Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim)membagikan dividen sebesar 55 persen dari total laba bersih tahun buku 2025 yang mencapai Rp1,61 triliun atau sekitar Rp850,17 miliar pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menyatakan berdasarkan alokasi tersebut dividen per lembar saham ditetapkan sebesar Rp56,62 seperti yang telah disetujui.

"Adapun dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2025, Bank Jatimberhasil membagi dividen sebesar Rp56,62 per lembar saham sehingga total dividen yang dibagi kepada pemegang saham berada di angka Rp850,17 miliar," katanya di Surabaya, Rabu.

Winardi mengatakan nilai saham Rp56,62 per lembar tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp54,71 per lembar saham.

Menurutnya, pembagian dividen yang juga selalu meningkat setiap tahun mampu menjadikan saham BJTM sebagai salah satu saham favorit pilihan masyarakat dalam berinvestasi.

Mengacu pada pada harga penutupan di level 590 pada Selasa (5/5), indikasi dividen yield BJTM mencapai 9,6 persen.

Aset Bank Jatim tercatat berada di angka Rp168,85 triliun atau tumbuh 42,93 persen (year-on-year/yoy) dengan laba bersih sebesar Rp1,61 triliun yang naik 24,8 persen (yoy).

Sedangkan untuk kinerja bank only, kinerja Bank Jatim tahun buku 2025 antara lain pengelolaan aset sebesar Rp105,8 triliun atau tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy) dan mencetak laba bersih sebesar Rp1,54 triliun atau tumbuh 20,65 persen dari tahun sebelumnya.

Pada RUPST kali ini juga terdapat agenda perubahan nomenklatur struktur organisasi dan susunan pengurus perseroan seperti Direktur Keuangan, Treasury & Global Services berubah menjadi Direktur Keuangan & Tresuri.

Kemudian Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan berubah menjadi Direktur Menengah, Korporasi & Kelembagaan.

Selanjutnya Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah berubah menjadi Direktur Ritel & Syariah serta Direktur IT, Digital & Operasional berubah menjadi Direktur Teknologi Informasi, Digital & Operasi.

Sementara itu, di jajaran direksi, Bank Jatim mengangkat Andry Wicaksono sebagai Direktur Manajemen Risiko dan mengangkat Moh. Nasih sebagai Komisaris Independen dari sebelumnya Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Selanjutnya untuk posisi Anggota Dewan Pengawas Syariah kini diisi oleh Abdullah Syamsul Arifin.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim menyetujui pembagian dividen sebesar Rp850 miliar serta melakukan perubahan susunan pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang digelar di Kantor Pusat Surabaya, Rabu (6/5/2026).

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menjelaskan, perseroan menutup tahun 2025 di tengah dinamika ekonomi dengan menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga kinerja bisnis dan keuangan.

Strategi tersebut meliputi penguatan dana murah dalam pengelolaan dana pihak ketiga, penerbitan obligasi untuk mendukung stabilitas pendanaan, penyaluran kredit yang lebih selektif ke sektor prospektif, efisiensi biaya, peningkatan transaksi digital untuk mendorong pendapatan nonbunga, serta pengendalian kualitas aset sesuai risk appetite.

”Kemudian untuk mendukung visi menjadi BPD Nomor 1 Di Indonesia, manajemen kembali melanjutkan journey transformasi melalui 5 pilar utama yaitu aspek tata kelola & manajemen risiko, optimalisasi bisnis berbasis ekosistem, peningkatan kompetensi manpower sebagai asset utama, kekuatan teknologi informasi dan digitalisasi proses bisnis, dan optimalisasi sinergi bisnis untuk KUB,” kata Winardi, Rabu (6/5/2026).

Dalam RUPS tersebut, Bank Jatim menetapkan pembagian dividen sebesar Rp56,62 per saham, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp54,71 per saham. Secara total, nilai dividen mencapai Rp850 miliar atau setara 55% dari laba bersih tahun buku 2025.

“Pembagian dividen yang selalu meningkat disetiap tahunnya mampu menjadikan saham BJTM sebagai salah satu saham favorit pilihan masyarakat dalam berinvestasi,” ujarnya.

Mengacu pada harga penutupan Rp590 pada Selasa (5/5/2026), indikasi dividend yield BJTM mencapai 9,60%.

Winardi menegaskan, perseroan terus berupaya menjadi BUMD yang profesional dan berperan sebagai motor penggerak ekonomi regional Jawa Timur, baik melalui operasional bisnis maupun distribusi laba dalam bentuk dividen.

Kinerja konsolidasi Bank Jatim sepanjang 2025 tercatat positif, didukung sinergi dengan empat BPD lain dalam Kelompok Usaha Bank (KUB). Aset konsolidasi mencapai Rp168,85 triliun atau tumbuh 42,93% (YoY), dengan laba bersih Rp1,61 triliun atau naik 24,80% (YoY).

Sementara itu, total aset BJTM tercatat Rp105,8 triliun atau tumbuh 3,70% (YoY), dengan laba bersih Rp1,546 triliun atau meningkat 20,65% dan menjadi yang tertinggi di antara BPD di Indonesia.

Pada kuartal I/2026, Bank Jatim juga mencatatkan kinerja solid dengan laba bersih konsolidasi sebesar Rp661 miliar, tumbuh 90,41% YoY dibandingkan Rp347 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh pendapatan bunga bersih yang naik 39,61% YoY menjadi Rp2,35 triliun.

“Pencapaian ini tidak lepas dari berbagai terobosan strategis yang dilakukan Bank Jatim untuk mengakselerasi bisnis, salah satunya melalui sinergi bersama UMKM serta digitalisasi yang memungkinkan layanan bank menjadi lebih mudah dan nyaman bagi seluruh nasabah,” ungkapnya.

Hingga Maret 2026, penyaluran kredit konsolidasi mencapai Rp109,22 triliun atau tumbuh 40,85% YoY, sementara total aset naik 38,85% YoY menjadi Rp164,07 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 37,59% YoY menjadi Rp122,80 triliun.

“Bank Jatim senantiasa berkomitmen untuk secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program pemerintah provinsi Jawa Timur berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada sektor riil serta masyarakat luas,” ungkap Winardi.

Secara bank only, hingga kuartal I/2026 penyaluran kredit mencapai Rp65,97 triliun, dengan total aset Rp101,06 triliun dan laba bersih Rp377 miliar.

”Capaian ini merupakan hasil dari fokus perseroan dalam memperkuat fundamental bisnis. Ke depan, kami akan terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas aset, serta mengembangkan bisnis secara selektif dan berkelanjutan. Kami optimis kinerja positif ini dapat terus terjaga hingga akhir tahun,” terangnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi atas kinerja Bank Jatim yang tumbuh impresif di Tahun Buku 2025. Capaian Bank Jatim ini mampu menunjukkan fungsi intermediasi yang berjalan baik sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kualitas.

"Kinerja keuangan Bank Jatim sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang patut diapresiasi, tercermin dari pertumbuhan aset, peningkatan penyaluran kredit, serta penguatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menunjukkan kemampuan dalam menjaga momentum pertumbuhan secara konsisten," kata Khofifah.

Dia berharap, Bank Jatim agar memperkuat posisi sebagai regional champion, mengoptimalkan KUB melalui sinergi bisnis, penguatan ekosistem pada masing-masing daerah serta optimalisasi potensi produk syariah, mempercepat transformasi digital, meningkatkan pembiayaan sektor produktif khususnya UMKM, serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko.

"Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan Bank Jatim tidak hanya tumbuh secara kinerja, tetapi juga semakin kuat dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah," tegasnya.

Menurutnya, momentum RUPS harus menjadi penguatan komitmen untuk terus berinovasi, menjaga kepercayaan, dan menghadirkan kinerja yang berkelanjutan. Oleh sebab itu ia mengajak seluruh jajaran Komisaris, Direksi, dan seluruh insan Bank Jatim untuk terus melangkah dengan semangat kolaboratif dan penuh integritas, dalam membangun institusi yang semakin kuat dan membanggakan. ”Dengan sinergi yang solid, kita optimis Bank Jatim akan semakin berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah, menuju Jawa Timur yang semakin maju, berdaya saing, dan berkeadilan," jelasnya.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan pula, Bank Jatim bukan sekadar lembaga intermediasi, tetapi merupakan motor penggerak ekonomi daerah yang memiliki peran langsung dalam mengalirkan likuiditas, memperkuat sektor riil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

”Kita memahami bahwa Jawa Timur saat ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional. Peran Bank Jatim menjadi semakin krusial, sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan pembangunan dapat terhubung secara nyata dengan aktivitas ekonomi masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, Bank Jatim juga memiliki peran penting sebagai penghubung antara kekuatan fiskal daerah dengan sektor riil. Artinya, bagaimana program-program pemerintah dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang produktif melalui dukungan pembiayaan yang tepat sasaran. Ke depan, peran strategis Bank Jatim,perlu terus diperkuat dengan digital mindset, bukan sekadar digitalisasi layanan, tetapi transformasi menyeluruh dalam cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengambil keputusan yang lebih adaptif terhadap dinamika zaman.

"Bank Jatim memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya dalam konteks perbankan daerah, tetapi juga dalam mendukung arsitektur ekonomi nasional. Hal ini tercermin dari jumlah anggota KUB. Bank Jatim menaungi 5 anggota Bank KUB diantaranya NTB Syariah, NTT, Sulawesi Tenggara, Lampung dan Banten. Ini merupakan yang terbanyak diantara BPD lainnya yang menjadi induk KUB," sebutnya.

Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 kali ini, juga terdapat agenda Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi & Susunan Pengurus Perseroan. Adapun untuk perubahan nomenklatur terjadi di beberapa kursi. Seperti Direktur Keuangan, Treasury & Global Services berubah menjadi Direktur Keuangan & Tresuri. Kemudian Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan berubah menjadi Direktur Menengah, Korporasi & Kelembagaan. Selanjutnya Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah berubah menjadi Direktur Ritel & Syariah. Terakhir, Direktur IT, Digital & Operasional berubah menjadi Direktur Teknologi Informasi, Digital & Operasi.

Sementara itu, di jajaran direksi, Bank Jatim mengangkat Andry Wicaksono sebagai Direktur Manajemen Risiko. Kemudian Moh. Nasih yang semula menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 ini beliau diangkat menjadi Komisaris Independen. Selanjutnya untuk posisi Anggota Dewan Pengawas Syariah kini diisi oleh Abdullah Syamsul Arifin. Sehingga berdasarkan hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2025, susunan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank Jatim setelah pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama Independen : Adi Sulistyowati

Komisaris : Adhy Karyono

Komisaris Independen : Muhammad Mas’ud

Komisaris Independen : Dadang Setiabudi

Komisaris Independen : Asri Agung Putra

Calon Komisaris Independen : Moh. Nasih

Direktur Utama : Winardi Legowo

Wakil Direktur Utama : R. Arief Wicaksono

Direktur Ritel & Syariah : Tonny Prasetyo

Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah

Direktur Keuangan & Tresuri : RM Wahyukusumo Wisnubroto

Direktur Menengah, Korporasi, dan Kelembagaan : Arif Suhirman

Direktur Teknologi Informasi, Digital & Operasi : Wiweko Probojakti

Calon Direktur Manajemen Risiko : Andry Wicaksono

Ketua Dewan Pengawas Syariah : KH Afifuddin Muhajir

Anggota Dewan Pengawas Syariah : Tamhid Masyhudi

Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah : Abdullah Syamsul Arifin. (K24)

Bisnis.com, SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti ketimpangan setoran dividen atau pembagian sebagian laba bersih oleh segenap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) wilayah setempat.

Juru Bicara Panitia Khusus BUMD DPRD Provinsi Jawa Timur Abdullah Abu Bakar mengungkapkan berdasar pada komposisi setoran dividen BUMD Jawa Timur, terdapat fakta yang mencolok dan tidak bisa ditutupi dengan narasi administratif semata.

Abdullah memaparkan bahwa total setoran dividen BUMD Provinsi Jawa Timur per tahun pembukuan 2025 tercatat sebesar Rp488.116.592.768, yang hampir sepenuhnya ditopang oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau yang lazim dikenal sebagai Bank Jatim.

Lembaga perbankan daerah tersebut menyumbang dividen bagi PAD Provinsi Jawa Timur senilai Rp420.003.945.682 atau 86,05% dari total perolehan dividen BUMD Jatim pada tahun lalu.

"Bila diamati dari komposisi setoran dividen BUMD Jawa Timur, fakta yang muncul sangat mencolok dan tidak dapat ditutupi dengan narasi administratif semata. Dari total setoran dividen sebesar Rp488,1 miliar, kontribusi terbesar berasal dari satu entitas, yaitu Bank Jatim, yang menyumbang sekitar 86% atau lebih dari Rp420 miliar," ungkap Abdullah, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan sumbangan dividen oleh seluruh BUMD kecuali Bank Jatim terhadap PAD Provinsi Jawa Timur masih jauh panggang dari api. Rinciannya, perusahaan holding, seperti PT. Jatim Grha Utama (JGU) hanya menyetor dividen sebesar Rp1.213.627.000 atau 0,25% serta PT. Panca Wira Usaha (PWU) Rp1.650.950.000 atau 0,34% dari total dividen secara keseluruhan.

Selanjutnya, PT. Air Bersih Jatim menyumbang sebesar Rp1.231.413.086 atau 0,25%, PT. Jamkrida Rp2.500.000.000 atau 0,51%, dan PT. BPR UMKM Rp9.616.657.000 atau senilai 1,97% dari total perolehan dividen BUMD Provinsi Jawa Timur bagi PAD.

Terakhir, PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menyetor dividen kepada Provinsi Jawa Timur sebesar Rp17.900.000.000 atau 3,67% dari total keseluruhan dividen yang disalurkan oleh BUMD Jatim serta PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) tercatat senilai 6,97% dari sumbangan dividen BUMD Jatim kepada PAD atau sebesar Rp34.000.000.000.

Abdullah menyebut pansus menilai bahwa nominal-nominal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang sangat serius, di mana hanya satu BUMD yang menjadi tulang punggung utama PAD, dan mayoritas lainnya belum dapat mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

Diversifikasi sumber pendapatan yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan daerah di luar yang bergerak di bidang perbankan dinilai pihak legislatif tidak dapat berdampak besar terhadap kondisi fiskal daerah.

"Struktur BUMD Jawa Timur saat ini tidak mencerminkan diversifikasi sumber pendapatan daerah, melainkan justru menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor perbankan, khususnya Bank Jatim," tegasnya.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyebut Provinsi Jawa Tengah misalnya dengan total keseluruhan investasi yang digelontorkan daerah sebesar Rp698,3 miliar, mampu mewujudkan diversifikasi sumber pendapatan yang didapat dari perusahaan daerah sektor perbankan maupun riil.

"Kontribusi terhadap kinerja tidak hanya bertumpu pada satu entitas, meskipun Bank Jateng tetap dominan dengan sekitar 81,3%. Namun, BUMD lainnya seperti BPR, sektor energi, hingga perusahaan jasa, masih mampu memberikan kontribusi yang lebih proporsional dibandingkan Jawa Timur," paparnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menerangkan persoalan utama BUMD Jawa Timur bukan hanya terletak pada kinerja individu perusahaan yang buruk, melainkan pada kegagalan sistemik atas pengelolaan portofolio BUMD secara strategis.

Permasalahan mendasar tersebut antara lain adalah perusahaan holding tidak mampu bekerja optimal, arah bisnis tidak terintegrasi, dan tidak terdapat mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa setiap penyertaan modal daerah benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Dengan besaran aset dan penyertaan modal daerah yang selama ini telah diberikan kepada BUMD non-keuangan di Jawa Timur, Abdullah menyebut kontribusi dividen yang terlampau minim tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara input dan output.

DPRD menyatakan aset yang besar tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh. Bahkan dalam beberapa kasus, aset yang dikelola perusahaan daerah malahan tidak produktif, idle, atau tidak menghasilkan nilai ekonomi yang memadai.

Oleh sebab itu, bila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, maka kehadiran BUMD-BUMD terkait yang tidak menghasilkan nilai tambah akan senantiasa menggerus kas daerah dan membebani pemerintah provinsi.

"Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka keberadaan sebagian BUMD tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, melainkan berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang yang terus menggerus efektivitas keuangan daerah," pungkasnya.