Ketika pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN ekspor sebagai pengekspor tunggal, pelaku pasar langsung membaca adanya potensi perubahan besar dalam mekanisme perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana menyarankan pemerintah untuk menyiapkan mitigasi dampak kebijakan tata kelola ekspor baru terhadap petani.

Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menjelaskan kebijakan ekspor satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN) berpotensi mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan berbasis persaingan antar pelaku usaha.

Penyesuaian itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan industri dan eksportir mengenai potensi perubahan rantai distribusi, kepastian transaksi, hingga pembentukan harga di tingkat global.

“Pasar pada dasarnya sangat sensitif terhadap perubahan regulasi, terlebih yang menyangkut tata niaga ekspor komoditas strategis, seperti sawit. Ketika pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN ekspor sebagai pengekspor tunggal, pelaku pasar langsung membaca adanya potensi perubahan besar dalam mekanisme perdagangan,” kata Elvi.

Menurut Elvi, reaksi tersebut telah terlihat pada harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani, yang menurun sekitar Rp800 sampai Rp1.000 per kilogram.

Ia mengamini kebijakan baru pemerintah mengarah pada penguatan posisi Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar dunia melalui pengendalian tata kelola ekspor.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan strategis semacam itu membutuhkan transisi yang jelas dan komunikasi yang matang agar tidak menimbulkan gejolak di pasar domestik.

Maka dari itu, dia mendorong pemerintah untuk segera memberikan kepastian teknis mengenai implementasi kebijakan tersebut, termasuk mekanisme pembentukan harga, skema pembayaran ekspor, dan perlindungan terhadap harga TBS petani swadaya.

“Jangan sampai pasar membaca kebijakan ini sebagai bentuk sentralisasi yang menimbulkan ketidakpastian baru. Pemerintah harus memastikan tata niaga baru justru meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi tawar Indonesia, bukan malah menciptakan kepanikan yang akhirnya merugikan petani,” ujar Elvi.

Ia juga menilai stabilitas harga TBS sawit sangat penting karena berkaitan langsung dengan daya beli jutaan keluarga petani sawit di berbagai daerah. Karena itu, menurutnya, setiap perubahan kebijakan ekspor harus memperhatikan dampak psikologis maupun ekonomi terhadap rantai pasok domestik.

“Pasar komoditas bekerja berdasarkan kepercayaan. Ketika pelaku pasar merasa ada kepastian dan transparansi, harga akan kembali stabil. Tetapi jika muncul ketidakjelasan, maka yang pertama terkena dampak biasanya justru petani di lapangan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pergerakan IHSG dalam dua hari terakhir memperlihatkan bahwa pasar sangat sensitif terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, terutama kebijakan yang menyangkut tata kelola sumber daya alam

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana mendorong pemerintah untuk mematangkan mitigasi kebijakan terkait gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pergerakan IHSG sebelumnya terdampak sentimen pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Pergerakan IHSG dalam dua hari terakhir memperlihatkan bahwa pasar sangat sensitif terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, terutama kebijakan yang menyangkut tata kelola sumber daya alam dan arsitektur baru pengelolaan ekspor nasional,” kata Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Elvi, investor cenderung menunggu kepastian mengenai mekanisme bisnis, transparansi tata kelola, hingga dampaknya terhadap iklim investasi dan persaingan usaha.

Dia menyebut elastisitas pasar modal terhadap kebijakan negara terbilang sangat tinggi.

“Dalam teori 'behavioral finance', pasar tidak hanya bereaksi terhadap data ekonomi aktual, tetapi juga terhadap persepsi, ekspektasi dan ketidakpastian kebijakan,” ujarnya.

Elvi menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang memadai setiap kali meluncurkan kebijakan ekonomi strategis agar gejolak di pasar modal dapat diminimalkan.

Ia pun menggarisbawahi komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.

“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan baru memiliki roadmap yang transparan, penjelasan yang komprehensif, serta jaminan kepastian hukum. Tanpa itu, pasar akan mudah bereaksi negatif karena investor membaca adanya risiko tambahan,” jelas dia.

Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas IHSG bukan hanya berkaitan dengan perdagangan saham semata, tetapi turut memengaruhi kepercayaan dunia usaha, arus investasi, hingga kondisi ekonomi nasional secara umum.

Mengacu pada teori ekspektasi rasional dalam ekonomi, Elvi menjelaskan, pelaku pasar akan mencoba memprediksi dampak kebijakan pemerintah terhadap keuntungan dan risiko di masa depan.

Karena itu, dia berpendapat setiap kebijakan ekonomi besar harus disertai strategi komunikasi dan mitigasi pasar yang kuat.

Pemerintah bersama otoritas pasar modal dan lembaga keuangan diharapkan dapat memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas pasar di tengah berbagai kebijakan strategis nasional.

“Pemerintah perlu membangun kepercayaan pasar melalui transparansi dan konsistensi kebijakan. Ketika pasar merasa ada kepastian dan arah yang jelas, volatilitas bisa ditekan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menambahkan datanya. Jadi data-data itu juga dimasukkan ke Danantara

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan mentransfer data ekspor yang tersedia dalam sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara seiring dengan implementasi penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis, bahwa Bea Cukai turut terlibat dalam proses mematangkan tugas BUMN khusus ekspor.

Menurut dia, data ekspor selama ini telah tersedia dalam sistem Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW), yang merupakan platform digital terpadu satu pintu untuk mengelola proses perizinan, kepabeanan dan dokumen terkait ekspor dan impor.

Adapun data yang dimaksud mencakup informasi mengenai eksportir, pemilik barang, importir, hingga pemilik barang di negara tujuan.

Data-data itu nantinya ditambahkan ke dalam sistem Danantara. Dengan demikian, Danantara dapat memiliki basis data yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dalam tata kelola ekspor.

“Menambahkan datanya. Jadi data-data itu juga dimasukkan ke Danantara,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya terkait dengan aturan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Presiden mengumumkan itu dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

BUMN khusus ekspor yang dimaksud adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

PT DSI bekerja langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan tugas utama memperkuat tata kelola ekspor pada sejumlah komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

PT DSI yang menjadi BUMN khusus ekspor tersebut akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir, memegang barang, serta menanggung risiko perdagangan sebelum menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tapi, kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya (IHSG) akan naik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal bergerak naik ketika investor sudah bisa memahami dampak dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor.

Purbaya berpendapat koreksi IHSG yang terjadi disebabkan investor belum mendapatkan kepastian terkait arah kerja badan baru tersebut.

“Kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu. Tapi, kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya (IHSG) akan naik,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

BUMN khusus ekspor yang dimaksud adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

PT DSI bekerja langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan tugas utama memperkuat tata kelola ekspor pada sejumlah komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Salah satu faktor yang mendorong dibentuknya BUMN khusus ekspor yaitu dugaan praktik kurang bayar (underinvoicing) dalam ekspor komoditas yang disebut telah merugikan negara hingga Rp15.400 triliun selama 34 tahun.

“Nanti underinvoicing akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi, yang biasanya uang dimainkan oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni,” jelas Menkeu.

Bendahara negara pun menyebut mekanisme itu seharusnya memberikan keuntungan berganda bagi perusahaan yang terdaftar di bursa.

“Perusahaannya akan untung. Harusnya bisa double untungnya yang list di bursa, yang dilaporkan ya. Jadi, harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya terkait dengan aturan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Presiden mengumumkan itu dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

PT DSI yang menjadi BUMN khusus ekspor tersebut akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

Pada tahap kedua yang akan dimulai per Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir dan menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, pihaknya tetap menghormati kontrak jangka panjang pembelian komoditas sumber daya alam (SDA) yang terlanjur disepakati antara eksportir dan pembeli sebelumnya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran keberlanjutan kontrak, pemerintah tengah berdialog dengan pelaku industri dan asosiasi terkait.

“Sekarang kita enggak mau disrupt anything with respect to kontrak-kontrak yang existing, kita ingin semuanya lancar, berjalan dengan baik,” kata Pandu saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Adapun pemerintah saat ini masih menyerap berbagai masukan dari industri, termasuk melalui pertemuan dengan asosiasi sektor SDA yang dijadwalkan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian pukul 16.00 WIB nanti.

“Nanti kita akan, semuanya nih kita lagi dapat masukan juga dari industri, bakal ketemu asosiasi juga nanti, dan ketemu pemain-pemain dua hari ke depan, so it should be okay lah,” ujar Pandu.

Hal ini menjadi pembahasan tersendiri seiring pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Khusus Ekspor. DSI direncanakan sebagai perantara transaksi ekspor untuk sejumlah komoditas strategis sebelum nantinya bakal menjadi eksportir tunggal.

Adapun komoditas yang dimaksud yakni minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, serta ferro alloy.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani juga memastikan pemerintah akan tetap menghormati kontrak jangka panjang yang sudah disepakati eksportir dengan pembeli.

“Enggak (putus kontrak), kan pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada,” kata Rosan.

Meski demikian, dia mengatakan pemerintah tetap mengevaluasi kontrak-kontrak yang terindikasi tidak sesuai dengan harga pasar global atau mengandung praktik under invoicing.

Dalam banyak kontrak jangka panjang, harga komoditas tidak langsung ditentukan saat kontrak ditandatangani, melainkan mengikuti perkembangan harga ketika pengiriman mulai berjalan.

"Tapi yang kita lihat kan, biarpun mereka kontrak jangka panjang, tetapi penentuan harganya itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan, nanti kalau kita lihat apakah kontrak itu di bawah indeks pasar dunia, di mana sekarang yang berjalan tentu kita akan melakukan review atas itu," terang Rosan.

Maka dari itu, evaluasi tetap akan dilakukan apabila ditemukan indikasi praktik penjualan dengan nilai di bawah harga sebenarnya.

"Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau kita lihat ada indikasi penjualan under invoicing, ya tentunya kita akan melakukan evaluasi mengenai kontrak itu," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya,

“Tidak ada (yang perlu dikhawatirkan). Pasti kan ada kontrak mereka yang sudah satu tahun sekarang kan. Jalan saja. Itu (PP Tata Kelola Ekspor SDA) bukan berarti mulai sekarang langsung jual ke Danantara,” ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu kemarin (20/5).

Bahlil menyampaikan bahwa dengan terbitnya PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), tak serta-merta perusahaan batu bara menjual komoditasnya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Danantara.

Terdapat masa transisi untuk penerapan regulasi tersebut. Mulai tahun ini, tutur Bahlil, perusahaan pengekspor komoditas SDA akan melakukan transisi dengan BUMN yang akan ditunjuk.

Setelah BUMN ditunjuk, perusahaan pengekspor komoditas SDA akan melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi terkait transaksinya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Di tahap kedua, PT DSI ini jadi buyer, bukan pihak perantara lagi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bakal berperan menjadi pembeli komoditas strategis pada tahap II tata kelola ekspor yang ditargetkan dimulai pada Januari 2027.

Pada tahap tersebut, DSI tidak lagi hanya berperan sebagai pemeriksa transaksi atau perantara antara eksportir dan pembeli luar negeri. DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik, kemudian menjualnya ke pasar internasional.

“Di tahap kedua, PT DSI ini jadi buyer, bukan pihak perantara lagi,” kata Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas dalam taklimat media di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu.

Komoditas yang dimaksud mencakup sejumlah produk strategis, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Skema tersebut disiapkan untuk memperkuat tata kelola ekspor dan mendorong agar hasil penjualan komoditas dapat kembali ke dalam negeri.

Rohan menjelaskan salah satu persoalan yang ingin diatasi adalah dugaan praktik underinvoicing dalam ekspor komoditas yang disebut telah merugikan negara hingga Rp15.400 triliun selama 34 tahun.

Secara hukum, transaksi tersebut dinilai sulit dipersoalkan apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Namun, pemerintah mencermati adanya dugaan bahwa sebagian pembeli di luar negeri merupakan perusahaan afiliasi atau shell company dari pihak yang sama, yang memungkinkan kesepakatan harga transaksi di bawah harga pasar internasional.

Setelah komoditas dikirim dari Indonesia, barang kembali dijual ke pasar internasional dengan harga lebih tinggi. Dana hasil penjualan itu kemudian diduga tidak seluruhnya kembali ke Indonesia.

Melalui mekanisme DSI menjadi pembeli, hasil penjualan komoditas strategis diharapkan dapat tercatat dan masuk kembali ke dalam sistem keuangan domestik.

“Jadi, ada orang jual komoditas, dibeli oleh PT DSI. Lalu, DSI melakukan penjualan, yang beli di luar negeri. Uang dari luar negeri itu diterima sama DSI karena dia sudah beli putus sama penjualnya. Kalau DSI kan punya Danantara, punya negara, kembali dong devisanya, masuk ke dalam negeri. Itu tujuannya,” jelas Rohan.

Adapun pada tahap I yang berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

Pada tahap tersebut, perusahaan eksportir diminta melaporkan rincian transaksi terlebih dahulu agar pemerintah dapat mengevaluasi apakah harga yang dicantumkan sudah sesuai dengan indeks pasar global dan harga yang wajar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini (PT DSI) kan langsung di bawah Danantara. Yang punya capital besar dan size besar kan Danantara

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengungkapkan alasan memilih membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang khusus menangani ekspor.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas dalam taklimat media di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya menerima mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menengahi proses ekspor ke luar negeri bagi sejumlah komoditas.

Merespons tugas itu, Danantara menyiapkan PT DSI yang merupakan perusahaan berbentuk BUMN.

Rohan menyebut PT DSI akan bekerja langsung di bawah Danantara. Mekanisme ini pun dianggap relevan lantaran Danantara memiliki modal besar yang bisa menjalankan amanat memperkuat tata kelola ekspor dengan optimal.

“Ini (PT DSI) kan langsung di bawah Danantara. Yang punya capital besar dan size besar kan Danantara,” ujar Rohan menjawab pertanyaan wartawan.

Fungsi DSI nantinya akan dijalankan dalam dua tahap.

Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

Pada tahap kedua yang akan dimulai per Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir, memegang barang, dan menanggung risiko jual beli. Setelah itu, DSI akan menjual barang tersebut ke pasar internasional.

Penghasilan dari penjualan akan diterima dalam mata uang asing, tergantung negara tempat transaksi dilakukan, dengan tetap mengikuti praktik terbaik dalam perdagangan.

Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden Prabowo Subianto mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

Praktik ilegal yang dimaksud seperti kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan salah satu fungsi PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yaitu menjaga akuntabilitas transaksi ekspor sesuai dengan harga pasar.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir dalam taklimat media di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu, menyebut desain DSI ditujukan untuk memastikan sumber daya Indonesia yang dimanfaatkan dunia dapat berbalik membawa kemakmuran yang optimal bagi masyarakat.

“DSI akan menjalankan beberapa peran, (yaitu) memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, memastikan transaksi yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar, mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan efisiensi sektor,” ujar Pandu.

Dia melanjutkan, DSI bersifat sebagai satu platform dengan banyak benefit yang bisa memastikan Indonesia mendapatkan keuntungan lebih besar dari yang dimanfaatkan oleh dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menjelaskan fungsi BSI akan dijalankan dalam dua tahap.

Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

Pada tahap kedua yang akan dimulai per Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir, memegang barang, dan menanggung risiko jual beli. Setelah itu, DSI akan menjual barang tersebut ke pasar internasional.

Penghasilan dari penjualan akan diterima dalam mata uang asing, tergantung negara tempat transaksi dilakukan, dengan tetap mengikuti praktik terbaik dalam perdagangan.

Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukannya dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Praktik tersebut dinilai berdampak negatif terhadap penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan, royalti, devisa, maupun validitas data perdagangan nasional.

Karena itu, Danantara membentuk DSI sebagai platform pengawasan keterbukaan transaksi ekspor, mulai dari volume, harga, hingga mekanisme pengiriman komoditas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026