Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menghukum seluruh pelaku industri pinjaman online (pinjol) berisiko mengganggu aliran pendanaan dan menekan kepercayaan investor di sektor fintech, di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Vonis terhadap 97 platform peer-to-peer lending yang dinilai melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memicu kekhawatiran luas, terutama terkait kepastian hukum dan keberlanjutan industri keuangan digital.

Para Anggota Majelis Komisi, KPPU telah memutuskan 97 perusahaan pinjol dikenakan sanksi pembayaran denda yang totalnya mencapai Rp755 miliar. Denda terbesar dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) senilai Rp102 miliar.

Uang akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai putusan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan ganda bagi pelaku industri, baik dari sisi finansial maupun reputasi.

Secara materiil, sanksi denda dinilai akan membebani perusahaan, terutama bagi platform yang masih berupaya memenuhi ketentuan modal minimum.

“Sementara kerugian non-materiil timbul dari keengganan lender, terutama perbankan, untuk menyalurkan via pindar [pinjaman daring/pinjol legal] karena sedang bermasalah secara hukum. Ketidakpercayaan ini mahal harganya,” ujar Huda, dikutip Kamis (2/4/2026).

Kondisi ini menjadi krusial mengingat peran perbankan sebagai sumber pendanaan utama industri pindar terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Data CELIOS menunjukkan porsi penyaluran dana dari perbankan melonjak signifikan dari 10,8% pada Januari 2021 menjadi 61,7% pada Januari 2025.

Ketergantungan terhadap lender institusi tersebut membuat industri rentan terhadap perubahan sentimen. Ketika kepercayaan menurun, penyaluran pembiayaan berpotensi terhambat meskipun permintaan tetap tinggi.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025 mencatat total penyaluran pinjaman mencapai Rp29,62 triliun dengan 17,39 juta akun borrower.

Huda menilai kondisi ini menunjukkan kebutuhan pembiayaan alternatif masih besar, sehingga gangguan terhadap sisi pendanaan akan langsung berdampak pada akses kredit masyarakat, khususnya segmen yang belum terlayani perbankan.

“Lender sebagai pemilik dana akan berpikir ulang terkait dengan kredibilitas. Ketika itu terjadi, itu akan berdampak pada penyaluran juga,” katanya.

Di sisi lain, pengamat menilai putusan KPPU juga membuka potensi ketidaksinkronan antarotoritas dalam mengatur industri keuangan digital.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU-FHUI) Ditha Wiradiputra menilai vonis tersebut dapat memicu ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

“Jika kepatuhan terhadap regulator dimaknai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sulit membayangkan hal ini tidak berdampak pada iklim investasi kita sebab kepastian hukum adalah salah satu landasan bagi industri untuk tumbuh berkelanjutan,” ujarnya.

Ditha menjelaskan bahwa kebijakan batas maksimum manfaat ekonomi yang menjadi objek perkara sebelumnya disusun oleh asosiasi industri berdasarkan arahan OJK untuk mengisi kekosongan regulasi.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan praktik lazim dalam kondisi mendesak, terutama saat maraknya pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat.

“KPPU semestinya dapat mempertimbangkan fakta yang dibeberkan OJK tersebut. Putusan KPPU ini justru jadi terkesan bertentangan dengan semangat regulator dalam melindungi masyarakat dan menyehatkan industri,” katanya.

Putusan ini memperlihatkan potensi friksi antara kebijakan persaingan usaha dan regulasi sektor keuangan, yang pada akhirnya berisiko menahan laju pertumbuhan industri fintech lending di Indonesia.

Rencana Banding AFPI & Perintah KPPU

Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan mayoritas anggotanya akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyayangkan putusan sidang majelis KPPU karena dinilai tidak mencerminkan fakta-fakta yang terbuka sepanjang sidang pemeriksaan.

Dia meneruskan, AFPI menilai KPPU memaksakan diri dengan memutus seluruh platform pinjaman daring. Padahal, tidak ada pemufakatan tentang batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) yang pernah terbukti sepanjang sidang pemeriksaan.

“Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat itu merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan [OJK] untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu. Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Terlepas dari putusan tersebut, Entjik menegaskan AFPI tetap akan menghormati proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk tetap menjaga integritas serta kepercayaan dalam ekosistem industri.

Adapun, KPPU memerintahkan 97 perusahaan pinjaman online alias pinjol menyerahkan jaminan bank sebesar 20% jika mengajukan keberatan atas putusan bersalah terkait menetapkan suku bunga 0,8% bersama-sama.

"Memerintahkan kepada Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini jika mengajukan keberatan," kata Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi usai membacakan putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025.

Rhido juga memerintahkan seluruh Terlapor membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda. Terlapor yang mengajukan keberatan dapat menyerahkan berkas ke Pengadilan Niaga, paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan.

"Keberatan diajukan paling lambat 14 hari kalender setelah pembacaan putusan jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal penerimaan pemberitahuan putusan jika Terlapor tidak hadir," jelasnya.

Dia menyampaikan apabila Terlapor tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. (Annisa N. Amara/Sulthon S. Kandiyas)

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti melanggar Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

Perusahaan tersebut menaikkan suku bunga menjadi 0,8% secara bersama-sama sehingga dinilai telah memonopoli pasar dan merugikan masyarakat. Putusan ini tertuang dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi dibantu oleh 8 Anggota Komisi Majelis lainnya pada Kamis (26/3/2026) di Gedung RB Supardan, Jakarta Utara.

“Menyatakan Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” kata Rhido.

Mereka dikenakan sanksi berupa membayar denda dengan besaran mulai dari Rp1 miliar sampai Rp102 miliar dengan total secara keseluruhan mencapai Rp755 miliar. Majelis Komisi menyatakan penetapan denda berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi setiap perusahaan.

Anggota Majelis Komisi memberikan pertimbangan memberatkan terhadap 5 Terlapor, yakni PT Amanah Fintek Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, PT Indofintech, PT Lunaria Annua Teknologi, dan PT Satu Stop Finansial Solusi.

“Tidak kooperatif karena tidak pernah hadir memenuhi panggilan dalam proses persidangan dan tidak menyampaikan dokumen selama proses persidangan,” kata Anggota Majelis Komisi.

Sedangkan hal yang meringankan adalah Terlapor, kecuali 5 pihak yang dimaksud, telah kooperatif, serta belum pernah terlibat pelanggaran yang sama atau sejenisnya terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Uang denda akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan. Jika mengajukan keberatan, Terlapor harus menyerahkan jaminan bank 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima putusan.

Berikut Daftar 97 Perusahaan Pinjol beserta Denda yang Diputuskan KPPU:

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan terdapat 5 perusahaan pinjaman online (pinjol) yang tidak kooperatif dalam perkara monopoli menaikkan suku bunga menjadi 0,8% secara bersamaan.

Kelimanya adalah PT Amanah Fintek Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, PT Indofintech, PT Lunaria Annua Teknologi, dan PT Satu Stop Finansial Solusi. Mereka dianggap tidak kooperatif sehingga menjadi bahan pertimbangan memberatkan.

"Tidak kooperatif karena tidak pernah hadir memenuhi panggilan dalam proses persidangan dan tidak menyampaikan dokumen selama proses persidangan," kata Anggota Majelis Komisi di Gedung RB Supardan, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya No.9, Jakarta Utara, Kamis (26/3/2026).

Selain itu untuk Terlapor PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, PT Amarta Mikro Fintek, PT Amanah Fintek Syariah, PT Astra Welab Digital Artha, PT Indofintech, PT Layanan Keuangan Berbagi, PT Linkaja Modalin Nusantara, PT Lumbung Dana Indonesia, PT Citra Usaha Indonesia Grup, PT Pembiayaan Digital Indonesia, PT Pohon Dana Indonesia, PT Simplesi Teknologi Indonesia, dan PT Toko Modal Mitra Usaha juga diberatkan karena merupakan pengurus aktif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) periode 2019-2023.

Sedangkan pertimbangan yang meringankan adalah para pihak tidak pernah terlibat dalam kasus monopoli pasar dan bersikap kooperatif, kecuali 5 pihak lainnya.

"Para terlapor belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Majelis Komisi juga mempertimbangkan kemampuan dan kondisi ekonomi para Terlapor, " ungkap Anggota Majelis.

Dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 ini terdapat 97 perusahaan yang telah dinyatakan bersalah karena melakukan persekongkolan menaikkan suku bunga menjadi 0,8%.

Terlapor dinyatakan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999," kata Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi yang didampingi oleh 7 anggota Majelis Komisi lainnya.

Total denda yang dikenakan mencapai Rp755 miliar dengan denda terkecil Rp1 miliar dan terbesar jatuh kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) senilai Rp102 miliar.

Uang akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Sebanyak 97 perusahaan juga harus menyerahkan jaminan bank 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima putusan dan memerintahkan membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat memperkuat wewenang lembaga tersebut dalam menjatuhkan denda kepada perusahaan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa wewenang ini sejatinya telah diperkuat dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), yang menetapkan perhitungan denda baru. Sebelum UU Ciptaker, KPPU hanya berwenang memberikan sanksi denda maksimal Rp25 miliar.

“Dalam undang-undang ini nanti dikuatkan. Sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, nanti [penghitungan besaran denda] 10% dari nilai pasar bersangkutan atau penjualannya, atau 50% dari keuntungan bersih,” kata Fanshurullah saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, hal ini merupakan wewenang KPPU dalam mencegah terjadinya praktik monopoli oleh perusahaan maupun persaingan yang tidak sehat.

Dia lantas menyinggung dua perkara besar yang ditangani KPPU pada tahun ini, yakni pengenaan denda atas raksasa teknologi Google dan Sany Group.

Pada 21 Januari 2025, KPPU tercatat menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google LLC karena terbukti melakukan praktik monopoli dan menyalahgunakan posisi dominan soal sistem pembayaran di Google Play Store.

Menurut Fanshurullah, pihaknya menang atas permohonan keberatan Google terhadap kasus tersebut di Pengadilan Niaga Jakarta dan tengah menunggu kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu, Sany Group dikenakan denda lebih besar yakni Rp449 miliar dalam penjualan truk merek Sany di Indonesia, khususnya terkait dengan integrasi vertikal dan penguasaan pasar pada Agustus lalu.

“Artinya ini upaya-upaya KPPU supaya menjaga tidak terjadi praktik monopoli, kemudian terjadi persaingan yang tidak sehat,” pungkas Fanshurullah.

Adapun, Komisi VI DPR RI mulai membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada hari ini, Kamis (6/11/2025).

RUU ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025, dan merupakan usulan Komisi VI. Keberadaan KPPU termaktub dalam Bab VI UU No. 5/1999.