Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyetujui program pembiayaan empat tahun untuk Ukraina senilai sekitar US$8,1 miliar atau Rp135,9 triliun, di tengah tekanan perang dengan Rusia yang masih berlangsung dan ketidakpastian dukungan internasional.

Melansir Bloomberg pada Jumat (27/2/2026), Dewan eksekutif IMF mengesahkan kesepakatan tersebut menyusul persetujuan tingkat staf antara IMF dan Kyiv pada akhir November 2025.

Adapun, keputusan itu memungkinkan pencairan dana awal sekitar US$1,5 miliar atau setara Rp25,16 triliun secara langsung.

“Ukraina dan rakyatnya telah melewati perang panjang dan menghancurkan selama lebih dari empat tahun dengan ketahanan yang luar biasa,” ujar Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF dalam pernyataan resminya.

Dia melanjutkan, program ini bertujuan menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan yang telah dicapai dengan susah payah, sekaligus memperluas dan memperdalam reformasi struktural selama perang masih berlanjut.

Persetujuan IMF ini menjadi angin segar bagi Ukraina di tengah tantangan di medan perang serta tekanan dari Amerika Serikat agar Kyiv membuat konsesi dalam perundingan damai dengan Rusia.

Namun, keputusan tersebut datang ketika Hongaria masih menahan paket pinjaman Uni Eropa senilai 90 miliar euro (US$106 miliar) untuk Ukraina.

Meski menghadapi blokade dari Hungaria, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa Ukraina akan tetap menerima dana tersebut “dengan satu cara atau lainnya” saat kunjungannya ke Kyiv pekan ini, bertepatan dengan empat tahun invasi penuh Rusia.

Georgieva mengingatkan risiko terhadap program IMF ini sangat tinggi. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada dukungan berkelanjutan komunitas internasional untuk menutup kesenjangan fiskal dan pembiayaan eksternal serta memulihkan keberlanjutan utang.

"Ini juga bergantung pada komitmen kuat otoritas Ukraina dalam menjalankan reformasi struktural ambisius dan kesiapan mengambil langkah tambahan jika diperlukan," jelas Georgieva.

Dukungan para donor menjadi krusial, mengingat IMF memperkirakan kesenjangan pembiayaan Ukraina mencapai sekitar US$136,5 miliar selama periode program. Ini merupakan program kedua IMF bagi Ukraina sejak invasi Rusia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin Eropa bergerak menuju persetujuan untuk mengalirkan dana pinjaman senilai 140 miliar euro atau sekitar Rp 2.700 triliun ke Ukraina, yang dijamin melalui aset bank sentral Rusia yang dibekukan. Langkah ini dinilai penting agar Ukraina dapat terus mempertahankan upaya pertahanannya di tengah konflik.

Proposal dari Komisi Eropa tersebut dibahas pada pertemuan menteri keuangan G7 di Washington pekan lalu dan dijadwalkan dibahas lebih lanjut pada pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Brussels pada Kamis (23/10/2025). Partisipasi Amerika Serikat masih belum pasti.

"Masalah penggunaan aset Rusia yang dibekukan, atas nama korban agresi, sedang menuju penyelesaian yang memuaskan. ... Sangat sederhana, kita menggunakan uang agresor atau kita harus menggunakan uang kita sendiri. Jangan tanya saya mana yang saya pilih," kata Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, seperti dikutip The Guardian, Selasa (21/10/2025).

Pernyataan ini memberi sinyal kuat bahwa kesepakatan bisa tercapai pada akhir tahun.

Dalam rencana yang diuraikan Komisi Eropa, Uni Eropa akan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada Ukraina sebesar 140 miliar euro, berdasarkan aset Rusia yang telah dibekukan dan disimpan di lembaga keuangan seperti Euroclear. Skema ini dibangun dengan asumsi bahwa ketika konflik berakhir, Rusia akan menggunakan aset tersebut untuk membayar reparasi perang.

Seorang pejabat senior UE menegaskan bahwa "yang kami usulkan bukanlah penyitaan," sehingga artinya, skema ini bukan mencaplok aset Rusia secara permanen, melainkan menggunakan nilai aset yang dibekukan sebagai jaminan dan dana pinjaman.

Sementara itu, Ukraina menghadapi defisit anggaran signifikan karena terus berperang. Ukraina memperkirakan membutuhkan dukungan eksternal hingga US$50 miliar untuk 2026, terutama untuk mendanai upaya perang mulai April 2026. Banyak pejabat UE mengingat bahwa suntikan dana cepat diperlukan karena belum ada kemajuan nyata dalam proses damai.

Belgia sebagai salah satu negara dengan aset beku terbesar, yaitu senilai 183 miliar euro, ikut menuntut jaminan terperinci bahwa mereka tidak akan menanggung risiko sendirian jika skema gagal. Hal ini memicu dorongan agar negara-negara G7 ikut serta dalam skema pembiayaan ini.

Skema ini juga mendapat dukungan dari Kanselir Jerman, FriedrichMerz, yang bulan lalu menyatakan perlunya "dorongan baru untuk mengubah perhitungan Rusia".