Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA menegaskan tetap menjaga pengelolaan likuiditas dan risiko secara pruden di tengah dinamika pasar keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan volatilitas pasar surat berharga negara (SBN).

BCA menyampaikan fungsi utama perbankan tetap sebagai lembaga intermediasi atau penyalur kredit. Per Maret 2026, kredit BCA tercatat tumbuh sehat mencapai Rp994 triliun.

“Cadangan likuiditas sementara ditempatkan pada instrumen SBN dan pasar uang yang memiliki tingkat likuiditas yang baik,” ujar EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis, dikutip Sabtu (9/5/2026).

BCA menilai pengelolaan portofolio surat berharga tidak hanya mempertimbangkan pergerakan yield, tetapi juga durasi portofolio untuk menjaga kualitas likuiditas secara keseluruhan.

Menurut perseroan, strategi tersebut dilakukan untuk menjaga fleksibilitas pengelolaan dana di tengah fluktuasi pasar obligasi dan nilai tukar.

Di sisi lain, BCA memastikan risiko mata uang asing tetap terkendali dengan menjaga net open position atau eksposur devisa neto pada level rendah.

“BCA juga terus memastikan neraca terkelola dengan pruden, khususnya pada aspek asset-liability yang seimbang baik pada rupiah maupun eksposur mata uang asing,” sebut Hera.

Adapun, rupiah yang terperosok ke atas Rp17.000 per dolar AS mulai menekan pasar surat berharga negara (SBN) dan menguji daya tahan perbankan nasional, dengan bank besar dinilai lebih tahan sementara bank kecil kian rentan terhadap lonjakan yield dan biaya dana.

Data terbaru menunjukkan rupiah sempat menyentuh Rp17.445 per dolar AS dan bergerak di kisaran Rp17.300–Rp17.400 sepanjang pekan ini, mencerminkan tekanan yang masih kuat di pasar keuangan domestik.

Pelemahan tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya volatilitas di pasar SBN, yang ditandai kenaikan yield dan penurunan harga di pasar sekunder.

Pergerakan ini tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga arus modal global, arah suku bunga internasional, serta persepsi risiko investor terhadap aset rupiah. Dalam kondisi tersebut, pasar SBN menjadi salah satu kanal utama transmisi gejolak global ke sektor keuangan domestik.

Di tengah tekanan itu, perhatian mengarah pada perbankan nasional yang memiliki kepemilikan SBN besar. Namun, peran bank tidak seragam, sebagian mampu menyerap gejolak, sementara lainnya lebih sensitif terhadap tekanan pasar.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan keterkaitan rupiah dan SBN paling jelas terlihat dari perilaku investor asing di pasar obligasi.

“Ketika rupiah melemah, investor asing yang memegang obligasi pemerintah otomatis mengalami penurunan return dalam dolar. Yield SBN 10 tahun memang masih tinggi di kisaran 6,7%, tetapi kalau rupiah melemah 4% dalam setahun, return riil dalam dolar menjadi jauh lebih kecil dan kalah menarik dibanding US Treasury yang risikonya lebih rendah,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Kondisi tersebut mendorong investor asing keluar dari pasar SBN dan mengonversi dana ke dolar AS, yang pada akhirnya kembali menekan nilai tukar rupiah.

Dengan demikian, pelemahan rupiah dan arus keluar dari SBN membentuk siklus yang saling memperkuat. Dia menambahkan, tekanan saat ini datang dari kombinasi faktor global dan domestik.

Dari sisi eksternal, tingginya harga minyak memperburuk kebutuhan impor energi Indonesia dan menekan transaksi berjalan.

Dari sisi finansial, ketidakpastian arah suku bunga global mendorong investor beralih ke aset safe haven. Dalam situasi tersebut, perbankan nasional mengambil peran sebagai penyangga pasar SBN, terutama ketika investor asing menarik dananya.

“Di tengah kondisi itu, perbankan nasional sekarang berperan sebagai penyangga utama pasar SBN. Sejak SRBI diperluas dan pemerintah mulai menempatkan dana di perbankan untuk menyerap obligasi, bank-bank domestik secara tidak langsung didorong menjadi anchor investor,” kata Yusuf.

Secara kapasitas, likuiditas perbankan masih relatif longgar dan pertumbuhan kredit belum terlalu agresif. Hal ini membuat sebagian dana yang belum terserap ke kredit dialihkan ke SBN dan instrumen moneter.

Namun, peningkatan peran tersebut juga membawa konsekuensi.

Semakin besar alokasi dana ke SBN, semakin besar pula potensi crowding out terhadap kredit sektor riil dalam jangka menengah. Risiko ini belum terasa saat ini karena permintaan kredit masih lemah, tetapi dapat muncul ketika ekonomi mulai pulih.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI menyatakan terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu volatilitas pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan dinamika geopolitik tersebut secara umum dapat memengaruhi sentimen pasar global, tetapi stabilitas sistem keuangan domestik masih ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat serta koordinasi kebijakan yang solid antara otoritas moneter dan fiskal.

“BNI terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global serta potensi dampaknya terhadap stabilitas pasar keuangan. Secara umum, dinamika tersebut dapat memengaruhi sentimen pasar dan pergerakan nilai tukar, namun sistem keuangan domestik tetap didukung oleh fundamental yang kuat serta koordinasi kebijakan yang baik antara otoritas moneter dan fiskal,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/5/2026).

Dalam menghadapi ketidakpastian global, BNI menerapkan pengelolaan risiko secara disiplin dan terukur. Hal tersebut dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, pengelolaan portofolio yang terdiversifikasi, serta pemantauan likuiditas secara berkelanjutan.

Menurut Okki, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas aset tetap terjaga serta kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan pendanaan nasabah di tengah dinamika global.

Terkait potensi volatilitas nilai tukar, BNI juga memastikan pengelolaan eksposur valuta asing (valas) dilakukan secara prudent sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan secara aktif memantau perkembangan pasar guna mengantisipasi perubahan kondisi global.

“Melalui pengelolaan likuiditas yang terjaga serta penerapan manajemen risiko yang konsisten, BNI optimistis tetap dapat menjaga stabilitas operasional dan mendukung aktivitas bisnis nasabah, termasuk yang memiliki kegiatan usaha lintas negara,” kata Okki.

Sebagaimana diketahui, rudal Israel dan Amerika Serikat menghantam Iran. Serangan terjadi pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat, yang lebih dulu dilancarkan oleh Israel kemudian disusul Amerika Serikat.

Serangan dilatarbelakangi gagalnya negosiasi Amerika Serikat dengan Iran terkait pengembangan senjata nuklir. Konflik memanas setelah Kapal Abraham Lincoln milik AS dikerahkan untuk bersandar di perairan Iran. Amerika Serikat dan Israel beralasan serangan tersebut dilakukan untuk melindungi keamanan negara dari ancaman Iran.

Presiden AS Donald Trump menyatakan operasi militer ini bertujuan menghancurkan infrastruktur rudal Iran. Dalam pernyataannya yang dikutip dari YouTube resmi The White House, Sabtu (28/2/2026), Trump menegaskan target utama operasi adalah kemampuan persenjataan strategis Iran, termasuk rudal jarak jauh yang dinilai dapat mengancam pangkalan militer AS di luar negeri hingga wilayah Eropa.

“Kami akan menghancurkan senjata-senjata mereka dan meningkatkan industri senjata mereka ke tanah,” kata Trump dalam siaran tersebut.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel. Kedubes Iran menilai serangan tersebut melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Iran serta melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik Islam Iran,” tulis Kedubes Iran dalam keterangan resmi.

Kedubes juga menyatakan Iran menggunakan hak untuk melancarkan serangan balik dengan mengerahkan angkatan bersenjata yang telah disiapkan, sebagai upaya mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran.