Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 16 perusahaan telah menandatangani letter of intent (LoI) dengan IDX Carbon untuk menjadi penyedia unit karbon yang akan diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia.

Kautsar Primadi Nurahmad, Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia, mengatakan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku penyelenggara Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) turut berpartisipasi dalam ajang United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of Parties ke-30 (UNFCCC COP 30) di Belém, Brazil, Senin (10/11).

IDX Carbon berpartisipasi dalam COP30 sejalan dengan visi untuk membangun pasar karbon yang berintegritas tinggi dan membuka peluang untuk mempertemukan calon pembeli dengan pengembang proyek-proyek karbon Indonesia.

Dalam ajang internasional itu,IDX Carbon hadir memasarkan berbagai proyek dari Indonesia yang telah tercatat maupun akan dicatatkan pada Bursa Karbon Indonesia.

"Hingga Oktober 2025, total volume unit karbon yang telah tercatat di IDX Carbon mencapai lebih dari 3,6 juta ton CO2e (sebelum retirement)," paparnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

Berdasarkan data IDX Carbon, terdapat empat proyek karbon Indonesia yang telah tercatat. Pertama, PT Pertamina Power Indonesia dengan proyek pembangkit terbarukan geothermal di Lahendong.

Kedua, PT PLN Nusantara Power dengan proyek PLTGU di Muara Karang Blok 3, konversi Pembangkit Combined Cycle di Muara Tawar, dan proyek Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTMG Sumbagut 2 Peaker.

Ketiga, PT PLN Indonesia Power dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) di Gunung Wugul, PLTGU Priok, dan konversi Pembangkit Combined Cycle (Add On) PLTGU di Grati.

Keempat, PT Perkebunan Nusantara IV dengan proyek pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit (POME) untuk biogas co-firing.

Selain proyek yang telah tercatat di atas, lanjutnya, IDX Carbon juga akan memasarkan 16 proyek yang telah menandatangani Letter of Intent (LoI). Perjanjian tersebut memuat pernyataan komitmen untuk mencatatkan seluruh atau sebagian unit karbon yang dihasilkan ke IDX Carbon, agar dapat diakses oleh calon pembeli secara lebih luas.

Total jumlah total Unit Karbon atas proyek-proyek tersebut mencapai sekitar 90 juta ton CO2e. Unit Karbon dari proyek tersebut tidak hanya bersumber dari skema nasional, tetapi juga skema internasional, dengan pencatatan yang akan dilakukan sesuai jadwal issuance (penerbitan) masing-masing proyek.

"Tingginya antusiasme dari pemilik/pengembang proyek ini menandakan tingginya komitmen pelaku untuk mendukung transisi hijau di Indonesia melalui pasar karbon dan menunjukkan besarnya potensi supply kredit karbon dari Indonesia," pungkasnya.

Berikut daftar proyek yang telah menandatangani LoI dengan IDXCarbon:

1. PT Rimba Makmur Utama dengan proyek Katingan Peatland Restoration and Conservation;
2. PT Strata Pacific dengan proyek Seram Climate and Conservation (SERCOVA);
3. Arsari Group dengan proyek kehutanan di Kalimantan Timur;
4. PT Bumi Hijau Konservasi dengan proyek Nunukan Mangrove Peatland;
5. PT Carbonx Bumi Harmoni dan PT Citra Mulia Inti dengan proyek Sanggala Coridor;
6. PT Austral Byna dengan proyek konservasi kehutanan di Muara Teweh;
7. CarbonEthics dengan proyek Pulang Pisau Peatland Restoration and Fire Prevention dan Aceh Coastal Restoration and Blue Economy Sustainability;
8. PT Biru Karbon Nusantara dengan proyek Indonesia Domestic Biogas Programme;
9. PT Pertamina Power Indonesia dengan proyek Biogas Power Plant Sei Mangkei;
10. PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan proyek aforestasi dan reforestasi di pulau Jawa, proyek produksi Soda Ash menggunakan CO2 dari Ammurea Plant di Pupuk Kaltim, Carbon Capture and Storage (CCS) dari produksi Ammonia di Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang Cikampek, Aceh, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Juga Carbon Capture and Storage (CCS) dari Blue Ammonia di Yamdena;
11. PT PLN (Persero) dengan proyek Hydropower Plant di Asahan III, Hydropower Plant di Jatigede, dan proyek PLTS IKN 50 Mwac (Solar PV);
12. PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan proyek pembangkit geothermal di Patuha;
13. PT Supreme Energy dengan proyek pembangkit geothermal di Rantau Dedap;
14. PT Pupuk Kujang Cikampek dengan proyek efisiensi energi pada pabrik dengan implementasi Variable Speed Drive (VSD);
15. PT Pupuk Sriwijaya Palembang dengan proyek efisiensi energi pada pabrik dengan implementasi Variable Speed Drive (VSD); dan
16. PT Azbil Berca Indonesia dengan proyek efisiensi energi di AEON Mall BSD dan Deltamas, Pondok Indal Mall 2, dan Puri Indah Mall. Juga proyek efisiensi energi di Stasiun MRT Dukuh atas, Bundaran HI, Bendungan Hilir, Setiabudi, Istora, Senayan, dan Blok M.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi kembali membuka pasar kredit karbon untuk pembeli luar negeri melalui terbitnya Perpres No. 110 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Beleid yang berisi pembaruan Perpres No. 98 tahun 2021 ini pun mengakhiri ketidakpastian yang selama ini mengganjal perkembangan sektor ekonomi karbon Indonesia.

Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga mengemukakan pengakuan perdagangan karbon melalui mekanisme pasar sukarela (voluntary carbon market/VCM) yang tertuang dalam Perpres No. 110 Tahun 2025 disambut baik oleh anggota asosiasi dan diharapkan membawa dampak positif.

Meski demikian, dia memberi catatan bahwa regulasi ini tidak akan serta-merta menarik pembelian kredit karbon secara masif, jika tidak diiringi dengan pembenahan dalam proses verifikasi dan validasi.

“Potensi kredit karbon yang ditawarkan cukup besar, tetapi yang siap dijual masih terbatas karena perlu dilakukan pembenahan dan validasi terlebih dahulu. Jadi masih memerlukan waktu,” kata Riza dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025).

Dia mengemukakan perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, terutama kelompok yang memahami pengelolaan dan pemasaran proyek karbon.

“Banyak persepsi yang keliru bahwa dengan adanya regulasi yang terbuka seperti sekarang ini, maka pembeli akan secara otomatis berdatangan. Masih diperlukan kerja sama yang sinergis,” lanjutnya.

Di sisi lain, Riza memberi catatan bahwa pelaku pasar di luar negeri cenderung masih sangat berhati-hati terhadap Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah risiko perubahan regulasi yang membawa ketidakpastian.

Perdagangan kredit karbon baru melalui skema VCM memang sempat dihentikan pemerintah bagi pembeli internasional karena tengah meninjau peran penyerapan karbon dalam mencapai target iklim nasional.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2024 juga tercatat sempat mencabut lisensi salah satu proyek offset karbon terbesar di dunia, PT Rimba Raya Conservation. Namun pencabutan ini kemudian dianulir di pengadilan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang resmi menjabat pada Oktober 2024 telah menyampaikan ambisinya untuk memanfaatkan kredit karbon sebagai sumber pemasukan negara.

Indonesia bahkan resmi membuka bursa karbonnya untuk pembeli internasional pada awal tahun ini. Meski demikian, transaksi cenderung terbatas dan para pengembang proyek offset tengah menantikan kejelasan regulasi sebelum melanjutkan aksi penawaran.