Bisnis.com, JAKARTA — Pergeseran strategi pemasaran menuju pendekatan berbasis data membuat peran agensi pemasaran berbasis kinerja semakin krusial dalam mendorong pertumbuhan bisnis.

CEO Whizzy Growth Tommy Soependi mengatakan, saat ini brand tidak lagi menjadikan metrik seperti impresi, klik, atau keterlibatan sebagai tolok ukur utama keberhasilan kampanye. Sebaliknya, perusahaan mulai menitikberatkan pada indikator yang lebih substansial seperti tingkat konversi, biaya akuisisi pelanggan, hingga kontribusi terhadap pendapatan.

“Ekspektasi brand sudah berubah. Mereka ingin memastikan setiap aktivitas pemasaran memberikan dampak nyata terhadap bisnis, bukan sekadar trafik,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, pemasaran berbasis kinerja merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil terukur, di mana setiap aktivitas pemasaran dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap metrik bisnis seperti konversi dan tingkat pengembalian investasi.

Hal ini mendorong perusahaan beralih dari strategi berbasis intuisi menjadi lebih terintegrasi dan berbasis data.

Tommy menilai, implementasi pemasaran berbasis data tidak cukup hanya mengandalkan alat analitik. Lebih dari itu, perusahaan perlu mampu mengolah data menjadi strategi yang relevan dengan tujuan bisnis.

“Yang terpenting bukan sekadar memiliki data, tetapi bagaimana data itu digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berdampak pada pertumbuhan,” katanya.

Dalam praktiknya, Whizzy Growth mengedepankan integrasi data lintas platform, salah satunya melalui pemanfaatan Meta API yang terhubung langsung dengan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) klien. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan akurasi pelacakan konversi sekaligus mengoptimalkan performa kampanye.

Integrasi tersebut menjadi semakin relevan seiring dengan keterbatasan pelacakan berbasis cookie serta meningkatnya kebutuhan akan data pihak pertama. Dengan sistem yang terhubung, brand dapat mengoptimalkan algoritma iklan, meningkatkan efisiensi belanja iklan, serta melakukan segmentasi yang lebih presisi.

Peran agensi kini juga berkembang menjadi penggerak pemasaran digital, yang mencakup pengelolaan marketplace, perdagangan sosial, hingga integrasi strategi lintas kanal. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi seluruh perjalanan konsumen, dari tahap kesadaran hingga konversi.

Di sisi lain, perubahan perilaku konsumen dalam mencari informasi turut melahirkan pendekatan baru, yakni optimalisasi mesin generatif, yang melengkapi strategi optimalisasi mesin pencari. Pendekatan ini berfokus pada visibilitas brand dalam hasil pencarian berbasis kecerdasan buatan.

Menurut Tommy, kemampuan mengintegrasikan berbagai pendekatan —mulai dari optimalisasi mesin pencari, optimalisasi mesin generatif, hingga pemasaran berbasis kinerja— akan menjadi pembeda utama di industri ke depan.

“Pemasaran saat ini bukan lagi soal seberapa besar eksposur, tetapi seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan bisnis,” ucapnya.

Kendati demikian, industri pemasaran digital masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti perubahan algoritma yang cepat, kompleksitas integrasi data, hingga kebutuhan adaptasi terhadap teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) membangun command center untuk memantau operasional 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tengah keterbatasan anggaran.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kehadiran command center merupakan bagian dari transformasi digital Kemenkop dan upaya memperkuat pengawasan koperasi secara real-time dan berbasis data.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital kementerian untuk memperkuat pengawasan, percepatan pembangunan fisik koperasi, dan pengembangan model bisnis yang berkelanjutan.

“Di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang ada, dengan susah payah ini alhamdulillah kami berhasil membangun command center yang ke depan bisa kita terus sempurnakan, dan insya Allah akan bermanfaat buat kita semua,” kata Ferry dalam peluncuran Command Center di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Sayangnya, Ferry enggan mengungkap besaran nilai dalam membangun command center tersebut.

Namun, Ferry menjelaskan, command center akan menjadi pusat koordinasi yang menampung data dari operator lapangan dan tenaga ahli untuk dianalisis.

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan, termasuk langkah preventif bagi koperasi yang berpotensi bermasalah.

“Kementerian Koperasi akan menempatkan operator-operator di lapangan-lapangan untuk memberi input-input pada command center dan di command center ini juga nanti akan ditempatkan beberapa tenaga-tenaga ahli yang langsung akan memproses menganalisa informasi-informasi yang sudah dinamis,” terangnya.

Menurut Ferry, digitalisasi menjadi kunci agar koperasi tidak tertinggal. Selama ini, koperasi dianggap kurang didorong ke arah pengembangan bisnis. Dengan command center, Kemenkop menargetkan percepatan proses digitalisasi sekaligus memperkuat pengawasan koperasi di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan, dengan pendekatan berbasis data, maka Kemenkop dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan klasifikasi koperasi berdasarkan kesehatan usaha.

“Ini juga nanti akan bisa mendapatkan sebuah early warning system bagi proses monitoring Kementerian Koperasi terhadap koperasi-koperasi yang ada, dan kami nanti akan bisa membuat kategorisasi koperasi yang sehat, perlu penanganan, dan sebagainya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ferry berharap keberadaan command center tidak hanya mendukung kerja internal Kemenkop, melainkan dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga lain yang tergabung dalam Satgas Percepatan KopDes/Kel Merah Putih, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025).

Dengan demikian, lanjut dia, Kemenkop dapat memantau secara real-time proses pembangunan gudang, gerai, sarana pendukung, pelatihan, serta kegiatan usaha koperasi, baik di KopDes/Kel Merah Putih maupun koperasi lainnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Menjelang batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau menyatakan keprihatinannya karena belum ada petunjuk yang jelas.

Ketua Apindo Riau, Wijatmoko Rah Trisno mengatakan hingga pertengahan November 2025, belum ada satu pun petunjuk teknis atau arahan resmi dari pemerintah pusat terkait formula maupun mekanisme penetapan UMP.

Padahal, sesuai ketentuan, UMP harus ditetapkan paling lambat pada 21 November. Pihaknya menilai kondisi ini menempatkan pelaku usaha pada posisi sulit karena tidak memiliki dasar pasti untuk melakukan perencanaan dan penyusunan struktur biaya.

“Sampai sekarang belum ada satu pun petunjuk soal UMP. Sesuai ketentuan, UMP itu ditetapkan selambat-lambatnya 21 November. Tapi arahan dari pemerintah pusat belum ada sama sekali. Ini sangat memprihatinkan bagi kami di Apindo,” ujarnya Selasa (18/11/2025).

Dia menyampaikan bahwa Apindo selalu memberikan masukan terkait penetapan upah secara berjenjang dan berbasis data. Namun, tidak jarang masukan itu harus diuji kembali dalam forum pembahasan.

“Kami selalu berikan masukan soal upah ini secara berjenjang dan tertib. Walaupun nanti tidak sesuai harapan hasilnya tidak apa-apa, kami tetap jalani itu. Nanti dalam rapat dewan pengupahan, argumen akan diadu kembali seperti biasa,” ujar Wijatmoko.

Wijatmoko juga menyinggung pengalaman penetapan UMP tahun sebelumnya yang dinilai tidak berpijak pada formula yang jelas.

“Soal kenaikan UMP berdasarkan angka dari langit seperti tahun lalu, tiba-tiba naik 6,5% tanpa penjelasan yang memadai. Jangan sampai terulang,” katanya.

Menurutnya, keputusan kenaikan upah tanpa dasar yang transparan bukan hanya membingungkan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha terutama sektor padat karya yang sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja.

Wijatmoko menegaskan bahwa Apindo bukan menolak kenaikan upah, melainkan meminta proses yang terukur, berbasis data, dan memiliki kejelasan hukum.

“Kami mendukung upah yang layak bagi pekerja. Tapi prosesnya harus jelas, formulanya harus terang. Pelaku usaha butuh kepastian untuk menjaga keberlanjutan,” ujarnya.

Apindo Riau berharap pemerintah pusat segera menerbitkan petunjuk resmi agar pembahasan tingkat provinsi dapat berlangsung objektif dan tepat waktu.

Sebelumnya Musyawarah Provinsi (Musprov) Apindo Riau pada 9 Desember 2025 dipastikan berlangsung istimewa. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau menghadirkan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pembicara utama dalam Dialog Ekonomi Apindo.

Kehadiran AHY menjadi pusat perhatian karena infrastruktur Riau akan menjadi isu utama yang dibahas.

Dialog ekonomi ini mengusung tema Sinergi Stakeholder dan Memacu Ekonomi Berkualitas di Riau.

Apindo ingin menggugah kembali pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Riau, mulai dari jalan daerah, konektivitas kawasan wisata, hingga penguatan akses roro Dumai - Melaka agar tidak kalah dengan provinsi tetangga yang baru saja mendapat persetujuan 14 proyek strategis nasional.

Ketua Steering Committee (SC) Musprov Apindo Riau, Edyanus Herman Halim, mengatakan kehadiran AHY sangat relevan dengan kebutuhan daerah saat ini.

“Riau harus berani mengajukan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada ekonomi daerah. Misalnya peningkatan jalan menuju Muara Takus, pengembangan konektivitas roro Dumai - Melaka, serta perbaikan jalan-jalan penghubung ekonomi. Hal-hal ini nanti akan menjadi pembahasan kunci bersama Pak AHY,” ujar Edyanus.