Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6). Kenaikan tersebut membuat harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter.

Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) turut mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan setelah melalui evaluasi sesuai dengan formula yang telah ditetapkan pemerintah.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Roberth dalam keterangan resmi, Selasa (9/6).

Kenaikan harga Pertamax membuat selisih harga dengan sejumlah BBM non-subsidi yang dijual operator lain semakin lebar. Sejumlah produk BBM di SPBU Shell, BP-AKR, dan Vivo saat ini masih dibanderol lebih rendah untuk kategori bensin RON 92.

Berikut daftar harga BBM di sejumlah SPBU swasta setelah kenaikan Pertamax per 10 Juni 2026:

Shell melakukan penyesuaian harga untuk produk Shell V-Power Diesel pada awal Juni 2026, khususnya di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Daftar harga BBM Shell:

• Shell V-Power Diesel: Rp24.490 per liter.

Sementara itu, produk Shell Super (RON 92), Shell V-Power (RON 95), dan Shell V-Power Nitro+ (RON 98) masih belum tersedia.

BP-AKR juga menyesuaikan harga BBM jenis BP Ultimate Diesel sejak 1 Juni 2026.

Daftar harga BBM BP-AKR:

• BP 92: Rp12.390 per liter.

• BP Ultimate: Rp12.930 per liter.

• BP Ultimate Diesel: Rp26.060 per liter.

Berbeda dengan operator lain, Vivo masih menggunakan harga yang terakhir diperbarui pada 1 Mei 2026.

Daftar harga BBM Vivo:

• Revvo 92 (RON 92): Rp12.390 per liter.

• Diesel Primus/Diesel Primus Plus (CN 51): Rp30.890 per liter.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1). Kilang minyak tersebut disebut menjadi yang terbesar di Indonesia.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, Senin, 12 Januari 2026. Saya Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini meresmikan Proyek Infrastruktur terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan," ujar Prabowo di Kilang Balikpapan.

RDMP dapat meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari. Selain produksi minyak, kilang ini juga akan digunakan untuk memperbaiki kualitas produk, menurunkan harga pokok produksi bahan bakar minyak (BBM), hingga mengurangi impor BBM, terutama solar. Indonesia bahkan digadang-gadang bisa tak lagi impor solar tahun ini.

"Selain itu, Kilang Balikpapan akan mampu menghasilkan produk petrokimia. Ini merupakan lompatan besar dalam peningkatan kualitas BBM nasional, dengan kapasitas kilang mencapai 360 ribu barel per hari serta mendukung program hilirisasi," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron dalam keterangan, Minggu (11/1).

Lantas bisakah RDMP Balikpapan membuat RI tak lagi impor solar?

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan RDMP Balikpapan tentu akan mendukung upaya kemandirian energi secara bertahap di Indonesia. Pasalnya bisa meningkatkan produksi kilang dari 260 ribu barel per hari ke 360 ribu barel per hari.

"Saat ini total kapasitas produksi kilang minyak kita meningkat menjadi 1,18 juta barel per hari dari total kebutuhan harian berkisar 1,4 juta - 1,6 juta barel per hari. Dengan demikian defisit angka produksi dengan konsumsi semakin mendekat dan semakin tipis jaraknya," katanya pada CNNIndonesia.com, Senin (12/1).

"Tentu ini akan mengurangi impor produk BBM meski kita tetap akan impor minyak mentah untuk kebutuhan produksi," sambungnya.

Ferdinand menilai RDMP Balikpapan tampaknya akan difokuskan untuk produksi solar sehingga mencukupi kebutuhan nasional tahunan sebesar 19 Juta kiloliter (kl) per tahun. Kapasitas Kilang Balikpapan sangat mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

"Dengan beroperasinya Kilang Balikpapan pasca diresmikan presiden, maka Indonesia dipastikan akan mampu memenuhi kebutuhan solar nasional dan tidak perlu impor lagi. Dengan demikian kemandirian energi secara bertahap mulai terpenuhi dari kemandirian solar," katanya.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria mengatakan RDMP Balikpapan sebagai kilang terbesar RI bisa mengurangi impor solar, tetapi tidak menghentikannya secara total.

Ia mengatakan dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, RI bisa surplus BBM solar dengan cetane number (CN) 48. Sementara untuk Solar atau diesel dengan CN 51 masih harus impor 600 ribu kl per tahun. Namun, harus dibarengi dengan kebijakan biodiesel 50 persen (B50).

"Sangat besar (penurunan impor solar CN 51). Kalau 600 ribu kl, berarti penurunannya hampir 90 persen," katanya.

Sementara untuk bensin, Sofyan juga menduga akan terjadi penurunan impor, meski penurunannya tidak akan sampai 90 persen seperti solar.

Pada intinya, sambungnya Sofyan, RDMP Balikpapan bisa berpengaruh besar terhadap ketahanan dan kemandirian energi RI. Namun, belum bisa membuat RI langsung swasembada energi.

"Swasembada energi total kan tidak bisa hanya mengandalkan fosil, harus ada substitusi. Katakan misalnya kita bisa B100, kita bisa mewujudkan swasembada. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa mengganti BBM fosil ke sawit? Ini butuh waktu, tidak bisa sekonyong-konyong dalam 2 - 3 tahun," kata Sofyan.

"Kita harus bijak ketika kita swasembada energi, mengganti energi fosil ke non-fosil kita kan harus bijak. Jangan memaksakan diri, BBM non-fosil ternyata harganya lebih tinggi," sambungnya.