JAKARTA - DPR menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Ia menuturkan, fit and proper test itu telah dilakukan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Di mana masing-masing calon dapat menyampaikan pemaparan rencana kerja dan selanjutnya diteruskan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota KIP pada 25 Juni 2026. Komisi I DPR memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KIP berdasarkan musyawarah.

Merespons itu, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pada peserta terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP periode 2026-2030 dan 3 orang calon pengganti antarwaktu KIP 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Puan langsung disambut seruan setuju.

Adapun daftar 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disepakati sebagai berikut:

- Handoko Agung Saputro

- Hafidhah

- Arman Fauzi

- Dery Hendryan

- Edi Purwanto

- Joemarthine Chandra

- Rini Purwandari

Serta tiga calon anggota KIP periode 2026 sebagai calon PAW dengan urutan sebagai berikut:

- Hendra

- Andri Harsil

- Mimah Susanti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional melalui pelatihan operator pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berteknologi Ultra Super Critical (USC). Langkah ini dilakukan seiring berkembangnya teknologi pembangkit yang membutuhkan operator dengan kemampuan lebih spesifik.

Workshop Pengoperasian PLTU Batubara Tipe Ultra Super Critical (USC) diselenggarakan oleh PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PLN Pusdiklat) melalui PLN UPDL Suralaya pada 10-12 Juni 2026 di PLTU Jawa 7, Serang, Banten.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN meningkatkan kompetensi operator agar mampu mengoperasikan pembangkit berteknologi tinggi secara aman, efisien, dan andal.

General Manager PLN Pusdiklat Y Endah Cahyaningrum mengatakan pembelajaran berbasis simulator menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat kompetensi operator pembangkit.

"PLN Pusdiklat terus mendorong pembelajaran yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktik melalui simulasi yang mendekati kondisi aktual. Dengan pemanfaatan simulator, peserta dapat memahami proses operasi, melatih respons terhadap berbagai skenario, serta memperkuat disiplin operasi dan budaya keselamatan kerja," ujar Endah dalam siaran pers, Jumat (26/7/2026).

Workshop membekali peserta dengan pemahaman mengenai karakteristik once-through boiler, siklus uap USC, filosofi kontrol, parameter kritis operasi, hingga pengendalian sistem boiler, turbin, generator, dan Balance of Plant.

Selain materi teori, peserta juga mengikuti praktik menggunakan Operator Training Simulator (OTS) untuk mensimulasikan berbagai kondisi operasi pembangkit, mulai dari start-up, load raising, operasi normal, penanganan gangguan dasar, hingga proses shutdown sesuai prosedur keselamatan.

Endah mengatakan, pembelajaran berbasis simulator memungkinkan peserta memperoleh pengalaman yang lebih komprehensif tanpa mengganggu operasi pembangkit. Pendekatan tersebut juga meningkatkan kesiapan operator dalam menghadapi berbagai skenario operasional di lapangan.

Pelaksanaan workshop di PLTU Jawa 7 juga memberikan pengalaman belajar langsung di lingkungan pembangkit berteknologi Ultra Super Critical sehingga peserta dapat memahami sistem operasi pembangkit modern secara lebih mendalam.

Melalui pelatihan tersebut, PLN berharap lahir operator yang memahami prinsip dasar teknologi USC, mampu menerapkan prosedur operasi secara tepat, serta menjunjung tinggi budaya keselamatan kerja.

Penguatan kompetensi SDM diharapkan turut meningkatkan keandalan pembangkit sekaligus mendukung ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan listrik.

JAKARTA - Universitas Padjadjaran (Unpad) menerima sebanyak 4.268 calon mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Mandiri 2026. Total peserta SMUP Mandiri 2026 sebanyak 28.130 orang.

Sebanyak 3.722 peserta dinyatakan lulus ke program Akademik (Sarjana) dan 546 peserta dinyatakan lulus ke program Vokasi (Sarjana Terapan). Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan calon mahasiswa disabilitas (Tuna Netra, Teman Tuli, Tuna Daksa).

Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Arief S. Kartasasmita pun menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang diterima. Ia mengajak calon mahasiswa untnuk bersama-sama belajar, berinovasi, dan berkarya untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan memberi selamat kepada para calon mahasiswa Unpad yang berhasil lolos, seraya mengingatkan kewajiban melakukan konfirmasi registrasi menggunakan akun masing-masing peserta di laman https://admission.unpad.ac.id, diteruskan dengan melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Bagi peserta yang tidak melakukan konfirmasi registrasi dan pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Padjadjaran. Khusus untuk peserta Seleksi Minat dan Bakat, tagihan UKT akan diterima setelah konfirmasi registasi dan update biodata online,” ujarnya, dikutip dari laman Unpad, Rabu (24/6/2026).

Lebih lanjut Prof. Zahrotur Rusyda menjelaskan, setelah pembayaran diterima dan dokumen diunggah oleh calon mahasiswa, Universitas Padjadjaran akan menerbitkan Surat Tanda Bukti Resmi Menjadi Mahasiswa dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Digital paling lambat 20 Juli 2026.

“Pengambilan KTM berbentuk fisik akan dilakukan pada kegiatan PAMUKA di awal Agustus 2026. PAMUKA merupakan kegiatan persiapan sebelum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), yang dalam Bahasa Sunda berarti “pembuka”. Lebih lanjut, informasi terkait detail rangkaian kegiatan PKKMB akan disampaikan melalui kanal resmi Universitas Padjadjaran,” pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) beberkan berbagai kebijakan yang ditempuh, termasuk naiknya suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,5 persen membuat respons pasar kembali positif.

Hal tersebut seiring dengan nilai tukar rupiah yang ditutup menguat 128,5 poin atau 0,71 persen ke Rp17.860 per dolar AS pada Jumat (12/6) sore.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti megklaim bauran kebijakan BI, meliputi kenaikan BI-Rate menjadi 5,5 persen, penguatan struktur suku bunga SRBI, dan pemberian insentif hedging swap bagi investor asing.

Kemudian, pembukaan akses repo untuk mendukung likuiditas perbankan, serta peningkatan intensitas operasi moneter Rupiah dan valuta asing berhasil membuat rupiah terus menguat.

"Langkah-langkah tersebut juga didukung oleh sinergi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah," ujar Destry dalam keterangan resmi tertulis, Jumat (12/6).

Destry juga membeberkan pasca kenaikan BI Rate, aliran masuk modal asing mengalami perkembangan positif yang didukung oleh daya tarik instrumen keuangan domestik.

[Gambas:Youtube]

Ia menyebut tingginya minat investor global tercermin dari peningkatan inflows transaksi SRBI nonresiden dan SBN yang pada 10 dan 11 Juni 2026 masing-masing tercatat sebesar Rp15,11 triliun dan Rp3,91 triliun.

"Aliran masuk modal asing juga terjadi pada obligasi internasional Danantara yang penjualan perdananya berhasil mencapai Rp26,9 triliun. Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap aset-aset domestik," tambahnya.

Kemudian, ia juga mengatakan Ketahanan eksternal semakin diperkuat melalui kerja sama keuangan antara Bank Indonesia, Bank Sentral China (PBOC) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA).

Terdapat tiga kesepakatan yang dihasilkan, yaitu sinergi memperkuat tidak hanya ketahanan keuangan masing-masing negara melainkan stabilitas keuangan yang regional yang lebih luas, dan penguatan Bilateral Currency Swap Agrrement (BCSA).

Selanjutnya, penguatan komitmen penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui perluasan Local Currency Transaction (LCT).

"Langkah tersebut akan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah," ujar Destry.

BI menegaskan akan terus hadir di pasar untuk mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan secara konsisten dan terukur, serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

"Dengan berbagai perkembangan di atas, diyakini rupiah akan terus menguat terhadap dolar AS menuju ke level fundamentalnya," tutupnya.

Seolah-olah kami jadi calo mengambil margin (ekspor), padahal itu bukan demikian

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bukan calo ekspor.

“Seolah-olah kami jadi calo mengambil margin (ekspor), padahal itu bukan demikian,” ujar Dony ketika ditemui setelah Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut menjelaskan ketentuan mengenai DSI bisa mengambil margin yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Beleid tersebut menyatakan, “BUMN Ekspor dalam rangka pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." ​​

Dony menjelaskan bahwa DSI tidak mengambil keuntungan dari ekspor sumber daya alam (SDA), melainkan akan mengenakan biaya layanan untuk pengusaha.

Misalkan, lanjut dia, pemerintah membutuhkan biaya untuk melakukan inspeksi ekspor. Langkah pengecekan itulah yang nantinya merupakan layanan yang diberikan kepada pengusaha.

“Pengusahanya jadi punya legal standing, ya kan. Bahwa yang memang mereka ekspor sudah dipastikan, baik itu harga maupun jumlahnya,” ujar Dony.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwasanya DSI bukanlah calo ekspor. Biaya yang dikenakan merupakan biaya layanan.

“Jadi tidak pernah terpikirkan kita tiba-tiba menjadi calo harga 5, kemudian kita tambahin 5 lagi, kita jual 10, karena enggak laku dong. Sekarang sudah ada acuan harga internasionalnya kan,” kata Dony.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan perusahaan pengekspor sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Pelaporan tersebut nantinya akan dilakukan melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, perusahaan ekspor hanya diwajibkan untuk melapor kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu melalui platform tersebut.

Airlangga mengatakan implementasi mekanisme pelaporan baru pada tahap awal tersebut akan dimulai dengan tiga komoditas ekspor, yakni batu bara, ferro alloy (paduan besi), dan kelapa sawit.

Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme baru tersebut dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya sebelum nantinya akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Ia berharap para pengusaha dan pelaku ekspor memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian dalam kurun waktu enam bulan sebagai masa transisi mekanisme pelaporan ekspor baru tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebanyak 36 calon hakim agung telah merampungkan tahapan seleksi kesehatan yang digelar Komisi Yudisial (KY). Tahapan itu juga diikuti oleh empat calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) serta dua calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA.

Setelah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan asesmen kepribadian, para peserta selanjutnya akan memasuki tahap klarifikasi rekam jejak sebagai bagian dari proses seleksi calon hakim agung tahun 2026. Adapun tahap seleksi kesehatan berlangsung pada 3-5 Juni 2026 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sementara asesmen kepribadian dilaksanakan pada 3-4 Juni 2026 di Gedung KY, Jakarta.

Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Andi Muhammad Asrun, mengatakan para peserta menjalani serangkaian tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian, dan penelusuran rekam jejak. "Pemeriksaan kesehatan untuk mengukur kondisi kesehatan jasmani (fisik) dan rohani (jiwa) peserta guna memastikan mereka memiliki stamina, kestabilan emosi, serta kelayakan fisik sebagai hakim agung dan hakim ad hoc di MA,” kata Asrun dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

“Sementara asesmen kepribadian meliputi berbagai tahapan yang bertujuan menilai potensi psikologis, integritas, dan kompetensi para calon hakim sebelum memasuki proses seleksi berikutnya," sambungnya.

Selain itu, KY akan melaksanakan klarifikasi terhadap 36 calon hakim agung dan 6 calon hakim ad hoc di MA Tahun 2026 guna memperoleh kebenaran data dan informasi mengenai rekam jejak para calon. Menurut Asrun, klarifikasi tersebut mencakup informasi yang berasal dari masyarakat, hasil penelusuran rekam jejak, serta hasil penelaahan harta kekayaan yang diperoleh melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahapan ini dilakukan untuk menelusuri integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter para calon. "Klarifikasi rekam jejak ini dilakukan untuk memvalidasi informasi yang masuk ke KY," lanjutnya.

KY juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat secara tertulis terkait rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA, khususnya mengenai integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon.

Masukan tersebut dapat disampaikan paling lambat 5 Agustus 2026 melalui surat elektronik ke [email protected] atau dikirim ke Kantor Komisi Yudisial di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat.

"KY juga menegaskan bahwa peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi," pungkas Asrun.

JAKARTA - MNC University resmi mengumumkan para penerima MNCU Future Leader Scholarship (MFLS) Batch 2 dalam acara Awarding Ceremony yang diselenggarakan di Auditorium Lantai 6 MNC University, Rabu (3/6/2026). Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian proses seleksi yang telah diikuti oleh ratusan calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 270 peserta hadir dalam acara penghargaan tersebut. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari tim Penerimaan Mahasiswa Baru, serta arahan dari Rektor MNC University, Dendi Pratama.

Direktur PMB, Branding dan Marketing MNC University, Muhammad Rezki Oktavianoor, menyampaikan bahwa program MFLS merupakan bentuk komitmen MNC University dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menjaring generasi muda yang memiliki potensi akademik maupun non-akademik unggul.

“Melalui program beasiswa ini, kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus mengembangkan potensi kepemimpinan yang mereka miliki,” ujarnya.

Acara semakin meriah dengan penampilan drama musikal yang dibawakan oleh para awardee MFLS Batch 1. Selain menjadi hiburan, penampilan tersebut juga menggambarkan perjalanan dan pengalaman para penerima beasiswa selama menempuh pendidikan di MNC University.

Momen yang paling dinantikan adalah pengumuman penerima beasiswa dan anggota kelas eksklusif MNCU Future Leader Scholarship Batch 2. Pada kesempatan tersebut, MNC University memberikan beasiswa dengan kategori 50 persen, 75 persen, hingga 100 persen kepada peserta terbaik yang berhasil menunjukkan prestasi dan potensi unggul selama proses seleksi.

Salah satu penerima beasiswa 100 persen sekaligus peserta terbaik MFLS Batch 2, Puja Melisa, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaiannya.

"Kami bersyukur bisa sampai pada titik ini setelah mengikuti serangkaian proses MFLS Batch 2. Banyak pengalaman berharga yang kami dapatkan, mulai dari mini project hingga tahap final. Saya tidak menyangka bisa mendapatkan beasiswa 100 persen sekaligus menjadi peserta terbaik pada program ini," ungkapnya.

Melalui program MNCU Future Leader Scholarship, MNC University berharap dapat terus melahirkan generasi muda yang berprestasi, inovatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen MNC University dalam mendukung pengembangan talenta muda Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

JAKARTA - Pasangan suami istri (pasutri) berinisial RM dan ER, pemilik wedding organizer (WO) Marwah di Jakarta Timur telah ditetapkan tersangka kasus dugaan penipuan calon pengantin dan ditahan sejak Sabtu (30/5/2026). Polisi mengungkapkan motif RM dan ER melakukan penipuan.

“Motif, kalau dari hasil pemeriksaan kami, diketahui bahwa uang-uang dari korban ini diputar lagi oleh para tersangka untuk menutupi kegiatan-kegiatan pernikahan sebelumnya,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan dikutip Selasa (2/6/2026).

Dia melanjutkan, uang yang didapat dari para korbannya digunakan pelaku untuk menutupi kegiatan pernikahan yang dijanjikan ke korban lain sebelumnya. “Jadi, uang yang didapat dari klien lain itu digunakan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan klien lainnya. Jadi, uang itu secara tidak langsung ya gali lubang tutup lubang,” tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan data sementara, ternyata ada 58 pasangan calon pengantin yang menjadi korban penipuan dengan jumlah kerugian mencapai Rp2,6 miliar.

"Dari jumlah tersebut, 2 pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal, Minggu (31/5/2026).

"Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung," katanya.

JAKARTA - Polisi menangkap owner WO pelaku penipuan terhadap pasangan pengantin AL (32) dan FE (32). Pelaku sempat melarikan diri saat polisi mendatangi kantornya di Jakarta Timur.

"Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan owner Wedding Organizer (WO) Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal, Minggu (31/5/2026).

Berdasarkan data sementara, ternyata ada 58 pasangan calon pengantin yang menjadi korban penipuan dengan jumlah kerugian mencapai Rp2,6 miliar.

"Dari jumlah tersebut, 2 pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan," katanya.

"Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung," katanya.

Sebelumnya, Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo mengatakan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur telah menerima laporan dari korban. “Kasus ini masih dalam penyidikan, tim masih bekerja mencari keberadaan pelaku sembari melengkapi fakta-fakta temuan yang ada,” ujar Andaru, Selasa (26/5/2026).

Korban yang melapor berinisial AL dan FE. Keduanya merupakan calon pengantin yang telah menyetorkan uang sebesar Rp83 juta kepada WO yang menjanjikan akan mengurus pernikahan mereka.

“Jadi kurang lebih yang ditawarkan dari tiga korban yang sudah menyampaikan ke tim penyidik berkisar Rp70 juta hingga Rp80 juta. Ada satu korban lainnya berkisar Rp50 juta dan itu sudah dikirimkan kepada pelaku,” katanya.

Pelaku awalnya memposting iklan di media sosial menggunakan akun bertajuk katering yang menawarkan jasa wedding organizer. Korban yang tertarik kemudian menyewa jasa tersebut hingga akhirnya mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku.

“Namun pada akhirnya acara tersebut tidak terlaksana. Ketika sudah ada korban dan janji tidak terlaksana itu merupakan unsur penipuan,” ucapnya.

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban partai politik (parpol) memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan dalam pemilu. Menurut AHY, Partai Demokrat telah menjalankan ketentuan tersebut sejak lama.

"Saya rasa ini sesuatu yang memang sudah selama ini kita jalankan. Partai Demokrat sendiri selalu mendukung partisipasi perempuan dalam politik, dalam demokrasi," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Partai Demokrat, kata AHY, berkomitmen terus melibatkan partisipasi kaum perempuan dalam setiap kegiatan kepartaian hingga pencalonan di kontestasi pemilu. Terlebih, kaum perempuan juga memiliki demografi yang sangat besar.

AHY berharap semakin banyak tokoh politikus perempuan Partai Demokrat yang juga bisa mengambil peran yang lebih strategis lagi, baik di parlemen maupun di jajaran eksekutif di pusat maupun di daerah.

"Jadi pada prinsipnya kami sangat mendukung, dan selama ini pun kami berusaha untuk memenuhi dari setiap pemilu, dari setiap pemilihan anggota legislatif, kami memenuhi 30 persen kuota perempuan," ujarnya.

AHY menambahkan, hal itu bukan hanya langkah afirmatif. "Karena memang kami menilai penting sekali pemikiran, gagasan, dan banyak sekali hal yang bisa diperjuangkan oleh para politisi perempuan kami," tuturnya.

Diketahui, terhadap parpol peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap tingkatan harus mencoret atau menggugurkan keikutsertaan partai politik peserta pemilihan umum dimaksud pada kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Demikian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 dibacakan oleh Hakim Konstitusi Adies Kadir. Sidang Pengucapan Putusan ini digelar pada Senin (25/5/2026) di Ruang Sidang Pleno MK.

Empat orang mahasiswa, yakni Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Camila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia menguji Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang telah dirubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu).

Menurut Adies, penegasan ini diperlukan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam kontestasi pemilihan umum yang adil sehingga upaya mengurangi diskriminasi atas jumlah keterwakilan perempuan di DPR/DPRD dapat dilakukan. Dengan demikian, pengaturan ihwal daftar bakal calon yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam norma Pasal 245 UU Pemilu harus dimaknai dan dilengkapi dengan sanksi kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk dicoret atau digugurkan sehingga tidak diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud sebagaimana dimuat dalam amar putusan a quo.

Dalam konteks itu, kata Adies, karena norma Pasal 245 UU Pemilu berkelindan dengan norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU Pemilu termasuk dengan norma Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) UU Pemilu—yang dalam batas penalaran yang wajar norma-norma tersebut dimaksudkan untuk memastikan keterpenuhan daftar calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%—maka verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU Pemilu harus pula ditempatkan sebagai norma yang antara lain berfungsi untuk menilai keterpenuhan syarat paling sedikit 30% dimaksud. Sehingga keterpenuhan tersebut terwujud dalam penetapan dan pengumuman daftar calon tetap sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) UU Pemilu.

"Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas ketiadaan ancaman sanksi dalam norma Pasal 245 UU 7/2017 sehingga memberi peluang kepada KPU di setiap tingkatan meloloskan daftar bakal calon yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam pelaksanaan pemilihan umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum," ucap Adies, dikutip dari laman MK.

Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan para Pemohon. "Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan dalam hal ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilihan umum tersebut pada daerah pemilihan bersangkutan'," ucap Suhartoyo.

WASHINGTON - Pihak berwenang di California mengatakan mereka menemukan retakan di tangki bahan kimia beracun yang rusak, yang berpotensi mengurangi tekanan karena ancaman ledakan telah memaksa puluhan ribu warga untuk mengungsi.

Sekitar 40.000 warga diperintahkan untuk meninggalkan rumah mereka di daerah Garden Grove, Orange County, tenggara Los Angeles, pada hari Jumat setelah tangki mulai bocor, menyebarkan asap ke daerah padat penduduk sekitar lima mil dari Disneyland.

Pada Sabtu malam, petugas pemadam kebakaran mendekati tangki untuk mengumpulkan informasi dan melihat "kemungkinan retakan di tangki, yang berpotensi mengurangi sebagian tekanan di dalamnya," kata TJ McGovern, kepala pemadam kebakaran sementara untuk Otoritas Pemadam Kebakaran Orange County, dalam sebuah unggahan video di X, dilansir Gulf News.

"Operasi yang kami lakukan ini memberi kami informasi positif untuk membuat keputusan yang tepat hari ini," katanya, menambahkan bahwa para ahli sedang mempelajari informasi yang dikumpulkan dengan cermat. "Kami belum sampai di sana, tetapi ini adalah langkah ke arah yang benar."

Tidak ada indikasi penyebab kebocoran tersebut, yang awalnya dilaporkan pada hari Kamis, dan McGovern tidak berkomentar apakah retakan tersebut terkait dengan kebocoran.

Tangki tersebut berisi 26.000 liter metil metakrilat, cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar yang digunakan untuk membuat plastik.

Petugas pemadam kebakaran telah memperingatkan pada hari Sabtu bahwa tangki tersebut memanas, menambah kekhawatiran akan ledakan dahsyat, dan telah menyemprotkan air untuk mendinginkan tangki.

Petugas Kesehatan Orange County Regina Chinsio-Kwong mengatakan pada hari Jumat bahwa zona eksklusi besar di sekitar tangki adalah tindakan pencegahan yang diperlukan.

Hingga hari Minggu, para pengungsi masih tidak diizinkan pulang, dan tempat penampungan telah dibuka untuk menampung mereka. Pejabat Disneyland mengatakan "resor tetap terbuka untuk para tamu," dan mereka terus memantau masalah ini dengan cermat.

Badan Perlindungan Lingkungan AS mengatakan metil metakrilat mengiritasi kulit, mata, dan selaput lendir pada manusia. Zat ini juga dapat menyebabkan reaksi pernapasan dan neurologis dalam kasus paparan akut atau berkepanjangan.

Para petugas tanggap darurat sedang berupaya memasang penghalang penahan untuk mencegah tumpahan material mencapai saluran pembuangan air hujan atau saluran sungai yang bermuara ke laut.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada perwira siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri, perwira siswa Sesko AD, AL, AU, dan Sespimmen Polri. Taklimat tersebut diberikan Presiden pada Senin (25/5/2026), di Komplek Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Kota Bandung, Jawa Barat. Acara taklimat diikuti oleh 1.095 perwira siswa dari TNI dan Polri yang sedang menempuh pendidikan.

Ketibaan Presiden disambut penuh semangat oleh para peserta dengan iringan lagu ‘Maju Tak Gentar’ yang menggema di area kegiatan. Suasana khidmat langsung terasa saat acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rangkaian pembukaan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan mars TNI, mars masing-masing matra TNI, hingga mars Polri yang diikuti secara serempak oleh seluruh peserta yang hadir.

Komandan Seskoad, Mayjen TNI Agustinus Purboyo, dalam laporannya menyampaikan keseluruhan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan taklimat Presiden. Para peserta terdiri atas perwira siswa dari berbagai matra TNI dan Polri yang hadir untuk mengikuti pengarahan secara langsung dari Kepala Negara.

“Bapak Presiden yang sangat kami banggakan, di hadapan Bapak saat ini telah hadir 1.095 orang,” ucap Komandan Seskoad.

Usai laporan, acara kemudian dilanjutkan dengan taklimat Presiden kepada para perwira siswa. Sebelum menuju panggung utama, Presiden Prabowo tampak menyalami sejumlah perwira yang hadir dan menciptakan suasana hangat dengan penuh kedekatan. Taklimat Presiden pun diikuti dengan khidmat dan seksama oleh seluruh peserta.

Kegiatan taklimat ini, menurut Komandan Seskoad, menjadi momen bersejarah. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya seorang Presiden aktif hadir secara langsung untuk memberikan kuliah dan pengarahan kepada para perwira siswa.

“Hari ini terasa sangat istimewa Bapak, dikarenakan baru pertama kali seorang Presiden aktif hadir langsung dan mengajar kepada seluruh siswa Sesko,” lanjutnya.

Kehadiran Presiden dalam forum pendidikan strategis tersebut dinilai mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia. Taklimat ini juga menjadi ruang pembekalan strategis bagi para perwira dalam menghadapi dinamika tantangan nasional maupun global ke depan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para kepala staf angkatan.