Pengembangan ini membutuhkan strategi pendanaan dan dukungan luas agar target nol emisi 2060 tercapai.

Jakarta (ANTARA) - Muslims for Shared Action on Climates Impact (MOSAIC) mengungkapkan, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berbasis komunitas membutuhkan pendanaan yang besar, untuk itu perlu adanya terobosan dalam mewujudkannya.

"Pengembangan ini membutuhkan strategi pendanaan dan dukungan luas agar target nol emisi 2060 tercapai," kata Bendahara Umum Mosaic Hidayat Tri Sutardjo, di Jakarta, Rabu, saat diskusi “Potensi Keuangan Islam untuk Pendanaan PLTS Berbasis Komunitas”

Menurut dia, energi baru terbarukan belum dimanfaatkan secara maksimal, dan bahkan hingga saat ini masih mengandalkan batu bara untuk mendapatkan energi listrik.

Padahal, kata dia lagi, Indonesia memiliki banyak sumber energi baru terbarukan, meskipun investasi awal pada energi ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Hidayat mengatakan bahwa Mosaic saat ini berupaya mencari pendanaan terutama yang berbasis pada keuangan Islam, mengingat manfaat energi baru terbarukan begitu besar.

Ia menambahkan bahwa terdapat hambatan terbesar dalam akselerasi energi terbarukan dan seringkali terletak pada aspek ketergantungan pada batu bara, sehingga membutuhkan kebijakan kuat dan perubahan bertahap.

"Kemudian minimnya literasi masyarakat akibat kurangnya edukasi membuat dukungan terhadap produk dan kebijakan ekonomi hijau masih rendah," ujarnya.

Selain itu, tingginya biaya investasi berupa infrastruktur energi hijau, sehingga dibutuhkan strategi pendanaan dan dukungan luas.

Untuk itu, Mosaic mencoba membedah bagaimana kebijakan, teknologi, dan instrumen keuangan syariah dapat berkolaborasi untuk mempermudah akses komunitas dalam mengadopsi teknologi panel surya.

"Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret, kolaborasi baru, dan langkah nyata yang dapat segera diimplementasikan," katanya menambahkan.

Program Direktur Mosaic Aldy Permana mengatakan, investasi yang dibutuhkan untuk membuat PLTS berkapasitas 1 megawatt dibutuhkan biaya sekitar Rp22 miliar dan itu dapat bertahan 20 tahun.

Ada juga biaya pemeliharaan sekitar Rp330 juta per tahun, sehingga pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu sumber untuk pengembangan PLTS berbasis komunitas.

"Ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung upaya pemerintah dalam membangun 100 Gigawatt (GW) PLTS," katanya pula.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Energi matahari yang berpotensi 207,8 gigawatt baru dimanfaatkan sekitar 0,07 persen, sementara panas bumi baru 8,9 persen.

Jakarta (ANTARA) - Muslims for Shared Action on Climates Impact (MOSAIC) menyatakan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia perlu terus ditingkatkan, salah satunya dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berbasis komunitas.

"Energi matahari yang berpotensi 207,8 gigawatt baru dimanfaatkan sekitar 0,07 persen, sementara panas bumi baru 8,9 persen," kata Bendahara Umum MOSAIC Hidayat Tri Sutardjo, di Jakarta, Rabu.

Hidayat mengatakan bahwa cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan listrik tenaga surya mencapai 100 gigawatt (GW) perlu didukung dengan lompatan besar.

Untuk itu, MOSAIC bersama beberapa lembaga lain terus mengupayakan mendukungnya. Salah satu upaya yaitu melalui penelitian dan diskusi antarlembaga untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Bahkan, lanjut Hidayat, pihaknya mengupayakan dengan membangun PLTS berbasis komunitas dan saat ini sedang diupayakan untuk pendanaan terutama dari kalangan umat Islam.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan proyek-proyek skala industri besar semata. Kita perlu menyentuh akar rumput. Di sinilah pentingnya konsep PLTS berbasis Komunitas," ujarnya pada saat diskusi “Potensi Keuangan Islam untuk Pendanaan PLTS Berbasis Komunitas”.

Ia mengungkapkan kenapa harus komunitas? Karena ketika masyarakat memiliki dan mengelola energinya sendiri, kemandirian ekonomi akan tercipta.

Selain itu, transisi energi tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga menjadi alat pemberdayaan kesejahteraan sosial. Dan proyek PLTS berbasis komunitas tersebut membutuhkan pembiayaan yang lebih bankable sekaligus berdampak sosial.

"Celah pembiayaan yang besar membuka ruang bagi keuangan Islam untuk hadir sebagai solusi nyata, melalui skema blanded finance yang mengintegrasikan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dengan instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Yayasan Rumah Energi memperkuat komitmen untuk mendorong peran koperasi sebagai penggerak utama transisi energi berbasis komunitas guna mendukung target nasional pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi target nasional pembangunan 100 GW PLTS yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Direktur Eksekutif Rumah Energi Sumanda Tondang dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui diseminasi "Handbook Praktis Panduan Pengembangan PLTS Berbasis Koperasi Hijau" serta pembacaan rekomendasi kebijakan hasil rangkaian lokakarya "Readiness of Indonesia Solar Energy Series (RISE Series): Green Cooperative Workshop Series toward Indonesia's 100 GW Solar PV Target".

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencakup kebutuhan penyederhanaan regulasi, pengembangan skema blended finance untuk model bisnis koperasi berbasis energi terbarukan, peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, hingga penguatan integrasi koperasi dalam agenda dekarbonisasi dan transisi energi nasional.

Kemenkop dan Rumah Energi juga menandatangani nota kesepahaman tentang Pengembangan Model Bisnis Koperasi Berbasis Energi Terbarukan.

Sumanda mengatakan Rumah Energi sejak 2021 telah mengembangkan pendekatan koperasi hijau melalui berbagai kajian, program pendampingan, serta pengembangan model bisnis energi terbarukan berbasis koperasi.

“Kerja sama ini menjadi fondasi penting untuk mempercepat implementasi berbagai model tersebut sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai aktor utama dalam mendukung transisi energi Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, kerja sama tersebut dapat mempercepat implementasi model-model yang telah dikembangkan sekaligus memperkuat kontribusi koperasi dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, koperasi diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat.

Kemenkop dan Rumah Energi berharap kerja sama tersebut dapat mempercepat pengembangan ekosistem koperasi hijau yang mampu menjadi pelaku utama dalam pengembangan energi terbarukan, mendukung ketahanan energi nasional, menciptakan peluang ekonomi baru di tingkat lokal, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pengurangan emisi Indonesia.

Dalam Lokakarya 3 yang menjadi bagian dari RISE Series, para pemangku kepentingan melakukan kajian terhadap model bisnis PLTS berbasis koperasi yang telah dikembangkan Rumah Energi dalam proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat.

Model bisnis tersebut disusun berdasarkan hasil studi lapangan pada tiga lokasi percontohan, yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Fajar Sidik di Blanakan, Subang, Jawa Barat; Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan di Pasuruan, Jawa Timur; dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Gili Genting di Sumenep, Jawa Timur.

Kajian lapangan menunjukkan pengembangan PLTS berbasis koperasi memiliki prospek yang menjanjikan apabila didukung oleh skema pembiayaan yang tepat, model bisnis produktif yang kuat, serta dukungan regulasi yang memadai.

Dalam sesi consultative review, panelis dari kalangan investor, pengembang proyek, Institute for Essential Services Reform (IESR), Kementerian Koperasi, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan masukan terhadap aspek kelayakan teknis, finansial, serta kesiapan implementasi model bisnis yang telah dikembangkan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Peran biogas di Indonesia mendapatkan atensi yang lebih besar sebagai bagian dari upaya pencapaian target Net Zero Emission sesuai Paris Agreement tahun 2015. Kesepakatan ini jauh sebelum perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran.

Ketua Asosiasi Biogas Indonesia (ABgI) Muhammad Abdul Kholiq mengatakan, kelebihan biogas pada aspek pengolahan dan pemanfaatan limbah organik menjadi energi terbarukan. Penerapan teknologi biogas membawa beberapa manfaat antara lain pengurangan beban cemaran lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pemanfaatan biogas sebagai energi terbarukan.

“Pengolahan limbah organik di antaranya limbah pabrik kelapa sawit atau POME, limbah pabrik tapioka, dan limbah organik lainnya, menjadi biogas berarti pengurangan beban pencemaran ke lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perolehan biogas sebagai energi terbarukan," ujar Abdul, Jumat (19/6/2026).

Biogas dari digester atau reaktor biogas skala kecil dengan bahan baku antara lain kotoran hewan ternak, limbah tahu, dan limbah organik lainnya. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk kompor biogas di dapur warga.

Biogas skala besar skala industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas alam atau batu bara, until pembangkit listrik (PLTBg), co-firing, dan BioCNG atau compressed biomethane (CBM).

ABgI bersama mitra dan pemangku kepentingan terkait proaktif menyelenggarakan kegiatan diseminasi dan sosialisasi potensi dan praktek penerapan teknologi biogas dan berbagai bentuk pemanfaatan biogas.

Dari aspek bahan baku, potensi biogas di Indonesia sangat besar. Saat ini, dari sekitar 1.000 pabrik kelapa sawit (PKS) baru sekitar 10% (atau kurang) yang sudah memiliki instalasi biogas. Belum lagi potensi bahan baku potensial lainnya seperti limbah pabrik tapioka dan industri agro lainnya, limbah pertanian, kotoran hewan ternak, dan juga sampah organik (dari pasar, dari dapur, dan sebagainya).

Beberapa negara yang cukup marak penerapan teknologi biogas antara lain China, India, dan Nepal untuk digester biogas skala kecil. "Kita boleh bangga telah membangun 45-50 ribuan digester biogas, namun India menargetkan 60 ribuan digester biogas dalam setahun," ucapnya.

Untuk biogas skala besar banyak diterapkan di berbagai negara Eropa seperti Jerman, Austria, Belanda, dan lainnya, juga USA dan beberapa negara di Amerika Latin, Afrika, serta Asia.

Menurut Abdul, tantangan pengembangan biogas antara lain fokus pemilik PKS lebih ke minyak sawit atau CPO (panen kebun maksimal dan efisiensi pabrik), lokasi PKS jauh dari jaringan listrik, kemampuan SDM operator instalasi biogas.

“Untuk pengembangan biogas di Indonesia perlu penguatan ekosistem dan sinergi antarpihak. Pemerintah, industri atau swasta baik pengembang maupun user, lembaga pendanaan baik perbankan maupun nonperbankan, termasuk pendanaan hijau/green financing, akademik dan lembaga riset, dan juga media perlu bahu-membahu, bekerja sama mendorong penerapan teknologi biogas yang lebih masif di Indonesia," ujarnya.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menawarkan investasi hijau dan pariwisata kepada Oman untuk mendorong investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di wilayah setempat.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dengan Duta Besar Oman untuk Indonesia, Mohamed Ahmed Salim, di Ruang Kerja Gubernur NTB di Mataram, Kamis.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memaparkan ada berbagai peluang investasi unggulan yang ditawarkan kepada Oman, mulai sektor energi terbarukan, pariwisata, serta hilirisasi kelautan dan perikanan.

"Ini bagian dari upaya memperkuat transformasi ekonomi daerah," ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan di sektor energi, NTB menawarkan sejumlah proyek energi hijau yang siap dikembangkan, di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Sengkol, Lombok Tengah, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Jerowaru, Lombok Timur, serta pemanfaatan bendungan-bendungan daerah untuk pengembangan PLTS terapung dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil.

"Seluruh proyek tersebut didukung potensi sumber daya alam yang melimpah, risiko investasi yang relatif rendah, dan prospek bisnis jangka panjang," katanya.

Selain energi, kata Iqbal, sektor pariwisata juga menjadi fokus penawaran investasi. Pemprov NTB mempromosikan sejumlah proyek prioritas berupa pengembangan akomodasi premium di kawasan strategis, termasuk Pantai Kerakas dengan destinasi Tujuh Mata Air Bawah Laut (Seven Spring Under Sea), Gili Gede, Mauktika Mandalika, dan Kuta Heights.

"Kawasan-kawasan tersebut didukung status strategis nasional, kesiapan lahan, serta komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan bagi investor," ujar Gubernur NTB.

Selain itu, potensi investasi juga terbuka luas di sektor kelautan dan perikanan. Dengan produksi akuakultur yang terus meningkat, NTB menawarkan peluang pengembangan komoditas unggulan seperti rumput laut, lobster, dan ikan air tawar, termasuk hilirisasi industri garam di Pulau Sumbawa serta pembangunan pusat pascapanen dan cold storage modern di Pelabuhan Perikanan Soromandi, Teluk Cempi, untuk mendukung ekspor komoditas bernilai tinggi seperti tuna dan cakalang.

Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menegaskan komitmen untuk membangun kemitraan investasi yang saling menguntungkan, berorientasi pada keberlanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Kolaborasi dengan mitra internasional seperti Oman diharapkan tidak hanya menghadirkan aliran investasi baru, tetapi juga mempercepat pengembangan energi bersih, memperkuat daya saing sektor pariwisata, dan mendorong hilirisasi sumber daya kelautan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso, Sulawesi Tengah berperan penting dalam memperkuat ketahanan pasokan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik pada empat provinsi di Pulau Sulawesi.

"Dengan kapasitas terpasang sebesar 515 megawatt (MW) energi listrik yang dihasilkan PLTA Poso disalurkan dan didistribusikan oleh PLN untuk melayani kebutuhan masyarakat maupun sektor industri di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara," kata Kepala Humas Poso Energy M Syafri melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Selasa.

Ia mengemukakan keberadaan PLTA Poso menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat sistem kelistrikan Sulawesi, sebagai pembangkit yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dari aliran air.

Menurut dia, pembangkit itu berkontribusi dalam menjaga keandalan pasokan listrik, sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon melalui penyediaan energi yang ramah lingkungan.

"Energi listrik dihasilkan PLTA Poso merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi," ujarnya.

Ia menjelaskan, ketersediaan listrik yang andal menjadi faktor penting dalam membantu aktivitas masyarakat, dunia usaha, maupun berbagai sektor strategis lainnya.

"Ini merupakan komitmen kami dalam membantu pemerintah meningkatkan ketahanan energi nasional melalui energi bersih dan berkelanjutan," tutur Syafri.

Ia mengatakan, selain menyediakan energi listrik yang andal, PLTA Poso juga menjadi bagian dari upaya transisi energi menuju pemanfaatan sumber daya yang lebih ramah lingkungan.

Pemanfaatan tenaga air sebagai sumber energi terbarukan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi ketahanan energi maupun bagi pelestarian lingkungan hidup (LH) masa depan.

"Selain menjaga konsistensi pasokan, kami juga menjaga operasional pembangkit secara optimal, supaya mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi sistem kelistrikan Sulawesi," ucapnya.

Ia menambahkan stabilitas pasokan energi listrik tidak terlepas dari kolaborasi yang dibangun selama ini bersama PLN maupun para pemangku kepentingan lainnya, dengan harapan kehadiran PLTA Poso dapat konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

"Termasuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan kelistrikan yang andal, maupun melalui pemberdayaan masyarakat lewat pemanfaatan dana tanggung jawab sosial," kata dia lagi.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PLN EPI terus mendorong pemanfaatan limbah sawit menjadi sumber energi yang bernilai tambah

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengembangkan bio-compressed natural gas (bio-CNG) berbasis limbah kelapa sawit dalam rangka mendukung diversifikasi energi hijau dan percepatan transisi energi nasional.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan melalui pengembangan bio-CNG, pihaknya berupaya mengoptimalkan pemanfaatan limbah domestik menjadi sumber energi rendah karbon, yang mendukung ketahanan energi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

Menurut dia, pengembangan bio-CNG juga menjadi salah satu langkah konkret perusahaan dalam mengoptimalkan potensi limbah biomassa nasional, sekaligus mendukung dekarbonisasi ketenagalistrikan.

"PLN EPI terus mendorong pemanfaatan limbah sawit menjadi sumber energi yang bernilai tambah," katanya saat diseminasi pengembangan biometana di Medan, Sumatera Utara, Kamis (4/6/2026).

Forum, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM tersebut, mempertemukan kalangan pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan pemilik bahan baku untuk memperkuat ekosistem biometana nasional.

Hokkop melanjutkan melalui kerja sama dengan pemilik konsesi dan pabrik kelapa sawit, palm oil mill effluent (POME) dapat diolah menjadi biometana yang kemudian dimurnikan menjadi bio-CNG untuk mendukung kebutuhan energi pembangkit listrik.

Menurut dia, Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk pengembangan bio-CNG karena merupakan salah satu sentra industri kelapa sawit nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 327 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Sumatera Utara dengan 237 pabrik kelapa sawit yang berpotensi menjadi sumber bahan baku biometana.

PLN EPI saat ini telah menjalin kerja sama dengan PT KIS Biofuels Indonesia yang telah mengembangkan teknologi pengolahan limbah cair sawit menjadi bio-CNG.

Produk bio-CNG tersebut direncanakan untuk mendukung kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan, Sumatera Utara, yang memiliki kapasitas terpasang 1.184 MW dan berkontribusi sebesar 30 persen di sistem Sumatera bagian utara.

"Kami melihat peluang besar untuk memperluas pemanfaatan bio-CNG. Karena itu, PLN EPI terus membuka peluang kolaborasi dengan pabrik kelapa sawit (PKS) agar potensi limbah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat diubah menjadi energi bersih yang bernilai ekonomi," tuturnya.

Hokkop menambahkan pengembangan biometana tidak hanya mendukung pengurangan penggunaan energi fosil, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku industri sawit melalui pemanfaatan limbah yang sebelumnya belum memiliki nilai ekonomi optimal.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, pemanfaatan biometana juga memberikan manfaat lingkungan yang signifikan.

Dengan menangkap dan memanfaatkannya sebagai sumber energi, emisi gas rumah kaca kaca dapat ditekan sekaligus menghasilkan sumber energi terbarukan yang andal.

Hokkop melanjutkan pengembangan bio-CNG juga sejalan dengan komitmen PLN EPI dalam mendukung target transisi energi nasional dan pencapaian net zero emissions melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik.

Melalui pengembangan bio-CNG, PLN EPI tidak hanya mengubah limbah menjadi energi, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi hijau yang menghubungkan sektor perkebunan, industri, dan ketenagalistrikan.

"Langkah ini menjadi bukti bahwa transisi energi dapat berjalan beriringan dengan penciptaan nilai ekonomi, pengurangan emisi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," sebut Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Kajian lembaga pemikir nirlaba Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebutkan Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi energi terbarukan yang bersumber dari tenaga surya sebanyak 8,64 gigawatt.

Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan potensi sebesar itu mampu menopang kebutuhan listrik berbasis energi bersih hingga 100 persen bagi Pulau Sumbawa.

"Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan 100 gigawatt energi surya di sekitar 80 ribu desa. Kami melihat itu sebagai momentum bagi daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Kamis.

Fabby mengatakan pihaknya telah menerbitkan kajian bertajuk Pulau Berbasis 100 Persen Energi Terbarukan dan Fleksibilitas pada Sistem Tenaga Listrik.

Hasil kajian tersebut menunjukkan Pulau Sumbawa memiliki total potensi energi terbarukan sebanyak 10,21 gigawatt dengan 8,64 gigawatt di antaranya atau setara 84,53 persen adalah tenaga surya.

Menurut dia, potensi itu menjadi modal penting bagi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun strategi transisi energi dan mewujudkan target emisi nol bersih pada 2050 mendatang.

Fabby menilai pengalaman menyusun peta jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 yang dilakukan IESR dapat menjadi referensi bagi Nusa Tenggara Barat dalam merancang kebijakan serupa.

"Kami dapat memberikan masukan strategis untuk mengarusutamakan energi terbarukan. Dalam masa transisi energi seperti saat ini, inisiatif emisi nol bersih juga perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat," ujar dia.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menyambut positif dukungan lembaga pemikir nirlaba tersebut dalam penyusunan peta jalan Emisi Nol Bersih 2050.

Ia menyatakan Nusa Tenggara Barat membutuhkan arah pembangunan yang terukur agar proses transisi energi bisa berjalan efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

"NTB memiliki peluang besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja energi terbarukan, baik di dalam negeri maupun pasar internasional," kata Iqbal.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersama Conch Group melakukan pembahasan terhadap rencana pengembangan investasi pada sektor energi terbarukan sekaligus peningkatan kapasitas industri semen yang beroperasi di wilayah Kabupaten Manokwari.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dalam keterangan resmi yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi komitmen Conch Group memperluas investasi energi terbarukan yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan.

"Konsep energi terbarukan dan industrialisasi yang dibahas dalam pertemuan di Kota Wuhu, Provinsi Anhui, Tiongkok, Minggu (24/5), sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat," kata Lakotani.

Dia berharap penerapan konsep pengembangan investasi energi terbarukan dan industrialisasi berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga kerja lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan investasi berbasis energi terbarukan dan hilirisasi industri harus berjalan maksimal seiring dengan komitmen pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Papua Barat.

"Kami juga berupaya agar setiap investasi bisa menciptakan efek berganda melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan UMKM," ujarnya.

Pimpinan Conch Group Yang menyebut pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan mendukung operasional pabrik semen yang lebih ramah lingkungan sekaligus menyediakan pasokan listrik dengan biaya terjangkau bagi masyarakat.

Conch Group berkomitmen mendukung pengembangan investasi di Papua Barat melalui sektor industri dan energi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi semen guna mendukung pembangunan infrastruktur.

"Terima kasih atas kunjungan resmi Pemerintah Provinsi Papua Barat ke kantor pusat Conch sebagai langkah memperkuat hubungan kerja sama," ujarnya.

Menurut dia, Conch Group telah menyiapkan rangkaian agenda kerja sama dan investasi selama kunjungan Wakil Gubernur Papua Barat di Wuhu, Anhui, dan Shanghai yang berkaitan dengan forum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 2026.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Papua Barat dan masyarakat setempat,” ujarnya.

Kunjungan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani ke kantor pusat Conch Group di Wuhu menjadi pertemuan perdana Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan pimpinan tertinggi perusahaan asal Tiongkok tersebut dalam rangka memperkuat peluang kerja sama investasi hijau dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi jangka panjang kami dengan Arkora Hydro menunjukkan bagaimana pembiayaan strategis dapat mempercepat pengembangan proyek energi terbarukan

Jakarta (ANTARA) - Lembaga pembiayaan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyalurkan fasilitas penjaminan kepada PT Arkora Hydro Tbk untuk mendukung program pembiayaan energi terbarukan melalui penerbitan surat utang syariah Sukuk.

"Kerja sama ini mencerminkan komitmen IIF dalam mendorong transisi energi Indonesia melalui penyediaan instrumen pembiayaan hijau yang kredibel,” ujar Presiden Direktur​​ IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.

Dukungan itu dilakukan melalui Perjanjian Fasilitas Penjaminan dari IIF kepada PT Arkora Hydro Tbk dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan I Tahun 2026 milik Arkora Hydro.

Dalam perjanjian itu, IIF menyediakan fasilitas penjaminan hingga Rp645 miliar untuk memperkuat profil kredit sukuk serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen pembiayaan hijau di Indonesia.

“Kolaborasi jangka panjang kami dengan Arkora Hydro menunjukkan bagaimana pembiayaan strategis dapat mempercepat pengembangan proyek energi terbarukan,” kata Rizki.

IIF, lembaga pembiayaan yang dimiliki, di antaranya, oleh PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), dan beberapa lembaga lainnya, telah bekerja sama dengan Arkora Hydro sejak 2019 dalam pembiayaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air di Indonesia, termasuk penerbitan obligasi hijau perusahaan pada 2023.

Kerja sama tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan aset energi terbarukan di dalam negeri.

Rizki menjelaskan bahwa sebagai katalis pembangunan infrastruktur, IIF berperan komplementer dengan industri keuangan untuk memperluas pembiayaan ke berbagai sektor infrastruktur.

Pada awal 2026, IIF telah menyalurkan pembiayaan untuk proyek di sektor kesehatan dan pelabuhan. Saat ini, kata dia, pipeline transaksi IIF juga mencakup sektor telekomunikasi dan infrastruktur digital.

"IIF turut mendukung pertumbuhan dan pendalaman pasar modal Indonesia dengan memungkinkan proyek-proyek yang kredibel dan bankable mengakses sumber pendanaan yang lebih luas," kata dia.

Melalui kerja sama dengan Arkora, Rizki menjelaskan, IIF bertujuan memperkuat kemitraan dalam pembiayaan energi terbarukan serta mendorong partisipasi pasar keuangan yang lebih besar dalam agenda infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalbar (ANTARA) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjung Pura Pontianak meneliti potensi pengembangan tiga jenis energi terbarukan di wilayah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

“Kami sudah menemukan tiga jenis energi terbarukan unggulan Kabupaten Sambas yang dapat dikembangkan potensinya untuk mendukung kebutuhan listrik sekaligus menekan emisi karbon di Kalbar,” kata Ketua Tim Peneliti, Dr Erdi dari LPPM Untan di Pontianak, Kalbar, Senin.

Saat memaparkan perkembangan atau kemajuan penelitian berjudul “Analisis potensi energi terbarukan sebagai alternatif pengurangan emisi karbon di Kalbar”, Erdi mengatakan tiga jenis energi terbarukan unggulan Kabupaten Sambas yang berpotensi dikembangkan adalah energi surya, air dan biomassa.

Dari ketiga jenis energi terbarukan tersebut diperkirakan dapat menghasilkan 466 megawatt daya listrik yang dapat diproduksi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas, yang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Menurut Erdi, penelitian kolaborasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Barat ini menemukan, dari tiga jenis energi terbarukan itu, potensi tenaga surya mendominasi dengan persentase 45 persen, kemudian diikuti energi biomassa 35 persen dan tenaga air sebesar 20 persen.

“Kami juga telah memetakan wilayah atau basis potensial tiga jenis energi terbarukan ini, seperti energi surya sangat potensial dikembangkan di Kecamatan Paloh, Tebas, Teluk Keramat, Sejangkung dan Sajingan Besar,” akatanya.

Sedangkan potensi tenaga air dapat dikembangkan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sambas, DAS Sebangkau dan DAS Paloh. Sementara pengembangan biomassa dapat dikonsentrasikan pada 11 Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) swasta skala besar yang ada di wilayah Kabupaten Sambas dengan potensi daya realistin sebesar 93,8 MW.

Lebih lanjut menurutnya, pengembangan tiga jenis energi terbarukan ini diperkirakan mampu menekan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Sambas sebesar 32 ribu hingga 97 ribu ton CO2 per tahun, dari baseline 108 ribu hingga 162 ribu ton CO2 per tahun.

Selain itu kata dia, pengembangan energi terbarukan di wilayah ini akan berkontribusi mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca dengan target sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan sebesar 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Pengembangan pembangkit energi terbarukan ini juga akan menambah bauran energi bersih, selain itu menambah kehandalan daya listrik karena sampai saat ini PLN masih mengimpor listrik dari Malaysia untuk menerangi Kalbar,” katanya.

Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Kalimantan Barat, Haryanto yang hadir sebagai penanggap mengatakan pengembangan energi biomassa, khususnya dari limbah cair sawit sangat potensial dikembangkan mengingat Kalimantan Barat memiliki lebih dari 100 perkebunan kelapa sawit skala besar.

“Apalagi sudah ada program Palm Oil Mill Effluent atau POME atau limbah cair kelapa sawit yang mampu menghasilkan gas metan yang berguna untuk energi listrik alternatif dan sudah ada juga kolaborasi dengan PLN tinggal realisasinya saja,” katanya.

Pewarta: Helti Marini S
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong integrasi kebijakan dan program antara pemerintah dan sektor energi

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan iklim dan pengurangan risiko bencana melalui forum Sustainability Day 2026.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat integrasi kebijakan dan program antara pemerintah dan sektor energi dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong integrasi kebijakan dan program antara pemerintah dan sektor energi, terutama dalam memperkuat ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan terhadap dampak perubahan iklim serta bencana hidrometeorologi,” kata Darmawan berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Forum yang diselenggarakan pada Selasa (28/4) tersebut juga menjadi wadah berbagi praktik dan inovasi dalam mendukung transisi energi berkelanjutan yang tangguh terhadap risiko bencana.

Dalam acara tersebut, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Andre Notohamijoyo mengatakan perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan PLN dalam menjaga keandalan layanan dasar bagi masyarakat, terutama pada situasi krisis.

“Diperlukan langkah antisipatif yang terintegrasi lintas sektor,” ujar Andre.

Menurut dia, sektor ketenagalistrikan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional terhadap risiko bencana.

Ia menekankan sektor ketenagalistrikan merupakan infrastruktur vital yang perlu dipastikan tetap andal, termasuk dalam kondisi darurat maupun pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, PLN juga memaparkan sejumlah inisiatif keberlanjutan, antara lain penguatan infrastruktur kelistrikan yang tangguh, pengembangan energi baru terbarukan, serta penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam operasional perusahaan.

Kegiatan yang digelar di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, itu turut menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor termasuk perwakilan lembaga internasional, yaitu Perwakilan Wanita Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ulziisuren Jamsran dan Country Director Indonesia Agence Française de Développement (AFD) Yann Martres.

Forum tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menciptakan sistem energi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim di masa mendatang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026