Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan langkah agresif dalam membersihkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari praktik korupsi. Purbaya akan memantau rekening para pejabat DJP untuk mendeteksi ketidakwajaran aset.

Purbaya menegaskan pengawasan aset tersebut tidak hanya mengandalkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia menggunakan data pembanding dari sumber lain yang bersifat rahasia untuk memverifikasi profil keuangan bawahannya.

"Itu rahasia, di luar LHKPN. LHKPN kita cek masuk akal atau tidak, lalu dibandingkan dengan data perbankan dari tahun ke tahun. Jadi pejabat kami tidak bisa sembunyi lagi dari pengawasan," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Bendahara negara itu tak menampik bahwa pegawai dengan latar belakang keuangan memiliki kemampuan mumpuni dalam mengelola arus kas pribadi, sehingga saldo tabungan kerap terlihat wajar atau 'normal' saat diperiksa.

Kendati demikian, dia mengingatkan agar jajarannya tidak meremehkan kapabilitas pengawasan internal. Purbaya mengklaim memiliki akses informasi yang lebih luas daripada sekadar buku tabungan untuk melacak aliran dana mencurigakan.

"[Namanya] orang keuangan, sudah jago memanage saldo di tabungan. Tapi, jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain. Jadi yang penting Anda bersih, lurus, harusnya tidak ada masalah," tegasnya.

Terkait cakupan pemeriksaan, Purbaya menyebut aksesnya menjangkau seluruh level pejabat. Sejauh ini, pemantauan intensif dilakukan hingga pejabat Eselon III. Adapun untuk jajaran Eselon I, dia menilai profil keuangannya relatif stabil.

Lawan 'Backing'

Selain pengawasan aset, Purbaya juga memberikan instruksi keras kepada para Kepala Kantor dan pejabat fungsional. Dia meminta pegawai pajak tidak gentar menghadapi wajib pajak yang mencoba menawar kewajiban dengan membawa dukungan atau backing orang kuat.

Dia menekankan bahwa jabatan di DJP adalah amanah yang menentukan nasib negara. Jika kondisi fiskal berantakan akibat integritas yang tergadai maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

"Kalau ada yang nawar-nawar, bawa backing, kasih tahu saya, kita beresin ramai-ramai. Jabatan Saudara bukan hadiah, tapi amanah. Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepentingan kita akan berantakan juga," tuturnya.

Sebagai penyeimbang ketatnya pengawasan, Purbaya berjanji akan terus memikirkan kesejahteraan pegawai bersama Sekretaris Jenderal dan tim kementerian, agar pegawai dapat bekerja tenang tanpa tergoda melakukan tindakan yang merugikan institusi.