Bisnis.com, MAGELANG — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan bahwa total nilai imbal hasil investasi lembaga tersebut di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah menyentuh Rp1 triliun.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memaparkan bahwa jumlah itu terhitung sejak BPKH mengakuisisi dan menjadi pemegang saham pengendali (PSP) bank syariah tertua di Indonesia tersebut pada 2021.

“Total nilai hasil investasi yang didapat dari bagi hasil kupon, dari subordinasi, dari ekuitas, dari recovery asset semua sebenarnya sudah setara dengan Rp1 triliun,” kata Fadlul di sela-sela acara Annual Media Outlook di area wisata Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (24/1/2026).

Dia sekaligus mengonfirmasi pernyataan serupa yang disampaikan Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono beberapa waktu lalu, yang telah sesuai dengan perhitungan BPKH.

Seiring peningkatan kontribusi tersebut, Fadlul lantas mendorong agar kinerja Bank Muamalat dapat terus membaik pada waktu yang akan datang.

“PR-nya kan tinggal bagaimana mengakselerasi Bank Muamalat ini menjadi lebih sehat lagi. Itu yang paling penting,” tegas Fadlul.

Adapun, hingga kuartal III/2025, Bank Muamalat mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp9,23 miliar. Angka itu tumbuh 8,15% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari sebelumnya Rp8,54 miliar.

Berdasarkan catatan Bisnis, kepemilikan BPKH di Bank Muamalat saat ini mencapai 82,65% dari total komposisi saham perseroan.

BPKH menjadi pemegang saham pengendali Muamalat setelah menerima hibah dari Islamic Development Bank (IDB), Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation, dan BMF Holding Limited pada November 2021. Hibah saham tersebut mencapai 7,9 miliar saham atau setara dengan 77,42%, sehingga porsi kepemilikan BPKH menjadi 78,45%.

BPKH lantas menyuntikkan dana segar sebesar Rp1 triliun dalam aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue, sekaligus memperbesar kepemilikan saham sebagaimana posisi saat ini.

Jakarta: Isu dugaan fraud di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kembali menjadi perhatian publik di penghujung tahun, bertepatan dengan mendekatnya musim haji dan pelunasan biaya haji tahun 2026.

Sorotan ini memunculkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait keamanan dana haji lantaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tercatat sebagai pemegang saham pengendali Bank Muamalat. Hal itu terungkap dari beberapa unggahan vidio yang beredar di media sosial TikTok.

Sebelumnya, isu serupa juga sempat mencuat setelah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memutuskan membatalkan rencana akuisisi terhadap Bank Muamalat.

Sorotan pada pembiayaan korporasi Rp700 Miliar

Perhatian publik terutama tertuju pada pembiayaan korporasi senilai Rp700 miliar kepada PT Harrisma Data Cita (HDC). Pembiayaan tersebut disebut-sebut bermasalah sejak awal pencairan dan memicu kekhawatiran luas, termasuk dugaan kredit macet sejak cicilan pertama pada November 2023.

Isu ini semakin menguat dengan adanya dugaan keterlibatan Indra Falatehan, yang saat itu menjabat Direktur Utama Bank Muamalat, mengingat posisinya sebagai pemegang otoritas tertinggi di perseroan.

Klarifikasi Bank Muamalat

Menanggapi pemberitaan yang beredar, Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Hayunaji menyampaikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa tidak terdapat pembiayaan dengan status sebagaimana yang ramai diberitakan.

Menurutnya, pembiayaan yang diberikan kepada salah satu nasabah tetap dalam proses penyelesaian dan Bank Muamalat terus melakukan berbagai upaya sesuai ketentuan.

Lalu, bagaimana dengan dana Haji di Bank Muamalat?

Di tengah isu tersebut, publik juga mempertanyakan kondisi dan keamanan pembiayaan haji di Bank Muamalat.

Berdasarkan data terakhir tabungan Haji Bank Muamalat tercatat tumbuh 14,1 persen dengan total volume Rp1,71 triliun per September 2025. Bank Muamalat juga mencatat 962 ribu rekening telah terdaftar sebagai pemegang tabungan Haji Bank Muamalat.

Selain itu, perseroan mencatat bahwa total booking pembiayaan haji khusus (ProHajj Plus) hingga Oktober 2025 juga mengalami peningkatan lebih dari 2,5 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Melansir Antara, Rabu, 31 Desember 2025, Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi menyampaikan ProHajj Plus ditargetkan menjadi salah satu penopang utama bisnis perseroan di segmen consumer.

“ProHajj Plus atau produk pembiayaan haji khusus ditargetkan menjadi salah satu penopang utama bisnis perseroan pada segmen consumer,” ujar Ricky.

Bank Muamalat saat ini memimpin pangsa pasar haji khusus sekitar 60 persen. Dengan waktu tunggu haji reguler yang bisa mencapai 26 hingga lebih dari 40 tahun, pembiayaan haji khusus dinilai menjadi solusi bagi masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci lebih cepat.

Ricky menjelaskan, nasabah yang mendaftar haji melalui ProHajj Plus akan langsung memperoleh nomor porsi haji khusus pada tahun berjalan karena terhubung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Waktu keberangkatan pun dapat lebih singkat, sekitar 6-7 tahun, dibandingkan haji reguler.

Proses pengajuan disebut mudah dan dibantu oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah bekerja sama dengan Bank Muamalat.

(ANN)