Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pendapatan emiten properti, PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) mengalami pelemahan sepanjang 2025 dikarenakan waktu serah terima proyek dan pencatatan pengakuan pendapatan.

Direktur Corporate Finance ASRI Edward Tanuwijaya mengatakan sepanjang 2025, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp2,9 triliun.

Angka ini terdiri dari Rp2,0 triliun dari segmen real estat dan Rp918,3 miliar dari pendapatan berulang atau recurring income, seperti properti investasi dan sektor pariwisata. Kontribusi terbesar dari segmen real estat berasal dari penjualan residensial sebesar Rp1,2 triliun, disusul penjualan komersial senilai Rp829,7 miliar.

Dengan demikian secara keseluruhan pendapatan ASRI tercatat turun 14,5% secara tahunan dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

“Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh faktor waktu serah terima proyek serta pengakuan pendapatan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Namun demikian di tengah penurunan pendapatan, perseroan justru berhasil mencatat lonjakan signifikan pada laba bersih berkat efisiensi dan strategi keuangan yang solid.

Meski top line melemah, profitabilitas perusahaan justru membaik. Margin laba kotor meningkat menjadi 53,1%, dari sebelumnya 51,7% pada 2024. Kenaikan ini didorong oleh kontribusi lebih besar dari penjualan lahan (land lot) yang memiliki margin tinggi. Hal ini mencerminkan fleksibilitas ASRI dalam mengelola bauran produk serta disiplin dalam strategi monetisasi.

Yang paling mencolok, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham melonjak sekitar 5,7 kali lipat menjadi Rp313,2 miliar. Kenaikan tajam ini didukung oleh penurunan beban keuangan sekitar 20%.

Penurunan beban bunga tersebut tidak lepas dari aksi refinancing pada kuartal III/2024 dan kuartal III/2025. Langkah ini efektif menekan biaya pinjaman sekaligus memperkuat struktur permodalan perusahaan.

“Ke depan, ASRI menegaskan komitmennya untuk menjaga posisi keuangan yang sehat dan mengoptimalkan struktur modal guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan serta penciptaan nilai jangka panjang,” ujarnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) mengungkap alasan jumlah penyewa perusahaan mengalami penurunan saat unit menara bertambah.

Berdasarkan laporan keuangan, TBIG mengoperasikan 24.321 site telekomunikasi, yang terdiri dari 24.212 menara dan 109 jaringan Distributed Antenna System (DAS). Jumlah ini meningkat dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai 23.892 site.

Sepanjang tahun lalu, TBIG menambah 797 site baru dan 483 kolokasi. Namun, ekspansi tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan penyewa. Total tenant pada akhir 2025 tercatat 41.892 penyewa, turun dari 42.722 pada 2024. Alhasil, rasio kolokasi (tenancy ratio) ikut melemah ke level 1,73.

Chief Financial Officer (CFO) TBIG Helmy Yusman Santoso mengatakan penurunan tersebut tidak lepas dari penggabungan antara XL Axiata dan Smartfren pada Maret 2025, yang membentuk XLSmart. Dia menjelaskan terdapat sejumlah kontrak sewa yang tidak diperpanjang saat masa berlakunya berakhir.

“Sehingga menyebabkan penurunan jumlah penyewaan bersih pada tahun 2025,” kata Helmy kepada Bisnis pada Senin (6/4/2024).

Namun, perseroan optimistis jumlah penyewa akan meningkat seiring perkembangan teknologi 5G ke depan. Helmy menuturkan teknologi 5G akan membutuhkan lebih banyak titik lokasi site menara baru, sehingga berpotensi mendorong tambahan penyewaan.

“Dengan adanya FTTH [Fiber to the Home] dan FWA [Fixed Wireless Access] maka kami harapkan juga akan menambahkan penyewaan pada menara-menara kami,” imbuhnya.

Dari sisi keuangan, kinerja TBIG masih ditopang oleh bisnis inti penyewaan menara. Kontributor utama pendapatan berasal dari operator besar seperti PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Smartfren Telecom Tbk.

Pendapatan relatif stabil seiring kontrak jangka panjang yang menjadi karakteristik bisnis menara. Selain itu, perusahaan juga mencatat perbaikan dalam pengelolaan beban.

Beban keuangan terkait liabilitas sewa turun signifikan menjadi Rp1,4 miliar pada 2025, dari Rp17,2 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan efisiensi yang semakin baik dalam pengelolaan kewajiban operasional.

Di sisi lain, tantangan tetap membayangi. TBIG masih menghadapi beban utang obligasi yang cukup besar, mencapai Rp20,8 triliun pada 2025. Beban bunga dari utang ini menuntut arus kas operasional yang kuat agar tetap berkelanjutan.

Secara strategis, TBIG masih berada di jalur yang solid. Infrastruktur menara yang mendominasi sekitar 70% total aset memberikan fondasi pendapatan yang stabil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) diproyeksikan bakal memasuki fase pemulihan pada tahun buku 2026. Optimisme ini muncul setelah emiten jalan tol pelat merah tersebut melewati periode tekanan laba akibat tingginya beban keuangan sepanjang 2025.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, JSMR membukukan pendapatan sebesar Rp29,89 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut terkoreksi sebesar 5,88% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode sebelumnya.

Penurunan pendapatan secara konsolidasi tersebut utamanya dipicu oleh pendapatan konstruksi yang terkontraksi menjadi Rp10,07 triliun. Namun demikian, pendapatan tol tetap tumbuh positif sebesar 5,41% (YoY) menjadi Rp18,15 triliun, disusul pendapatan usaha lainnya sebesar Rp1,65 triliun.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa di tengah fluktuasi pendapatan konstruksi, fundamental bisnis emiten jalan tol pelat merah ini diyakini tetap resilien. Hal itu tecermin dari pertumbuhan EBITDA yang mencapai Rp13,3 triliun dengan margin pada level 67,0%.

Menurut Rivan, stabilitas laba inti atau core profit yang mencapai Rp3,7 triliun tidak terlepas dari kemampuan perseroan dalam menurunkan beban keuangan secara konsolidasi sebesar 10,5% secara tahunan. Langkah tersebut merupakan dampak positif dari aksi korporasi yang dilakukan pada akhir 2024.

“Core profit dan kinerja perseroan sepanjang 2025 terjaga stabil, didukung pertumbuhan pendapatan usaha dan EBITDA, serta penurunan beban keuangan secara konsolidasi sebagai dampak positif dari aksi korporasi equity financing di PT Jasamarga Transjawa Tol [JTT] pada kuartal IV/2024,” ujar Rivan.

Efek positif dari langkah strategis tersebut juga terlihat pada perbaikan rasio solvabilitas. Interest Coverage Ratio (ICR) JSMR meningkat menjadi 3,7 kali, sementara rasio utang terhadap ekuitas (DER) terjaga sehat di level 1,2 kali.

Meski demikian, laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk JSMR rontok 19,27% menjadi Rp3,65 triliun dari sebelumnya sebesar Rp4,53 triliun.

Saat ini, JSMR masih mengukuhkan posisi market leader dengan mengelola 1.294 km jalan tol beroperasi, atau setara 42% dari total jalan tol di Indonesia. Volume transaksi pun tumbuh menjadi 1,3 miliar kendaraan sepanjang 2025.

Sementara itu, menghadapi periode mudik Lebaran 2026, perseroan tengah menyiapkan empat ruas tol baru untuk beroperasi fungsional guna mendukung mobilitas masyarakat. Inisiatif strategis tersebut diharapkan manajemen perseroan dapat memperkuat kinerja operasional perseroan di tahun berjalan.

Rivan pun optimistis kinerja 2026 akan lebih baik melalui optimalisasi anggaran dan penyesuaian tarif tol sesuai rencana. Fokus perseroan tetap pada peningkatan pendapatan dan EBITDA secara berkelanjutan.

Pemulihan Kinerja JSMR

Sementara itu, kinerja Jasa Marga diyakini bakal melaju lebih kencang pada 2026. Analis memandang fase tekanan laba sepanjang 2025 telah terlewati, membuka ruang bagi efisiensi dan pertumbuhan laba bersih yang lebih solid.

Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi, menjelaskan bahwa penurunan laba bersih JSMR sebesar 19,27% pada tahun lalu lebih disebabkan oleh siklus ekspansi yang masif. Namun, kondisi tersebut diprediksi akan berbalik arah seiring dengan langkah efisiensi perseroan.

"Tahun 2026 berpotensi menjadi fase pemulihan. Profitabilitas akan terdorong melalui optimalisasi ruas tol yang telah beroperasi penuh serta adanya perbaikan margin dan efisiensi pada beban pokok," ujar Wafi kepada Bisnis.

Dari sisi operasional, Wafi turut memproyeksikan tren trafik kendaraan pada 2026 akan tumbuh stabil. Hal ini didorong oleh mobilitas masyarakat yang tetap tinggi serta aktivitas logistik nasional yang terus merangkak naik.

Selain volume kendaraan, penyesuaian tarif tol berkala pada sejumlah ruas utama akan menjadi katalis positif. Ini diyakini bakal mendongkrak pendapatan secara organik tanpa memerlukan tambahan belanja modal yang signifikan.

"Penyesuaian tarif akan langsung mendorong margin dan pendapatan. Ini merupakan katalis utama yang menjaga pertumbuhan laba tanpa membebani struktur modal perseroan lebih dalam," pungkas Wafi.

Menilik dari sisi valuasi, Wafi memandang harga saham JSMR saat ini masih berada dalam posisi undervalued. Menurutnya, pasar telah mengantisipasi risiko tingginya liabilitas yang selama ini membayangi neraca perseroan.

Di sisi lain, fundamental JSMR dinilai tetap solid yang tecermin dari arus kas operasional yang kuat. Strategi perseroan dalam melakukan asset recycling atau divestasi untuk langkah penyehatan neraca akan menjadi faktor kunci.

“Potensi asset recycling ini akan menjadi katalis kuat untuk re-rating harga saham di masa depan. Dengan posisi kas yang terjaga, JSMR menjadi pilihan menarik untuk akumulasi di tengah fase konsolidasi saat ini,” pungkas Wafi.

Di sisi lain, Analis Panin Sekuritas, Aqil Triyadi, memperkirakan pendapatan JSMR pada 2026 berpotensi tumbuh sekitar 8% (YoY). Angka ini lebih tinggi dari estimasi pertumbuhan tahun 2025 yang berada di kisaran 6% (YoY).

“Kami memperkirakan pada tahun 2026 akan terjadi peningkatan pendapatan seiring dengan penerapan tarif yang tertunda. Dampaknya akan lebih terimplikasi pada tahun depan, ditambah rencana penyesuaian tarif rutin dua tahunan di beberapa ruas lainnya,” ujar Aqil dalam risetnya.

Meskipun pendapatan menunjukkan tren penguatan, Aqil memberikan catatan terkait operasional ruas tol baru. Pengalihan anggaran infrastruktur pemerintah dinilai memicu keterlambatan jadwal pengoperasian sejumlah proyek strategis.

Beberapa ruas seperti Prambanan—Purwomartani, Yogyakarta—Bawen, hingga Tol Probolinggo—Besuki tercatat mengalami kemunduran jadwal operasi ke akhir 2026. Kondisi ini berpotensi menekan laba bersih akibat munculnya beban operasi dan amortisasi utang sebelum pendapatan maksimal tercapai.

Dari sisi struktur modal, JSMR juga tengah menghadapi konsekuensi dari pengendalian penuh atas PT Jasa Marga Jogja Solo (JMJ). Meski meningkatkan konsolidasi pendapatan, aksi ini berdampak pada kenaikan beban keuangan (financing cost) yang mulai menggerus laba bersih sejak kuartal III/2025.

Panin memproyeksikan laba bersih JSMR pada 2026 berpotensi tumbuh 12% (YoY), didorong efek basis rendah pada tahun sebelumnya. Namun, tantangan trafik yang cenderung landai pada ruas-ruas matang masih perlu diwaspadai.

Selain itu, perseroan juga menghadapi tantangan eksternal berupa persaingan dari moda transportasi umum seperti kereta cepat, MRT, dan LRT yang menjadi risiko sisi bawah bagi volume lalu lintas jalan tol dalam jangka panjang.

Dari meja konsensus Bloomberg Terminal, sebagian besar atau sebanyak 15 dari 18 analis memberikan rekomendasi beli saham JSMR dengan target harga rata-rata dalam 12 bulan ke depan mencapai Rp4.772,22 per saham.

Adapun di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham JSMR berada di level Rp3.340 per saham hingga penutupan perdagangan Kamis (5/3). Banderol itu mencerminkan pelemahan sebesar 2,05% sepanjang tahun berjalan.

***

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan permohonan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk membuat sistem khusus yang menyambungkan sistem pembayaran pajak di daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau Bapenda.

Permohonan ini ia sampaikan ke Perry dalam acara peluncuran program peningkatan Kapasitas serta Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD).yang gelar hari ini Jumat (31/10/2025).

"Nah saya lihat dengan program yang di-launching tadi Katalis P2DD ini saya jujur aja mohon bapak pikirkan seperti mirip QRIS yaitu ada sistem digitalisasi untuk pungut potensi PAD yang selama ini tidak terpungutkan atau bocor," ucap Tito.

Menurut Tito, sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah yang seragam seperti QRIS ini sangat penting untuk mencegah kebocoran setoran penerimaan asli daerah (PAD) yang selama ini sebetulnya telah dibayarkan masyarakat, seperti yang kerap terjadi saat pembayaran pajak konsumsi di hotel dan restoran.

"Saya sampaikan contohnya restoran hotel itu masyarakat yang datang coba lihat bill nya sudah bayar, artinya hotel, restoran, dan lain-lain yang melayani masyarakat mereka sudah jadi collector pajak sebetulnya atau retribusi," ungkap Tito.

"Masalahnya barang ini sudah dikumpulkan, di-collect, sampai gak di Dispenda? dan saya yakin tidak, mungkin hanya berapa persen sampai. Makanya gimana caranya bisa sampai" tegasnya.

Menurut Tito, sebetulnya sudah ada Pemda yang memiliki sistem pembayaran PAD yang terkoneksi dengan pihak pemungut, seperti hotel dan restoran. Namun, sistem ini belum satu bahasa antar Pemda lainnya dan pemerintah pusat sebagaimana QRIS. Makanya, dia berharap BI bisa berkontribusi menciptakan sistem pembayaran PAD yang lebih cepat, mudah, dan efisien.

"Bagaimana menasionalisasi sistem digital supaya tidak terjadi sektoral, island-island, seperti yang dilakukan terobosan BI yaitu QRIS karya besar Bank Indonesia, dan itu di bawah kepemimpinan Pak Perry. Dulu banyak orang underestimated, sekarang dipuji dunia, Master-Visa dan lain-lain kan ketakutkan semua gara-gara QRIS," papar Tito.

Bila BI bisa menghadirkan sistem transaksi PAD yang satu bahasa dan saling terkoneksi itu, ia memastikan akan mendorong seluruh Pemda untuk segera memanfaatkan dan menghubungkan sistem pembayaran maupun penerimaan PAD nya ke depan.

"Kami siap untuk connect sistem ini dan dorong semua Pemda ikut sistemnya BI, sehingga ini akan win-win, BI juga ada untungnya mungkin, daerah juga ada untungnya, rakyat juga diuntungkan karena pemerintah daerahnya ada duit gak perlu narik baru-baru lagi, yang aneh-aneh, yang buat masyarakat sulit, dan selama ini yang masyarakat sudah bayar betul-betul masuk kas daerahnya," tegasnya.

Dengan sistem itu, Tito meyakini, ke depan Pemda tak lagi perlu memungut tarif pajak daerah baru bila PAD nya mengalami tekanan. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sangat tinggi hingga membuat demonstrasi besar-besaran seperti beberapa waktu lalu tak lagi perlu terjadi.

"PAD kan hasilnya dari pajak dan retribusi, nah kalau nanti PAD kurang, kemudian dinaikkan misal PBB, terdampak ke masyarakat kecil, dilawan pasti, seperti kejadian-kejadian lalu. Nah di antaranya yang perlu digitalisasi," kata Tito.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lima bank milik negara yang menerima penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia telah gencar menyalurkan dalam bentuk kredit. Total penempatan dana itu senilai Rp 200 triliun dan telah digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 112,4 triliun per 30 September 2025.

"Penyerapannya misalnya di Mandiri sudah 74%, BRI 62% disalurkan, BNI 50%, BTN 90%, dan BSI 55%," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat wawancara eksklusif bersama CNBC Indonesia TV, dikutip Senin (13/10/2025).

Seperti diketahui, Purbaya menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) di lima bank BUMN, meliputi Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Tabungan Negara (BBTN), serta Bank Syariah Indonesia (BRIS).

Limit penempatan yang diberikan berbeda untuk masing-masing bank, yakni BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, Mandiri Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun. Penempatan ini mulai pada 12 September 2025.

Bank Mandiri menjadi yang paling gencar merealisasikan penempatan dana pemerintah untuk kredit dengan nilai kini sudah mencapai Rp 40,6 triliun. BRI senilai Rp 33,9 triliun, BNI Rp 27,6 triliun, BTN Rp 4,8 triliun, dan BSI Rp 5,5 triliun.

Dari hasil penempatan dana ini, Purbaya melihat pengaruhnya kepada efisiensi suku bunga pasar cukup signifikan. Contohnya, pertumbuhan kredit Bank Mandiri menjadi semakin kencang, dari sebelum penempatan dana di kisaran 8% kini hampir tembus di level 11%.

"Mungkin pertamanya deposito, tapi pelan-pelan akan ke suku bunga kredit juga. Ini akan memicu pertumbuhan ekonomi dengan signifikan," paparnya.

Selain itu, Purbaya menganggap, hasil penempatan dana itu sudah mulai membuat peredaran uang primer atau base money meningkat hingga 13,5% pada September 2025. Menurutnya, ini adalah bukti kebijakannya berjalan dengan baik karena sesuai dengan target.

"Artinya stimulus yang saya kasih sudah masuk ke sistem," tegasnya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu sebelumnya juga telah mengungkapkan sektor usaha yang menerima pembiayaan dari bank hasil penempatan dana menganggur pemerintah di BI itu ialah perumahan, konstruksi, hingga pertanian.

"Sehingga ini dampaknya bagi pertumbuhan kredit kita harapkan kalau di Agustus itu pertumbuhan kreditnya masih sekitar 7%, nah ini kita berharap di akhir tahun ini bisa menuju ke 10%," tegas Febrio.

"Itu akan cukup real nanti di kredit modal kerja, kredit konsumsi, kredit investasi, dan sebagian akan langsung berdampak pada performance dari PDB kita," ungkapnya.