Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI menyatakan terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu volatilitas pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan dinamika geopolitik tersebut secara umum dapat memengaruhi sentimen pasar global, tetapi stabilitas sistem keuangan domestik masih ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat serta koordinasi kebijakan yang solid antara otoritas moneter dan fiskal.

“BNI terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global serta potensi dampaknya terhadap stabilitas pasar keuangan. Secara umum, dinamika tersebut dapat memengaruhi sentimen pasar dan pergerakan nilai tukar, namun sistem keuangan domestik tetap didukung oleh fundamental yang kuat serta koordinasi kebijakan yang baik antara otoritas moneter dan fiskal,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/5/2026).

Dalam menghadapi ketidakpastian global, BNI menerapkan pengelolaan risiko secara disiplin dan terukur. Hal tersebut dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, pengelolaan portofolio yang terdiversifikasi, serta pemantauan likuiditas secara berkelanjutan.

Menurut Okki, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas aset tetap terjaga serta kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan pendanaan nasabah di tengah dinamika global.

Terkait potensi volatilitas nilai tukar, BNI juga memastikan pengelolaan eksposur valuta asing (valas) dilakukan secara prudent sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan secara aktif memantau perkembangan pasar guna mengantisipasi perubahan kondisi global.

“Melalui pengelolaan likuiditas yang terjaga serta penerapan manajemen risiko yang konsisten, BNI optimistis tetap dapat menjaga stabilitas operasional dan mendukung aktivitas bisnis nasabah, termasuk yang memiliki kegiatan usaha lintas negara,” kata Okki.

Sebagaimana diketahui, rudal Israel dan Amerika Serikat menghantam Iran. Serangan terjadi pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat, yang lebih dulu dilancarkan oleh Israel kemudian disusul Amerika Serikat.

Serangan dilatarbelakangi gagalnya negosiasi Amerika Serikat dengan Iran terkait pengembangan senjata nuklir. Konflik memanas setelah Kapal Abraham Lincoln milik AS dikerahkan untuk bersandar di perairan Iran. Amerika Serikat dan Israel beralasan serangan tersebut dilakukan untuk melindungi keamanan negara dari ancaman Iran.

Presiden AS Donald Trump menyatakan operasi militer ini bertujuan menghancurkan infrastruktur rudal Iran. Dalam pernyataannya yang dikutip dari YouTube resmi The White House, Sabtu (28/2/2026), Trump menegaskan target utama operasi adalah kemampuan persenjataan strategis Iran, termasuk rudal jarak jauh yang dinilai dapat mengancam pangkalan militer AS di luar negeri hingga wilayah Eropa.

“Kami akan menghancurkan senjata-senjata mereka dan meningkatkan industri senjata mereka ke tanah,” kata Trump dalam siaran tersebut.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel. Kedubes Iran menilai serangan tersebut melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Iran serta melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik Islam Iran,” tulis Kedubes Iran dalam keterangan resmi.

Kedubes juga menyatakan Iran menggunakan hak untuk melancarkan serangan balik dengan mengerahkan angkatan bersenjata yang telah disiapkan, sebagai upaya mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) akan tetap menjaga rasio loan to deposit ratio (LDR) di bawah 90% menyusul penarikan dana pemerintah yang berasal dari Saldo Lebih Anggaran (SAL) senilai Rp23 triliun pada 15 Desember 2025 lalu.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai sekaligus mempersiapkan dukungan pembiayaan bagi berbagai program pemerintah selanjutnya.

“Menjaga LDR di bawah 90% penting agar BNI memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk mendukung program-program pemerintah ke depan,” kata Direktur Utama BNI (BBNI) Putrama di Komisi VI DPR, Senin (26/1/2026).

Meski terjadi penarikan dana, Putrama menegaskan bahwa BNI tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Dari penempatan dana SAL, BNI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp88 triliun ke sektor riil.

Putrama menjelaskan, penempatan dana SAL oleh pemerintah dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Menteri Keuangan menempatkan dana sebesar Rp55 triliun di BNI.

Selanjutnya, pada Desember 2025, pemerintah kembali menempatkan dana SAL sebesar Rp25 triliun sehingga total penempatan mencapai Rp80 triliun.

“Pada tahap kedua, pemerintah menarik kembali dana SAL tersebut pada 15 Desember 2025 sebesar Rp23 triliun dan dana itu sudah kembali ke Bank Indonesia,” ujar Putrama.

Purbaya Tarik Duit Rp75 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah akhir tahun.

Purbaya menjamin langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.

"Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Purbaya merincikan bahwa dari total penempatan awal, saat ini sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sebesar Rp201 triliun.

Menurutnya, mekanisme ini justru memberikan dampak ekonomi yang lebih positif. Jika sebelumnya uang tersebut hanya tercatat sebagai simpanan di bank maka kini dana tersebut masuk kembali ke sistem perekonomian dalam bentuk belanja riil yang memicu aktivitas ekonomi.

"Jadi saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan pusat," katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan sinergi dengan otoritas moneter kian solid. Dia menyebut Bank Indonesia (BI) dalam dua pekan terakhir telah mendukung penuh arah kebijakan fiskal ini.

"Harusnya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda tidak usah takut ekonomi kita akan melambat," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI kembali memangkas target margin bunga bersih alias (net interest margin/NIM) untuk tahun buku 2025.

Berdasarkan data persentase kuartal III/2025, NIM BNI kini diproyeksikan berada di kisaran 3,7%, turun dari target sebelumnya minimal 3,8%.

Dalam paparan tersebut, BNI mencatat realisasi NIM hingga September 2025 sebesar 3,8%, sesuai dengan target sebelumnya. Namun, perseroan menyesuaikan pandangannya dengan memberikan panduan baru di level sekitar 3,7%.

Selain NIM, BNI tetap mempertahankan panduan lain tanpa perubahan. Pertumbuhan kredit masih ditargetkan sebesar 8% sampai dengan 10% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan credit cost stabil di kisaran 1%.

Adapun sebelumnya, melansir paparan kinerja BNI semester I/2025 pada Senin (28/7), bank berkode saham BBNI ini sudah memangkas target NIM tahun 2025 menjadi paling tinggi 3,8%, dari proyeksi awal di level 4% sampai dengan 4,2%.

Sebagai informasi, BBNI secara konsolidasi membukukan laba bersih kuartal III/2025 mencapai Rp15,12 triliun. Sementara, pada kuartal III/2024 bank dengan logo 46 itu membukukan laba senilai Rp16,42 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, BBNI mencatatkan pendapatan bunga sebesar Rp51,16 triliun hingga September 2025, tumbuh 4,77% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp48,83 triliun dengan beban bunga tercatat Rp21,91 triliun. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih BBNI tercatat sebesar Rp29,25 triliun.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menyampaikan strategi penguatan kualitas portofolio dan efisiensi pendanaan yang disiplin membuat BNI tetap tangguh menghadapi volatilitas, sekaligus menjaga keseimbangan pertumbuhan di seluruh segmen bisnis.

“Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan BNI untuk tetap adaptif dalam menghadapi tantangan, sambil terus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Putrama dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025)

BNI mencatat rasio permodalan cukup solid, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 21,1%, termasuk Tier-1 Capital yang tetap kuat.

Likuiditas juga berada pada level aman dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 86,9%, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 167,4%, dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) 142,1%. Kualitas aset pun tetap terjaga. BNI melaporkan, Rasio kredit bermasalah (NPL gross) berada di kisaran 2,0%, sementara Loan at Risk (LAR) membaik ke level 10,4%.

Adapun hingga akhir September 2025, total penyaluran kredit BNI tumbuh 10,5% YoY menjadi Rp812,2 triliun. Pertumbuhan tersebut tercatat merata di seluruh segmen bisnis, mencerminkan portofolio kredit yang semakin sehat dan berimbang.