Bisnis.com, JAKARTA — Proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menjadi pusat perhatian pelaku industri telekomunikasi. Dalam menentukan nilai lelang, pemerintah tidak hanya melihat aspek angka semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomi strategis serta potensi pendapatan negara.

Penentuan nilai ini melibatkan perhitungan biaya peluang (opportunity cost) melalui mekanisme yang terukur. Langkah pertama dimulai dengan penetapan Harga Dasar Penawaran (Reserve Price). Angka ini merupakan nilai minimal yang wajib ditawar peserta lelang.

Komdigi menggandeng konsultan independen guna melakukan studi valuasi berdasarkan tren pasar global dan daya beli industri dalam negeri. Selain itu, dilakukan analisis benchmarking untuk membandingkan harga per MHz per populasi ($Price/MHz/Pop$) dengan hasil lelang di negara-negara yang memiliki karakteristik ekonomi serupa.

Nilai yang dihasilkan dari proses lelang nantinya diterjemahkan ke dalam dua bentuk pembayaran utama, yaitu Up-front Fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) tahunan. Up-front Fee adalah biaya izin awal yang dibayarkan satu kali di depan, biasanya sebesar dua kali harga penawaran. Sementara itu, BHP tahunan dibayarkan sepanjang masa konsesi 10 tahun dengan mempertimbangkan indeks inflasi.

Dalam perhitungan BHP tahunan, pemerintah menggunakan formula Nilai Konsumsi Indeks Cakupan Bandwidth (NKICB). Parameter ini menjadi instrumen krusial untuk memberikan gambaran konkret mengenai beban biaya yang harus ditanggung operator seluler. Perhitungan NKICB secara umum mengikuti logika koefisien pita (K) yang menilai kelangkaan frekuensi, indeks wilayah (I), lebar pita atau bandwidth (B), serta harga dasar satuan (H).

Pita 700 MHz, yang sering dijuluki sebagai "The Coverage King", memiliki karakteristik unik. Meski bandwidth-nya relatif lebih kecil, nilai per MHz-nya sangat tinggi karena jangkauan sinyal yang luas. Sebaliknya, pita 2,6 GHz atau "The Capacity Beast" memiliki nilai total BHP sangat besar karena lebar pita yang diambil biasanya masif, mencerminkan kapasitas trafik tinggi untuk layanan 5G perkotaan.

Sebagai gambaran simulasi perbandingan biaya antara dua blok frekuensi dengan asumsi harga dasar satuan hasil lelang sebesar Rp20 miliar per MHz per tahun untuk wilayah nasional.

Pada blok 700 MHz dengan lebar pita 20 MHz per blok, estimasi BHP tahunan mencapai sekitar Rp400 miliar. Jika diakumulasikan selama 10 tahun masa izin, total biaya mencapai Rp4 triliun. Namun, pada tahun pertama, pemenang lelang wajib membayar Up-front Fee sebesar Rp800 miliar ditambah BHP tahun berjalan Rp400 miliar, sehingga total komitmen tahun pertama mencapai Rp1,2 triliun.

Sementara itu, pada blok 2,6 GHz dengan lebar pita 50 MHz, beban finansial jauh lebih besar. Estimasi BHP tahunan berada di angka Rp1 triliun, atau mencapai Rp10 triliun untuk jangka waktu 10 tahun. Perbedaan nilai NKICB ini mencerminkan keseimbangan antara pemanfaatan kapasitas luas untuk 5G dan efisiensi infrastruktur.

Komdigi menggunakan sistem e-Auction dengan metode Simultaneous Multiple Round Ascending (SMRA) agar harga yang terbentuk mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Melalui penawaran bertahap, nilai akhir ditentukan oleh titik jenuh tertinggi yang berani dibayar operator.

Pada akhirnya, penentuan nilai NKICB merupakan titik temu antara keinginan pemerintah memaksimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjaga kemampuan finansial operator. Jika parameter biaya dipatok terlalu tinggi, ruang bagi operator untuk melakukan investasi infrastruktur akan menyempit, yang pada gilirannya berisiko membebani konsumen melalui kenaikan harga paket data.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan mekanisme elektronik sebagai prosedur utama dalam seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz tahun 2026. Melalui sistem e-Auction (lelang), pemerintah berupaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian sumber daya spektrum nasional.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Kamis (23/4/2026) proses seleksi ini menggunakan metode lelang harga, di mana calon peserta memiliki fleksibilitas untuk mengajukan penawaran pada salah satu atau kedua objek pita frekuensi yang tersedia.

Kepastian ini menjadi krusial bagi operator seluler dalam menyusun strategi ekspansi jaringan, terutama untuk penguatan layanan 4G dan implementasi 5G di masa mendatang.

Dokumen Seleksi menjadi acuan utama yang mengatur seluruh rincian prosedur, waktu pelaksanaan, hingga aspek kepatuhan teknis. Seluruh calon peserta wajib mematuhi aturan main yang tertuang dalam dokumen tersebut guna memastikan proses kompetisi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Langkah awal bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk mengikuti seleksi adalah memperoleh akun sistem e-Auction. Tim Seleksi menjadwalkan pengambilan akun pada tanggal 29 hingga 30 April 2026, mulai pukul 09.00 sampai 15.00 WIB.

Proses pengambilan akun dilakukan secara fisik di Sekretariat Tim Seleksi yang berlokasi di Gedung Sapta Pesona Lantai 8, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat. Kehadiran perwakilan perusahaan di lokasi ini menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan akses ke dalam sistem pelelangan elektronik yang telah disiapkan.

Setelah akun berhasil diperoleh, calon peserta dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pengambilan Dokumen Seleksi. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan komprehensif mengenai persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap peserta lelang.

Pemerintah memberikan tenggat waktu yang cukup longgar bagi calon peserta untuk mempelajari aturan main seleksi. Pengunduhan Dokumen Seleksi melalui sistem e-Auction dimulai pada Rabu, 29 April 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

Sistem e-Auction menjadi kanal tunggal dalam pendistribusian dokumen, kecuali terjadi kendala teknis yang bersifat luar biasa. Jika terdapat permasalahan pada sistem, Tim Seleksi akan memberikan informasi resmi melalui situs web Kementerian Komunikasi dan Digital guna memastikan proses tetap berjalan lancar.

Keputusan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi selama proses ini bersifat final dan mengikat. Melalui jadwal yang ketat dan prosedur digital yang terukur, pemerintah berharap alokasi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz ini dapat segera dimanfaatkan oleh industri telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas konektivitas digital di Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melelang sejumlah barang yang sedang menjadi tren atau 'kalcer'. Mulai dari sepatu lari, tumbler hingga jam tangan.

Melansir akun Instagram @ditjenkn, barang-barang tersebut akan dilelang melalui sejumlah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

"Berikut beberapa barang kalcer yang akan dilelang oleh DJKN melalui KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta V, dan KPKNL Palu," tulis @ditjenkn dikutip Selasa (28/10/2025).

Barang lelang antara lain sepatu lari wanita merk Adidas Evo SL ukuran 38 atau 2/3 nilai limit Rp 300.000.

Diselenggarakan oleh KPKNL Jakarta V dengan batas akhir penawaran 23 November 2025 pukul 07.30 WIB dan uang jaminan lelang Rp 50.000 dan batas penerimaan UJL 22 november 2025.

Selain itu, DJKN akan melelang tumbler silver merk Corckcicle 475 ml dengan nilai limit Rp 377.000 batas akhir penawaran 7 November 2024 pukul 09.00 WIB yang diselenggarakan oleh KPKNL Jakarta III.

Untuk satu tumbler tersebut uang jaminan lelang Rp 114.000 dan batas penerimaan UJL pada 06 November 2025.

Foto: Instagram/DitjenKN Instagram/DitjenKN

Barang lainnya yang akan dilelang adalah satu buah lukisan berjudul "Nelayan Indonesia" dengan nilai limit Rp 20.000.000 batas akhir penawaran 3 November 2025 10.00 WIB yang diselenggarakan oleh KPKNL Palu.

Uang jaminan lelang (UJL) sebesar Rp 1.000.000 dan batas penerimaan UJL 2 November 2025.

Tak hanya itu, DJKN juga melelang satu unit arloji merk Patek Philippe Twenty-4 dengan nilai limit Rp 90.000.000 batas akhir penawaran 5 November 2025 pukul 14.00 WIB.

Penyelenggara KPKNL Jakarta V dengan uang jaminan lelang (UJL) Rp 45.000.000 dan batas penerimaan UJL 4 November 2025.

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti lelang untuk barang-barang itu, berikut ini caranya:

1. Daftar akun e-Auction di https://lelang.go.id/register dengan melengkapi data diri email. Setelah akun berhasil diaktivasi lewat email, masuk atau sign in dan lengkapi nomor KTP, NPWP, serta rekening bank.

2. Pilih objek lelang yang ingin dibeli dengan teliti. Lalu tentukan ikut lelang sebagai perorangan atau wakil dari badan hukum.

3. Setor uang jaminan lelang yang disyaratkan secara sekaligus, atau tidak dapat dicicil, sebelum batas waktu penerimaan.

4. Ajukan harga penawaran pada batas waktu yang ditetapkan. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi akan ditetapkan sebagai pemenang lelang.

5. Setelah menang saat penawaran, bayarlah uang pelunasannya, lengkapi berkasnya, barulah barangnya akan diperoleh.

[Gambas:Instagram]