Bisnis.com, JAKARTA - Dalam sejarah awal penerbangan, pilot mengendalikan pesawat sepenuhnya. Namun, ketika kompleksitas meningkat, teknologi autopilot mulai diperkenalkan. Awalnya ia sekadar membantu menjaga arah dan ketinggian pesawat. Seiring waktu, hari ini sebagian besar proses penerbangan justru dikendalikan oleh autopilot. Pilot tetap ada, tetapi perannya bukan lagi mengendalikan, melainkan mengawasi kerja sistem.

Lintasan evolusi ini merepresentasikan arah perkembangan akal imitasi (AI). AI bergerak dari sistem yang information-driven, menuju decision-support, dan kini memasuki fase decision-making. Dalam fase ini, AI tidak lagi hanya membantu manusia. Ia mulai bertindak sebagai perencana, pengambil keputusan dan eksekutor tindakan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai agen AI.

Perubahan ini tampak teknologis, tetapi implikasinya bersifat ekonomi dan institusional. Dalam teori ekonomi, agen adalah entitas yang memiliki kapasitas untuk membuat pilihan. Selama ini, agen tersebut adalah manusia atau institusi yang mewakili manusia. Namun, dengan berkembangnya agen AI, sebagian fungsi tersebut mulai didelegasikan kepada algoritma. Ini bukan sekadar otomatisasi, tetapi pergeseran otoritas pengambilan keputusan.

Dalam konteks perbankan, pergeseran ini menyentuh jantung dari model bisnis yang telah bertahan selama berabad-abad. Secara historis, transformasi digital di sektor ini sejatinya bukanlah fenomena baru. Selama ini digitalisasi perbankan hanya dimaknai sederhana sebagai upaya memindahkan layanan fisik bank ke kanal digital di layar gawai cerdas.

Namun, perubahan yang kita saksikan hari ini dan di masa depan akan berbeda secara fundamental dan jauh lebih disruptif. Kita tidak lagi berbicara tentang digitalisasi, tetapi tentang pergeseran lokus pengambilan keputusan. Kita memasuki era AI yang tidak hanya menganalisis, tetapi juga bertindak tanpa intervensi manusia.

Aktivitas penyaluran kredit bank dapat menjadi studi kasus menarik. Agen AI tidak hanya menilai kelayakan kredit di awal, tetapi terus memantau kondisi debitur secara real-time. Ketika terjadi perubahan arus kas atau perilaku transaksi, AI dapat secara otomatis memutuskan penyesuaian batas kredit atau memberikan peringatan dini. Ini bukan lagi credit scoring, tetapi evaluasi kredit secara berkelanjutan.

Data empiris menunjukkan bahwa pergeseran di industri ini bukan sekadar wacana. European Central Bank (2025) melaporkan peningkatan signifikan dalam penggunaan AI di sektor perbankan, terutama dalam fungsi penilaian kredit dan deteksi kecurangan.

Setali tiga uang, laporan McKinsey berjudul “Building the AI Bank of the Future” memperkirakan bahwa AI berpotensi menciptakan nilai ekonomi tambahan di sektor perbankan global hingga lebih dari US$1 triliun per tahun. Hal ini diperoleh terutama melalui peningkatan efisiensi dan personalisasi layanan.

KORELASI PERILAKU

Di sinilah paradoks muncul. Semakin canggih sistem, semakin besar pula potensi efisiensi dan risiko yang ditimbulkan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam sistem keuangan dapat meningkatkan korelasi perilaku antar institusi. Ketika banyak bank menggunakan model yang serupa, ada risiko bahwa mereka akan menghasilkan keputusan yang juga serupa.

Dalam kondisi pasar yang bergejolak, keseragaman ini dapat mempercepat terjadinya herding behavior. Banyak pelaku akan mengambil keputusan yang sama pada waktu yang bersamaan. Setali tiga uang, Bank for International Settlements (BIS) menyebut AI berpotensi mengubah cara risiko muncul dan menyebar dalam sistem keuangan. Risiko tidak lagi berasal dari kegagalan satu institusi, tetapi dari kesalahan kolektif algoritma yang saling terhubung.

Konfigurasi problematika tersebut membawa implikasi strategis bagi industri bank. Pertama, bank perlu mendefinisikan ulang sumber keunggulan kompetitifnya. Jika fungsi analitis dapat dilakukan oleh algoritma, maka keunggulan tidak lagi berada pada kemampuan memproses informasi, tetapi pada kemampuan mengakses dan mengelola data yang berkualitas.

Dalam ekonomi digital, data adalah faktor produksi baru. Bank yang mampu mengintegrasikan data internal dengan ekosistem eksternal, melalui open banking dan kemitraan strategis akan memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tetap tertutup.

Kedua, bank harus bertransformasi dari pengambil keputusan menjadi orkestrator keputusan. Dalam ekosistem berbasis agen AI, keputusan tidak lagi diambil secara terpusat, melainkan dihasilkan oleh interaksi berbagai algoritma. Bank harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berada dalam kerangka risiko yang dapat diterima. Hal ini menuntut kapabilitas baru berupa pemahaman terhadap risiko model dan risiko algoritmik.

Ketiga, bank perlu memperkuat fungsi kepercayaan sebagai diferensiasi utama. Ketika sistem keuangan semakin kompleks dan didorong oleh algoritma yang tidak selalu transparan, nilai dari kepercayaan terhadap institusi bank justru meningkat. Ini berarti bahwa investasi dalam tata kelola, transparansi, dan perlindungan data menjadi sama pentingnya dengan investasi dalam teknologi.

Pada akhirnya, perubahan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar tentang masa depan perbankan. Jika peran utama bank sebagai lembaga intermediasi dapat dilakukan lebih cepat dan lebih murah oleh algoritma, apakah bank masih dibutuhkan, atau hanya belum tergantikan?

Dalam banyak kasus, sejarah menunjukkan bahwa sebuah institusi tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia hanya kehilangan relevansinya secara perlahan. Agen AI mungkin bukan akhir dari perbankan, tetapi bisa menjadi awal dari redefinisi yang tidak semua pemain mampu bertahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan langkah agresif dalam membersihkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari praktik korupsi. Purbaya akan memantau rekening para pejabat DJP untuk mendeteksi ketidakwajaran aset.

Purbaya menegaskan pengawasan aset tersebut tidak hanya mengandalkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia menggunakan data pembanding dari sumber lain yang bersifat rahasia untuk memverifikasi profil keuangan bawahannya.

"Itu rahasia, di luar LHKPN. LHKPN kita cek masuk akal atau tidak, lalu dibandingkan dengan data perbankan dari tahun ke tahun. Jadi pejabat kami tidak bisa sembunyi lagi dari pengawasan," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Bendahara negara itu tak menampik bahwa pegawai dengan latar belakang keuangan memiliki kemampuan mumpuni dalam mengelola arus kas pribadi, sehingga saldo tabungan kerap terlihat wajar atau 'normal' saat diperiksa.

Kendati demikian, dia mengingatkan agar jajarannya tidak meremehkan kapabilitas pengawasan internal. Purbaya mengklaim memiliki akses informasi yang lebih luas daripada sekadar buku tabungan untuk melacak aliran dana mencurigakan.

"[Namanya] orang keuangan, sudah jago memanage saldo di tabungan. Tapi, jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain. Jadi yang penting Anda bersih, lurus, harusnya tidak ada masalah," tegasnya.

Terkait cakupan pemeriksaan, Purbaya menyebut aksesnya menjangkau seluruh level pejabat. Sejauh ini, pemantauan intensif dilakukan hingga pejabat Eselon III. Adapun untuk jajaran Eselon I, dia menilai profil keuangannya relatif stabil.

Lawan 'Backing'

Selain pengawasan aset, Purbaya juga memberikan instruksi keras kepada para Kepala Kantor dan pejabat fungsional. Dia meminta pegawai pajak tidak gentar menghadapi wajib pajak yang mencoba menawar kewajiban dengan membawa dukungan atau backing orang kuat.

Dia menekankan bahwa jabatan di DJP adalah amanah yang menentukan nasib negara. Jika kondisi fiskal berantakan akibat integritas yang tergadai maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

"Kalau ada yang nawar-nawar, bawa backing, kasih tahu saya, kita beresin ramai-ramai. Jabatan Saudara bukan hadiah, tapi amanah. Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepentingan kita akan berantakan juga," tuturnya.

Sebagai penyeimbang ketatnya pengawasan, Purbaya berjanji akan terus memikirkan kesejahteraan pegawai bersama Sekretaris Jenderal dan tim kementerian, agar pegawai dapat bekerja tenang tanpa tergoda melakukan tindakan yang merugikan institusi.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa kebijakan moneter longgar dan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di perbankan telah mendorong kenaikan jumlah uang beredar di perekonomian.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan uang negara Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Bank Himbara) untuk memperkuat likuiditas dan mendukung pemulihan ekonomi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, pertumbuhan uang primer adjusted yakni uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) akibat pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) mencapai 18,58% secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2025.

“Ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 atau tanpa memperhitungkan dampak KLM yang sebesar 13,16% yoy,” kata Perry dalam konferensi pers RDG Bulanan BI, Rabu (22/10).

Menurut Perry, kenaikan M0 Adjusted tersebut dipengaruhi oleh ekspansi keuangan pemerintah pada Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Government/NCG).

Sementara itu, pelonggaran kebijakan moneter berdampak pada pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) yang meningkat dari 5,46% yoy pada Juli menjadi 7,59% yoy pada Agustus 2025.

Dari sisi komponen, kenaikan pertumbuhan M2 ditopang oleh peningkatan uang beredar dalam arti sempit (M1) dari 7,25% yoy pada Januari menjadi 10,51% yoy pada Agustus 2025.

Hal ini sejalan dengan naiknya pertumbuhan uang kartal dari 10,30% yoy pada Januari menjadi 13,41% yoy pada Agustus 2025.

“Ke depan, jumlah uang yang beredar diprakirakan meningkat sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal pemerintah,” ujar Perry.

Pertumbuhan Kredit Masih Belum Kuat

Meski pemerintah telah menempatkan dana besar di perbankan, pertumbuhan kredit perbankan masih belum menunjukkan penguatan signifikan. Perry menilai, penyaluran kredit perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kredit perbankan pada September 2025 masih tercatat 7,70% yoy, meskipun sedikit meningkat dari 7,56% yoy pada Agustus 2025,” ujarnya.

Menurut Perry, lemahnya pertumbuhan kredit disebabkan oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see, serta masih tingginya suku bunga kredit. Selain itu, sejumlah korporasi masih mengandalkan pembiayaan internal ketimbang menarik kredit dari perbankan.

Kondisi tersebut tercermin dari fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 yang masih tinggi, mencapai Rp2.374,8 triliun atau 22,54% dari total plafon kredit yang tersedia.

“Hal ini terutama terjadi pada segmen korporasi dengan kontribusi utama dari sektor perdagangan, industri, dan pertambangan, serta dengan jenis kredit modal kerja,” kata Perry.

Sebelumnya, pemerintah menempatkan Rp55 triliun di masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI, serta Rp25 triliun di BTN. Penempatan juga dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp10 triliun sebagai bagian dari upaya memperluas saluran likuiditas ke sektor perbankan.