Bisnis.com, JAKARTA - Tengah viral Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung karena dinilai tidak menjalankan surat edaran terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama.

Langkah tegas tersebut diambil setelah ditemukan masih ada petugas yang tidak memberikan pelayanan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Padahal pada aturan terbaru, membayar pajak kendaraan di Jabar tidak memerlukan KTP pemilik lama,

Kebijakan tersebut sudah diberlakukan di seluruh layanan Samsat di Jawa Barat sejak 6 April 2026.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat resmi melakukan terobosan dalam birokrasi pelayanan publik.

Terhitung mulai Senin, 6 April 2026, warga Jawa Barat tidak lagi diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik pertama saat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.

Kebijakan baru ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pria yang akrab disapa KDM tersebut menegaskan bahwa penyederhanaan syarat ini bertujuan untuk memotong jalur birokrasi yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.

Syarat Lebih Sederhana

Kini, bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban pajaknya, cukup menyiapkan dua dokumen utama:

• Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
• KTP pihak yang menguasai kendaraan (pembayar pajak saat itu).
• Kemudian, silahkan ke Samsat untuk membayar pajak.

"Semoga kemudahan ini memperlancar seluruh layanan Samsat di Jabar dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak," ujar Dedi Mulyadi di Kota Bandung (6/4/2026).

IDXChannel - Memasuki tahun 2026, kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak tetap menjadi hal penting bagi karyawan di Indonesia. Salah satu kewajiban tersebut adalah menyampaikan dan membayar SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Agar tidak terlambat dan terhindar dari sanksi, Anda perlu memahami cara bayar SPT Tahunan di 2026 dengan benar.

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah laporan pajak tahunan yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk karyawan. Dalam SPT Tahunan, karyawan melaporkan penghasilan selama satu tahun pajak, pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja, serta pajak yang masih harus dibayar atau lebih bayar. Bagi karyawan, SPT Tahunan umumnya menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS, tergantung besarnya penghasilan bruto tahunan.

Kapan Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Tahunan 2026?

Untuk tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026, batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi di laman https://coretaxdjp.pajak.go.id dimulai dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan batas akhir penyampaian tanggal 31 Maret 2026. Apabila terdapat kekurangan pajak yang harus dibayar, maka pembayaran harus dilakukan sebelum SPT Tahunan disampaikan.

Cara Bayar SPT Tahunan di 2026

Berikut langkah-langkah cara bayar SPT Tahunan di 2026 untuk karyawan:

1. Hitung Pajak Terutang

Pastikan terlebih dahulu apakah masih ada pajak yang kurang bayar. Informasi ini dapat dilihat dari bukti potong Formulir 1721-A1 yang diberikan oleh perusahaan tempat bekerja.

2. Buat Kode Billing Pajak

Kode billing dapat dibuat melalui:
- DJP Online (https://djponline.pajak.go.id)
- Aplikasi mitra resmi DJP
- Teller atau layanan pajak di bank persepsi

Kode billing ini digunakan sebagai identitas pembayaran pajak.

3. Lakukan Pembayaran Pajak

Setelah kode billing diterbitkan, pembayaran dapat dilakukan melalui:
- Internet banking
- Mobile banking
- ATM
- Kantor pos
- Bank persepsi

Simpan bukti pembayaran karena akan dibutuhkan saat pelaporan SPT.

4. Laporkan SPT Tahunan Secara Online

Setelah pembayaran selesai, karyawan wajib melaporkan SPT Tahunan melalui DJP Online dengan mengunggah bukti pembayaran dan mengisi data yang diperlukan hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Untuk menyampaikan SPT tahunan di Coretax DJP, langkah pertama adalah membuat konsep SPT terlebih dahulu:

1. Pada tampilan laman, silakan klik modul “Surat Pemberitahuan (SPT)”,
2.Pilih menu “Surat Pemberitahuan (SPT)”.
3. Klik “Buat konsep SPT”, pilih “PPh Orang Pribadi”,
4. Kemudian klik “Lanjut”.
5. Selanjutnya, kita pilih “SPT Tahunan” dan periode “Januari 2025–Desember 2025” untuk menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2025.
6. Kemudian di halaman selanjutnya, pilih model SPT “Normal”, lalu klik “Buat Konsep SPT”.

Setelah selesai membuat konsep, akan muncul tampilan daftar SPT tahunan. Klik tombol pensil untuk dapat mengisi induk SPT. Dengan mengikuti tahapan tersebut, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui Coretax DJP secara tertib dan tepat waktu. Pastikan seluruh data yang diinput sudah sesuai dan lengkap sebelum melakukan pengiriman SPT untuk menghindari kesalahan pelaporan. Penyampaian SPT yang benar tidak hanya membantu memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga mendukung transparansi dan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA – Membayar pajak kendaraan merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan. Di Jakarta, pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan agar masyarakat dapat menunaikan kewajiban tersebut tanpa hambatan, baik melalui layanan digital (online) maupun pelayanan langsung (offline) di berbagai titik resmi.

Kini, warga Jakarta tidak lagi harus datang dan mengantre lama di kantor Samsat. Sejumlah platform digital telah disediakan untuk mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan, khususnya untuk pengesahan STNK tahunan. Meski demikian, layanan tatap muka tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan atau lebih nyaman melakukan pembayaran secara langsung.

Berikut panduan lengkap cara membayar pajak kendaraan di Jakarta, mulai dari opsi online hingga lokasi layanan offline yang dapat dikunjungi.

Cara Bayar Pajak Kendaraan Secara Online

Pembayaran pajak kendaraan secara online menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin menghemat waktu dan tenaga. Layanan ini dapat digunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, tanpa perlu datang ke kantor Samsat.

1. Melalui Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional)

Aplikasi SIGNAL merupakan layanan resmi dari Korlantas Polri yang terintegrasi secara nasional. Aplikasi ini memungkinkan pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak dari mana saja. Berikut langkah singkatnya:

• Unduh aplikasi SIGNAL melalui Play Store atau App Store.
• Lakukan pendaftaran dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, dan data pribadi.
• Tambahkan data kendaraan dengan mengisi nomor polisi dan nomor rangka.
• Setelah tagihan pajak muncul, pengguna akan memperoleh kode bayar.
• Pembayaran dapat dilakukan melalui mobile banking, ATM, atau kanal pembayaran digital lainnya.
• Dokumen pengesahan STNK dan TBPKB akan dikirim ke alamat yang terdaftar.

Metode ini banyak dipilih karena prosesnya cepat dan minim interaksi langsung.

2. Melalui Aplikasi JAKI (Jakarta Kini)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi JAKI. Aplikasi ini menjadi pusat layanan digital warga Jakarta, termasuk untuk urusan perpajakan. Berikut cara penggunaannya:

• Buka aplikasi JAKI dan pilih menu layanan pajak.
• Masuk ke fitur Pajak Kendaraan Bermotor.
• Masukkan nomor kendaraan untuk mengecek besaran tagihan.
• Lakukan pembayaran melalui metode yang tersedia di aplikasi.

Aplikasi JAKI cocok bagi warga yang ingin mengakses berbagai layanan publik Jakarta dalam satu platform.

3. Melalui Website e-Samsat DKI Jakarta

Selain aplikasi, pembayaran pajak kendaraan juga dapat dilakukan melalui situs resmi e-Samsat DKI Jakarta. Pengguna cukup mengakses laman pajak online, kemudian memasukkan data kendaraan dan identitas pemilik.

Setelah proses verifikasi, sistem akan menampilkan jumlah pajak yang harus dibayar beserta pilihan metode pembayaran, mulai dari perbankan hingga dompet digital. Pembayaran online ini dinilai lebih efisien, terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi, serta dapat mengurangi kepadatan di kantor Samsat.

Lokasi dan Titik Pembayaran Pajak Kendaraan Secara Offline

Bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan secara langsung, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih menyediakan layanan Samsat Keliling di berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Layanan ini melayani pembayaran PKB, pengesahan STNK tahunan, serta pembayaran SWDKLLJ.

Pelayanan Samsat Keliling tersedia di 14 titik wilayah Jabodetabek, meliputi Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, hingga wilayah penyangga seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Beberapa lokasi layanan antara lain:

• Jakarta Pusat: area Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng
• Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara dan kawasan Kelapa Gading
• Jakarta Barat: pusat perbelanjaan di kawasan Citraland
• Jakarta Selatan: Samsat Jakarta Selatan dan TMP Kalibata
• Jakarta Timur: Kecamatan Pasar Rebo dan Pasar Induk Kramat Jati
• Wilayah penyangga: Kota Tangerang, Serpong, Ciledug, Ciputat, Bekasi, Depok, hingga Cinere

Jam operasional layanan bervariasi, umumnya mulai pagi hingga siang hari, dengan beberapa lokasi tertentu buka hingga sore.

Dokumen yang perlu bawa:

• KTP asli dan fotokopi
• STNK asli dan fotokopi
• BPKB asli dan fotokopi

Selain itu, kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya tidak memiliki tunggakan lebih dari satu tahun, karena layanan keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan.

Dengan tersedianya berbagai opsi pembayaran, masyarakat Jakarta kini memiliki keleluasaan untuk memilih cara membayar pajak kendaraan sesuai kebutuhan. Pembayaran online cocok bagi yang menginginkan kepraktisan, sementara layanan offline tetap menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan bantuan langsung.

Pemerintah berharap kemudahan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi antrean di kantor Samsat. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat juga turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.