Jakarta: Upaya memastikan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran terus diperkuat. Kali ini, PT Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah menggandeng Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melalui kerja sama strategis berbasis integrasi data kendaraan.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu, 22 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem distribusi energi subsidi, khususnya untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi dalam pemanfaatan data kendaraan bermotor sebagai basis pengaturan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

“Kolaborasi BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya Wahyudi dikutip dari siaran pers, Kamis, 23 April 2026.

Wahyudi menegaskan integrasi data ini memperkuat peran BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan distribusi BBM, sekaligus mendukung pengendalian konsumsi melalui sistem digital terintegrasi berbasis data kendaraan.

“Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh,” tambahnya.

Sinergi antara BPH Migas, Korlantas Polri, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume, serta dapat dikontrol bersama melalui sistem yang terintegrasi.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi data ini, sekaligus menjadi perpanjangan dan penyempurnaan kerja sama yang telah berjalan.

Ia berharap penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga amanah subsidi energi bagi masyarakat.

“Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Mars Ega.

Mars Ega menambahkan, diharapkan kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi sekaligus meminimalkan ketergantungan pada proses manual.

“Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan,” sebut Mars Ega.

(ANN)

Jakarta: Upaya memastikan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran terus diperkuat. Kali ini, PT Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah menggandeng Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melalui kerja sama strategis berbasis integrasi data kendaraan.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu, 22 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem distribusi energi subsidi, khususnya untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi dalam pemanfaatan data kendaraan bermotor sebagai basis pengaturan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

“Kolaborasi BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya Wahyudi dikutip dari siaran pers, Kamis, 23 April 2026.

Wahyudi menegaskan integrasi data ini memperkuat peran BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan distribusi BBM, sekaligus mendukung pengendalian konsumsi melalui sistem digital terintegrasi berbasis data kendaraan.

“Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh,” tambahnya.

Sinergi antara BPH Migas, Korlantas Polri, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume, serta dapat dikontrol bersama melalui sistem yang terintegrasi.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi data ini, sekaligus menjadi perpanjangan dan penyempurnaan kerja sama yang telah berjalan.

Ia berharap penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga amanah subsidi energi bagi masyarakat.

“Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Mars Ega.

Mars Ega menambahkan, diharapkan kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi sekaligus meminimalkan ketergantungan pada proses manual.

“Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan,” sebut Mars Ega.

(ANN)

Jakarta: Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) selama periode Lebaran 2026 dipastikan dalam kondisi aman. BPH Migas menegaskan stok energi nasional, baik subsidi maupun nonsubsidi, tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga 22 Maret 2026, ketahanan stok BBM dinilai sangat memadai. Penyaluran dari terminal BBM milik Pertamina ke berbagai SPBU juga berjalan lancar tanpa kendala, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama masa mudik dan Lebaran.

Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena stok BBM dipastikan aman.

“Pemerintah, sebagaimana arahan Bapak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menjamin ketersediaan stok dan distribusi BBM, khususnya oleh Pertamina Patra Niaga terus dijaga ketahanannya. Monitoring kualitas juga rutin dilakukan, dan hasilnya sesuai standar pemerintah sehingga diharapkan masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Maret 2026.

Distribusi BBM di daerah terus diperkuat

Selain pemantauan nasional, BPH Migas juga memastikan ketahanan pasokan BBM di Pulau Kalimantan dalam kondisi aman. Khusus di Kalimantan Barat, sejak malam takbiran 20 Maret 2026, suplai BBM ke SPBU terus ditingkatkan sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Posko Nasional Sektor ESDM Ramadhan & Idulfitri (RAFI) 2026.

Sejumlah SPBU di Kota Pontianak juga dioperasikan selama 24 jam untuk mengurangi antrean. Berdasarkan pemantauan per 22 Maret 2026, kondisi antrean kendaraan mulai berangsur membaik.

“Langkah ini diharapkan dapat menjaga kenyamanan masyarakat, terutama saat arus mudik dan arus balik,” jelas Fathul.

Berdasarkan keterangan Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widhi Tri Adhi Hidayat kondisi penyaluran BBM di wilayah Kalimantan Barat per 23 Maret 2026 secara umum berjalan aman dan lancar.

Wilayah yang sebelumnya mengalami antrean panjang akibat lonjakan permintaan dan panic buying kini berangsur normal.

"Kondisi antrean di berbagai SPBU di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya sudah normal. Sementara di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang dalam kondisi sedang, Lalu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak masih terus diupayakan untuk mengurangi antrean yang masih relatif padat.”, tutur Widhi.

Selama periode Satgas 9-22 Maret, penyaluran BBM di Kalbar tercatat rata-rata 2.749 KL/hari untuk bensin jenis Pertalite dan Pertamax Series (naik 19,8 persen dari normal, dengan puncak kenaikan 54 persen pada 20 Maret) dan 1.420 KL/hari untuk Solar (turun 3,7 persen dari normal, dengan kenaikan tertinggi 20 persen pada 18 Maret).

"PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan suplai ke SPBU berjalan lancar dengan penambahan mobil tangki serta operasional IT Pontianak selama 24 jam,” imbuh Widhi.

Imbauan hindari panic buying saat arus balik

Menjelang arus balik, BPH Migas menegaskan kembali bahwa stok BBM nasional dalam kondisi sangat aman. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak melakukan panic buying, dan memanfaatkan layanan Pertamina Delivery Service (PDS) 135 apabila membutuhkan BBM darurat di perjalanan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun juga menyampaikan penguatan distribusi di wilayah Kalimantan Barat terus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga dan pelayanan berjalan optimal.

"Kami menegaskan bahwa suplai BBM di Kalimantan Barat terus kami tambah dan distribusikan secara maksimal. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, kondisi saat ini sudah berangsur kondusif," ujar Roberth.

(ANN)