Bisnis.com, BATAM - Dugaan kebocoran sebanyak 1.495 data pendaftar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Batam menjadi perbincangan luas di media sosial setelah informasi mengenai data tersebut viral dan disebut dapat diunduh secara bebas di internet.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dan belum dapat memastikan apakah data yang beredar tersebut benar-benar telah diambil oleh pihak yang tidak berwenang.

"Jadi begini, itu kan masih dugaan. Belum bisa dipastikan apakah data tersebut sudah diambil," kata Rudi saat dikonfirmasi di Batam.

Menurut dia, Pemerintah Kota Batam telah bergerak cepat dengan melibatkan tim siber terpadu dan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri dugaan insiden tersebut.

"Itu pekerjaan orang terlatih, jadi kita respons dengan orang terlatih juga. Kita punya tim terpadu, tim siber yang bekerja sama dengan BSSN," ujarnya.

Rudi menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan laporan kepada BSSN sejak dugaan insiden itu terjadi. Selanjutnya, dilakukan pelacakan terhadap alamat internet protocol (IP address) yang diduga digunakan pelaku untuk mengakses sistem.

"Nanti akan dilacak IP address orang yang mencuri data, apakah dari luar negeri, luar Batam, atau dari lokasi tertentu. Semua akan ditelusuri," katanya.

Selain melakukan investigasi, Pemkot Batam juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap kemungkinan penyalahgunaan data. Salah satunya dengan menyurati berbagai instansi terkait, seperti perbankan, kependudukan, perpajakan, dan lembaga lain yang berpotensi menjadi sasaran penggunaan data secara tidak sah.

"Kami akan menyampaikan bahwa data orang-orang ini sementara diduga telah diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada permintaan transaksi, permohonan informasi, atau usulan apa pun yang berpotensi menimbulkan transaksi, agar dilakukan verifikasi ulang kepada yang bersangkutan," ujar Rudi.

Ia menegaskan langkah verifikasi tambahan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan identitas oleh pihak luar yang diduga telah menguasai data tersebut.

Sementara itu, terkait layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Rudi memastikan proses pendaftaran tetap berjalan normal. Setelah adanya dugaan serangan siber, tim teknis langsung melakukan mitigasi dan pemeriksaan terhadap sistem.

"SPMB tetap beroperasi. Memang kemarin setelah diduga diretas, kami langsung melakukan mitigasi dan melihat apa yang terjadi," katanya.

Berdasarkan hasil pemantauan sementara, tercatat terdapat 14 kali percobaan peretasan terhadap aplikasi SPMB. Tim teknis kini masih melakukan penelusuran untuk mengetahui asal serangan, IP address yang digunakan, serta motif pelaku.

Rudi menyebut secara umum sistem data milik Pemerintah Kota Batam memiliki tingkat keamanan yang baik dan termasuk yang terbaik di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, tingginya intensitas akses pada aplikasi SPMB diduga menjadi celah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengganggu layanan.

"Kalau data kita sangat baik, bahkan saya kira termasuk yang terbaik di Kepri. Hanya saja ada aplikasi tertentu dengan intensitas penggunaan yang cukup tinggi sehingga mendapat gangguan. Apakah tujuannya untuk membuat kekacauan atau lainnya, itu belum kami ketahui," ujarnya.

Pemkot Batam juga mengimbau para orang tua siswa agar tidak panik dan tetap melanjutkan proses pendaftaran anak mereka melalui SPMB.

"Kami berharap orang tua siswa tidak gamang dan tidak khawatir berlebihan. Teruskan pendaftaran anak-anaknya sembari kami menyelesaikan permasalahan ini," kata Rudi.

KOMPAS.com - Chief Marketing Officer PT XLSmart Tbk (EXCL) atau XLSMART Sukaca Purwokardjono menjelaskan mengenai kemana larinya sisa data kuota internet yang hangus.

Sukaca mengatakan, operator tak mendapatkan keuntungan sama sekali dari sisa kuota internet yang hangus.

"XLSMART tidak memperoleh pendapatan tambahan karena tidak terpakainya jumlah volume kuota oleh pelanggan setelah masa berlaku berakhir," ujar Sukaca dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Senin (4/5/2026) dikutip dari Kompas.com.

Pelanggan selama ini sudah diberitahu mengenai masa berlaku dan besaran kuota yang dibeli.

"Di dalam setiap produk kita selalu mencantumkan informasi besaran kuota dan juga masa berlaku. Bahkan, pada saat paket itu masuk akan ada notifikasi yang memberitahukan paketnya berapa besar dan juga masa berlakunya kapan," jelasnya.

Lalu, kemana perginya sisa kuota internet yang habis masa berlakunya itu?

"Jawabannya sebenarnya hanya ada dua ketika kuota hangus. Pertama memang sudah habis dikonsumsi oleh konsumen atau yang kedua memang masa berlakunya sudah habis. Bahwa kuota yang menjadi sisa tadi adalah hak aksesnya sudah habis dan tidak berpindah ke pihak mana pun," jelasnya.

Layanan telekomunikasi merupakan pemanfaatan jaringan, sehingga sangat dipengaruhi waktu.

"Sedangkan layanan telekomunikasi merupakan pemanfaatan kapasitas jaringan bersama yang sangat dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan perilaku penggunaan secara simultan," jelasnya.

Tak ada istilah kuota hangus

Pada persidangan sebelumnya, Vice President Simpati Product Marketing Telkomsel, Adhi Putranto menjelaskan jika tak ada istilah kuota internet hangus.

Hal ini dijelaskannya saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan skema sisa kuota internet untuk permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan 273/PUU-XXIII/2025,

Menurut Adhi, pelanggan membeli hak akses jaringan internet untuk volume dan periode tertentu.

Jadi, kuota bukan sebuah barang tapi membeli hak akses ke jaringan internet.

"Yang diberikan kepada pelanggan adalah hak akses terhadap kapasitas jaringan untuk volume dan periode tertentu. Dengan demikian, istilah 'kuota hangus' tidak tepat," ujar Adhi yang mewakili Telkomsel dalam sidang di MK.

Ia menambahkan, jika operator telekomunikasi tak mendapatkan keuntungan sisa kuota yang disebut hangus bila masa pakai habis.

Sebab, selama ini masyarakat menganggap sisa kuota internet yang hangus bisa mendatangkan keuntungan materil ke operator telekomunikasi.

"Operator seluler tidak memperoleh keuntungan tambahan dari sisa volume atau data yang tidak digunakan oleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu yang telah dipilih oleh pelanggan," jelasnya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Sidang MK, Operator Ingatkan Risiko Kuota Tanpa Masa Berlaku dan Sistem Rollover" dan "Tak Ada Istilah Kuota Internet Hangus, Begini Penjelasannya Menurut Telkomsel dan XL"

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menanggapi mengenai perdebatan mengenai dampak kuota internet yang tidak terpakai oleh pengguna, termasuk dampaknya ke bisnis perusahaan.

Isu mengenai sisa kuota internet saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Muncul pertanyaan di publik mengenai potensi sisa kuota yang tidak terpakai oleh pelanggan setelah masa aktif berakhir menjadi sumber pendapatan tambahan bagi operator seluler.

Menanggapi hal tersebut, Chief Marketing Officer (CMO) Smartfren (XLSMART) Sukaca Purwokardjono memberikan klarifikasi mengenai model bisnis layanan data seluler.

Dia memaparkan seluruh layanan paket data kuota internet didasarkan pada batasan jumlah volume dan jangka waktu tertentu. Harga paket juga telah ditentukan di awal sebagai satu kesatuan layanan, bukan semata-mata dihitung berdasarkan pemakaian aktual pelanggan.

Adapun mengenai sisa volume kuota, Sukaca menegaskan XLSMART tidak memperoleh pendapatan tambahan dari tidak terpakainya volume kuota oleh pelanggan setelah jangka waktu berakhir.

"Tidak terdapat pendapatan tambahan yang timbul dari sisa kuota setelah masa aktif berakhir," ujar Sukaca dilansir dari YouTube Mahkamah Konstitusi, Senin (20/4/2026).

Dia juga menyampaikan perusahaan memiliki fitur rollover bagi pelanggan yang ingin mengakumulasikan sisa kuota ke periode berikutnya, tetapi fitur ini bersifat opsional dan tergantung pada pilihan konsumen sejak awal.

Sebelumnya konsumen individu menggugat aturan dalam UU Telekomunikasi karena menganggap kebijakan kuota hangus merugikan hak konstitusional warga negara. Mereka berpendapat bahwa kuota internet yang sudah dibeli adalah hak milik (properti)konsumen.

Jika kuota tersebut sisa dan dihapus secara sepihak oleh operator hanya karena batas waktu, hal itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan "pengambilan" hak milik secara sepihak.

Pemohon menginginkan agar sisa kuota yang tidak terpakai tetap bisa digunakan di periode berikutnya (akumulasi otomatis) atau tidak memiliki masa kedaluwarsa selama perangkat masih aktif.

Namun, dalam perspektif operator seluler, kuota adalah hak akses layanan (jasa) dalam durasi tertentu. Seperti menyewa kamar hotel atau membeli tiket bioskop.

Konsumen membayar untuk akses selama waktu yang ditentukan. Jika tidak digunakan, hak akses tersebut gugur karena operator telah mengalokasikan kapasitas jaringan pada periode tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Semua data digital yang bisa menggambarkan perilaku konsumsi atau layanan keuangan dianggap bisa menjadi data alternatif untuk penilaian kredit ataucredit scoringbagi calon peminjam atauborrower.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, kala menanggapi usulan penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasarcredit scoringdi industri pinjaman online alias pinjol.

Kendati demikian, dia menyoroti ada kemungkinan sebagian masyarakat yang tidak menggunakan QRIS, sehingga dia mengusulkan agar bisa juga menggunakan data lainnya seperti data seluler para calon peminjam.

“Saya justru melihat data telko [data seluler] bisa menjadi salah satu data alternatif. Data telko bisa menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat. Ketika konsumsi data internet cukup kencang, saya melihat kemampuan bayarnya juga meningkat,” jelasnya, Selasa (25/11/2025).

Dia melanjutkan, menurutnya calon peminjam yang hanya bergantung pada WiFi dan tidak memakai data seluler dapat dianggap memiliki risiko lebih tinggi sehingga dinilai kurang layak menerima pinjaman.

“Jika konsumsi internet lebih banyak lewat WiFi dan sering terputus misalkan, ya artinya kemampuannya terbatas, sedangkan jika membeli data dengan jumlah yang besar, bisa menjadi sinyal bahwa kebutuhan internetnya juga tinggi. Bisa juga dengan memisahkan kartu pasca bayar dan pra bayar,” ungkap Nailul.

Lebih jauh, Nailul menyoroti bahwa pelaku UMKM sebenarnya bisa menjadikan data QRIS sebagai salah satu data pembentuk credit scoringnya. Pasalnya, data ini bisa memperlihatkan keberlangsungan bisnis melalui data transaksi per harinya.

“Begitu juga untukborrowerindividu bisa melihat transaksi pembelian untuk dapat memperkirakan pendapatan per bulannya. Dengan begitu, bisa terlihat seberapa besar pendapatan yang bisa digunakan untuk membayar cicilan,” ungkap dia.

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasar penilaian kelayakan kredit ataucredit scoring, termasuk di industri pinjamanonlinealias pinjol.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman kala menanggapi pernyataan Bank Indonesia (BI) dalam acara FEKDI & IFSE 2025.

“OJK menyambut positif pemanfaatan data transaksi keuangan, termasuk QRIS, sebagai data alternatif dalam penilaian kelayakan kredit di industri pindar [pinjaman daring],” ujar Agusman, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital penggunaan QRIS bisa menjadi dasar skoring atau penilaian kelayakan penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa dasar skoring itu dibantu oleh teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI). Oleh sebab itu, dia meyakini AI punya potensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten telekomunikasi pelat merah, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih per September 2025.

Sepanjang Januari-September 2025, TLKM mengantongi pendapatan Rp109,61 triliun atau turun 2,31% year-on-year (YoY) dari pendapatan 9 bulan 2024 sebesar Rp112,22 triliun.

Pendapatan itu berasal dari segmen data, internet, dan IT service Rp64,8 triliun, IndiHome Rp19,73 triliun, interkoneksi Rp7,1 triliun, SMS, fixed, dan cellular voice Rp6,7 triliun, serta jaringan dan jasa telekomunikasi lainnya Rp11,27 triliun.

Dua segmen pendapatan TLKM tumbuh negatif pada periode tersebut. Segmen legasi turun 15%, sedangkan pendapatan dari data, internet, dan IT service melemah 4,6% dari Rp67,9 triliun pada Januari-September 2024.

Pada saat yang sama, TLKM mencatat beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi sebesar Rp30,28 triliun, beban penyusutan dan amortisasi Rp25,06 triliun, beban karyawan Rp11,9 triliun, beban interkoneksi Rp5,66 triliun, beban umum dan administrasi Rp5 triliun, serta beban pemasaran Rp2,37 triliun.

Selain itu, TLKM juga membukukan kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi Rp360 miliar dari sebelumnya Rp476 miliar.

Investasi pada ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk investasi Telkomsel pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan investasi MDI pada berbagai perusahaan start-up yang bergerak di bidang informasi dan teknologi.

Penambahan investasi MDI pada periode berjalan sebesar Rp101 miliar. Sementara itu, Telkomsel menilai nilai wajar investasi di GOTO menggunakan level 1 berdasarkan nilai pasar GOTO masing-masing sebesar Rp54 per saham per 30 September 2025 dan Rp66 per saham per 30 September 2024.

"Jumlah kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel pada GOTO untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp380 miliar dan Rp474 miliar," jelas manajemen TLKM dalam laporan keuangan, dikutip Jumat (31/10/2025).

Sejalan dengan pendapatan dan beban tersebut, TLKM membukukan laba usaha sebesar Rp29,17 triliun atau lebih rendah dari Rp32,45 triliun per kuartal III/2024. Adapun, laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih Telkom turun 10,69% YoY dari Rp17,67 triliun menjadi Rp15,78 triliun sepanjang Januari-September 2025.