JAKARTA - Pemerintah diminta perlu mengevaluasi kembali peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam tata niaga sawit nasional . Hal itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi desa-desa sawit serta menjaga kompetitif sawit di tingkat global.

Permintaan itu dikemukakan oleh Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, dan Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring. Menurut Mansuetus Darto, keberadaan DSI harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi industri sawit nasional.

Jika tidak, kehadirannya justru berpotensi menambah mata rantai perdagangan yang selama ini sudah cukup panjang. "DSI perlu dievaluasi kembali. Kami membaca PP 24 tahun 2026 yang mengaturnya tapi belum melihat adanya nilai tambah yang signifikan yang diberikan kepada ekosistem sawit nasional," kata Mansuetus, Senin (22/6).

DSI Diminta Tak Kuasai Perdagangan Sawit, Fokus ke Pengawasan Digital



Lanjut dia mengatakan, yang terlihat dari kebijakan itu justru kehadiran DSI tidak memberikan insentif apapun dan malah mengambil margin dalam perdagangan sawit. "Maka DSI pada dasarnya hanya menambah satu lapis perantara baru dalam rantai bisnis sawit yang selama ini sudah melibatkan banyak pelaku dari hulu hingga hilir,” kata Mansuetus Darto.

Jika kehadirannya untuk mencegah under invoicing dan meningkatkan devisa negara , maka semestinya peraturan itu untuk memperkuat institusi yang ada seperti Bea Cukai atau memperkuat kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Surveyor untuk verifikasi dan kuantitas ekspor komoditas.

Mansuetus menegaskan, bahwa tantangan utama industri sawit saat ini adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan status sustainability serta compliance pada standar keberlanjutan, memperkuat transparansi. "Dan memperbesar nilai yang diterima petani, bukan menambah lembaga yang berpotensi mengambil bagian dari margin perdagangan yang ada," tegasnya.

Senada dengan itu, Kobar Sembiring menilai bahwa evaluasi terhadap DSI menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi masyarakat di wilayah sentra sawit saat ini sedang menghadapi tekanan yang cukup berat.Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI

“Saat ini kondisi ekonomi di desa-desa sawit sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara biaya pengangkutan hasil sawit masih tinggi karena harga solar non-subsidi belum turun secara signifikan."

"Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi harga yang diterima petani akan semakin menekan pendapatan mereka,” ujar Kobar Sembiring.

Ia juga menambahkan bahwa dampak kebijakan tata niaga sawit tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan secara luas. "Ada kurang lebih 16.000 desa sawit di Indonesia yang kehidupannya sangat bergantung pada sektor sawit. Banyak desa tersebut tidak memiliki basis pangan maupun sumber ekonomi alternatif yang kuat," tandanya.

Karena itu, tambah dia, jika DSI masuk ke dalam rantai perdagangan dan pada akhirnya menggerus harga yang diterima petani maka tekanan ekonomi di desa-desa sawit akan semakin berat. Keduanya menegaskan bahwa mereka mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sawit nasional.

Namun menurut mereka, peran DSI harus dibatasi pada fungsi yang benar-benar memberikan manfaat bagi tata kelola industri. “Kami meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali peran DSI. Jika tetap diperlukan, DSI sebaiknya difokuskan pada fungsi administratif, penguatan data, koordinasi, pengawasan, complain mechanism dan transparansi tata niaga."

"DSI tidak perlu menjadi broker sawit atau terlalu jauh terlibat dalam aktivitas perdagangan yang berpotensi mengambil margin dari rantai bisnis sawit,” tegas Mansuetus Darto.

“Kami juga meminta agar seluruh mekanisme kerja DSI dijalankan secara transparan dan terbuka," tukasnya.

Menurut Sembiring, harus ada sistem perdagangan yang dapat diawasi publik, dapat diaudit dan menjamin bahwa DSI tidak mengambil insentif maupun margin yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dan pelaku usaha sawit nasional.

Keduanya menilai bahwa keberhasilan tata kelola sawit nasional harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani, menguatnya ekonomi desa sawit, serta terciptanya sistem perdagangan yang lebih efisien dan transparan.

Karena itu, evaluasi terhadap peran DSI menjadi penting agar kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat desa sawit yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.

Singapura (ANTARA) - Ekspor domestik non-minyak (NODX) Singapura melonjak 38,4 persen secara tahunan pada Mei, meningkat dari kenaikan 24,4 persen pada April, sebagian besar didorong oleh permintaan kuat untuk barang elektronik yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI), menurut data resmi Rabu.

NODX sektor elektronik melonjak 94,8 persen pada Mei, didukung oleh kuatnya permintaan yang berkaitan dengan AI, demikian menurut Enterprise Singapore dalam sebuah pernyataan. Sementara itu, NODX sektor nonelektronik juga naik 17,7 persen.

Selama periode Januari-Mei, NODX tumbuh 18,1 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, reekspor nonminyak (non-oil re-exports/NORX) meningkat 33,6 persen pada Mei, melanjutkan pertumbuhan 29,6 persen yang tercatat pada April. Kenaikan ini dipimpin oleh NORX sektor elektronik yang melonjak 47,5 persen, sedangkan NORX sektor nonelektronik naik 14,4 persen.

Total perdagangan barang Singapura tumbuh 39,7 persen pada Mei, menyusul kenaikan 33 persen pada April, seiring dengan peningkatan yang tercatat pada sektor ekspor maupun impor.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan keprihatinan serius terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto menilai substansi PP tersebut justru tidak sesuai dengan Pidato untuk mencegah under invoicing dan mendatangkan devisa negara .

Menurutnya PP tersebut sebaliknya justru menimbulkan potensi kecurangan gaya baru melalui tiga hal yakni BUMN menentukan harga. "Berkontrak dengan pemerintah jika ingin dikecualikan dan BUMN dapat mengambil Margin, keduanya dilengkapi dengan minimnya pengaturan transparansi yang diatur dalam PP," tegas Darto.

Bagaimana tidak, terdapat banyak kejanggalan sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi pembentukan harga ekspor dan dampaknya terhadap petani sawit.

Dalam pidato Presiden pada 20 Mei 2026, pemerintah menyatakan bahwa pembentukan sistem ekspor melalui negara bertujuan mencegah praktik under invoicing yang selama ini diduga menyebabkan kerugian devisa negara. "Jika tujuan kebijakan ini adalah mencegah under invoicing, maka seharusnya mekanisme pembentukan harga menjadi lebih transparan," ujar Mansuetus.

Selain itu diatur pula pada pasal 4 PP; “Kewajiban ekspor melalui BUMN Ekspor dapat dikecualikan bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah yang memuat ketentuan investasi, divestasi, dan/atau pengolahan/pemurnian di dalam negeri”.

Penilaian POPSI soal pasal 4 ini adalah; pada satu sisi pemerintah menyatakan ingin mengatasi

under invoicing, tetapi di sisi lain PP membuka mekanisme pengecualian yang diputuskan melalui rapat koordinasi kementrian yang bisa membuka celah untuk lobby dan menimbulkan ketidakpastian usaha.

Rencana Ekspor Sawit melalui BUMN, POPSI: Jangan Mengulang Kesalahan BPPC



POPSI mencatat sejumlah pertanyaan penting yang hingga kini belum terjawab dalam PP tersebut dan harus segera dijawab oleh pemerintah karena ini akan mempengaruhi kepercayaan pasar yang menjadi ujung rantai supply petani sawit.

Mulai dari bagaimana harga ekspor ditentukan, bagaimana margin perdagangan dihitung, berapa tambahan devisa negara yang ditargetkan dari kebijakan ini? serta Bagaimana mekanisme pencegahan under invoicing dilakukan?.

Selain itu bagaimana audit terhadap harga ekspor akan dilaksanakan?. Bagaimana pembeli (buyer) dapat memastikan harga yang terbentuk merupakan harga yang wajar dan transparan?. Apa kriteria objektif pemberian pengecualian ekspor di luar BUMN Ekspor?

Bagaimana pemerintah menjamin bahwa pemberian pengecualian tidak menimbulkan perlakuan berbeda antar pelaku usaha?. Ditambah serta apakah perusahaan memperoleh pengecualian dan alasan pemberian akan diumumkan kepada publik?.

Menurut POPSI, ketidakjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan mengurangi kepercayaan pasar terhadap sistem ekspor yang baru.

Selain itu PP juga tidak menjelaskan secara terukur berapa tambahan devisa negara yang diharapkan dari penerapan skema ekspor satu pintu tersebut. Yang diatur dalam PP sangat kabur sebab margin yang diambil oleh BUMN tidak sama dengan sebagai devisa negara.

Jika alasan utama kebijakan adalah menyelamatkan devisa negara, maka pemerintah perlu menyampaikan target, mekanisme pencapaiannya, serta manfaat yang akan diterima masyarakat, termasuk petani sawit.

POPSI juga mengingatkan adanya potensi dampak langsung terhadap petani. Dalam rantai perdagangan sawit, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke bawah melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.

"Apabila margin yang diambil oleh BUMN ekspor menjadi komponen biaya baru dalam perdagangan, maka risiko terbesar justru dapat ditanggung oleh petani melalui penurunan harga TBS. Karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban tambahan bagi petani sawit,” tegas Darto.

POPSI meminta pemerintah membuka secara transparan khususnya perhitungan harga, mekanisme pengawasan, serta skema perlindungan petani sebelum kebijakan ini dijalankan secara penuh.

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI - ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan dukungan atas langkah Pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis. Diketahui BUMN ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi beroperasi mulai hari ini, 1 Juni 2026.

Pengoperasian PT DSI terbagi dalam dua fase, yakni pertama mulai 1 Juni sampai tutup tahun 2026, PT DSI memiliki fungsi pengawasan. Sementara fase 2, mulai 1 Januari 2027, perseroan mulai melakukan ekspor komoditas yang dibeli dari para perusahan yang sebelum melakukan ekspor secara mandiri.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

"Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," kata Shinta dalam pernyataan bersama, Senin (1/6/2026).

Danantara Janji Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI



Meski mendukung kebijakan tersebut, pengusaha menilai pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Mengingat komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, serta profil pembeli internasional yang berbeda-beda.

"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)," ungkapnya.

Selain itu dunia usaha meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan maupun kontrak jangka panjang, termasuk terkait mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta berbagai skema perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), perjanjian bilateral, dan ketentuan WTO.

Asosiasi juga mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis yang jelas dan transparan guna menghindari spekulasi negatif di pasar serta menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.

Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI



Terkait peran DSI, para pelaku usaha berharap operasional perusahaan tersebut dijalankan secara transparan dan akuntabel tanpa menimbulkan biaya tambahan bagi dunia usaha. Mereka menilai peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas.

"Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional," tambah Shinta.

Di sisi lain, asosiasi menilai penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui pemanfaatan teknologi informasi modern. Mereka mengusulkan pembangunan platform ekspor terintegrasi berbasis closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir, terhubung dengan seluruh instansi terkait, serta mampu menjamin transparansi dan kerahasiaan data pelaku usaha.

"Kami mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan Pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha. Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh," tambah Shinta.

Selain itu, pemerintah dan DSI didorong untuk segera melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional terkait kebijakan tata kelola ekspor yang baru. Asosiasi sektor menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi proses sosialisasi tersebut.

"Apindo, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan tekad untuk mendukung Pemerintah melalui masukan teknis yang konstruktif, sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota, serta pengawalan masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional. Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," pungkas Shinta.

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, pihaknya akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menentukan patokan harga komoditas yang akan dibeli oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) .Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan agar kebijakan baru ini tidak merugikan para pengusaha yang saat ini punya usaha ekspor , disamping menjalankan tugas mencari keuntungan lewat pembentukan PT DSI sebagus BUMN ekspor.

"Akan banyak diskusi yang kita lakukan termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Wisma Danantara, Minggu (31/5).

Dony menjelaskan, PT DSI akan memulai fungsinya sebagai pengekspor tunggal komoditas strategis (CPO, batubara, dan ferro alloy), pada awal tahun 2027. Sementara pada 1 Juni 2026, DSI berfungsi sebagai pengawasan perusahaan ekspor, sambil melakukan evaluasi untuk penyempurnaan operasional 2027 mendatang.

Tok! Eksportir SDA Wajib Pulangkan 100% Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Negeri Mulai Juni 2026



"Kita berharap keberadaan Danantara Sumber Daya Indonesia ini memberikan manfaat juga untuk para pengusaha dengan tadi, kan tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Menko bahwa dalam tahapan transisi selama 6 bulan itu kan banyak diskusi yang akan kita lakukan," lanjutnya.

Ia berharap pembentukan BUMN ekspor ini mampu menjadi katalis dalam rangka peningkatan pendapatan negara. Sebab selama ini potensi pendapatan negara dari ekspor menyusut akibat praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pengalihan penempatan devisa.

"Pendapatan yang tadinya kita suspek ada under-invoicing dan ada transfer pricing harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia," kata Dony.

BUMN Ekspor Resmi Beroperasi Besok 1 Juni 2026! Terbagi 2 Fase, Eksportir Wajib Lapor DSI



"Kita berharap dengan kebijakan ini tentu akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan dari negara kita. Tadi disampaikan oleh Pak Purbaya kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan, kebijakan ini akan menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak-kontrak yang telah berjalan.

"Ini (kontrak ekspor) akan tetap dihormati dan tentunya mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagang. Pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga," pungkas Menko Airlangga.

JAKARTA - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional. Namun, organisasi petani sawit tersebut mengingatkan bahwa setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu , harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto mengatakan, petani memahami pentingnya peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under-invoicing dalam perdagangan komoditas.

“Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” kata Mansuetus Darto dalam keterangannya.

Purbaya Bocorkan Perusahaan Diduga Lakukan Underinvoicing CPO, Siapa Saja?



Meski demikian, Darto menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang didirikan untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. DSI diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy.

Pembentukan DSI dilakukan sebagai upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara yang selama ini terjadi dalam perdagangan ekspor. Kerugian tersebut diduga muncul akibat praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.

Lebih jauh, Mansuetus mengungkapkan, industri sawit bukan hanya soal kebun dan pabrik, melainkan ekosistem yang sangat kompleks dan saling terhubung mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir hingga buyer internasional.

“Dampak langsung dari sebuah kebijakan sering kali tidak pertama kali dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu,” ujarnya.

Mansuetus menjelaskan, berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, harga tandan buah segar (TBS) petani swadaya mengalami penurunan akumulatif sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram dalam dua hari setelah muncul pengumuman terkait pembentukan DSI. Sebelum itu, harga TBS petani swadaya secara nasional berada di kisaran Rp3.500 hingga Rp3.700 per kilogram.

“Dalam jangka pendek, penurunan harga yang mendekati 50 persen ini sangat memukul pendapatan petani swadaya. Kami khawatir apabila ketidakpastian berlangsung dalam jangka menengah dan panjang, harga TBS bisa kembali turun hingga di bawah Rp1.000 per kilogram seperti yang pernah terjadi pada 2022,” ujarnya.

Sentralisasi Ekspor Sawit Disentil Guru Besar IPB: Lebih Utama Penguatan Tata Kelola



Menurutnya fenomena tersebut menunjukkan bahwa industri sawit sangat sensitif terhadap ketidakpastian di sektor hilir. Ketika pelaku usaha mengambil sikap menunggu kejelasan kebijakan, aktivitas pembelian dan produksi cenderung melambat sehingga berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

Dari total 17,6 juta hektare kebun sawit di Indonesia, sekitar 6,4 juta hektare atau hampir 40 persen merupakan kebun milik petani swadaya. Karena itu, keberlangsungan industri sawit nasional sangat bergantung pada pasokan TBS dari petani rakyat.

“Produksi CPO nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi petani swadaya. Ketika terjadi gangguan atau ketidakpastian di hilir, dampaknya langsung menekan serapan dan harga TBS sebagai bahan baku utama industri,” kata Mansuetus.

Ia menjelaskan bahwa kompleksitas industri sawit tidak hanya terletak pada proses produksi. Secara sederhana, TBS diolah menjadi crude palm oil (CPO) di pabrik, kemudian dikirim ke refinery untuk diproses menjadi berbagai produk turunan sebelum akhirnya dipasarkan ke pembeli internasional.

Namun dalam praktiknya, rantai bisnis tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tempo pembayaran, kebutuhan modal kerja, efisiensi logistik, nilai tukar mata uang, hingga dinamika harga global.

Sebagai contoh, tidak semua daerah penghasil sawit memiliki fasilitas refinery. Akibatnya, pabrik harus menampung dan mengirim CPO ke wilayah lain menggunakan kapal sebelum memperoleh pembayaran dari pembeli berikutnya. Kondisi ini membuat kebutuhan modal kerja dalam industri sawit menjadi sangat besar.

“Kejelasan tempo pembayaran menjadi faktor yang sangat penting. Dari sisi petani, hasil penjualan TBS digunakan untuk membayar tenaga pemanen, biaya angkut, dan operasional kebun. Karena itu, kelancaran arus kas di seluruh rantai pasok sangat menentukan keberlangsungan usaha petani,” ujarnya.

Terkait pembentukan PT DSI, Mansuetus menilai pemerintah perlu memastikan kejelasan regulasi, tata kelola yang transparan, serta melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam industri sawit.

“Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Harus ada kepastian regulasi, jaminan integritas, tata kelola yang transparan, dan perhitungan yang matang terhadap dampak sosial maupun ekonomi di setiap mata rantai industri,” katanya.

Menurut Mansuetus, apabila nantinya DSI memiliki peran aktif dalam mekanisme perdagangan atau ekspor sawit, maka lembaga tersebut juga harus mampu menjaga kelancaran pembayaran dan stabilitas harga agar tidak menimbulkan gejolak yang merugikan petani.

“Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci. Stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah,” tandasnya.

Indonesia masih menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia pada 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyatakan kinerja ekspor minyak kelapa Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid di tengah tekanan pasokan global dan fluktuasi produksi.

Kajian sektoral Indonesia Eximbank Institute mencatat Indonesia masih menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia pada 2025, baik untuk minyak kelapa mentah maupun minyak kelapa dimurnikan, dengan pangsa pasar global sekitar 22 persen.

Kepala Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan nilai ekspor minyak kelapa Indonesia tetap meningkat meski volume pengiriman menurun.

Sepanjang Januari-Desember 2025, volume ekspor turun sekitar 18 persen, namun nilai ekspor kumulatif naik lebih dari 43 persen.

Menurut Rini, kenaikan nilai ekspor terutama dipicu lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Kondisi tersebut turut dipengaruhi El Nino yang membuat sebagian pabrik mengurangi kapasitas produksi sementara.

Dia menjelaskan Indonesia berada di bawah Filipina yang menguasai sekitar 49 persen pasar ekspor minyak kelapa dunia. Sementara itu, Belanda menempati posisi ketiga dengan pangsa sekitar 10 persen.

Di tengah persaingan tersebut, Indonesia Eximbank Institute menilai daya saing ekspor minyak kelapa Indonesia, terutama produk dimurnikan, masih cukup resilien.

Indonesia juga memiliki keunggulan dari sisi diversifikasi pasar ekspor. Produk minyak kelapa Indonesia telah menjangkau lebih dari 90 negara, dengan pasar utama meliputi Belanda, Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Indonesia Eximbank Institute berpendapat Indonesia memiliki peluang penetrasi lebih lanjut ke Eropa dan kawasan non-tradisional, mengingat permintaan global terhadap minyak kelapa murni terus meningkat seiring tren gaya hidup sehat dan penggunaan produk alami di sektor pangan, kosmetik, serta kesehatan.

Secara umum, Indonesia Eximbank Institute memproyeksikan nilai ekspor minyak kelapa Indonesia tumbuh moderat sekitar 9 persen pada 2026. Prospek tersebut dipengaruhi pemulihan produksi dari negara kompetitor seperti Filipina serta penyesuaian harga kelapa menuju level normal.

Meski demikian, sektor minyak kelapa masih menghadapi tantangan pasokan bahan baku. Produksi kelapa nasional tertekan oleh penuaan pohon, produktivitas pekebun kecil yang masih rendah, cuaca ekstrem, serta meningkatnya ekspor kelapa bulat.

Rini menilai peremajaan kebun kelapa dan penguatan hilirisasi menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan industri. Pemerintah telah merealisasikan peremajaan sekitar 44,9 ribu hektare pada 2024 dan menargetkan perluasan program replanting pada 2026-2027.

Peremajaan kebun kelapa dan hilirisasi disebut menjadi strategi untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku minyak kelapa di masa depan.

“Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran minyak kelapa sebagai komoditas potensial yang berkelanjutan dan mampu mendorong kinerja ekspor nasional ke depan,” kata Rini.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat total potensi transaksi produk makanan dan minuman Indonesia mencapai Rp230 miliar dalam pameran Food and Hotel Asia (FHA) 2026 di Singapura.

Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, Kemendag menyebut terdapat 14 kontrak ekspor senilai 3,17 juta dolar AS atau setara Rp54,5 miliar untuk produk madu, bumbu organik, pertanian, serta makan dan minuman lainnya.

Selain itu, tercatat belasan potensi transaksi senilai 10,3 juta dolar AS atau setara Rp177 miliar untuk produk mi instan sehat, camilan organik, produk perikanan, produk susu, aneka rempah, serta produk makanan dan minuman lainnya.

"Hadirnya produk makanan dan minuman Indonesia menjadi kesempatan memperluas akses pasar Indonesia ke industri horeka dunia. Partisipasi kali ini juga untuk mempererat hubungan pelaku usaha Indonesia dengan para buyer Singapura," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi.

Paviliun Indonesia menampilkan produk makanan dan minuman, pertanian, dan perikanan dari 40 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Turut ditampilkan juga produk dari 13 perusahaan Indonesia skala menengah dan besar.

Sementara itu, Atase Perdagangan RI Singapura Billy Anugrah mengatakan partisipasi pelaku usaha makanan dan minuman Indonesia pada pameran internasional menunjukkan upaya promosi berkelanjutan ke pasar global.

Untuk itu, pelaku usaha, termasuk UMKM, dapat memaksimalkan peran perwakilan perdagangan RI untuk membantu menembus pasar ekspor.

"Produk makanan dan minuman Indonesia merupakan salah satu tulang punggung industri Indonesia yang menyokong ekspor Indonesia dalam lima tahun terakhir. Hadirnya pelaku usaha Indonesia pada pameran internasional menjadi wujud promosi berkelanjutan untuk industri makanan dan minuman Indonesia dalam menembus pasar ekspor," ujar Billy.

Sepanjang Januari-Maret 2026, tercatat total perdagangan Indonesia dengan Singapura sebesar 7,78 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke Singapura sebesar 2,94 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Singapura sebesar 4,84 miliar dolar AS.

Sementara itu, pada 2025, total perdagangan Indonesia dengan Singapura tercatat sebesar 32,87 miliar dolar AS dengan ekspor Indonesia ke Singapura sebesar 13,70 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Singapura sebesar 19,17 miliar dolar AS.

Kemudian, sepanjang 2020-2025, Singapura berada di posisi ke-5 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia. Singapura juga merupakan negara posisi ke-2 sebagai negara asal impor Indonesia sepanjang enam tahun terakhir (2020-2025).

Pada 2025, Indonesia mencatatkan ekspor produk makanan dan minuman sebesar 44,96 miliar dolar AS atau naik sekitar 2,38 persen secara tahunan. Kemudian untuk pasar Singapura, kinerja makanan dan minuman tumbuh sebesar 49,1 persen secara tahunan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sistem ini nggak akan bisa diancam oleh siapa saja. Jadi, mau tentara, mau polisi, mau siapa saja, tidak bisa memengaruhi sistem ini

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani agar memanfaatkan platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

“Saya sudah berbicara dengan (CEO Danantara) Pak Rosan tadi malam. Saya minta, saya dorong Pak Rosan untuk memanggil tim (DSI), nanti (kita) bicara (soal penggunaan Simbara),” ujar Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, platform tata niaga mineral tersebut kini sudah dimanfaatkan untuk pengelolaan lima komoditas, yakni batu bara, bauksit, nikel, timah dan tembaga.

Luhut menyatakan implementasi Simbara cukup efektif untuk mengatasi kebocoran penerimaan negara, bahkan mencapai 40 persen di sektor batu bara.

Luhut mengatakan perusahaan yang hendak mengekspor batu bara diwajibkan untuk melaporkan jumlah cadangan, volume ekspor, pembayaran pajak, hingga pembayaran royalti.

Seluruh persyaratan tersebut nantinya diverifikasi oleh sistem Simbara. Jika perusahaan terbukti tidak patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka platform tersebut secara otomatis memblokir pelaku usaha tersebut.

“(Sistem ini) nggak akan bisa diancam oleh siapa saja. Jadi, mau tentara, mau polisi, mau siapa saja, tidak bisa memengaruhi sistem ini. Dia (perusahaan pengekspor) harus mulai (pelaporan kembali) dari nol. Nah, itu yang harus kita awasi ramai-ramai,” kata Luhut.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan PT DSI kini sudah resmi menjadi BUMN.

Ia menyampaikan sudah menandatangani akta pengesahan DSI menjadi BUMN pada pagi ini.

“Hari ini sudah menjadi BUMN, karena kan prosesnya harus ada 1 persen saham milik negara dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN,” ujar Dony Oskaria ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Namun, mekanisme ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak kelapa sawi, dan paduan besi (ferro alloy) masih dalam proses penyusunan.

“Nanti rinciannya akan disampaikan. Sedang diproses,” ujar Dony.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Langkah ini penting untuk memastikan terjaganya pasokan makanan bagi jamaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan RI di Riyadh menegaskan komitmen untuk terus mengawal kelancaran ekspor produk makanan siap saji (ready-to-eat) ke Arab Saudi pada musim Haji 1447 Hijriah.

Dalam keterangan di Jakarta, Jumat, Atase Perdagangan RI di Riyadh Zulvri Yenni mengatakan Kemendag telah memfasilitasi hambatan ekspor eksportir PT Halalan Thayyiban Indonesia (PT. HATI) dalam memasukkan hampir 360 ribu porsi makanan siap saji untuk kebutuhan di Tanah Suci.

"Langkah ini penting untuk memastikan terjaganya pasokan makanan bagi jamaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji," ujar Zulvri.

Zulvri menyebut strategi yang ditempuh adalah mempercepat penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Form B di Indonesia, mendorong diperpendeknya durasi pengujian sampel oleh Saudi Food and Drug Authority (SFDA), hingga mempercepat proses bea cukai di Arab Saudi.

Adapun produk yang diekspor terdiri dari nasi sapi lada hitam, nasi daging balado, nasi gulai ayam, nasi opor ayam, nasi semur ayam, semur daging, rendang daging, dan daging balado yang telah memiliki sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan sertifikasi kesehatan (health certificate) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Produk tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan dan inspeksi barang di Bandar Udara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi.

Menurut Zulvri, kebutuhan makanan siap saji bagi jamaah haji Indonesia setiap tahun cukup besar, semakin banyak jamaah haji Indonesia semakin banyak kebutuhan makanan siap saji minimal 1 juta porsi makanan siap saji. Kondisi ini pun menuntut kelancaran distribusi dan kepastian pasokan.

"Fasilitasi Kemendag dalam mengawal kelancaran ekspor makanan siap saji juga merupakan upaya memperkuat penetrasi produk halal dan makanan olahan Indonesia ke pasar Arab Saudi. Komitmen ini terus akan dilanjutkan untuk Haji tahun berikutnya," imbuhnya.

Saat ini terdapat sekitar 180 jenis makanan siap saji asal Indonesia yang dapat dipilih eksportir dan importir untuk kebutuhan jamaah Haji.

Seluruh produk tersebut wajib dilengkapi sertifikasi halal dan sertifikat kesehatan, serta mengedepankan cita rasa khas masakan Indonesia agar jamaah tetap nyaman dan sehat selama berada di Tanah Suci.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait 10 perusahaan yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau under invoicing. Meski enggan membeberkan detil yang dilaporkan, Purbaya telah menyiapkan laporan berupa 10 perusahaan besar yang melakukan under invoicing.

"Ini jaga jaga aja kalau biar kalau ditanya bisa jawab," kata Purbaya sambil menunjukkan dokumen yang dibawa setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

"Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang lakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab," kata Purbaya sambil menunjukkan dokumen kepada awak media.

"Jadi ini ada 10 perusahaan besar, 3 pengapalan, masing masing perusahaan saya random pilih," tambahnya.

Pakai AI, Purbaya Beberkan Modus Under Invoicing Ekspor CPO dan Batu Bara



Ia menilai praktik manipulasi harga terlihat jelas dalam transaksi ekspor, khususnya ke Amerika Serikat. "Mereka keliatan sekali melakukan manipulasi harga, ekspor ke Amerika misalnya (sambil baca dokumen). Jadi harganya di sini berapa itu cuma seperempat atau sepertiga apa yang ada di AS," katanya.

Purbaya mengatakan, perbedaan harga tersebut menyebabkan potensi kerugian bagi negara. "Jadi income-nya rendah kan di sini jadi saya rugi banyak."

Purbaya juga membeberkan contoh perbedaan nilai ekspor dan impor dalam dokumen yang dibawanya. "Ada contohnya (baca dokumen) ga mau sebut perusahaannya. Jadi ada dari Indonesia dikirim harganya USD2,6 juta impornya di sana USD4,2 juta jadi 57% bedanya," kata Purbaya.

"Ada yang lebih gila lagi, ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya USD1,44 juta di sana USD4 jutaan berubah harga 200%. Kita mau deteksi kapal per kapal jadi itu yang saya laporin kalau ditanya, kalau ga, ya gausah," tambahnya.

Purbaya menegaskan temuan tersebut baru terkait sektor CPO dan akan dilanjutkan ke komoditas lainnya. "Ini 10 besar. Ini baru CPO, nanti ada batu bara juga."

Saat ditanya terkait potensi kerugian negara, Purbaya menyebut nilainya bisa sangat besar jika ditarik ke belakang. "Kalau saya tarik berapa tahun ke belakang, panen saya," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya praktik under invoicing dalam ekspor crude palm oil (CPO) dan batu bara yang menyebabkan potensi kebocoran penerimaan negara. Modus tersebut ditemukan setelah pihaknya menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menelusuri data ekspor dan impor secara rinci.

Purbaya menjelaskan, temuan bermula setelah Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyoroti praktik under-invoicing dalam rapat kabinet. Menindaklanjuti hal itu, dibentuk Tim 10 yang terdiri dari para ahli di Kementerian Keuangan untuk menganalisis data ekspor-impor melalui sistem National Single Window (NSW).

"Jadi, begitu ada seperti itu, saya langsung datang ke NSW yang di bawah Kementerian Keuangan, dan beberapa kementerian. Itu semua ekspor-impor data di situ. Tapi pada waktu itu saya tanya, mereka enggak bisa jawab. Saya panggil jago-jago Kementerian Keuangan untuk gabung di situ, kita buat namanya Tim 10 di situ. Itu me-employ AI segala macam di situ untuk melihat apa betul di industri misalnya sawit ada under-invoicing," ungkapnya, Rabu (20/5/2026).

Ekspor Sawit hingga Batu Bara Harus Lewat BUMN, Prabowo Ingin Selamatkan Rp2.653 Triliun per Tahun



Purbaya melanjutkan, Tim 10 bekerja dengan menggunakan AI untuk menelusuri transaksi ekspor 10 perusahaan eksportir CPO terbesar di Indonesia. Setiap perusahaan dipilih secara acak, kemudian ditelusuri sedikitnya tiga pengapalan untuk dibandingkan dengan data impor di negara tujuan.

Dari hasil analisis, ditemukan anomali. Perusahaan Indonesia menjual CPO ke anak usahanya di Singapura, lalu produk yang sama dijual kembali ke Amerika Serikat dengan harga yang jauh lebih tinggi. Secara fisik, kapal berlayar langsung dari Indonesia ke Amerika Serikat, tetapi dokumen transaksi dibuat seolah-olah melalui Singapura.

Untuk memastikan data, Kementerian Keuangan, kata Purbaya, menggunakan basis data impor milik perusahaan di bawah S&P Global. Dari data tersebut, Purbaya membandingkan volume dan harga pengapalan yang sama dari Indonesia ke Singapura dengan harga saat barang tiba di negara tujuan.

Prabowo Sebut Selama 34 Tahun Rp15.845 Triliun Hilang Akibat Kecurangan Ekspor



"Rata-rata harga di Amerika atau tujuan dibanding harga yang kita jual dari sini ke Singapura, itu dua kalinya. Dari situ, saya sudah dirugikan setengah. Setengah ya? Setengah dari potensi pendapatan. Jadi Kementerian Keuangan saya rugi. Padahal saya setengah mati cari income, setengah mati kan? Sementara yang di depan mata seperti itu terjadi," lanjutnya.

Pola serupa juga ditemukan dalam beberapa transaksi ekspor batu bara ke India. Melalui skema transfer pricing, laba perusahaan di Indonesia terlihat kecil sehingga setoran pajak penghasilan juga ikut berkurang.

Menurut Purbaya, keberadaan BUMN yang mengawasi ekspor SDA akan menutup celah kebocoran tersebut secara struktural sehingga negara berpotensi memperoleh tambahan penerimaan yang signifikan dari pajak dan bea ekspor.

"Lembaga ini yang betul kata Bapak Presiden nanti, itu yang menghilangkan secara struktural potensi tadi. Kecuali dia main, dia sama juga main, tapi saya pikir kalau pemerintah kan enggak akan main-main ya. Kalau main-main, gua pajakin lu. Awas. Jadi, itu tujuan utamanya. Jadi, kalau Anda tanya, apa saya untung? Saya untung banyak. Kira-kira gitu," pungkasnya.