Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI menyatakan terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu volatilitas pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan dinamika geopolitik tersebut secara umum dapat memengaruhi sentimen pasar global, tetapi stabilitas sistem keuangan domestik masih ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat serta koordinasi kebijakan yang solid antara otoritas moneter dan fiskal.

“BNI terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global serta potensi dampaknya terhadap stabilitas pasar keuangan. Secara umum, dinamika tersebut dapat memengaruhi sentimen pasar dan pergerakan nilai tukar, namun sistem keuangan domestik tetap didukung oleh fundamental yang kuat serta koordinasi kebijakan yang baik antara otoritas moneter dan fiskal,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/5/2026).

Dalam menghadapi ketidakpastian global, BNI menerapkan pengelolaan risiko secara disiplin dan terukur. Hal tersebut dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, pengelolaan portofolio yang terdiversifikasi, serta pemantauan likuiditas secara berkelanjutan.

Menurut Okki, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas aset tetap terjaga serta kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan pendanaan nasabah di tengah dinamika global.

Terkait potensi volatilitas nilai tukar, BNI juga memastikan pengelolaan eksposur valuta asing (valas) dilakukan secara prudent sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan secara aktif memantau perkembangan pasar guna mengantisipasi perubahan kondisi global.

“Melalui pengelolaan likuiditas yang terjaga serta penerapan manajemen risiko yang konsisten, BNI optimistis tetap dapat menjaga stabilitas operasional dan mendukung aktivitas bisnis nasabah, termasuk yang memiliki kegiatan usaha lintas negara,” kata Okki.

Sebagaimana diketahui, rudal Israel dan Amerika Serikat menghantam Iran. Serangan terjadi pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat, yang lebih dulu dilancarkan oleh Israel kemudian disusul Amerika Serikat.

Serangan dilatarbelakangi gagalnya negosiasi Amerika Serikat dengan Iran terkait pengembangan senjata nuklir. Konflik memanas setelah Kapal Abraham Lincoln milik AS dikerahkan untuk bersandar di perairan Iran. Amerika Serikat dan Israel beralasan serangan tersebut dilakukan untuk melindungi keamanan negara dari ancaman Iran.

Presiden AS Donald Trump menyatakan operasi militer ini bertujuan menghancurkan infrastruktur rudal Iran. Dalam pernyataannya yang dikutip dari YouTube resmi The White House, Sabtu (28/2/2026), Trump menegaskan target utama operasi adalah kemampuan persenjataan strategis Iran, termasuk rudal jarak jauh yang dinilai dapat mengancam pangkalan militer AS di luar negeri hingga wilayah Eropa.

“Kami akan menghancurkan senjata-senjata mereka dan meningkatkan industri senjata mereka ke tanah,” kata Trump dalam siaran tersebut.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel. Kedubes Iran menilai serangan tersebut melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Iran serta melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik Islam Iran,” tulis Kedubes Iran dalam keterangan resmi.

Kedubes juga menyatakan Iran menggunakan hak untuk melancarkan serangan balik dengan mengerahkan angkatan bersenjata yang telah disiapkan, sebagai upaya mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran.