JAKARTA - Sebanyak 36 calon hakim agung telah merampungkan tahapan seleksi kesehatan yang digelar Komisi Yudisial (KY). Tahapan itu juga diikuti oleh empat calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) serta dua calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA.

Setelah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan asesmen kepribadian, para peserta selanjutnya akan memasuki tahap klarifikasi rekam jejak sebagai bagian dari proses seleksi calon hakim agung tahun 2026. Adapun tahap seleksi kesehatan berlangsung pada 3-5 Juni 2026 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sementara asesmen kepribadian dilaksanakan pada 3-4 Juni 2026 di Gedung KY, Jakarta.

Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Andi Muhammad Asrun, mengatakan para peserta menjalani serangkaian tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian, dan penelusuran rekam jejak. "Pemeriksaan kesehatan untuk mengukur kondisi kesehatan jasmani (fisik) dan rohani (jiwa) peserta guna memastikan mereka memiliki stamina, kestabilan emosi, serta kelayakan fisik sebagai hakim agung dan hakim ad hoc di MA,” kata Asrun dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

“Sementara asesmen kepribadian meliputi berbagai tahapan yang bertujuan menilai potensi psikologis, integritas, dan kompetensi para calon hakim sebelum memasuki proses seleksi berikutnya," sambungnya.

Selain itu, KY akan melaksanakan klarifikasi terhadap 36 calon hakim agung dan 6 calon hakim ad hoc di MA Tahun 2026 guna memperoleh kebenaran data dan informasi mengenai rekam jejak para calon. Menurut Asrun, klarifikasi tersebut mencakup informasi yang berasal dari masyarakat, hasil penelusuran rekam jejak, serta hasil penelaahan harta kekayaan yang diperoleh melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahapan ini dilakukan untuk menelusuri integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter para calon. "Klarifikasi rekam jejak ini dilakukan untuk memvalidasi informasi yang masuk ke KY," lanjutnya.

KY juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat secara tertulis terkait rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA, khususnya mengenai integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon.

Masukan tersebut dapat disampaikan paling lambat 5 Agustus 2026 melalui surat elektronik ke [email protected] atau dikirim ke Kantor Komisi Yudisial di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat.

"KY juga menegaskan bahwa peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi," pungkas Asrun.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Istana Negara hingga kini belum menerima surat resmi dari DPR RI terkait pengajuan calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan Prasetyo jelang pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dia menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah nama calon Hakim MK Adies Kadir telah disampaikan ke Presiden untuk segera dilantik.

“Belum. Jadi kami belum menerima surat dari DPR. Nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Secara administratif kami, kita [belum] menerima suratnya,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan pemerintah akan memproses lebih lanjut pengangkatan Hakim MK setelah seluruh prosedur administrasi dari DPR RI diterima secara resmi oleh Istana.

Termasuk, kata Prasetyo terkait adanya penolakan dari sebagian publik terhadap sosok calon Hakim MK yang diusulkan DPR, Prasetyo menekankan bahwa mekanisme penunjukan calon tersebut merupakan kewenangan lembaga legislatif.

“Ya bagaimanapun kan secara prosedur itu menjadi kewenangan dari DPR ya. Karena beliau kan ditunjuk untuk mewakili DPR menjadi Hakim MK,” tandas Prasetyo.

Seperti diketahui,

Politisi Golkar Adies Kadir resmi disetujui sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Pengambilan keputusan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1/2026).

Mulanya, Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Menurutnya pergantian itu demi kepentingan konstitusional.

"Komisi III DPR RI memandang saat ini perlu adanya penguatan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas fungsinya yang hakiki," katanya.

Dia menilai bahwa perlu adanya seorang hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif dan memiliki riwayat menorehkan di bidang hukum. Dengan begitu, katanya, kehadiran Adies dapat mengembalikan marwah MK