Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa (UE) menyepakati pinjaman senilai €90 miliar kepada Ukraina untuk dua tahun ke depan guna menopang keuangan Kyiv sekaligus memperkuat posisinya dalam perundingan damai di tengah berkurangnya dukungan Amerika Serikat.

Melansir Bloomberg pada Jumat (19/12/2025), dalam skema tersebut, Uni Eropa akan menerbitkan utang bersama yang dijamin oleh anggaran blok.

Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dari rencana awal mayoritas pemimpin UE yang sebelumnya lebih memilih memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan di wilayah Eropa.

Keputusan itu diambil pada Jumat dini hari setelah perundingan maraton dalam KTT UE di Brussel. Dalam kesimpulan pertemuan, para pemimpin tetap berkomitmen melanjutkan pembahasan terkait penggunaan aset Rusia, sembari memastikan bantuan segera bagi Ukraina melalui penerbitan utang bersama.

Kesepakatan pinjaman besar ini tercapai di tengah tekanan kuat terhadap para pemimpin UE pada KTT yang dinilai krusial, setelah berbulan-bulan negosiasi gagal memecah kebuntuan terkait rencana penggunaan aset Rusia yang kontroversial.

Dukungan keuangan Amerika Serikat terhadap Ukraina dilaporkan sebagian besar telah terhenti, sementara dana Kyiv diperkirakan akan habis pada April mendatang.

Washington juga menekan Ukraina agar bersedia melakukan konsesi dalam perundingan damai, memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Eropa bahwa stabilitas kawasan secara keseluruhan dapat terancam.

Dalam beberapa bulan terakhir, sebagian besar pemimpin UE menilai opsi terbaik untuk mendanai Ukraina adalah memanfaatkan sekitar €210 miliar aset bank sentral Rusia yang dibekukan di wilayah UE.

Usulan Amerika Serikat untuk menggunakan aset tersebut bagi investasi pascaperang bersama Rusia justru membuat persoalan ini semakin mendesak bagi Eropa.

“Kemungkinan itu, menurut pandangan saya, memang satu-satunya opsi,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz.

Merz berpendapat penggunaan aset tersebut dapat memperkuat posisi Ukraina di meja perundingan sekaligus memberikan sanksi nyata kepada Moskow. Dalam skema yang dibahas, dana itu hanya akan dikembalikan kepada Rusia jika Moskow membayar reparasi perang kepada Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, yang turut hadir dalam KTT di Brussel, menyebut penggunaan dana Rusia sebagai opsi pembiayaan paling tepat agar Rusia memahami bahwa mereka harus membayar reparasi atas kehancuran yang ditimbulkan.

“Kami membutuhkan dana agar Rusia atau pihak mana pun tidak dapat menggunakannya sebagai alat tekanan terhadap kami. Kami ingin memiliki instrumen ini untuk mendukung kami. Dengan alat ini, kami merasa jauh lebih percaya diri," kata Zelenskiy.

Tentangan Belgia

Namun, Belgia—negara tempat sebagian besar aset Rusia disimpan—memimpin penolakan keras. Pemerintah Belgia menilai langkah tersebut berpotensi memicu aksi balasan dari Rusia serta risiko hukum jika Moskow menggugat untuk menuntut kembali asetnya.

Dalam beberapa hari terakhir, Rusia juga meningkatkan upaya untuk menggagalkan rencana tersebut. Pekan lalu, bank sentral Rusia mengajukan gugatan di Moskow senilai 18,2 triliun rubel atau sekitar US$229 miliar terhadap Euroclear, lembaga kliring berbasis di Belgia yang menyimpan mayoritas aset beku tersebut.

Pada Kamis, Rusia kembali memperingatkan UE dan menyatakan dapat menuntut kompensasi melalui pengadilan domestik terhadap lembaga keuangan Eropa jika aset itu digunakan.

Kesepakatan akhir yang dicapai Jumat dini hari menegaskan bahwa penggunaan anggaran UE untuk menjamin pinjaman tidak akan memengaruhi kewajiban fiskal Republik Ceko, Hungaria, dan Slovakia, yang selama ini bersikap skeptis terhadap pemberian pendanaan kepada Ukraina.

Meski berpotensi menuai kritik, kesepakatan tersebut mencerminkan urgensi yang dirasakan para pemimpin UE untuk segera mengalirkan dana segar ke Ukraina.

“Kini pilihan kita sederhana, uang hari ini atau darah esok hari dan saya tidak hanya berbicara tentang Ukraina, tetapi tentang Eropa,"ujar Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menjelang KTT.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin Eropa bergerak menuju persetujuan untuk mengalirkan dana pinjaman senilai 140 miliar euro atau sekitar Rp 2.700 triliun ke Ukraina, yang dijamin melalui aset bank sentral Rusia yang dibekukan. Langkah ini dinilai penting agar Ukraina dapat terus mempertahankan upaya pertahanannya di tengah konflik.

Proposal dari Komisi Eropa tersebut dibahas pada pertemuan menteri keuangan G7 di Washington pekan lalu dan dijadwalkan dibahas lebih lanjut pada pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Brussels pada Kamis (23/10/2025). Partisipasi Amerika Serikat masih belum pasti.

"Masalah penggunaan aset Rusia yang dibekukan, atas nama korban agresi, sedang menuju penyelesaian yang memuaskan. ... Sangat sederhana, kita menggunakan uang agresor atau kita harus menggunakan uang kita sendiri. Jangan tanya saya mana yang saya pilih," kata Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, seperti dikutip The Guardian, Selasa (21/10/2025).

Pernyataan ini memberi sinyal kuat bahwa kesepakatan bisa tercapai pada akhir tahun.

Dalam rencana yang diuraikan Komisi Eropa, Uni Eropa akan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada Ukraina sebesar 140 miliar euro, berdasarkan aset Rusia yang telah dibekukan dan disimpan di lembaga keuangan seperti Euroclear. Skema ini dibangun dengan asumsi bahwa ketika konflik berakhir, Rusia akan menggunakan aset tersebut untuk membayar reparasi perang.

Seorang pejabat senior UE menegaskan bahwa "yang kami usulkan bukanlah penyitaan," sehingga artinya, skema ini bukan mencaplok aset Rusia secara permanen, melainkan menggunakan nilai aset yang dibekukan sebagai jaminan dan dana pinjaman.

Sementara itu, Ukraina menghadapi defisit anggaran signifikan karena terus berperang. Ukraina memperkirakan membutuhkan dukungan eksternal hingga US$50 miliar untuk 2026, terutama untuk mendanai upaya perang mulai April 2026. Banyak pejabat UE mengingat bahwa suntikan dana cepat diperlukan karena belum ada kemajuan nyata dalam proses damai.

Belgia sebagai salah satu negara dengan aset beku terbesar, yaitu senilai 183 miliar euro, ikut menuntut jaminan terperinci bahwa mereka tidak akan menanggung risiko sendirian jika skema gagal. Hal ini memicu dorongan agar negara-negara G7 ikut serta dalam skema pembiayaan ini.

Skema ini juga mendapat dukungan dari Kanselir Jerman, FriedrichMerz, yang bulan lalu menyatakan perlunya "dorongan baru untuk mengubah perhitungan Rusia".