(Defisit fiskal) aman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tambahan belanja untuk paket stimulus semester II-2026 tidak mempengaruhi defisit APBN 2026.

"(Defisit fiskal) aman," ujar Airlangga, saat diwawancarai di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi semester II dengan total anggaran Rp26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran tersebut terdiri atas insentif sektor transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan senilai Rp18,04 triliun.

Menko Airlangga juga memastikan belum ada perubahan maupun penyesuaian terhadap postur fiskal 2026 setelah peluncuran paket stimulus tersebut.

Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun. Namun, seiring kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan defisit bisa melebar ke kisaran 2,90 persen dari PDB.

Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen dari PDB.

Kemudian secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year on year/yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih di bawah batas 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman berpendapat kondisi defisit APBN 2026 di bawah 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar.

“Target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih di bawah batas 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rizal mengatakan kepercayaan pasar saat ini sangat ditentukan oleh kredibilitas kebijakan ekonomi.

Dia menilai investor cenderung lebih berhati-hati sehingga pembiayaan pemerintah berpotensi meningkat di tengah situasi ekonomi saat ini.

Sebab, BI-Rate mengalami kenaikan menjadi 5,75 persen, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp17.700–Rp17.900 per dolar AS, dan suku bunga global relatif masih tinggi.

Situasi tersebut membuat investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika persepsi risiko meningkat, biaya pembiayaan pemerintah berpotensi ikut naik.

Dalam kondisi itu, disiplin fiskal disebut menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor.

Target defisit APBN sebesar 2,68 persen PDB dinilai masih menjadi modal positif karena berada di bawah batas maksimal 3 persen.

“Asalkan diikuti konsistensi kebijakan fiskal dan reformasi struktural,” imbuhnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, lanjut Rizal, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penerbitan utang baru.

Penguatan kepercayaan pasar perlu dilakukan melalui disiplin fiskal, pendalaman pasar keuangan domestik, dan peningkatan efektivitas belanja negara.

Langkah tersebut menjadi penting karena beban bunga utang dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun. Dengan beban bunga yang besar, kenaikan imbal hasil surat utang dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program prioritas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merancang desain defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Postur makro fiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen PDB," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

Rentang defisit itu ditopang oleh pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB dan belanja negara sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Untuk mencapai target pendapatan negara, Menkeu menjelaskan pemerintah terus mendorong upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui perluasan basis penerimaan maupun pengolahan sumber daya alam yang lebih baik.

Optimalisasi pendapatan diwujudkan melalui penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data guna memperkuat efektivitas pengawasan, memperluas basis perpajakan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur kepada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), optimalisasi dilakukan melalui penguatan penerimaan berbasis sumber daya alam, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya itu didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat serta optimalisasi penagihan piutang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran makin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.

Pemerintah juga bakal meningkatkan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat berhasil dicapai dengan tetap menjaga kesehatan anggaran negara.Dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026, Menkeu memaparkan kinerja ekonomi nasional pada triwulan I-2026 tumbuh impresif sebesar 5,61% (year-on-year).

"Pertumbuhan ekonomi cepat bukan karena kita mengorbankan fiskal . Tapi karena kita di bawah pimpinan Bapak Presiden bisa memastikan seluruh belanja fiskal dijalankan dengan efisien dan efektif, sehingga dengan uang yang sama pertumbuhan ekonomi kita akan lebih cepat," jelasnyadi Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Angka ekonomi di kuartal pertama tahun 2026 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan ASEAN sekaligus di kelompok G20.Kondisi Fiskal dan Moneter RI Disentil PDIP: Utang Harus Dibayar dengan Utang



Menkeu juga memberikan jaminan kepada para pelaku pasar dan investor terkait arah kebijakan keuangan Indonesia, dimana penataan fiskal dilakukan secara rigid, matang, dan penuh perhitungan. Ia juga menjamin bahwa jajaran Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keuangan negara.

Ia menegaskan, capaian ekonomi Indonesia yang tetap tangguh ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu konsumsi rumah tangga yang kuat, peningkatan investasi, serta percepatan belanja pemerintah. Di sisi lain, stabilitas harga juga terjaga dengan inflasi nasional di level 3,08 persen, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Optimisme Fiskal di Tengah Warning Sign Ekonomi, Pemerintah Perlu Pulihkan Trust Market



"Perekonomian kita hingga Mei 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang solid, didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali dan kebijakan fiskal yang responsif, jadi fiskalnya betul-betul terjaga," kata Menkeu.

Hingga akhir Mei 2026, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan untuk menjalankan peran ganda, baik sebagai shock absorber dari gejolak luar maupun sebagai motor penggerak ekonomi. Menkeu menekankan bahwa pendapatan negara tumbuh kuat, sementara belanja negara tetap ekspansif demi melindungi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi nasional.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Mei 2026 per 31 Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menegaskan, bahwa kinerja keuangan negara sepanjang lima bulan pertama tahun ini terus menunjukkan tren positif dan berada dalam koridor yang amat sangat aman.

“Paling penting lagi apa? surplusnya berapa? sampai dengan Mei defisitnya 0,7 persen, lima bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonom yang di luar itu, bukan diluar negeri ya, yang ditiktok segala macam itu dikali aja kan. Ya sudah kalau saya cari yang sama 12 per 7 kali 0,7 jadi dapatnya 1,8. Jadi kalau lihat dari situ, APBN kita amat sangat aman,” papar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menkeu juga menjelaskan, jika angka defisit APBN selama lima bulan ini disetahunkan menggunakan kalkulasi linier kasar, maka estimasi total defisit hingga akhir tahun hanya akan berada di kisaran 1,8% terhadap PDB. Nilai tersebut masih jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Kabar baik lainnya tercermin dari posisi Keseimbangan Primer yang kembali menorehkan catatan positif. Berdasarkan rincian tabel, keseimbangan primer berhasil mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, berbalik dari target awal APBN yang memproyeksikan defisit Rp89,7 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa kesinambungan fiskal Indonesia semakin kuat dibandingkan periode-periode sebelumnya.

“Yang paling penting lagi adalah surplus keseimbangan primer Rp58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita lebih berkesinambungan dibanding bulan2 sebelumnya,” ungkap Purbaya.

Purbaya Bawa Kabar Gembira dari Washington: S&P Pertahankan Rating RI Tetap Triple B



Melirik sisi penerimaan, kinerja Pendapatan Negara tumbuh kuat sebesar 19,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan realisasi mencapai Rp1.185,0 triliun, atau setara dengan 37,6% dari target APBN setahun penuh yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Pilar utama penopang pendapatan ini berasal dari Penerimaan Perpajakan yang merosokkan dana Rp958,2 triliun (tumbuh 18,9 persen yoy). Secara lebih rinci, Penerimaan Pajak menyumbang Rp834,4 triliun (tumbuh 22,1% yoy) dan Sektor Kepabeanan & Cukai berkontribusi sebesar Rp123,8 triliun (tumbuh 0,7% yoy).

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut melesat kuat ke angka Rp226,4 triliun, mencatatkan pertumbuhan 19,9% yoy dari target tahunan Rp459,2 triliun. Purbaya menggarisbawahi bahwa realisasi ini merupakan pembalikan arah (turnaround) yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan rapor merah pada periode yang sama di tahun 2025.

“Kita lihat pendapat tumbuh 19,1%, yang paling menarik pendapatan pajak naiknya 22,1 persen. Bea Cukai naik 0,7 sudah positif dan nanti akan naik lagi lebih bagus, PNBP juga sama 19,19 persen. Anda bandingkan tahun lalu di tahun yang sama, pajak negatif 11,3 persen, cukai positif ya? PNBP negatif 33,2 persen. Jadi ada perbaikan signifikan di pajak dibandingkan posisi tahun lalu,” ujar Purbaya membandingkan historis data tabel 2025 dan 2026.

Melihat akselerasi ini, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan pajak hingga menembus angka di atas 20 persen sampai akhir tahun anggaran.

“Full year pertumbuhan pajaknya tuh negatif, sekarang positif kemungkinan 20 persen lebih kita coba dorong ke atas terus seiring dengan perbaikan di perpajakan. Sampai akhir tahun, berapa pak Bimo? dia bilang 25. 20,5 persen tapi kita dorong lebih,” imbuhnya.

Dari sisi pengeluaran, Belanja Negara tumbuh lebih cepat sebesar 34,4% yoy dengan realisasi mencapai Rp1.365,4 triliun. Penyerapan ini setara dengan 35,5% dari pagu pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Lonjakan ini dipicu oleh strategi pemerintah yang terus mempercepat penyaluran belanja sejak awal tahun.

Secara sektoral, komponen Belanja Pemerintah Pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.059,3 triliun (tumbuh tajam 52,6 persen yoy).

Penyerapan ini terbagi secara merata, yakni Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp517,7 triliun atau 34,3% dari pagu (tumbuh 58,9 persen yoy), serta Belanja Non-K/L yang terealisasi sebesar Rp541,6 triliun atau 33,0% dari pagu (tumbuh 47,0 persen yoy).

Di sisi lain, komponen Dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat mengalami sedikit koreksi tahunan sebesar 4,9 persen yoy dengan realisasi sebesar Rp306,1 triliun

“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen bagus artinya sesuai dengan target kita selalu mempercepat belanja, mencapai Rp1.365,4 triliun yang merata ini, kementerian lembaga 58,9 persen, non kementerian lembaga 57 persen. Transfer ke daerah agak turun sedikit 4,9 persen,” jelas Purbaya.

Meskipun aktivitas ekonomi bergerak cepat yang tecermin dari derasnya arus masuk pendapatan negara, Purbaya mencatat masih terdapat beberapa gangguan operasional di lapangan yang berpotensi menghambat momentum pertumbuhan, salah satunya isu kemacetan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

Purbaya menegaskan akan meninjau langsung ke lokasi untuk melakukan evaluasi dan pembenahan struktural secara mendadak.

“Jadi ekonomi udah cepat, tapi masih ada gangguan di (pelabuhan) besok saya mau kesana. Kalau besok ada yang mau ikut, ikut saya ke pelabuhan, besok jam 10 pagi nanti kita atur. Kita beresin sekalian disitu, kalau pejabat gak bisa diberesin kita pindahin langsung, tapi kalo dia bisa perbaikin yaudah,” pungkas Purbaya.

ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026.

“Lima bulan pertama, (defisit APBN) 0,7 persen. APBN kita amat aman,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai, yang terus menunjukkan perbaikan.

Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.

Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.

“Jadi, ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif. Mungkin nanti akan 20 persen lebih. Kami dorong ke atas, diiringi dengan perbaikan di perpajakan,” ujar Menkeu.

Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

“Bagus, artinya sesuai dengan target kami ingin mempercepat belanja,” imbuh Purbaya.

Sementara penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

“Yang penting lagi, surplus keseimbangan primernya Rp58,6 triliun. Sudah positif lagi. Artinya, anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini pembiayaan terjaga dan terukur

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp305,5 triliun per 30 April 2026, setara 36,7 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp832,2 triliun.

“Ini pembiayaan terjaga dan terukur. Saya pikir pembiayaan utang sampai dengan April sebesar Rp305,5 triliun,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp7 triliun atau 4,9 persen dari target APBN senilai Rp143,1 triliun.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir April sebesar Rp298,5 triliun. Nilai ini setara 43,3 persen terhadap target APBN Rp689,1 triliun.

Kementerian Keuangan menyatakan kinerja pembiayaan anggaran terjaga sesuai dengan desain APBN (on-track) dan mendukung pengelolaan fiskal yang kredibel dan akuntabel.

Pembiayaan APBN 2026 secara keseluruhan pun dikelola secara bijak dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan.

Sebagai catatan, defisit APBN mengalami penurunan menjadi sebesar 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun pada 30 April 2026.

Pendapatan negara tercatat tumbuh sebesar 13,3 persen dengan realisasi senilai Rp918,4 triliun, atau setara 29,1 persen dari target APBN Rp3.153,6 triliun.

Di sisi lain, belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen dengan nilai Rp1.082,8 triliun. Realisasi ini setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Adapun keseimbangan primer berbalik surplus setelah sebelumnya mengalami defisit, dengan nilai sebesar Rp28 triliun. Surplus keseimbangan primer menandakan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Purbaya menyatakan kinerja defisit serta keseimbangan primer per April 2026 mengalami perbaikan bila dibandingkan kinerja hingga Maret.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 berada di angka Rp164,4 triliun. Angka defisit APBN terbaru setara dengan 0,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi defisit ini menunjukkan perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yang sempat menyentuh Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.

Kendati demikian, lanjut Purbaya, jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, angka defisit ini tercatat lebih melebar dari April 2025 yang kala itu hanya sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02% terhadap PDB.

Defisit Rp240,1 Triliun, Purbaya Sebut APBN Tumbuh Ekspansif hingga Maret 2026



“Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret masih 0,93 persen terhadap PDB,” ungkap Menkeu Purbaya dalam konferensi pers Kinerja APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).

Secara akumulatif, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp918,4 triliun atau berhasil tumbuh 13,3% secara tahunan (year-on-year/yoy). Di sisi lain, belanja negara telah digelontorkan sebesar Rp1.082,8 triliun, atau melonjak kencang sebesar 34,3% yoy.

Purbaya menilai, lonjakan belanja ini membuktikan bahwa pos fiskal tetap bersifat ekspansif, namun dengan tingkat risiko defisit yang terjaga aman. “Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh,” tegas Purbaya.

Dilema Kenaikan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia dan Kejatuhan Rupiah ke Rp17.000



Akselerasi pendapatan negara pada kuartal II-2026 ini utamanya disokong oleh sektor penerimaan perpajakan yang mengantongi Rp746,9 triliun atau naik 13,7% yoy. Dari jumlah tersebut, setoran pajak murni tercatat melesat paling tinggi, yakni tumbuh 16,1% yoy hingga mencapai Rp646,3 triliun.

Kinerja sektor pajak ini terbilang impresif karena mampu berbalik arah (rebound) dari kondisi April tahun lalu yang sempat terkontraksi minus 10,8%. Selain pos perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut andil menyumbang pertumbuhan positif sebesar 11,6% dengan nilai Rp171,3 triliun.

“Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” ungkap Purbaya.

Purbaya juga meluruskan persepsi pasar mengenai capaian surplus pada keseimbangan primer yang menyentuh Rp28 triliun. Menkeu menegaskan, surplus tersebut didapatkan berkat naiknya pendapatan, bukan karena adanya efisiensi atau penahanan belanja secara ketat.

Faktanya, belanja pemerintah pusat justru dipacu dengan realisasi mencapai Rp826 triliun atau melonjak tajam hingga 51,1% yoy. Sementara itu untuk pos Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp256,8 triliun kepada pemerintah daerah.

“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen yoy. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi. Ini hanya satu sisi dari pemerintah, sementara swasta tetap menjadi penggerak utama,” jelas Purbaya.

Dengan demikian, menurut Purbaya porsi kontribusi langsung belanja negara melalui APBN terhadap total kue perekonomian nasional sebenarnya berada di bawah level 10%. Sebaliknya, sisa roda perekonomian yang porsinya di atas 90% murni digerakkan oleh aktivitas usaha dan investasi dari sektor swasta.

Defisitnya tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu keluar di bulan Maret 0,93 persen. Jadi, keadaan membaik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami penurunan menjadi sebesar 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun pada 30 April 2026.

Sebagai perbandingan, defisit APBN per 31 Maret mencapai 0,93 persen PDB atau Rp240,1 triliun.

“Defisitnya tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu keluar di bulan Maret 0,93 persen. Jadi, keadaan membaik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.

Pendapatan negara tercatat tumbuh sebesar 13,3 persen dengan realisasi senilai Rp918,4 triliun, atau setara 29,1 persen dari target APBN Rp3.153,6 triliun.

Penerimaan perpajakan tumbuh 13,7 persen atau sebesar Rp746,9 persen. Rinciannya, penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen dengan nilai Rp646,3 triliun serta kepabeanan dan cukai tumbuh 0,6 persen atau Rp100,6 triliun.

Menkeu menyatakan penerimaan perpajakan akan dikejar untuk tumbuh lebih tinggi lagi ke depannya, khususnya pajak yang ditargetkan bakal mencetak pertumbuhan hingga 20 persen

“Artinya, kami akan usahakan ke arah sana. Ini (penerimaan pajak) jelas lebih bagus dibandingkan April tahun lalu yang minus 10,8 persen,” ujar Purbaya.

Sementara pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tercatat tumbuh 11,6 persen atau Rp171,3 triliun.

Di sisi lain, belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen dengan nilai Rp1.082,8 triliun. Realisasi ini setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 51,1 persen senilai Rp826 triliun. Bendahara negara menyatakan realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahun.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen atau senilai Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 45,2 triliun atau Rp425,5 triliun.

Berbeda dengan belanja pemerintah pusat yang tumbuh, realisasi transfer ke daerah (TKD) masih terkontraksi sebesar 1 persen, dengan nilai Rp256,8 triliun.

Adapun keseimbangan primer berbalik surplus setelah sebelumnya mengalami defisit, dengan nilai sebesar Rp28 triliun. Surplus keseimbangan primer menandakan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

“Keseimbangan primer dan defisit April dibandingkan Maret jadi lebih bagus,” tutur Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kondisi ekonomi Indonesia menjadi sorotan media asing yang menyebutkan kombinasi gaya politik terpusat, ambisi belanja besar-besaran, dan tekanan geopolitik global berisiko menyeret ekonomi ke zona bahaya. Ketika perang di Timur Tengah bikin harga minyak mentah dunia meroket, Indonesia yang berstatus sebagai negara importir minyak mentah menghadapi dilema, pertahankan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) atau amankan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)?.

Proyek Megah di Tengah Seretnya Pendapatan Negara

Dua program populis andalan pemerintahan Prabowo menjadi sorotan, lantaran memakan anggaran fantastis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk mengatasi stunting pada anak sekolah, dan pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih demi memutus rantai tengkulak yang merugikan petani, diperkirakan menelan biaya setidaknya mencapai USD18 miliar atau setara Rp314 triliun (dengan kurs Rp17.484 per USD) pada tahun ini.

Angka tersebut diyakini setara dengan 10% dari total pendapatan yang dianggarkan. Ironisnya ketika pengeluaran melonjak, pendapatan pajak justru dilaporkan turun 3% pada tahun 2025 akibat anjloknya harga komoditas ekspor andalan seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit.

Angin segar sedikit berhembus memasuki akhir kuartal I, dimana penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun dengan pertumbuhan 20,7% yoy, sementara pendapatan negara menembus Rp574,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tren positif ini merupakan buah dari efektivitas strategi fiskal yang dijalankan pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi. "Jadi strategi kita ini mulai berhasil, harusnya dampak ekonominya lebih bagus," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Belanja Pemerintah Pusat menjadi motor utama penggerak dengan realisasi Rp610,3 triliun, melonjak hingga 47,7%. Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp281,2 triliun (+43,4%), belanja Non-K/L naik signifikan menjadi Rp329,1 triliun (+51,5%) dan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat stabil di angka Rp204,8 triliun, meski ada kontraksi tipis 1,1%.

Dirjen Pajak Beberkan Tantangan Kejar Target Penerimaan di 2026



Laju belanja yang lebih cepat dibandingkan pendapatan menyebabkan defisit APBN melebar ke angka Rp240,1 triliun, atau setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Baca Juga: Dirjen Pajak Beberkan Tantangan Kejar Target Penerimaan di 2026

"Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit Bapak-Bapak Ibu-Ibu jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," ungkap Purbaya.

Beban berat keuangan Indonesia kerap dibalut oleh optimisme, meski pelemahan harga untuk ekspor seperti batubara, nikel, dan minyak sawit telah mengurangi penerimaan pajak, yang turun sebesar 3% pada 2025. Hal itu tidak menghentikan untuk membiayai program populis dengan memangkas pengeluaran lain dan membiarkan defisit tumbuh.

Ancaman Downgrade Utang dan Ledakan Defisit

Defisit fiskal tahun lalu, sebesar 2,9% dari PDB menjadi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, selain selama masa pandemi. Hal ini menempatkannya sangat dekat dengan batas 3% yang diberlakukan sejak 2003, dalam upaya untuk menegakkan keseimbangan fiskal.

Sementara itu Lembaga pemeringkat utang internasional, S&P memperingatkan potensi penurunan peringkat (downgrade) utang Indonesia untuk pertama kalinya sejak krisis finansial 1998. Pasalnya, biaya pembayaran bunga utang kini telah menyedot 16% dari total pendapatan negara—melewati batas aman 15%.

Rasio utang terhadap PDB diklaim masih cukup rendah, meski pembayaran utang menyerap porsi yang semakin besar dari pendapatan. Tahun lalu, 16% dari pendapatan digunakan untuk bunga, naik dari 9% sepuluh tahun lalu, menurut S&P. Lembaga ini mengatakan bahwa kenaikan yang berkelanjutan di atas 15% bisa menurunkan peringkat.

Lebih mengkhawatirkan lagi perang di Iran memperburuk tekanan. Meskipun Indonesia merupakan eksportir energi bersih, namun negara ini merupakan importir bersih minyak mentah.

Jika harga minyak dunia tertahan di angka rata-rata USD97 per barel akibat konflik Iran, defisit anggaran Indonesia bisa membengkak hingga 3,5% dari PDB. Angka ini melampaui batasan yang ditetapkan dalam undang-undang fiskal sebesar 3% yang diterapkan sejak 2003.

Pemerintah mensubsidi bahan bakar dan listrik, sebuah langkah yang diperkirakan akan menelan biaya USD12 miliar tahun ini (atau hampir 7% dari pendapatan yang dianggarkan) sebelum harga minyak melonjak. Pendapatan akan meningkat sedikit, berkat harga batu bara dan nikel yang lebih tinggi.

Ditambah Pemerintah berencana mengenakan pajak windfall atas ekspor. Namun harga minyak dan gas telah naik jauh lebih tinggi, sehingga setiap peningkatan pendapatan akan tertutupi oleh tagihan subsidi yang membengkak. Kementerian Keuangan memperkirakan mungkin dibutuhkan tambahan untuk subsidi mencapai USD5,7 miliar.

Pada awal tahun, defisit APBN Kuartal I 2026 yang menyentuh Rp240,1 triliun atau sekitar 34% dari target tahunan sebagai bentuk strategi front-loading yang agresif. Defisit yang mencapai 34% dalam tiga bulan pertama, melebihi rata-rata ideal 25% per kuartal, dilihat sebagai langkah taktis Kemenkeu untuk mengamankan likuiditas.

Menkeu Purbaya mengungkapkan setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar 1 dolar AS per barel menambah defisit APBN sekitar Rp6 triliun. Meski demikian, pemerintah memastikan postur fiskal 2026 tetap terjaga di bawah batas aman.

"Yang jelas, setiap 1 dolar per barel naik itu sekitar Rp6 triliun tambahan defisitnya. Tapi ini sudah kita hitung semua, bahkan dengan asumsi rata-rata 100 dolar per barel, defisit tetap kita kunci di bawah 3%, sekitar 2,9%, jadi tidak masalah," ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (1/4/2026).

Defisit diklaim masih dalam batas aman, namun Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai realisasi ini perlu disikapi dengan kewaspadaan tinggi guna menghindari risiko hard landing pada kuartal berikutnya.

"Pengumuman ini berfungsi sebagai alarm kebijakan, agar kementerian/lembaga mulai mengerem belanja yang tidak produktif dan fokus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global," tulis Rahma dalam analisisnya.

Presiden menegaskan menegaskan pemerintah bekerja keras agar defisit APBN)tidak melebar melebihi 3% sebagaimana batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti covid, batas defisit dipastikan belum akan berubah.

Efisiensi dilakukan demi penghematan, dimana program makanan bergizi gratis dipangkas dari enam hari seminggu menjadi lima, menghemat sekitar USD1,1 miliar. Meski tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, namun ada himbauan agar pembelian bensin bersubsidi dibatasi hingga 50 liter per kendaraan per hari.

Secara teori, upaya penghematan biaya ini akan menghemat USD7,4 miliar tahun ini, melalui langkah-langkah seperti membuat birokrat bekerja dari rumah dan mengurangi perjalanan resmi. Namun hal serupa pernah dilakukan tahun lalu, namun gagal menghentikan pelebaran defisit.

Pemerintah dihadapkan pada dilema besar harus memotong subsidi bahan bakar atau mengurangi program pengeluarannya atau menghapus batas defisit 3%. Subsidi bahan bakar terakhir kali dipangkas setelah harga minyak melonjak akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 hingga memicu protes besar.

Bagi seorang populis yang berkampanye dengan janji untuk mengekang elit yang serakah dan memastikan rakyat mendapatkan manfaat lebih dari sumber daya Indonesia, kenaikan harga bensin bukanlah pilihan yang menarik.

Setelah hampir 20 tahun terakhir, Sri Mulyani Indrawati telah menanamkan disiplin fiskal selama menjabat menteri keuangan untuk semua presiden selama tiga masa jabatan, termasuk Prabowo. Namun pada bulan September, Presiden memecatnya dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya bersikeras semuanya baik-baik saja. “Jika harga minyak naik menjadi USD100 per barel (rata-rata selama 2026), defisit dapat ditekan (hingga) sekitar 2,3% dari PDB melalui pemotongan pengeluaran dan peningkatan pendapatan,” katanya.

“Jadi kita aman. Saya bilang kepada presiden, 'Jangan khawatir tentang perkembangan ekonomi global, tentang harga minyak global'.”

Bagi masyarakat umum, ketidakstabilan makroekonomi ini bukan sekadar angka di atas kertas. Jika pemerintah terpaksa memangkas subsidi BBM demi menghindari jebakan defisit, harga barang pokok di pasar dipastikan akan meroket. Sejarah Indonesia mencatat bahwa inflasi tinggi dan tekanan ekonomi sering kali menjadi sumbu pendek bagi gejolak sosial di akar rumput.

Menambal defisit APBN tanpa menyentuh subsidi BBM, membuat pemerintah harus mencari kantong pendapatan baru atau memotong urat boros birokrasi, tanpa memicu gejolak sosial di masyarakat.

Ambruknya Rupiah dan Pasar Modal

Munculnya kekhawatiran terhadap ketahanan ekonomi nasional kembali muncul ketika melihat kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sepanjang April hingga Mei 2026. IHSG sempat terkoreksi cukup dalam, sementara rupiah bergerak di kisaran Rp17.000 per dolar AS yang menjadi level terburuknya sejak krisis.

Pelemahan kurs rupiah terjadi di tengah tekanan global dan meningkatnya ketidakpastian arus modal internasional. Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi dalam opininya di SINDOnews menerangkan, volatilitas IHSG dan rupiah seharusnya dibaca sebagai refleksi dari struktur ekonomi nasional.

Menurutnya ekonomi masih menghadapi persoalan mendasar, yakni persoalan ketergantungan pada arus modal jangka pendek, lemahnya basis industri bernilai tambah tinggi, serta dangkalnya pasar keuangan domestik. Tetapi membaca kerentanan struktural tidak berarti menegasikan seluruh capaian ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dibanding banyak negara berkembang lain.

Karena itu, pelemahan IHSG dan Rupiah saat ini sebaiknya dibaca bukan sebagai pertanda kiamat ekonomi, melainkan sebagai pengingat bahwa agenda transformasi struktural Indonesia belum selesai.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) tumbuh ekspansif hingga Maret 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Hingga Maret 2026 APBN tumbuh ekspansif kalau dilihat, 2026 pendapatan negara tumbuh 10 persen angka April kepabeanan sudah positif. Surplus mencapai 240,1 defisit 0,93 persen dari PDB," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5/2026).

Purbaya merinci bahwa pendapatan negara per Maret 2026 terkumpul sebesar Rp574,9 triliun, atau baru mencapai 18,2% dari target tahunan yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun. Defisit APBN Rp240,1 Triliun Dinilai Sebagai Alarm Kebijakan, Haruskah Panik?



Di sisi lain, penyerapan belanja negara bergerak lebih cepat dengan realisasi mencapai Rp815 triliun, setara dengan 21,2% dari total pagu belanja tahun ini. Selisih antara belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan inilah yang memicu defisit fiskal tersebut.

"Yang jelas, belanja selalu bisa kita kendalikan, income (pendapatan) juga akan kami tingkatkan. Sekarang 20,7 persen pertumbuhannya, pajak. Ke depan akan kita jaga dan mungkin akan tinggi lagi laju pertumbuhannya," ungkap Purbaya.

Dalam laporannya, Purbaya juga menyoroti defisit keseimbangan primer yang telah menyentuh Rp95,8 triliun, melampaui target defisit yang didesain sebesar Rp89,7 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, terjadi lonjakan defisit yang signifikan. Sebagai perbandingan pada Maret 2025 defisit tercatat Rp104,2 triliun (0,43% dari PDB) dan Maret 2026 defisit mencapai Rp240,1 triliun (0,93% dari PDB).

Dengan demikian secara tahunan, defisit pada Maret 2026 meningkat sebesar 130,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah sendiri telah mendesain total defisit APBN untuk sepanjang tahun 2026 sebesar Rp689,1 triliun, atau dipatok pada level 2,68% terhadap PDB.

Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 1,4 persen (yoy). Ini yang saya sebut pemerataan belanja sepanjang tahun,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 triliun dan belanja negara terserap Rp815 triliun, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB per 31 Maret 2026.

“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Secara rinci, realisasi pendapatan negara setara dengan 18,2 persen dari target APBN dengan pertumbuhan 10,5 persen (year-on-year/yoy).

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun (17,2 persen APBN) atau tumbuh 14,2 persen (yoy). Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun (16,7 persen APBN) atau tumbuh 20,7 persen (yoy) serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp67,9 triliun (20,2 persen APBN) atau terkontraksi 12,6 persen (yoy).

Purbaya mengatakan, kinerja penerimaan pajak maupun kepabeanan dan cukai terus membaik. Kemenkeu pun akan terus memacu penerimaan dari dua pos pendapatan itu ke depannya.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen APBN. Kemenkeu mencatat kinerja PNBP tetap berkontribusi dengan baik terhadap struktur pendapatan negara meski mengalami normalisasi dibandingkan tahun lalu.

Di sisi lain, serapan belanja negara per 31 Maret 2026 setara dengan 21,2 persen APBN dengan pertumbuhan 31,4 persen (yoy).

“Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 1,4 persen (yoy). Ini yang saya sebut pemerataan belanja sepanjang tahun,” ujar Menkeu.

Belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen APBN) atau tumbuh 47,7 persen (yoy).

Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebanyak Rp281,2 triliun (18,6 persen APBN) dengan pertumbuhan 43,3 persen (yoy), sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp329,1 triliun (20,1 persen APBN) atau tumbuh 51,5 persen (yoy).

Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp204,8 triliun (29,5 persen APBN) atau terkontraksi sebesar 1,1 persen (yoy).

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer juga mengalami defisit pada posisi Rp95,8 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026