Bisnis.com, JAKARTA — PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance menilai tantangan utama dalam penyaluran pembiayaan syariah, terutama pembiayaan haji adalah pangsa pasar yang masih terbatas, akibat coverage cabang syariah perusahaan yang belum merata.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan tantangan itu membuat akses dan penetrasi pembiayaan syariah ke calon nasabah belum sepenuhnya optimal.

“Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menargetkan perluasan coverage dengan melakukan pembukaan kantor cabang syariah serta mengoptimalkan layanan digital,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/3/2026).

Kendati demikian, Cincin menyampaikan pada 2025 pembiayaan Haji yang disalurkan perusahaan menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditunjukkan dari sepanjang periode pencatatan April hingga Desember 2025, kinerja produk itu mencatatkan pertumbuhan rata-rata bulanan sebesar 72%.

“Meskipun proporsi pertumbuhannya cukup baik, tetapi hingga saat ini pembiayaan produk Haji belum menjadi kontributor utama dalam portofolio syariah, yang mana saat ini masih didominasi oleh pembiayaan motor baru syariah,” bebernya.

Oleh karena itu, untuk terus mengembangkan pembiayaan syariah, khususnya produk Haji, WOM Finance akan menguatkan ekosistem syariah melalui kolaborasi dengan beberapa mitra seperti penyedia travel, majelis ta'lim dan lembaga terkait, memperluas coverage, dan terus memperbanyak peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat.

Selain itu, imbuhnya, perusahaan juga fokus pada peningkatan fitur produk dan layanan agar lebih kompetitif di tengah persaingan industri multifinance yang semakin ketat.

Lebih jauh, Cincin membeberkan penyaluran pembiayaan syariah secara keseluruhan meningkat sebesar 20% (year on year/YoY) sepanjang 2025. Dia menyebut, kontribusi pembiayaan ini masih lebih kecil dibandingkan portofolio konvensional.

“Pada 2026, perusahaan memproyeksikan pembiayaan syariah akan terus tumbuh dengan target peningkatan kontribusi terhadap total portofolio pembiayaan, didorong oleh ekspansi segmen pasar dengan mengoptimalkan ekosistem syariah, perluasan coverage wilayah, dan optimalisasi digitalisasi layanan,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Cincin, perusahaan juga menargetkan pertumbuhan yang lebih agresif pada produk Haji dan Emas dengan tetap menjaga kualitas aset dan tingkat pembiayaan bermasalah dalam batas yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan pihaknya akan menyusun peta jalan (roadmap) Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya alias PVML syariah pada 2026 mendatang.

Semula, Kepala Pengawas Lembaga PVML OJK Agusman menyebut aset PVML syariah tumbuh 9,75% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp119,35 triliun.

“Atau sebesar 11,32% dari aset PVML keseluruhan, menunjukkan adanya potensi untuk terus tumbuh,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip Selasa (18/11/2025).

Agusman meneruskan, untuk tahun depan OJK akan menyusun roadmap PVML Syariah guna mendorong pengembangan dan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan inovasi produk.

“Sekaligus menjawab berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap produk syariah dan perlunya ekosistem pendukung yang kuat,” tegasnya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan pembiayaan syariah di sektor PVML tumbuh 7,82% (YoY) menjadi senilai Rp29,81 triliun pada kuartal III/2025.

“Penyaluran pembiayaan syariah didominasi oleh pembiayaan jual beli [murabahah] dengan nominal Rp18,64 triliun atau sebesar 62,52% dari total pembiayaan syariah,” kata Agusman.

Teranyar, pada Oktober 2025 OJK meluncurkan roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025—2030 untuk industri pergadaian, diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, pelaku UMKM, petani, dan nelayan.

Agusman mengatakan peta jalan tersebut adalah roadmap kelima yang pihaknya luncurkan sejak bidang PVML hadir pada 9 Agustus 2023

Bisnis.com, SURABAYA - Manajemen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) buka suara terkait rencana pemisahan dari kendali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, saat ini perusahaan memiliki sejumlah pemegang saham, yakni BMRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Pemerintah Republik Indonesia melalui saham merah Putih, serta masyarakat.

Dia mengatakan, keputusan divestasi merupakan ranah pemegang saham perusahaan.

"Kalau kemudian ini mau divestasi segala macam, pemegang saham kami kan beliau-beliau. Jadi, itu ranahnya pemegang saham," jelas Bob saat ditemui dalam acara Indonesia Sharia Financial Olympiad 2025 di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (5/11/2025).

Mengutip laman resmi perusahaan, Bank Mandiri tercatat memegang 23,74 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp11,87 triliun dengan harga saham Rp500 per lembar. Jumlah tersebut menempatkan BMRI sebagai pemegang saham mayoritas dengan porsi 51,47%.

Kemudian, Bank BNI tercatat memiliki 10,72 miliar lembar saham dengan nilai Rp5,36 triliun dan porsi kepemilikan 23,24%. Selanjutnya, Bank BRI memiliki 7,09 miliar lembar saham senilai Rp3,54 triliun atau 15,38% kepemilikan.

Sementara itu, masyarakat atau publik memegang sebanyak 4,57 miliar lembar saham senilai Rp2,28 triliun atau porsi kepemilikan sebesar 9,91%.

Sebelumnya, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto menilai bahwa perpindahan BSI ke Danantara akan mendudukkan posisi BSI tidak lagi sebagai anak usaha Bank Mandiri, melainkan sebagai entitas sejajar dalam struktur kepemilikan negara.

Menurutnya, perubahan ini memungkinkan Danantara memperkuat intervensi terhadap pengembangan bank syariah secara lebih langsung, tanpa melalui struktur dua lapis seperti saat ini.

"BSI akan didudukkan bukan lagi sebagai anaknya Mandiri, tapi dalam posisi sejajar. Ini memberi ruang agar pengembangan ekosistem syariah bisa lebih terintegrasi, termasuk menjadi hub industri halal dan sektor syariah lainnya," ujar Toto.

Jika rencana itu terealisasi, dampak pertama yang terlihat adalah pada neraca konsolidasi Bank Mandiri. Saat ini, berdasarkan laporan per 31 Maret 2025, total aset konsolidasian Bank Mandiri tercatat sebesar Rp2.463,66 triliun.

Dari jumlah itu, aset individu Bank Mandiri sebesar Rp1.919,66 triliun, yang berarti BSI sebagai anak usaha menyumbang sekitar Rp400,88 triliun atau lebih dari 16% dari aset konsolidasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah industri perbankan nasional yang makin kompetitif, perbankan syariah masih menghadapi tantangan klasik yaitu lambatnya pertumbuhan market share yang hanya di kisaran 7%—8% dari total industri perbankan. Bahkan sebelum diterapkan Qonun di Aceh dan mergernya bank-bank syariah milik BUMN (yang kemudian menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.) pertumbuhannya tidak lebih dari 5% selama bertahun-tahun.

Apabila dilihat dari fundamental keuangan baik dari sisi aset, liability dan kinerja perbankan syariah menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah per tahun mencapai 12,18%, dengan pertumbuhan dana pihak ketiga 11,12%, sedangkan penyaluran pembiayaan tum-buh 15,15%, keuntungan mengalami pertumbuhan rata-rata 25,27% pertahun. Pertanyaannya, mengapa pertumbuhan kinerja tersebut tidak sejalan dengan pening-katan pertumbuhan market sharenya?

Salah satu jawabannya adalah karena struktur bisnis di perbankan syariah yang masih didominasi oleh segmen ritel, dan konsumer. Pertumbuhan bank syariah sejauh ini lebih banyak digerakkan oleh pembiayaan sektor konsumer dan UMKM. Ini tidak salah, tetapi kalau kita lihat di praktik perbankan konvensional, segmen korporasi menjadi motor utama pertumbuhan karena memiliki value chain dan ekosis-tem bisnis yang luas.

Berbagai kajian juga menunjukkan pembiayaan korporasi memiliki efek berganda paling besar terhadap aktivitas ekonomi, mulai dari pemasok, distribusi, hingga transaksi keuangan di sektor turunannya. Dalam konteks ini, segmen korporasi seharusnya dapat menjadi lokomotif pertumbuhan dan penggerak terbentuknya ekosistem syariah yang lebih luas dan berdampak.Beberapa alasan mengapa bank syariah belum agresif dan optimal masuk ke segmen ini. Pertama, pembiayaan korporasi memiliki risiko yang relatif tinggi, terutama untuk proyek dengan nominal besar dan jangka waktu pembiayaan yang panjang.

Sementara itu, ketersediaan instrumen mitigasi risiko yang sesuai prinsip syariah seperti hedging syariah, asuransi proyek berbasis syariah, maupun penjaminan pembiayaan masih terbatas. Hal ini cukup wajar, mengingat industri perbankan syariah nasional masih dalam fase pertumbuhan dan terus ber-adaptasi untuk memperluas layanannya.Kedua, dari sisi sumber pendanaan, bank syariah menghadapi tantangan dalam memelihara efisiensi biaya dana. Rasio cost of fund (CoF) bank–bank syariah masih di kisaran 4% (Desember 2024 sebesar 4,47% dan Juni 2025 turun sedikit 4,37%), lebih mahal dari CoF bank–bank konvensional yang hanya berkisar 2% (Desember 2024 sebesar 2,78% dan Juni 2025 sebesar 2,83%).

Struktur pendanaan yang ada sering kali belum sepenuhnya mendukung pembiayaan dengan margin tipis yang menjadi karakter khas di segmen ini. Bagi perusahaan besar dengan posisi keuangan yang kuat, efisiensi biaya keuangan menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan bank dalam membiayai modal kerja atau investasi capex-nya.

Ketiga, segmen korporasi memiliki peran sangat strategis dalam membangun ekosistem perbankan syariah secara menyeluruh karena pada perusahaan korporasi besar pasti memiliki value chain yang luas dan berdampak besar, mulai dari pemasok (vendor), supplier, distributor, customer hingga pemegang saham dan pengurus perusahaan serta karya-wan. Ekosistem ini sebenar-nya dapat menjadi entry gate untuk segmen lain seperti segmen konsumer dan ritel.Harus kita akui bahwa selama ini, layanan perbankan syariah selalu dipersepsikan lebih dekat dengan kebutuhan individu dibandingkan institusi.

Padahal, dalam beberapa tahun terakhir ini, Bank Syariah telah berkembang pesat dan mampu menyediakan berbagai produk serta layanan yang handal dan kom-petitif untuk memenuhi kebu-tuhan nasabah.

ARAH STRATEGIS

Arah pengembangan perbankan syariah ke depan perlu difokuskan pada penguatan posisi bank syariah di segmen korporasi melalui pendekatan kolaborasi ekosistem. Pertumbuhan tidak hanya mengandalkan ekspansi ritel, tetapi harus mulai dibangun dari integrasi yang menyeluruh antar segmen dan kolaborasi antarseg-men.

Untuk keluar dari kemandekan yang selama ini meng-hantui, bank syariah perlu bergeser dari paradigma retail-driven growth menuju ecosystem-driven growth. Artinya, bukan hanya mengejar volume pembiayaan dan pendanaan saja tetapi membangun integrasi bisnis yang berkelanjutan melalui kolaborasi ekosistem segmen korporasi dan transaksi nasabah. Pendekatan ini akan memperkuat hubungan bisnis lintas segmen, menciptakan sinergi, dan menghasil-kan pertumbuhan yang lebih sehat dan sustain.

Ketika bank syariah masuk ke segmen korporasi, relation yang dibangun sebaiknya tidak berhenti pada pembi-ayaan proyek atau modal kerja atau investasi capex nasabah. Kolaborasi dapat dilakukan menjadi kemitraan yang saling menguatkan dan menguntungkan, mulai dari pengelolaan dana perusahaan (transaksi, baik itu cash management dan trade finance), pembiayaan bagi value chain-nya (vendor, supplier, distributor, customer, dan buyer) serta mitra usaha lainnya, hingga layanan keu-angan bagi pengurus dan karyawan.

Dengan cara ini, Bank Syariah hadir di seluruh rantai aktivitas ekonomi perusahaan tersebut.

Pendekatan ini membawa dua dampak penting. Pertama, memperluas database nasabah dan menumbuhkan loyalitas karena setiap pihak yang terlibat merasakan manfaat langsung dari layanan Bank Syariah. Kedua, menciptakan perputaran transaksi dalam ekosistem yang sama. Ketika transaksi keuangan perusahaan dan para mitranya serta seluruh karyawannya terjadi, dana yang berputar dan mengendap pun akan makin besar.

Banyak korporasi besar yang nilai dan etos bisnisnya sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi belum menjadikan bank syariah sebagai mitra strategis dalam pengelolaan keuang-annya. Di sinilah pentingnya peran bank syariah untuk membangun komunikasi, literasi, dan kepercayaan di level korporasi agar prinsip syariah dapat diimplementa-sikan secara utuh di tingkat institusi.

Namun, masuk ke segmen korporasi menuntut kesiapan manajemen risiko yang stabil dan kuat. Pembiayaan di sektor ini memiliki tingkat kompleksitas tinggi, sehingga dibutuhkan panduan portofolio dan pemilihan sektor industri yang komprehensif. Panduan ini penting agar relation manager dan analis pembiayaan memiliki arah yang jelas dalam menyusun struktur pembiayaan yang sehat dan membuat mitigasi risiko atas pembiayaan korporasi tersebut.

Pemahaman terhadap kondisi ekonomi dan tren global juga hal yang penting sehingga harus terus diperbarui agar keputusan pembiayaan sejalan dengan perkembangan pasar.Keseimbangan antara penguatan kolaborasi ekosistem, strategi pendanaan dan manajemen risiko inilah yang akan menentukan keberhasilan bank syariah di segmen korporasi. Dengan langkah yang terukur dan kemitraan yang solid, bank syariah dapat tumbuh lebih kuat, memperluas pangsa pasar, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat.