Samarinda (ANTARA) - Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) menargetkan pendapatan ekonomi kreatif (ekraf) pada 2026 naik menjadi Rp41,6 miliar atau mengalami peningkatan ketimbang realisasi 2025 yang sebesar Rp36,84 miliar.

Nilai ekraf sebesar ini berasal dari 17 subekraf yang meliputi aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan dan periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio.

"Kontribusi ekraf terhadap Produks Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim meningkat, dari 5,63 persen pada 2024 menjadi 6,19 persen pada 2025," ujar Kabid Ekraf Dispar Kaltim Awang Khaliq di Samarinda, Rabu.

Untuk merealisasikan target sebesar Rp41,6 miliar tahun ini, Dispar terus melakukan berbagai hal seperti percepatan transformasi digital ekraf melalui penguatan talenta dan pendanaan inkubasi start-up ekraf digital.

Kemudian melakukan digitalisasi UMKM kreatif (pemasaran daring, penggunaan QRIS dalam transaksi, integrasi logistik, dan katalog produk) untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar.

Menurut dia, selain itu, pihaknya juga melakukan revitalisasi desain dan arsitektur berupa penguatan inovasi melalui kompetisi, dana pendamping, kemitraan industri - kampus, efisiensi layanan berbasis teknologi, dan insentif properti ramah lingkungan.

Lantas melakukan penguatan media, konten, dan seni budaya melalui optimalisasi di Temindung Creative Hub untuk produksi atau inkubasi film, animasi, televisi, radio, podcast, fotograf, dan penyelenggaraan festival konten daerah secara tahunan.

"Kami juga melakukan pengembangan ekraf berbasis lapangan usaha dengan melakukan modernisasi industri pengolahan (makanan, roti/ kue, kuliner), percepatan jaringan internet di daerah terpencil, dan optimalisasi distribusi melalui ritel modern, e-commerce, dan pasar digital," kata Awang.

Pihaknya juga memperkuat pusat produksi bersama berbasis sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tiap kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas produksi, disertai standardisasi kualitas, perbaikan kemasan, memelihara kebersihan untuk kesehatan dan keamanan produk, serta sertifikasi halal.

"Termasuk memfasilitasi kepemilikan nomor induk berusaha (NIB), hingga penguatan merek guna mendorong penetrasi pasar ritel modern, sekaligus memperluas akses ke rantai pasok, hingga membangun rantai pasok ke ibu kota baru yakni Ibu Kota Nusantara (IKN)," katanya.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Lahan pertanian 24 hektare ini tersebar di delapan kabupaten, tetapi lebih banyak luasan tanahnya di Jayawijaya

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan setempat membuka lahan pertanian seluas 24 hektare pada tahun 2026 guna mendukung program kerja sama ekonomi antardaerah.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Papua Pegunungan Sem Kepno di Wamena, Selasa mengatakan untuk mendukung upaya kerja sama ekonomi antar daerah maka pihaknya mendorong pembukaan lahan pertanian seluas 24 hektare.

“Lahan pertanian 24 hektare ini tersebar di delapan kabupaten, tetapi lebih banyak luasan tanahnya di Jayawijaya. Pembukaan lahan pertanian ini sebagai bentuk dukungan program kerja sama ekonomi antara Pemprov Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor,” katanya.

Menurut dia, sistem yang digunakan adalah binaan-binaan kelompok tani delapan kabupaten dari Distan Papua Pegunungan.

“Kami memiliki binaan-binaan kelompok tani, di mana kelompok tani itu diberikan bibit, bimbingan sehingga mereka dapat menanam berbagai sayuran sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujarnya.

Dia menjelaskan masa panen dari sayuran yang ditanam adalah tiga bulan, apabila di tanam pada bulan Juli maka panennya di bulan September.

“Kami akan menanam perdana di bulan Juli berbagai macam sayuran di antaranya kol, wortel, kentang serta beberapa sayuran lainnya. Ketika panen, kami akan mengundang bapak gubernur untuk datang memanen,” katanya.

Dia menambahkan hasil pertanian yang nantinya dipanen, kemudian akan ditampung oleh koperasi binaan Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan.

“Sesuai arahan bapak gubernur, hasil pertanian yang akan dipanen kemudian ditampung di koperasi sebelum dikirim menggunakan pesawat ke Biak,” ujarnya.

Kerja sama ekonomi antara Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Biak Numfor telah dilakukan pada pertengahan tahun 2025.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

penurunan harga yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan serap pasar, sehingga harga di sejumlah wilayah berada di bawah biaya pokok produksi peternak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian bersama dinas peternakan se-Pulau Jawa memperkuat data perunggasan nasional untuk mendukung kebijakan tepat sasaran, menjaga stabilitas usaha peternak serta menyeimbangkan pasokan dan harga unggas.

"Kami bersama dinas yang membidangi fungsi peternakan se-Pulau Jawa memperkuat langkah pengendalian penurunan harga ayam hidup (livebird) dan telur ayam ras di tingkat peternak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir," kata Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Hary Suhada dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan upaya tersebut juga diiringi dengan penguatan data perunggasan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Ia mengatakan Kementan terus memantau perkembangan harga livebird di tingkat peternak. Berdasarkan hasil pemantauan, penurunan harga yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan serap pasar, sehingga harga di sejumlah wilayah berada di bawah biaya pokok produksi peternak.

Menurut Hary, kondisi tersebut memerlukan penanganan bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai kebijakan yang ditempuh dapat berjalan efektif. Kementan kemudian melakukan koordinasi bersama dinas terkait yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (25/6).

"Maka kami sudah mengundang seluruh dinas yang membidangi peternakan di Pulau Jawa untuk bersama-sama mencari solusi," ujarnya.

Menurut dia, persoalan itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan kolaborasi, koordinasi dan rasa tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah agar kondisi peternak dapat segera membaik.

Ia menambahkan pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk membantu peternak dan menjaga stabilitas usaha perunggasan.

Beberapa di antaranya adalah mendorong penyerapan livebird dan telur, melakukan pengendalian produksi bibit ayam/day old chick(DOC) final stock (FS) broiler, imbauan untuk melakukan afkir ayam ras petelur yang telah memasuki umur lebih dari 90 minggu.

"Serta berbagai penyesuaian kebijakan guna menciptakan rantai usaha perunggasan yang lebih sehat dan berkelanjutan," jelasnya.

Kementan juga menyoroti pentingnya ketersediaan data perunggasan yang akurat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Data tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang holistik dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Kami berharap terdapat data yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, kami membutuhkan keterlibatan aktif dinas-dinas terkait untuk bersama-sama menyusun mekanisme dan langkah teknis dalam memperoleh data perunggasan yang akurat," ujar Hary.

Ia mengungkapkan koordinasi tahap awal difokuskan pada Pulau Jawa karena wilayah tersebut menjadi sentra utama produksi unggas nasional.

"Kita memulai dari Jawa terlebih dahulu karena sekitar 63 persen pasokan daging ayam dan telur nasional berasal dari Pulau Jawa," kata dia.

Ke depan, koordinasi serupa juga akan diperluas ke provinsi-provinsi di luar Jawa sehingga sistem data dan kebijakan yang dibangun dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Nasir menyampaikan dukungan terhadap berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah pusat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten juga terus memperkuat pengawasan dan pelaksanaan regulasi di sektor perunggasan.

"Kami berkomitmen menegakkan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk sementara, kami tidak mengeluarkan izin usaha baru di sektor perunggasan. Selain itu, Gubernur Banten juga telah mengundang para pelaku usaha dan peternak untuk berdiskusi mencari solusi atas kondisi pasar yang sedang terjadi," ujar Nasir.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani menilai persoalan yang dihadapi peternak saat ini membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menyelesaikannya.

"Permasalahan perunggasan saat ini cukup kompleks. Peternak tidak hanya menghadapi penurunan harga jual ayam dan telur, tetapi juga masih harus menanggung kewajiban kredit perbankan, sementara biaya produksi, termasuk pakan, juga mengalami kenaikan," kata Indyah.

Menurut dia, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu penyerapan hasil produksi peternak. Meski demikian, kondisi pasar masih memerlukan dukungan langkah-langkah lanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

"Kami telah melakukan berbagai langkah, seperti mengimbau ASN untuk meningkatkan konsumsi telur dan mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap telur dari peternak," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PLN EPI memandang literasi keuangan sebagai bagian penting dari pengembangan kualitas sumber daya manusia

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meningkatkan literasi dan ketahanan keuangan pegawai di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Direktur Manajemen Human Capital and Administrasi PLN EPI Dedeng Hidayat mengatakan kemampuan mengelola keuangan pribadi kini menjadi kompetensi penting yang perlu dimiliki setiap pegawai, seiring meningkatnya tantangan ekonomi seperti perubahan suku bunga, dinamika geopolitik, fluktuasi nilai tukar, hingga volatilitas pasar keuangan.

"PLN EPI memandang literasi keuangan sebagai bagian penting dari pengembangan kualitas sumber daya manusia," dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan tersebut, PLN EPI menyelenggarakan Financial Wellbeing Series pada Senin (22/6/2026) yang diikuti seluruh pegawai.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membekali pegawai dengan pemahaman yang lebih baik dalam mengelola keuangan, menjaga kesehatan finansial, serta memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangannya," ujar Dedeng.

Menurut dia, kesehatan finansial yang baik akan membantu pegawai bekerja lebih fokus, produktif, dan mampu mengambil keputusan secara lebih bijak dalam menghadapi berbagai perubahan ekonomi.

Karena itu, penguatan literasi keuangan menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membangun insan yang adaptif dan berdaya saing.

PLN EPI meyakini bahwa pegawai yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, mampu merencanakan masa depan secara lebih matang, serta berkontribusi secara optimal bagi perusahaan.

Melalui penguatan literasi keuangan, PLN EPI juga tidak hanya membangun insan yang unggul secara profesional, tetapi juga mendorong terciptanya budaya finansial yang sehat, sehingga pegawai memiliki ketahanan finansial yang kuat dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi di masa depan.

Selain membahas prospek ekonomi dan strategi investasi, peserta Financial Wellbeing Series juga mendapatkan wawasan mengenai pengelolaan keuangan pribadi, mulai dari penyusunan tujuan finansial, pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, hingga pentingnya dana darurat sebagai fondasi kesehatan finansial.

Materi tersebut diharapkan dapat membantu pegawai membangun perencanaan keuangan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Program Financial Wellbeing Series merupakan bagian dari komitmen PLN EPI dalam mendukung pegawai melalui pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan saat ini.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Suku Dinas Bina Marga (Sudis BM) Jakarta Barat berhasil memutus dan menurunkan kabel udara sepanjang 11.065 meter atau sekitar 11 kilometer sejak 2023 hingga pertengahan 2026. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sudis Bina Marga Jakarta Barat Abdul Jabbar mengatakan pemutusan kabel udara merupakan bagian dari program relokasi utilitas yang dilakukan secara bertahap.

Dalam program tersebut, utilitas dipindahkan ke dalam box culvert sebelum kabel udara diturunkan. “Pelaksanaannya dilakukan bertahap. Selain soal volumenya yang panjang, pemutusan juga mempertimbangkan beberapa aspek," kata Jabbar, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, pada 2023 kegiatan relokasi utilitas dilakukan di lima ruas jalan, yakni Jalan Srengseng Raya, Kelapa Dua Raya, Raya Pos Pengumben, Joglo Raya, dan Swadarma Raya. Dari kegiatan tersebut, kabel udara yang direlokasi dan diputus mencapai 5.744 meter.

Kemudian pada 2024, relokasi dilakukan di Jalan Syahdan, Tanjung Duren Barat, Kemanggisan Raya, Thaisir, dan Sulaiman. Total kabel yang direlokasi dan diputus sepanjang 3.800 meter.

Sementara itu, pada 2025 program relokasi menyasar enam segmen yang mencakup 12 ruas jalan dengan total panjang utilitas kabel mencapai 11.460 meter. Segmen 1 meliputi Jalan Pilar Raya dan Kedoya Pesing sepanjang 1.250 meter.

Segmen 2 mencakup Jalan Peta Barat, Peta Utara, Utan Jati, dan Peta Selatan sepanjang sekitar 6.087 meter. Dari panjang tersebut, sekitar 1.521 meter kabel telah direlokasi dan diturunkan.

Adapun segmen 3 meliputi Jalan Kembangan Raya, Puri Kembangan, dan Kembangan Baru dengan panjang sekitar 4.729 meter. Sementara segmen 4, 5, dan 6 masing-masing berada di Jalan Brigjen Katamso sepanjang 1.658 meter, Jalan Meruya Selatan sepanjang 1.057 meter, serta Jalan Kusuma sepanjang 1.550 meter.

Untuk 2026, Sudis Bina Marga Jakarta Barat menargetkan relokasi utilitas dilakukan di empat segmen dengan total panjang 7.960 meter. Segmen tersebut berada di Jalan Benda Raya sepanjang 2.500 meter, Jalan Tomang Raya sepanjang 2.300 meter, Jalan KS Tubun sepanjang 860 meter, serta Jalan Joglo Raya dan Jalan H Muchtar Raya sepanjang 2.300 meter.

Jabbar menambahkan, pemutusan kabel udara pada 2026 juga akan dilanjutkan terhadap utilitas yang telah direlokasi pada 2025 dengan total panjang mencapai 11.460 meter.

"Kalau yang relokasi 2023 dan 2024 sudah seluruhnya kabel udara diputus. Untuk yang tahun 2025 baru di segmen dua sepanjang sekitar 25 persen dan sisanya akan kita lakukan bertahap," pungkasnya.

Penghargaan ini didedikasikan untuk semua wisatawan yang datang ke Jawa Barat

Bandung (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat resmi dinobatkan sebagai wilayah dengan perkembangan ekosistem wisata ramah Muslim paling menjanjikan berstandar internasional di antara seluruh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan di Bandung, Kamis (25/6), mengatakan penghargaan itu adalah Most Promising Muslim-Friendly Region of The Year dalam ajang Halal In Travel - Global Summit 2026.

Penghargaan berbasis skor Global Muslim Travel Index (GMTI) dari Mastercard-Crescent Rating ini diraih Jabar setelah lolos serangkaian penilaian ketat, meliputi ketersediaan fasilitas ramah Muslim, kesiapan industri (hotel, restoran, destinasi), dukungan regulasi pemerintah, inovasi program, hingga masifnya promosi ke pasar global.

"Penghargaan ini didedikasikan untuk semua wisatawan yang datang ke Jawa Barat. Penghargaan ini juga sekaligus untuk memotivasi peningkatan dan pengembangan pariwisata Muslim di Jawa Barat, dan tentu saja untuk mendukung penilaian tingkat nasional. Silakan datang ke Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak," ujar Iendra.

Iendra turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pelaku bisnis pariwisata, masyarakat Jawa Barat, Gubernur Jabar, Kementerian Pariwisata RI, serta CrescentRating selaku inisiator acara.

Penghargaan yang dibawa pulang oleh delegasi Jawa Barat ini merupakan bagian dari GMTI Awards, yang di dalamnya juga mengurasi kategori destinasi teratas, kota ramah Muslim, destinasi berkelanjutan, hingga destinasi ramah perempuan Muslim.

Selain kategori GMTI Awards yang berlangsung di Singapura, Kamis (18/6), perhelatan Halal In Travel - Global Summit 2026 tahun ini juga menganugerahkan tiga kategori penghargaan internasional lainnya, yaitu Muslim-friendly Service Provider Awards, HalalTrip Travelers Choice Awards, serta Halal Travel Personalities of The Year.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kawasan Blok M direkomendasikan menjadi lokasi percontohan pertama penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jakarta. Hal itu karena Blok M dinilai memiliki karakteristik yang mendukung penerapan kebijakan secara bertahap.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Breathe Cities, Kamis (25/6/2026).

Laporan tersebut diserahkan Breathe Cities kepada Pemprov DKI Jakarta dalam Sidang Pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim (Pokja MABI) bertema Dari Kawasan Rendah Emisi menuju Ketahanan Iklim: Dari Ambisi Menuju Aksi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan Blok M menjadi rekomendasi utama dari lima klaster prioritas yang telah diidentifikasi, yakni Kota Tua, GBK-Senayan, Medan Merdeka, Dukuh Atas, dan Blok M.

“Blok M memiliki konektivitas transportasi publik yang kuat, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta fungsi kawasan campuran atau mixed-use yang beragam. Dengan karakter tersebut, Blok M dapat menjadi lokasi awal untuk menguji berbagai intervensi terintegrasi sebelum diterapkan secara lebih luas di wilayah Jakarta lainnya,” kata Dudi.

Lihat video: Jaga kualitas Udara Jakarta, Pramono Kritik Pelaksanaan Uji Emisi



Dudi menjelaskan implementasi Kawasan Rendah Emisi direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2026-2029 dengan pendekatan adaptif berbasis data dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta ekosistem pendukung di setiap kawasan.

Dalam laporan tersebut, sektor transportasi disebut sebagai salah satu sumber utama pencemaran udara di Jakarta. Dudi menyebut dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan.

“Dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kualitas udara tersebut diperkirakan menghasilkan manfaat kesehatan dan kesejahteraan sekitar Rp1,9 triliun per tahun melalui pengurangan biaya kesehatan, menurunnya paparan polusi udara, serta berkurangnya risiko kematian dini akibat pencemaran udara.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menjadikan inovasi tembakau tanpa nikotin yang terbuat dari bahan daun talas beneng sebagai produk unggulan pada ajang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-XVII di Gorontalo pada 20-25 Juni 2026.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, di Serang, Rabu, mengatakan inovasi olahan daun talas sebagai pengganti daun tembakau tersebut akan dipamerkan pada ajang nasional guna membangun jejaring kemitraan, terlebih produk ini telah berhasil menembus pasar ekspor.

"Tembakau dari daun talas kita pamerkan di sana karena sudah ekspor. Selain itu, ubi talasnya juga bisa diolah menjadi tepung untuk aneka kue. Ini dalam rangka meningkatkan kapasitas serta produktivitas para nelayan dan petani kita," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang, Suhardjo, menjelaskan komoditas talas beneng tersebut dikembangkan dan diolah oleh para petani di wilayah Kecamatan Pabuaran.

"Daunnya dibikin alternatif tembakau tanpa nikotin. Kemudian umbi talas nya dijadikan tepung yang bisa dibikin kue, baik brownies, roti, dan sebagainya," jelas Suhardjo.

Untuk memamerkan inovasi tersebut sekaligus menggali ilmu pertanian, Bupati Rachmatuzakiyah telah melepas 42 orang kontingen asal Kabupaten Serang. Jumlah delegasi yang terdiri atas 32 petani, lima pendamping, dan lima petugas Dinas Perikanan tersebut merupakan yang terbanyak di antara kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Mengingat Serang merupakan juara umum pada Pekan Daerah (Peda) Provinsi Banten 2025, Pemkab kembali menargetkan predikat juara umum pada Penas tahun ini. Sebagai bentuk motivasi, pemerintah daerah telah menyiapkan bonus bagi peserta yang berprestasi, yaitu berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan pompa air.

Meski demikian, Suhardjo mengingatkan bahwa substansi utama keberangkatan kontingen bukanlah sekadar mengejar piala perlombaan, melainkan mencari inovasi baru dari daerah lain untuk diterapkan di Serang.

"Makanya kita minta para peserta untuk memprioritaskan ikut seminar, kunjungan ke lapangan, serta praktik-praktik pelatihan tentang teknologi pertanian terbarukan," tegasnya.

Penas KTNA XVII rencananya akan dibuka oleh Menteri Pertanian dan ditutup langsung oleh Presiden RI. Pemerintah Kabupaten Serang berharap partisipasi aktif di ajang ini dapat menjembatani masuknya berbagai program dukungan pertanian nasional ke wilayah Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengimbau pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi tetap tepat sasaran usai harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax mengalami kenaikan.

Wijayanto di Jakarta, Jumat (12/6/2026), menjelaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi subsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi. “Memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite bergeser menjadi konsumen,” kata Wijayanto.

Selain BBM, lanjut Wijayanto, pemerintah juga perlu menjaga agar subsidi listrik dan LPG tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun. Akses terhadap layanan BPJS Kesehatan juga perlu dipastikan tetap mudah dijangkau.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan terkait cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) agar tidak mengalami kenaikan yang dapat menambah beban rumah tangga.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan beras, minyak goreng, dan berbagai bahan pokok lainnya dengan harga yang tetap terjangkau.

Berbagai kebijakan tersebut bertujuan memastikan masyarakat tetap memiliki bantalan dalam menghadapi tekanan biaya hidup. “Jika hal-hal tersebut tidak hadir, dikhawatirkan inflasi akan meroket, masyarakat kesulitan hidup, dan berpotensi menimbulkan kekacauan,” tuturnya.

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi dan Desain Komunikasi Visual (HIMA PUSAKA) MNC University menggelar kegiatan studi banding bersama Himpunan Mahasiswa DKV Rupakapala Universitas Paramadina di MNC University, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa kedua perguruan tinggi untuk memperluas wawasan organisasi, bertukar pengalaman, serta memperkuat jejaring dalam pengembangan kompetensi mahasiswa, khususnya di bidang komunikasi dan industri kreatif.

Acara diawali dengan sambutan dari perwakilan kedua himpunan, di antaranya Ketua Pelaksana Studi Banding Zahira, Ketua Regional Hima Rupakapala Cikarang Kayla, Ketua Umum Hima Rupakapala Nauval, Ketua Umum HIMA PUSAKA Nurul, serta Pembina HIMA PUSAKA MNC University, Febrianto Sapto Dewo, S.Sn., M.Ds.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi pengenalan program kerja, struktur organisasi, serta diskusi antaranggota himpunan. Selain itu, peserta mengikuti talkshow bertajuk “Creative Leadership: Share & Connect” yang menghadirkan Dekan Fakultas Industri Kreatif MNC University, Iwan Gunawan, , serta Dosen Universitas Paramadina, Lyscha Novitasari, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Iwan menyampaikan bahwa industri kreatif saat ini membutuhkan lebih dari sekadar individu kreatif, tetapi juga sosok yang mampu mengarahkan ide menjadi inovasi yang memiliki dampak.

“Industri kreatif membutuhkan creative leader yang mampu menggabungkan kreativitas, kemampuan kolaborasi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI). Kreativitas harus mampu menghasilkan nilai dan solusi,” jelasnya.

Sementara itu, Lyscha Novitasari menekankan bahwa kepemimpinan kreatif bukan hanya berkaitan dengan posisi, tetapi kemampuan untuk membangun komunikasi, menggerakkan tim, dan menciptakan kolaborasi yang efektif.

“Creative leadership adalah bagaimana seseorang dapat menginspirasi dan membawa tim untuk mencapai tujuan bersama. Dalam industri kreatif, kemampuan bekerja sama dan membangun portofolio menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.

Setelah sesi talkshow, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan mahasiswa kedua institusi untuk membahas berbagai studi kasus organisasi dan industri kreatif. Peserta kemudian mempresentasikan hasil diskusi serta melakukan pertukaran gagasan.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber, pertukaran plakat sebagai simbol hubungan baik antarlembaga mahasiswa, serta campus tour untuk memperkenalkan fasilitas dan lingkungan akademik MNC University.

Melalui kegiatan ini, HIMA PUSAKA MNC University berharap dapat terus memperluas kolaborasi antarmahasiswa, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, serta mempersiapkan generasi muda yang kreatif dan adaptif menghadapi perkembangan industri masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang penambahan golongan masyarakat yang dapat menikmati fasilitas transportasi umum secara gratis di Jakarta. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari skema subsidi silang di tengah rencana penyesuaian tarif sejumlah rute Transjabodetabek.

Pramono mengatakan, rencana penyesuaian tarif tidak akan berlaku sama untuk seluruh rute layanan Transjabodetabek. Menurutnya, kenaikan tarif hanya akan diterapkan pada beberapa rute tertentu yang memiliki rute panjang, seperti rute menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Bogor.

"Memang akan mengalami penyesuaian harga terutama beberapa ruas yang panjang dan kemudian memerlukan tambahan karena memang di tempat itu misalnya yang ke Soekarno-Hatta itu ada tiga tempat parkir. Setiap parkir kan nggak ada gratis di Jakarta ini. Nah itu pasti ada tambahan kemudian juga yang ke Bogor. Tetapi tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menentukan besaran tarif baru.

"Pemerintah DKI Jakarta terus akan mengampanyekan bagi warga Jakarta 15 golongan dan kemungkinan akan kita tambah golongannya akan kita gratiskan. Karena supaya cross subsidinya itu lebih adil, bagi yang tidak mampu gratis bagi yang mampu ya bayarnya lebih tinggi sedikit," ujarnya.

Lihat video: Penumpang Transportasi Umum Meningkat, Macet Berkurang?

Meski demikian, Pramono belum mengungkapkan besaran tarif yang akan diberlakukan. Ia menyebut keputusan terkait angka penyesuaian tarif akan diumumkan dalam waktu dekat. "Nah mengenai angkanya berapa nanti pada saatnya dalam waktu dekat ini kami umumkan," katanya.

Pramono juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan transportasi publik menjadi salah satu fokus Pemprov DKI. Menurut dia, konektivitas antarmoda saat ini telah mencapai sekitar 93 persen dan perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah pengguna.

Karena itu, perhitungan penyesuaian tarif dilakukan secara hati-hati agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Maka kenapa dalam memperhitungkan rencana kenaikan tarif betul-betul supaya masyarakat tetap dengan kemampuannya untuk bisa membayar atau membeli ini," ujar Pramono.

Ia menambahkan, tarif transportasi publik di Jakarta sudah lebih dari dua dekade tidak mengalami penyesuaian. Bahkan, jika dibandingkan dengan daerah lain, tarif per kilometer di Jakarta masih relatif lebih murah.

"Dan perlu diketahui ini sudah 20 tahun lebih nggak pernah ada penyesuaian. Bahkan sekarang ini di Jakarta boleh dicek dibandingkan dengan daerah manapun per mil-nya atau per kilometer-nya jauh lebih murah dari semuanya," tuturnya.

Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan dunia

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional yang mencapai 5,3 juta ton, memperkuat ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi dinamika global dan tekanan inflasi pangan dunia.

Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudhi Harsatriadi Sandyatma mengatakan ketahanan pangan Indonesia memasuki fase yang semakin kokoh, CBP yang dikelola Perum Bulog kini mencapai 5,3 juta ton, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan nasional.

"Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan dunia," kata Yudhi dalam Economic Conference of The National Sustainable Food Programme sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kondisi neraca pangan nasional saat ini berada dalam situasi yang bagus, terutama untuk komoditas beras yang menjadi tulang punggung konsumsi masyarakat.

"Dan perlu kami sampaikan angka cadangan beras pemerintah kita yang dikelola oBulog hingga hari ini sudah mencapai 5,33 juta ton, itu adalah prestasi luar biasa dari kita semua, sebagai capaian yang sepanjang republik ini adalah yang tertinggi," ujar Yudhi.

Menurutnya penguatan stok pangan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam pengendalian inflasi pangan dan perlindungan daya beli masyarakat.

"Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka dua pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu menjadi penting. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, maka erat kaitannya dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan," jelasnya.

Sementara itu, untuk memastikan pangan terjangkau masyarakat, Bapanas memperkuat pengawasan pasar melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026.

Satgas yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum ini bertugas mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan (HAP), mutu, serta keamanan pangan di lapangan.

"Apa tugas dari tim ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai potensi pelanggaran terhadap Harga Acuan Pemerintah maupun Harga Eceran Tertinggi yang berlaku di republik ini," tutur Yudhi.

Sehingga tim ini tidak hanya melakukan tindakan-tindakan terhadap potensi pelanggaran tersebut, tetapi juga mengantisipasi potensi-potensi kenaikan-kenaikan harga dan pelanggaran-pelanggaran dari sisi mutu dan juga keamanan pangan.

Bapanas juga terus menjalankan berbagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Per 8 Juni 2026, pelaksanaan GPM telah mencapai 5.237 kali yang tersebar di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota.

"Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok," ucap Yudhi.

Penguatan ketahanan pangan nasional juga mendapat dukungan kuat dari Bank Indonesia (BI) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang berkolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi nasional menunjukkan kondisi yang tetap terkendali. Inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 3,08 persen atau masih berada dalam rentang sasaran nasional.

Sedangkan, inflasi bulanan (month-to-month) Mei berada di level 0,28 persen atau terkoreksi dari bulan sebelumnya yang berada di level 0,13 persen.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menegaskan seluruh program pengendalian inflasi pangan diarahkan pada tiga sasaran utama, yakni menjaga inflasi pangan tetap terkendali, memastikan kesinambungan pasokan antarwaktu dan antarwilayah.

Selain itu meningkatkan efisiensi rantai pasok agar manfaatnya dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun petani.

"Sasaran ini bukan sekadar menjaga stabilitas harga hari ini, tetapi juga membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh menghadapi perubahan iklim, tantangan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas 2045," kata Ricky.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026