Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan urgensi penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.

“DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” ujarnya dalam pidato Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kepada DPR di Gedung DPR, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan, melalui Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025.

Selain perbaikan DTSEN, lanjut dia, hal krusial lainnya adalah menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini dinilai membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

LKPP Tahun 2025 unaudited sendiri diserahkan oleh pemerintah kepada BPK pada 31 Maret 2026. BPK selanjutnya menuntaskan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan secara tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025 telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

“Hampir semua kementerian/lembaga memperoleh opini WTP dan hal ini menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah yang makin baik,” ucap Isma.

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan atas LKPP bukan sekadar pelaksanaan mandat BPK, tetapi wujud komitmen konstitusional untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“BPK juga berkomitmen untuk terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebanyak 11.014 orang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) mulai April 2026. Jumlah ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setelah dilakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi kedua tahun 2026, yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun ini.

Dalam pemutakhiran tersebut, BPS menemukan adanya inclusion error atau data tidak sasaran penerima manfaat sebanyak 11.014 keluarga. Jumlah ini mencakup 0,06% dari total 18,15 juta keluarga penerima bansos pada triwulan pertama. Akibatnya, belasan ribu nama tersebut resmi dicoret dari daftar penerima bansos karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima.

"Dari hasil pemutakhiran DTSEN versi kedua ini kami menemukan adanya inclusion error yang hanya 11.014 atau sebesar 0,06% dari penerima bansos triwulan satu, di mana total penerima bansos triwulan satu adalah sebesar 18,15 juta keluarga. Inclusion error-nya sekali lagi hanya 11.014," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat Konferensi Pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Amalia mengatakan bahwa pada triwulan satu 2026, sebanyak 77 ribu keluarga yang belum bisa ditentukan desilnya karena variabelnya belum ada. Namun, di triwulan dua ini dari 77.014 keluarga, pihaknya sudah bisa menentukan desil untuk keluarga 27.176 keluarga.

"Sehingga kami bisa memastikan bahwa dari yang penerima bansos dan sebelumnya tidak bisa ditentukan desilnya sudah ada 25.665 keluarga yang memang mereka berada di desil satu sampai empat. Dan tadi ada sekitar 1.511 keluarga yang berada di desil lima sampai sepuluh," ujarnya.

Amalia menjelaskan bahwa pembersihan data ini merupakan langkah untuk memastikan bansos benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan yang dijadikan basis data Kementerian Sosial (Kemensos).

"Ini sudah menjadi bagian dari inclusion error yang 11.014 itu. Data pembaharuan inilah yang kemudian kami sampaikan ke Pak Mensos di hari ini untuk kemudian menjadi basis dari Pak Mensos menyalurkan bantuan sosial di triwulan dua," katanya.

Amalia menegaskan bahwa DTSEN akan terus diperkuat melalui pemutakhiran berkala dari triwulan ke triwulan. Hal ini bertujuan agar data sosial ekonomi nasional semakin solid dan akurat.

"Yang jelas DTSEN semakin rapi, semakin solid karena kami bisa sudah nanti membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos namun kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang. Itu yang kita sebut sekali lagi sebagai inclusion error," papar Amalia.

"Kemudian yang terakhir, secara umum DTSEN akan terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi karena kami terus melakukan pemutakhiran dari triwulan ke triwulan," jelasnya.

Penebalan Bansos Mulai Dibahas Presiden

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa penebalan bantuan sosial (bansos) mulai dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto. Penebalan bansos di tengah efisiensi dalam rangka penghematan energi, mitigasi gelojak ketidakpastian global.

Meski begitu Mensos Gus Ipul meminta untuk menunggu keputusan Presiden Prabowo. "Ya kita tunggu saja kebijakan Presiden nanti, ya," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul mengungkapkan jika berkaca pada kebijakan tahun sebelumnya, pemerintah sempat melakukan penebalan bansos pada pertengahan tahun, tepatnya Juni dan Juli 2025.

"Tapi kalau belajar dari tahun lalu, Presiden itu ada kebijakan untuk memberikan penebalan bansos kepada para penerima manfaat. Itu di pertengahan tahun bulan Juni dan Juli," ujarnya.

Selain itu, kata Gus Ipul, pada akhir tahun juga diluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang memperluas jumlah penerima manfaat.

"Mungkin juga seperti tahun lalu, di akhir tahun Presiden meluncurkan BLT El Nino yang itu memperluas penerima manfaatnya yang sebelumnya 18 juta KPM diperbanyak alokasi penerima manfaatnya menjadi 35 juta KPM," kayanya.

"Jadi itu hampir dua kali lipat. Jadi itu kalau belajar dari tahun lalu. Nah apakah tahun ini seperti itu, kita tunggu kebijakan dari Bapak Presiden," papar Gus Ipul.

Meski demikian, untuk tahun ini Gus Ipul menegaskan bahwa belum ada keputusan final. Pembahasan yang ada saat ini masih bersifat awal dan sebatas simulasi kebijakan oleh Menteri Koordinator (Menko) terkait.

"Kalau yang saya lihat ketika rapat dengan Menko sudah ada semacam pembahasan, ya belum keputusan. Baru simulasi-simulasi untuk memberikan semacam stimulus ekonomi, ya," ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, stimulus ekonomi yang tengah dibahas mencakup berbagai opsi kebijakan, termasuk kemungkinan penebalan bansos atau perluasan jumlah penerima manfaat. "Stimulus ekonomi itu macam-macam kebijakannya, salah satunya biasanya itu adalah penebalan atau juga penambahan penerima manfaat bansos."

"Jadi sampai sekarang belum ada kebijakan, yang ada adalah baru skema atau semacam pembahasan-pembahasan tahap awal," paparnya.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan distribusi zakat nasional sesuai dengan ashnaf dan semakin terarah dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tata kelola zakat tidak cukup hanya fokus pada penghimpunan, tetapi juga pada ketepatan sasaran dan dampak nyata bagi kesejahteraan mustahik.

Oleh karena itu, integrasi data menjadi keniscayaan agar penyaluran zakat sejalan dengan peta kemiskinan dan kerentanan sosial yang terukur.

“Distribusi zakat harus sesuai ashnaf dan berbasis Data Sosial Ekonomi Nasional. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa zakat benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan dan memberi dampak yang terukur,” tegas Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Ia memaparkan, pendekatan berbasis data juga memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sinergi antarlembaga, menurutnya, menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih penyaluran dan agar intervensi zakat dapat dirasakan secara lebih merata.

Lebih lanjut, Waryono menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dalam ekosistem zakat nasional. Penguatan regulasi, literasi, dan kapasitas kelembagaan harus berjalan beriringan agar zakat menjadi instrumen pemberdayaan umat yang berkelanjutan.

Menurutnya, Ramadan menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi tata kelola zakat dan wakaf. Melalui forum tadarus, Kemenag mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan visi bahwa zakat bukan sekadar penyaluran dana, melainkan bagian dari strategi pembangunan sosial keagamaan yang terintegrasi.

Waryono menambahkan, pemanfaatan data sosial ekonomi nasional akan dikolaborasikan dengan basis data yang dimiliki lembaga pengelola zakat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan presisi dalam menentukan prioritas penerima manfaat.

Ia menjelaskan, selama ini potensi zakat nasional sangat besar, namun optimalisasinya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan validitas data. Karena itu, pihaknya terus mendorong pembaruan sistem pelaporan dan pemetaan mustahik berbasis indikator kesejahteraan.

“Dengan basis data yang kuat, distribusi zakat tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terencana, terukur, dan berkelanjutan. Ini penting agar zakat benar-benar berkontribusi pada pengurangan beban sosial masyarakat,” kata Waryono.

Ia juga menyebut, penguatan sinergi dengan BAZNAS dan LAZ dilakukan melalui forum koordinasi dan pembinaan rutin, termasuk dalam momentum Ramadan. Upaya ini sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana umat.

Selain itu, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terus mendorong literasi regulasi dan tata kelola kepada para pengelola zakat di daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar pengelolaan serta memperluas dampak pemberdayaan ekonomi mustahik.

“Arah kebijakan zakat ke depan adalah memperkuat dampak sosial yang nyata. Integrasi data, pengawasan yang terukur, dan kolaborasi lintas lembaga menjadi fondasi agar zakat dan wakaf semakin berperan dalam membangun kemandirian umat secara berkelanjutan,” tandas Waryono.

JAKARTA - Sri Gusni Febriasari

Sekjen ILUNI FKM UI & Founder Sobat Sehat

PENONAKTIFAN jutaan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebagai dampak pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menghadirkan persoalan kebijakan yang tidak sederhana. Dalam rapat koordinasi DPR dan pemerintah pada 9 Februari 2026 terungkap bahwa sekitar 11 juta peserta sempat dinonaktifkan.

Meskipun kemudian disepakati tetap memperoleh layanan kesehatan gratis selama tiga bulan ke depan dengan biaya ditanggung pemerintah sebagai masa adaptasi validasi ulang. Pemutakhiran data memang penting untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas anggaran.

Namun dalam kebijakan yang bersentuhan langsung dengan layanan kesehatan, aspek transisi menjadi krusial. Di sinilah tata kelola perlindungan sosial diuji bukan hanya pada presisi data, tetapi pada kemampuannya menjamin keberlanjutan layanan bagi kelompok paling rentan.

Dampaknya di lapangan tidak bersifat abstrak. Sejumlah peserta dengan penyakit katastropik mendapati status kepesertaannya nonaktif saat menjalani terapi rutin.

Data yang dipaparkan Menteri Kesehatan di DPR menunjukkan sedikitnya 120 ribu peserta terdampak merupakan penderita penyakit serius seperti jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal, kondisi yang membutuhkan terapi berkelanjutan dan tidak dapat ditunda.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, situasi ini menyentuh prinsip dasar keberlanjutan pelayanan medis (continuity of care). Pasien yang menjalani hemodialisis atau kemoterapi tidak memiliki ruang untuk menunggu proses administratif selesai.

Gangguan akses, bahkan dalam waktu singkat, dapat meningkatkan risiko komplikasi serius. Pada titik ini, persoalan tidak lagi sekadar administratif, melainkan menyangkut perlindungan keselamatan jiwa.

Masalah utamanya bukan pada pembaruan data itu sendiri, melainkan pada desain manajemen transisi kebijakan. Pembaruan DTSEN berada dalam ranah Kementerian Sosial, sementara layanan kesehatan berada dalam kewenangan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, dengan pemerintah daerah terlibat dalam proses verifikasi dan reaktivasi.

Kompleksitas lintas sektor ini menuntut koordinasi yang presisi serta mekanisme perlindungan otomatis sebelum kebijakan berlaku efektif. Pemerintah telah membuka mekanisme reaktivasi dan bahkan menyiapkan kuota reaktivasi otomatis bagi peserta dengan penyakit kronis agar pengobatan tidak terhenti.

Langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat. Namun secara desain, pendekatan tersebut tetap bersifat korektif hadir setelah kegaduhan muncul bukan sebagai sistem pencegahan sejak awal.

Di sisi lain, beban fiskal yang ditanggung negara memang tidak kecil. Anggaran PBI BPJS yang dialokasikan pemerintah pusat saat ini mencapai sekitar Rp48,7 triliun per tahun. Negara berkewajiban menjaga ketepatan sasaran bantuan sosial.

Namun dalam hierarki kepentingan publik, perlindungan keselamatan jiwa harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Reformasi administratif tidak boleh menghasilkan efek samping berupa terhentinya layanan penyelamatan nyawa.

Momentum ini seharusnya menjadi evaluasi menyeluruh terhadap desain kebijakan lintas sektor: pemberlakuan masa transisi otomatis bagi peserta terapi aktif, integrasi data riwayat klaim dengan pemutakhiran sosial, serta notifikasi dini sebelum perubahan status diberlakukan.

Jaminan kesehatan merupakan bagian dari mandat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan menjamin hak atas pelayanan kesehatan. Negara boleh memperbarui data dan memperbaiki sistem, tetapi ukuran keberhasilannya tidak hanya pada presisi angka dalam sistem.

Melainkan pada kemampuannya menjaga dan melindungi masyarakat paling rentan. Layanan yang menyelamatkan nyawa tidak boleh terhenti karena manajemen transisi yang belum sepenuhnya siap.

JAKARTA - Proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026 diperluas ke 41 kabupaten/kota di 25 provinsi, dengan 78 persen lokasi berada di luar Pulau Jawa. Perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial menegaskan peran kunci pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan transformasi penyelenggaraan bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, digitalisasi bansos berbasis kecerdasan buatan ini akan terkelola dengan baik. Termasuk ketepatan sasaran bansos, dan keamanan privasi.

“Keberhasilan perluasan bansos digital ditentukan oleh sinergi pusat-daerah dalam menyiapkan digital ID, interoperabilitas data, dan kesiapan operasional daerah,” ujar Luhut dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Perluasan ini ditetapkan untuk memastikan kesiapan proses dan koordinasi sebelum implementasi nasional. Luhut menekankan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, agar berkoordinasi dalam memimpin persiapan dan pelaksanaan perluasan di 41 kota/kabupaten. Tentu dengan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan dari sisi tata kelola, proses bisnis pengajuan bantuan sosial ditransformasikan dari tujuh langkah menjadi tiga langkah sederhana. Langkah itu adalah pendaftaran, validasi dan verifikasi, serta penyaluran bantuan. “Penyederhanaan ini membuat layanan lebih sederhana dan memudahkan masyarakat penerima bantuan,” ungkap Rini.

Rini mengungkapkan, perluasan piloting merupakan bagian dari strategi manajemen perubahan untuk memastikan transformasi penyelenggaraan bantuan sosial berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menguji kesiapan sistem dalam skala yang lebih luas. Piloting ini meningkatkan akurasi mekanisme penetapan dan seleksi penerima bantuan sosial, untuk menekan risiko inclusion error dan exclusion error.

Bagi Rini, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas peran dan kesiapan tata kelola di daerah. “Yang menjadi penentu adalah kolaborasi dan komitmen kita bersama, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ketika semua pihak bergerak searah, saling mendukung, dan menjaga tujuan yang sama, di situlah transformasi benar-benar dapat berjalan,” tegas Rini.

Dari sisi lain, digitalisasi bansos ini merupakan salah satu fungsi untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Huluk mengimbau agar seluruh kepala daerah menjalankan komitmen yang sudah dibangun.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperkaya dengan data administrasi akan menjadi rujukan utama seleksi penerima bantuan sosial.

“Sistem yang sudah kami bangun, khususnya Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ini sangat aman dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Ribka.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta dengan kriteria tertentu. Rencana tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Ali mengungkapkan bahwa syarat utama penerima pemutihan ini adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Minggu (25/10/2025).

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun. Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan karena ini akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

"Nah itu kan istilahnya kayak udah bertahun-tahun kan, nanti kayak kita write off gitu, jadi istilahnya hanya membebani administrasi dan lain sebagainya kayak gitu," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih harus menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam pengambilan kebijakan dan implementasinya.

Hal ini disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025).

"Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh pakai datanya sendiri-sendiri, satu data. Ini kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial," jelasnya.

Penggunaan data sangat penting, terutama mencegah inefisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Misalnya ketika penyaluran bantuan sosial, menurut Prabowo DTSEN berperan dalam memastikan penerima tepat sasaran.

"Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima. Mereka yang tidak berhak menerima," ujarnya.

"Jadi ini saya kira arti strategis daripada data tunggal sosial ekonomi nasional," tegas Prabowo.

Pemerintah juga tengah melakukan digitalisasi agar lebih efisien di semua bidang. "Kita juga terus bekerja keras untuk melakukan digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan," pungkasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Kami siap mendukung Kementerian ESDM apabila membutuhkan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk kepentingan kebijakan Kementerian ESDM

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat data di bidang energi, sumber daya mineral, statistik, untuk subsidi energi yang tepat sasaran.

“Saya dari awal berdiskusi terus sama Ibu Wini (Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti), kami mungkin satu-dua putaran lagi, baru kami pakai nanti untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik,” ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia setelah penandatanganan nota kesepahaman di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa.

Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM bersama BPS sudah rapat berkali-kali untuk membahas pemutakhiran data tunggal penerima subsidi. Tujuannya agar data yang disajikan betul-betul tepat sasaran.

Adapun sumber data yang diolah oleh BPS berasal dari Pertamina dan PLN. Menurut Bahlil, pemutakhiran data tersebut sudah hampir selesai.

“Kalau sudah selesai, kami dengan Ibu Wini akan mengumumkan dan kami minta untuk diputuskan,” ucapnya.

Ia berharap data tersebut dapat digunakan sesegera mungkin, dan sebisa mungkin sebelum 2026. Akan tetapi, yang menjadi prioritas pemerintah adalah keakuratan data, bukan kecepatan.

“Apalah artinya kita mau cepat kalau datanya tidak akurat. Kami ingin untuk semuanya firm,” ujar Bahlil.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan kerja sama antara BPS dan Kementerian ESDM tak hanya memperkuat sistem statistik nasional, tetapi juga mendukung agenda nasional untuk Indonesia mau yang berbasis data berkualitas, akurat, dan terpercaya.

Melalui data yang akurat dan terstandar, tutur Amalia, pemerintah bisa memastikan kebijakan energi dan sumber daya mineral Indonesia bisa terus disusun berbasis kepada fakta.

“Kami siap untuk mendukung Kementerian ESDM apabila membutuhkan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk kepentingan kebijakan Kementerian ESDM,” kata Amalia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025