Tujuannya bukan menjual lebih banyak, tetapi menjual dengan nilai yang lebih tinggi di pasar global,” katanya lagi.

Kemenekraf juga memberikan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 170.000 unit usaha ekraf mikro dengan proyeksi Rp40 triliun/tahun, pelatihan digital serta fasilitasi sertifikasi dan business matching via Ekrafhub.

Pelaku ekraf juga diminta untuk menjaga kualitas produk secara berkelanjutan dan memiliki sertifikasi internasional, memperluas pasar dengan memanfaatkan pemasaran digital, melakukan diferensiasi produk berbasis kebudayaan, dan juga melihat alternatif pasar ASEAN sebagai tujuan ekspor ekraf.

Kemenekraf juga mendorong hilirisasi produk lokal untuk mengurangi impor bahan baku, memperkuat rantau nilai dalam negeri dan menurunkan biaya produksi.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Risiko geopolitik bisa dengan cepat memengaruhi mata uang , komoditas, dan sentimen pasar. Bagi para trader di Asia Tenggara, hal ini penting karena kawasan ini sangat terkait erat dengan perdagangan global, permintaan komoditas, harga energi, serta kebijakan bank sentral.

Para trader yang berbasis di Asia Tenggara perlu mempertimbangkan seberapa erat keterkaitan perekonomian kawasan mereka dengan perkembangan di belahan dunia lain. Termasuk permintaan komoditas, perubahan kebijakan bank sentral, dan faktor lainnya. Emas Antam Kembali Berkilau, Hari Ini Naik Rp20 Ribu Sentuh Rp2.709.000 per Gram

Sebagian besar peristiwa geopolitik menimbulkan ketidakpastian. Ini menggerakkan pasar karena para trader mulai memperhatikan ekspektasi inflasi, harga energi, serta arus masuk dan keluar modal yang berpotensi memengaruhi keputusan bank sentral. Ini adalah alasan mengapa periode ketidakpastian geopolitik diikuti oleh perubahan pesat di pasar seperti emas, minyak, dan forex.

Emas Tetap Menjadi Aset yang Aman

Emas sering kali dipandang sebagai aset yang aman selama periode ketidakpastian. Ketika sentimen risiko melemah, para trader mungkin beralih ke XAUUSD karena likuid, volatil, dan sensitif terhadap berita global.

Ini sebabnya mengapa banyak trader di Asia Tenggara terus memantau pergerakan harga emas saat ketegangan geopolitik meningkat. Pasar emas tetap diminati di JustMarkets dan platform lain berkat likuiditas dan volatilitasnya yang tinggi, yang menawarkan beragam peluang trading.

Minyak merupakan salah satu pasar yang paling sensitif terhadap risiko geopolitik. Harga bisa bereaksi cepat terhadap kekhawatiran terkait pasokan, sanksi, gangguan transportasi, dan konflik regional. Bagi negara pengimpor energi, kenaikan harga minyak bisa memengaruhi ekspektasi inflasi, mata uang, dan sentimen ekonomi secara umum.

Pasar Forex Mencerminkan Peristiwa Global

Foreign exchange dianggap sebagai inti dari risiko geopolitik, mengingat reaksi pasar terhadap peristiwa global. Mata uang mencerminkan perubahan selera risiko investor serta dinamika inflasi dan suku bunga. Selama periode ketidakpastian geopolitik, para trader cenderung memindahkan aset mereka ke mata uang yang lebih aman seperti dolar AS atau franc Swiss, sementara mata uang lain menghadapi tekanan tambahan.

Selain itu, ketidakstabilan geopolitik bisa memaksa bank sentral untuk menerapkan langkah baru seiring dengan berkurangnya efektivitas kebijakan inflasi mereka dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Trading Multiaset Menjadi Sangat Penting

Para trader di dunia modern tampaknya mulai beralih dari trading yang hanya berfokus pada pasar ekuitas atau mata uang menuju trading multiaset.

Mereka tidak hanya trading mata uang dan saham, tetapi juga minyak, komoditas, dan indeks. Oleh karena itu, para trader perlu mampu memantau beberapa pasar secara bersamaan.

Di sinilah platform seperti JustMarkets bisa sangat membantu. "Para trader bisa menggunakan contract for difference (CFD) pada berbagai instrumen, sehingga mereka bisa trading di pasar yang diinginkan di satu tempat tanpa perlu beralih ke alat bantu trading yang berbeda," demikian pernyataan tertulis JustMarkets, Selasa (16/6/2026). Uni Eropa Kini Tak Lagi Relevan di Pangung Geopolitik, Ini 3 Alasannya

Risiko geopolitik tidak berjalan sesuai pola yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, pasar bisa berubah dengan cepat akibat perubahan geopolitik, dan reaksi pasar sebagian besar dipengaruhi oleh emosi para trader, bukan oleh faktor fundamental. Jadi, para trader yang ingin memaksimalkan potensi investasi mereka sebaiknya selalu mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitar mereka.

Risiko geopolitik tidak hanya memengaruhi mata uang, tetapi juga pasar lainnya. Untuk mengelola risiko secara efektif, para trader harus mampu bereaksi terhadap perubahan di seluruh pasar, dan JustMarkets bisa membantu mereka melakukannya.

JAKARTA - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan kondisi keamanan nasional tetap kuat di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global mendapat apresiasi publik.

Survei tersebut mencatat sebanyak 77,8% responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas keamanan negara. Keberhasilan pemerintah menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang turut menopang kepuasan dan kinerja pemerintah secara makro. “Pemerintah juga dinilai sangat berhasil dalam menjaga kerukunan antarumat beragama (80,0%) dan stabilitas keamanan (77,8%),” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, Minggu (7/6/2026). Presiden Prabowo Tegaskan Pertahanan Kunci Stabilitas Negara

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 11-17 Mei 2026, sejumlah sektor strategis turut memperoleh penilaian positif dari masyarakat. Selain keamanan, publik juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan menjaga persatuan nasional.

Data survei menunjukkan tingkat apresiasi terhadap pelayanan kesehatan mencapai 75,1%. Sementara keberhasilan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memperoleh penilaian positif sebesar 77,4%, serta keamanan nasional sebesar 77,8%.

Penguatan posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik internasional juga dinilai menjadi faktor penting yang menopang optimisme publik. Berbagai langkah diplomasi dan kerja sama strategis terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional, termasuk di sektor maritim.

Salah satu upaya tersebut tercermin melalui perluasan kerja sama keamanan maritim dengan Jepang. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menjaga keamanan jalur laut sekaligus memperkuat ketahanan energi di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis bagi perdagangan dunia.

Sejumlah kajian juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan menengah yang berperan menjaga stabilitas kawasan. Pendekatan diplomasi yang inklusif, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penguatan sentralitas ASEAN menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan regional.

Tak hanya pada aspek keamanan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga terlihat pada berbagai sektor pelayanan publik lainnya. Bidang kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan menjadi sektor yang memperoleh penilaian tertinggi dari masyarakat. “Jika dianalisis secara sektoral, kepuasan tertinggi berada di bidang kesehatan (75,4%), pertahanan & keamanan (74,5%), serta pendidikan (72,5%),” lanjutnya.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan adanya modal sosial dan politik yang kuat untuk mendukung jalannya pemerintahan. Stabilitas penilaian publik di berbagai sektor juga memperlihatkan keberlanjutan capaian pembangunan yang tetap terjaga. Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold

“Ini adalah modal sosial politik yang cukup kokoh dan patut diapresiasi. Pemerintah Prabowo-Gibran menjaga tren dari pemerintah sebelumnya dalam 5 bidang kinerja terbaik yaitu, kesehatan, pertahanan & keamanan, pendidikan, sosial budaya, politik & stabilitas nasional,” tandasnya.

Survei Poltracking Indonesia dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

JAKARTA, iNews.id - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih akan dibayangi tren konsolidasi pada pembukaan perdagangan awal Juni 2026. Sejumlah sentimen makroekonomi domestik serta eskalasi geopolitik global diperkirakan bakal menjadi faktor penentu arah pergerakan indeks saham utama di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Head of Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana menuturkan, posisi IHSG secara teknikal saat ini masih rentan mengalami tekanan minor. Perhatian pelaku pasar akan terbagi ke dalam beberapa fokus data fundamental serta kebijakan baru yang mulai diimplementasikan oleh pemerintah.

"Untuk besok, kami perkirakan IHSG masih rawan terkoreksi dengan support 6.071 dan resist 6.161," kata Herditya, Senin (1/6/2026).

Pria yang kerap disapa Didit ini menambahkan, pergerakan modal di pasar saham domestik dalam beberapa waktu ke depan akan sangat sensitif terhadap rilis indikator perekonomian nasional serta stabilitas global.

Baca Juga

Dasco hingga Rosan Sidak Gedung BEI imbas IHSG Anjlok

"Kami perkirakan investor akan mencermati rilis data inflasi Indonesia dan juga perkembangan dari konflik di Timur Tengah," tuturnya.

Selain indikator inflasi dan geopolitik, fokus pasar juga tertuju pada pergerakan nilai tukar mata uang Garuda serta instrumen regulasi devisa yang resmi berjalan di awal bulan ini.

Baca Juga

BEI Apresiasi ISCA Bantu Sosialisasi Reformasi Integritas Pasar Modal ke Publik

"Di sisi lain, nilai tukar Rupiah dan implementasi akan DHE SDA tahap awal juga menjadi perhatian investor," katanya.

Adapun, proyeksi koreksi IHSG tersebut melanjutkan tren pergerakan saham di BEI selama periode 25 hingga 29 Mei 2026 yang ditutup pada zona bervariasi.

Baca Juga

OJK Mulai Seleksi 28 Calon Direksi BEI, Ada Profesional IT hingga Perbankan

Meski indeks saham utama mengalami pelemahan, rata-rata nilai transaksi harian justru mencatatkan lompatan yang cukup signifikan di tengah maraknya aksi jual bersih oleh pemodal internasional.

Baca Juga

OJK Kantongi Nama Calon Direksi BEI jelang RUPS Juni, Siapa Saja?

Rata-rata nilai transaksi harian selama sepekan melonjak tajam sebesar 30,37 persen menjadi Rp28,38 triliun, dibandingkan capaian pekan sebelumnya yang berada di angka Rp21,77 triliun.

Kenaikan nilai transaksi turut mengerek valuasi kapitalisasi pasar BEI sebesar 0,88 persen, dari Rp10.635 triliun menjadi Rp10.729 triliun pada penutupan pekan lalu.

IHSG terkoreksi sebesar 0,56 persen, membuat posisi indeks melorot ke level 6.127,381 dari posisi penutupan pekan sebelumnya di level 6.162,045.

Aktivitas perdagangan mengalami perlambatan secara frekuensi harian sebesar 10,87 persen, yaitu menjadi 2,11 juta kali transaksi dari 2,37 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya.

Rata-rata volume transaksi harian di bursa menyusut 15,6 persen menjadi 30,95 billion (miliar) lembar saham, dibandingkan capaian minggu sebelumnya yang mencatatkan 36,67 miliar lembar saham.

Di sisi lain, tekanan jual dari pemodal global terpantau masih terus berlanjut secara masif. Pada perdagangan akhir pekan (29/5), investor asing membukukan nilai jual bersih (net sell) yang cukup tebal, yakni mencapai Rp8,519 triliun.

Secara akumulatif sejak bergulirnya awal tahun 2026, total nilai jual bersih yang dicatatkan oleh investor asing di pasar modal Indonesia telah menembus angka Rp53,971 triliun. Aliran modal keluar ini disinyalir menjadi salah satu faktor penahan laju penguatan indeks menuju level resistansinya.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA - Hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Prancis dinilai membawa pesan geopolitik yang mendalam di tengah polarisasi global. Kemitraan kedua negara berpotensi menjadi model baru bagi negara-negara menengah (middle powers) untuk tetap berdaulat tanpa harus terjebak dalam rivalitas kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pandangan tersebut disampaikan Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, usai menghadiri jamuan kenegaraan di Istana Élysée, Paris, pada Kamis, 28 Mei 2026. Selain membahas sektor energi yang menjadi pilar utama kerja sama, Denny juga berkesempatan melakukan dialog singkat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Dunia sedang memasuki era baru. Banyak negara tidak ingin memilih menjadi perpanjangan tangan Washington ataupun Beijing. Mereka ingin berdiri dengan kaki sendiri, menjalin kerja sama dengan siapa pun yang menguntungkan rakyatnya. Indonesia dan Prancis sedang menunjukkan jalan itu," ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi, dinamika hubungan kedua negara saat ini bukan sekadar urusan kontrak ekonomi atau diplomasi seremonial, melainkan simbol lahirnya jaringan negara menengah yang percaya pada multilateralisme dan kemandirian.

Dalam pengamatannya, Denny menilai Presiden Emmanuel Macron sebagai sosok pemimpin Barat yang berani mengambil jalur independen melalui gagasan otonomi strategis Eropa. Macron konsisten mendorong agar Eropa tidak selamanya bergantung pada Amerika Serikat dalam urusan keamanan, teknologi, maupun ekonomi.

"Macron adalah pemain geopolitik yang besar karena ia berani memikirkan posisi negaranya dalam sejarah, bukan sekadar dalam siklus pemilu berikutnya," kata Denny.

Lihat video: Penuh Hormat! Momentum Upacara Kenegaraan Presiden Prabowo di Paris



Meski aktif dalam diplomasi Ukraina dan menjaga hubungan dengan AS, Macron tetap memperjuangkan ruang gerak mandiri bagi Eropa multipolar, termasuk memperkuat posisi Prancis di kawasan Indo-Pasifik.

Di sisi lain, Denny melihat kualitas kepemimpinan geopolitik yang serupa pada Presiden Prabowo Subianto. Belum genap dua tahun memimpin, Prabowo dinilai sukses membangun komunikasi intensif dengan lima negara pemilik hak veto PBB, yaitu AS, China, Rusia, Inggris, dan Prancis, tanpa terjebak dalam blok tertentu.

Kemampuan menjaga keseimbangan ini membuat media Prancis, menjuluki Indonesia sebagai Naga Asia terakhir yang bangkit. Julukan ini lahir dari kombinasi pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, serta posisi strategis Indonesia.

"Prabowo memahami bahwa abad ke-21 bukan lagi era negara yang kuat karena kekayaan alam semata. Negara akan kuat jika mampu membangun jaringan, teknologi, investasi, ketahanan pangan, energi, dan pertahanan secara bersamaan," jelas Denny, seraya menambahkan bahwa diplomasi Prabowo adalah diplomasi pembangunan.

Meski kedua pemimpin menghadapi tantangannya masing-masing—Macron dengan dinamika domestik pasca-pembubaran parlemen dan Prabowo dengan tantangan fiskal program unggulannya—sinergi keduanya dinilai memberi sinyal kuat bagi tatanan dunia baru.

Denny JA optimistis di masa depan, negara-negara menengah tidak lagi sekadar menjadi penonton pertarungan para raksasa, melainkan penentu arah permainan. "Di abad yang penuh ketidakpastian ini, yang akan bertahan bukanlah mereka yang paling keras suaranya. Yang akan bertahan adalah mereka yang paling mampu menjembatani dunia yang terbelah," katanya.

JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan bahwa kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah strategi Kepala Negara dalam memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat. Misalnya, dalam mengonversi keunggulan komoditas nikel hingga posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional.

"Indonesia tidak sekadar berkunjung. Pak Prabowo sedang mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik kita menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global ini tertutup," kata Sugiat dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini menuturkan, paradigma politik luar negeri bebas-aktif Presiden Prabowo adalah diplomasi ofensif, yaitu sebuah strategi membangun hubungan luar negeri yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Dikatakannya, diplomasi ofensif dijalankan dalam merespons serta mengantisipasi krisis.

Dia melanjutkan, artinya Presiden Prabowo mengambil inisiatif untuk menetapkan agenda, membangun aliansi, dan memberikan tekanan strategis agar negosiasi berjalan sesuai tujuannya. “Prabowo melangkah lebih awal sebelum didikte oleh negara lain. Dia mengambil posisi tegas dalam menyatakan kedaulatan, posisi politik, dan membela warga negaranya dengan terukur,” jelasnya.

Dia membeberkan ada 3 negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia.

Sugiat mengungkapkan Prancis punya kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat yang tidak menjual sistem persenjataan canggih atau memberikan komitmen strategis hanya karena pembeli memiliki uang. "Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron," jelasnya.

Sedangkan Austria merupakan gerbang industri manufaktur presisi Eropa Tengah. Menurutnya, industri utamanya berpusat pada mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, dan makanan/minuman.

Selanjutnya, Hungaria adalah pusat agresif pembangunan gigafactory baterai EV di Uni Eropa (tempat berkumpulnya raksasa seperti Samsung SDI dan CATL). Dia menuturkan, masuk ke Hungaria berarti mengunci posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai masa depan Eropa dari pintu yang paling terbuka.

Dia menekankan bila Indonesia menguasai 65 persen nikel dunia. Sementara Eropa (melalui gigafabrik di Hungaria/Budapest dan teknologi Austria/Wina) sangat butuh nikel Indonesia.

"Pak Prabowo datang ke sana bukan sebagai peminta-minta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia," kata Legislator asal Dapil Sumatra Utara (Sumut) III itu.

Sugiat menuturkan, dunia saat ini sedang bertransisi ke kendaraan listrik. Namun, Indonesia punya waktu terbatas sebelum teknologi baterai bergeser ke bahan non-nikel. Untuk itu, dia mengatakan bila Presiden Prabowo bergerak cepat secara maraton (Paris-Wina-Budapest) dalam satu bulan untuk mengunci investasi hilirisasi ini sebelum jendela peluangnya tertutup.

Menunda perjalanan berarti kehilangan momentum emas. Sugiat juga menerangkan sebuah negara tidak bisa mendikte dunia jika militernya lemah. Kunjungan berulang ke Paris adalah cara Prabowo membangun trust tingkat tinggi dengan Presiden Macron agar Indonesia diberi akses teknologi militer yang tidak sembarang negara bisa beli.

Oleh karena itu, Sugiat kembali menegaskan bila penilaian perjalanan Presiden hanya dari ongkos tiket pesawat adalah cara berpikir yang tidak sebanding. Nilai transfer teknologi pertahanan, pengamanan kedaulatan di Laut Natuna Utara, dan posisi tawar Indonwsia sebagai kekuatan regional jauh lebih besar dari sekadar biaya operasional perjalanan.

"Kunjungan ke Prancis ini bukti nyata politik Bebas-Aktif yang berwibawa. Indonesia tidak mengekor ke Amerika, tidak tunduk ke China, dan tidak takut pada tekanan NATO saat berhubungan dengan Rusia demi mengamankan pasokan minyak dan LPG murah untuk rakyat," katanya.

"Pak Prabowo sedang mempraktikkan hedging (keseimbangan geopolitik) tingkat tinggi agar Indonesia tidak bisa diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun," timpalnya.

Dia menyatakan Presiden Prabowo saat ini tidak sedang melakukan diplomasi seremonial atau sekadar tanda tangan di atas kertas. Kepala Negara sedang bertarung di panggung dunia untuk menaikkan kelas Indonesia dari negara berkembang menjadi kekuatan global yang mandiri secara ekonomi dan tangguh secara militer.

"Indonesia sedang dipimpin oleh seorang Patriot yang tahu persis bagaimana cara memenangkan kepentingan nasional di luar negeri. Menilai keberhasilan diplomasi internasional dari hasil beberapa minggu atau bulan adalah cara berpikir yang tidak logis," imbuhnya.

Sugiat mengatakan komitmen, transfer teknologi, dan investasi yang dikunci di Paris, Wina, dan Budapest adalah fondasi jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat nyata dalam hitungan tahun ke depan. "Pak Prabowo adalah seorang negarawan. Negarawan memberikan apa yang dapat diberikan kepada negara, sedangkan politisi mencari apa yang bisa diperoleh dari negara," pungkasnya.

BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemampuan adaptasi prajurit TNI dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berubah. Hal itu diungkapkan Prabowo saat memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira TNI dan Polri di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad), Bandung, Senin (25/5/2026).

Mayor Cke Amarullah dari Sindikat 08 Dikreg LXVII Seskoad mengatakan, taklimat yang diberikan Presiden sarat pelajaran dan manfaat dalam menghadapi tantangan ke depan.

"Yang paling utama kalau kami simpulkan bahwasanya kita harus mampu beradaptasi. Beradaptasi dengan perkembangan. Kita tahu sendiri dinamika geopolitik yang begitu ekstrem perubahannya. Nah, kita juga sebagai perwira-perwira TNI harus mampu untuk beradaptasi," ujarnya.

Amarullah menyatakan Presiden Prabowo juga menekankan TNI ke depan harus mampu menyesuaikan doktrinnya dengan perkembangan zaman dan tantangan strategis yang terus berkembang.

"Sehingga tadi ada arahan-arahan dari Bapak Presiden, ke depan TNI juga harus mampu mengganti doktrin-doktrinnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman," ucapnya.

Amarullah turut menyampaikan harapan dan doa bagi Presiden Prabowo agar senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam mewujudkan cita-citanya untuk bangsa Indonesia.

"Kami sebagai Pasis (perwira siswa) dan juga sebagai Perwira TNI pertama-tama tentu mendoakan semoga Bapak Presiden, karena kami merasakan bahwasanya Bapak Presiden mempunyai cita-cita yang luhur untuk Bangsa Indonesia. Kita mendoakan semoga Presiden Prabowo diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga mimpi-mimpi beliau bisa terwujudkan," ungkapnya.

Para prajurit TNI siap mendukung penuh visi dan tantangan yang disampaikan Presiden kepada generasi perwira muda.

"Kami sebagai prajurit TNI akan mendukung 100 persen. Kemudian selanjutnya kami sebagai perwira harapannya dapat menjawab apa-apa yang sudah diberikan Presiden, tantangan-tantangan yang diberikan kepada kami sebagai perwira muda. Semoga nanti ke depannya kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Rimba Mahardika

Humas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional (Unas)

PENGUMUMAN resmi dari Moskow dan Beijing mengenai rencana pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden China Xi Jinping pada 19-20 Mei 2026 menjadi sorotan utama geopolitik global. Pertemuan tingkat tinggi ini kian menyita perhatian publik karena dijadwalkan berdekatan dengan lawatan Presiden AS Donald Trump ke China.

Dinamika ini menggambarkan manuver luar biasa dari China yang seolah menerapkan strategi komunikasi politik yang terukur dengan menjamu para pemimpin dari dua blok adidaya dalam hitungan hari.

Jika dikaji menggunakan ilmu komunikasi politik internasional, peristiwa ini adalah bentuk nyata dari Signaling Theory (Teori Sinyal) yang dipadukan dengan Balance of Power.

Teori Sinyal dan Diplomasi Pertemuan Puncak

Dalam ilmu komunikasi politik dan hubungan internasional, Teori Sinyal yang dikembangkan oleh peraih Nobel Ekonomi, Michael Spence, dan diadaptasi dalam studi politik, menjelaskan bagaimana aktor-aktor negara menggunakan tindakan atau pernyataan tertentu untuk mengirimkan informasi kredibel mengenai niat, kemampuan, atau komitmen mereka kepada aktor lain.

Pertemuan antara Xi Jinping dan Vladimir Putin bukanlah sekadar acara seremonial memperingati 25 tahun Perjanjian Persahabatan China-Rusia. Lebih dari itu, ini adalah sinyal strategis yang ditujukan secara spesifik ke Washington dan negara-negara Barat.

Dengan menyambut Putin tepat setelah Trump menyelesaikan lawatannya, Beijing mengirimkan pesan bahwa mereka tidak dapat didikte oleh Amerika Serikat. China secara sadar menyeimbangkan posisinya (strategic hedging). Mereka menginginkan hubungan ekonomi yang stabil dengan AS melalui kesepakatan-kesepakatan dagang Trump, namun di saat yang sama menolak isolasi terhadap Rusia.

Pertemuan ini menjadi panggung bagi China untuk menampilkan diri sebagai aktor sentral yang memegang kendali atas narasi stabilitas global di tengah krisis yang membayangi, seperti konflik di Timur Tengah dan perang di Ukraina.

Pakar komunikasi politik internasional sering kali menyoroti bahwa kunjungan balasan secara langsung ini memperkuat apa yang disebut Joseph Nye sebagai Soft Power (Kekuasaan Lunak) dan Agenda Setting.

Beijing mengontrol narasi media global dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat, baik dengan blok Barat maupun blok anti-Barat, memposisikan China sebagai "jembatan" sekaligus pusat gravitasi diplomasi dunia.

Menavigasi Ketegangan Global

Bukti nyata dari strategi komunikasi ini dapat dilihat dari bagaimana materi pembicaraan direncanakan. Berdasarkan pengumuman Kremlin dan media internasional, agenda utama pertemuan Xi dan Putin meliputi penguatan kemitraan komprehensif, kerja sama energi (minyak dan gas), serta pembahasan isu-isu regional.

Beberapa analis meyakini bahwa dalam tatap muka tersebut, Beijing dan Moskow kemungkinan besar saling bertukar informasi mengenai hasil pertemuan Xi-Trump sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti Taiwan dan stabilitas Selat Hormuz.

Bagi China, Rusia adalah pemasok energi yang vital yang dapat memastikan ketahanan nasional mereka jika terjadi eskalasi atau blokade di masa depan. Bagi Rusia, pertemuan ini membuktikan bahwa mereka tidak dikucilkan oleh dunia internasional dan masih memiliki sekutu ekonomi serta politik yang sangat kuat.

Meskipun AS (di bawah Trump) mungkin menekan China untuk membatasi dukungannya terhadap Rusia, komunikasi publik dan tatap muka antara Xi dan Putin secara visual dan retoris menegaskan komitmen kemitraan "tanpa batas" mereka.

Secara keseluruhan, pertemuan 19-20 Mei 2026 ini bukan sekadar rutinitas diplomatik biasa, melainkan pertunjukan komunikasi politik tingkat tinggi. Ini adalah bentuk bargaining (tawar-menawar) politik yang bertujuan untuk memperkuat posisi tawar China-Rusia, baik dalam menghadapi hegemoni Barat maupun dalam menata tatanan dunia yang lebih multipolar.

LONDON - Pengambilan keputusan yang ceroboh dan ketidakmampuan untuk menyepakati isu-isu kunci telah membuat UE secara efektif tidak relevan di panggung global. Itu diungkapkan mantan kepala kebijakan luar negeri blok tersebut, Josep Borrell.

Uni Eropa Kini Tak Lagi Relevan di Pangung Geopolitik, Ini 3 Alasannya

1. Adanya Hak Veto

Mantan diplomat top tersebut menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan penyiar Belgia RTBF pada hari Jumat, yang agak menggemakan sikap Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pejabat tinggi tersebut, yang telah berkuasa sejak 2019, telah berulang kali mendesak blok tersebut untuk menghapus hak veto masing-masing negara anggota dan beralih ke pemungutan suara mayoritas yang memenuhi syarat dalam isu-isu kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Proses pengambilan keputusan blok tersebut telah menjadi tidak memadai dalam kemampuannya untuk bereaksi terhadap situasi global yang terus berubah, kata Borrell, dengan alasan bahwa Uni Eropa "pada awalnya tidak dirancang untuk dunia tempat kita hidup saat ini".

“Aturan pengambilan keputusan tidak sesuai dengan percepatan sejarah. Kita terus ingin memutuskan secara bulat tentang peristiwa yang terjadi terlalu cepat dan sangat penting, dan kita hampir tidak pernah mencapai kesepakatan,” katanya, menambahkan bahwa sistem saat ini membuat blok tersebut "tidak terlalu relevan dengan politik internasional."

2. Tidak Adanya Persatuan

Tidak seperti von der Leyen dengan pendekatan pemungutan suara mayoritasnya, Borrell menyerukan pembentukan kelompok inti baru di dalam blok tersebut untuk memajukan posisi Uni Eropa di panggung global.

“Kita perlu membangun persatuan di dalam persatuan. Persatuan di dalam persatuan berarti bahwa dengan 27 anggota, bahkan dengan suara bulat, kita tidak akan melangkah lebih jauh. Kita tertahan. Dengan 27 anggota, kita tidak akan mencapai banyak hal. Jadi kita perlu menemukan kelompok inti lain. Bukan 27 anggota,” katanya.

3. Diperlukan Pemimpin yang Ingin Eropa Lebih Terintegrasi

Namun, mantan diplomat senior itu tidak menguraikan kriteria pasti untuk calon anggota kelompok tersebut, dengan menyatakan bahwa kelompok itu harus terdiri dari “beberapa orang yang benar-benar ingin maju dengan integrasi politik, ekonomi, dan militer” dan mereka “yang ingin melangkah lebih jauh, lebih cepat.”

Pekan lalu, gagasan untuk meninggalkan prinsip suara bulat Uni Eropa didukung oleh Berlin, dengan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul berpendapat bahwa peralihan ke pemungutan suara mayoritas bersyarat akan "membuat Uni Eropa mampu bertindak di bidang-bidang di mana saat ini harus tetap stagnan." Inisiatif ini telah didukung oleh setidaknya 12 negara anggota Uni Eropa, menurut Wadephul.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memastikan pemerintah terus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak geopolitik global yang memanas imbas perang Timur Tengah.

"Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia," kata Wamenaker di Jakarta, Minggu.

Dia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta.

Menurut Afriansyah, konflik global yang terjadi saat ini memberikan tekanan terhadap perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga pemerintah mengambil langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas lapangan pekerjaan.

"Kita juga sekarang pada tahap kondisi global dunia, perang, ini berdampak kepada semua negara termasuk Indonesia," ujarnya.

Afriansyah menegaskan pemerintah terus memantau dampak kondisi geopolitik global terhadap ketenagakerjaan nasional guna mencegah meningkatnya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri nasional.

"Tingkat pengangguran sekarang ini setara dengan 7,4 juta orang, sekitar 4,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia," bebernya.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini memperkuat berbagai program ketenagakerjaan untuk membantu masyarakat tetap memperoleh peluang kerja di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang dan berubah cepat.

Afriansyah mengatakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memperluas program Magang Nasional dengan meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang pada tahun 2026.

Menurut dia, program tersebut ditujukan membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri yang semakin kompetitif dan dinamis saat ini.

"Jadi untuk tahun 2026, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insya Allah lowongan sekitar 150 ribu, jadi dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu," jelasnya.

Selain program magang, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai pelatihan kerja guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara berkelanjutan.

"Itu membuka (kuota) 70 ribu pelatihan, silakan mendaftar dan mengikuti. Pendaftarannya di aplikasi SIAPKerja. Di situlah nanti teman-teman bisa ikut mendaftar di magang hub, kemudian juga ikut di vokasi nasional atau pelatihan vokasi nasional," katanya.

"Di situ nanti diberikan insentif itu per hari untuk uang sakunya Rp20.000, terus pelatihannya gratis selama bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan sertifikasi dari negara," tambah Wamenaker.

Ia menambahkan pemerintah meyakini kekuatan ekonomi rakyat menjadi fondasi penting menghadapi tekanan global sehingga penguatan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja terus diperluas di berbagai daerah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026