KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral meneken kontrak dengan TIS Petroleum (Asia) Pte Ltd. sebagai pengelola Wilayah Kerja (WK) Migas Perkasa di lepas pantai Jawa Timur. Kontrak blok migas tersebut ditandatangani setelah perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang Penawaran Langsung WK Migas Tahap I 2025.

Ketua Satuan Tugas Lifting Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan langkah ini menandakan keseriusan pemerintah dalam membuka peluang eksplorasi. Mulai tahun 2025, Kementerian ESDM menargetkan menawarkan sedikitnya 20 blok migas per tahun.

"Tim terus mendukung kelancaran operasional di lapangan, termasuk penyelesaian perizinan, klaim kompensasi masyarakat, hingga tumpang tindih dan penyerobotan lahan,” kata Nanang dalam acara Grand Launching Oil and Gas Exploration di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Selasa, 25 November 2025,

Nanang mengatakan, saat ini terdapat 12 blok migas yang dilelang melalui dua putaran penawaran pertama dan kedua tahun ini. Satu blok berhasil dikontrakkan, sementara delapan blok lainnya akan menyusul pada putaran ketiga setelah mendapatkan persetujuan menteri.

Adapun WK Perkasa memiliki potensi cadangan mencapai 228 juta barel minyak (MMBO) atau sekitar 1,3 triliun kaki kubik gas (TCF). Dalam tiga tahun pertama, investor berkomitmen melakukan eksplorasi senilai US$ 2,25 juta dan membayar bonus tanda tangan US$ 300 ribu.

"Program eksplorasinya mencakup dua studi geologi-geofisika serta akuisisi dan pengolahan data seismik 3D seluas 200 kilometer persegi," kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman dikutip dari keterangan tertulis, Ahad, 14 September 2025.

Selain WK Perkasa, pemerintah kembali membuka peluang investasi di WK Gagah di Sumatera Selatan. Blok seluas 1.595 kilometer persegi tersebut diperkirakan menyimpan cadangan 173 MMBO atau 1,1 TCF gas. Investor dapat mengajukan penawaran langsung selama 30 hari dengan masa pengusulan hingga enam bulan.

SATUAN Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan agar kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia dibiayai menggunakan sebagian keuntungan dari sektor hulu migas. Usulan ini disampaikan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR tetang Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas.

Menurut Djoko, peningkatan produksi migas nasional masih terhambat oleh minimnya kegiatan eksplorasi di berbagai cekungan potensial. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran. Saat ini, dana eksplorasi yang tersedia hanya sekitar US$1 miliar per tahun.

“Tidak ada satu pun bank dalam negeri yang mau membiayai eksplorasi karena risikonya tinggi,” ujarnya, Rabu, 12 November 2025.

Padahal, Djoko menyebut, tingkat keberhasilan eksplorasi di Indonesia sudah meningkat. Jika sebelumnya peluang penemuan cadangan baru hanya 1 banding 10, kini mencapai 30 persen. “Artinya, dari 10 pengeboran bisa ada tiga yang menghasilkan penemuan cadangan baru,” katanya.

Ia menilai, Indonesia perlu meniru model pembiayaan eksplorasi dari negara lain seperti Inggris dan Malaysia. Di kedua negara itu, sebagian pendapatan dari kegiatan hulu migas dialokasikan kembali untuk eksplorasi.

“Di Inggris, kebijakan itu membuat mereka menemukan ladang gas besar di Northeast, sehingga kini mereka punya pasokan gas berlebih. Malaysia juga melakukan hal yang sama lewat Petronas,” tutur Djoko.

Menurut Djoko, pendekatan serupa bisa membantu Indonesia kembali meningkatkan produksi minyak dan gas yang kini menurun. Beberapa dekade lalu, Indonesia sempat memproduksi 1,6-1,7 juta barel per hari dan menjadi anggota OPEC karena surplus pasokan. Kini, situasinya berbalik dengan ketergantungan tinggi pada impor minyak mentah, LPG, dan bensin.

“Untuk solar kita sudah bisa mandiri dengan program B30 dan B35, tapi untuk bensin masih perlu alternatif seperti bioetanol, biofuel, dan kendaraan listrik,” ujarnya.

Djoko menambahkan, Indonesia masih memiliki sekitar 65 cekungan hidrokarbon yang belum dieksplorasi dan berpotensi besar menghasilkan penemuan baru. Ia berharap pembahasan RUU Migas ke depan dapat mempertimbangkan skema pembiayaan eksplorasi yang lebih berkelanjutan dan tidak sepenuhnya bergantung pada investor swasta.

“Kalau kita bisa memanfaatkan potensi itu dengan dukungan pendanaan memadai, bukan tidak mungkin kita kembali mencapai swasembada energi,” katanya.