Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengawal ekspor sebanyak 11,6 ton tuna beku tujuan Thailand sebagai upaya memastikan komoditas perikanan asal Maluku memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan negara tujuan.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Rabu, mengatakan pengawasan karantina menjadi bagian penting dalam menjaga mutu dan kelancaran ekspor sehingga produk perikanan Maluku memiliki daya saing di pasar internasional.

"Setiap komoditas yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang ditetapkan negara tujuan. Kami berkomitmen terus mendampingi pelaku usaha agar komoditas asal Maluku mampu bersaing di pasar internasional," katanya.

Ekspor perdana tersebut dilakukan oleh PT Jayawi Ambon Internasional dengan mengirimkan sebanyak 11.625 kilogram frozen tuna loin ke Thailand yang memiliki nilai ekonomi sekitar Rp1,08 miliar.

Pelepasan ekspor dipimpin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Jais Ahmad Ely yang mengapresiasi keberhasilan pelaku usaha menembus pasar Thailand melalui produk perikanan olahan bernilai tambah.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional sekaligus menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong hilirisasi sektor perikanan.

"Ekspor perdana ini menunjukkan bahwa komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional. Kami berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing produk sehingga mampu menembus pasar global," ujar Jais.

Willy menambahkan, BKHIT Maluku akan terus memperkuat layanan sertifikasi dan pengawasan karantina terhadap komoditas ekspor guna mendukung peningkatan volume perdagangan luar negeri dari Maluku.

Menurut dia, pendampingan yang dilakukan tidak hanya pada aspek pemeriksaan kesehatan komoditas, tetapi juga memastikan seluruh dokumen dan persyaratan teknis negara tujuan telah dipenuhi sehingga proses ekspor dapat berjalan lancar.

BKHIT Maluku berharap keberhasilan ekspor tersebut dapat mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan asal Maluku ke berbagai negara tujuan sekaligus memperkuat posisi provinsi itu sebagai salah satu sentra produksi dan ekspor hasil perikanan nasional.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengawal percepatan ekspor perdana komoditas tuna beku (frozen tuna) milik PT Jayawi Ambon Internasional ke Thailand sebagai upaya mendorong komoditas unggulan daerah menembus pasar global.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Rabu, mengatakan pihaknya bersama Tim Percepatan Ekspor Provinsi Maluku memberikan pendampingan penuh agar seluruh proses ekspor berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar negara tujuan.

"BKHIT Maluku berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi pelaku usaha. Kami memastikan setiap komoditas yang dilalulintaskan telah memenuhi standar sanitasi dan persyaratan negara tujuan sehingga produk unggulan Maluku semakin dipercaya dan memiliki daya saing di pasar global," katanya.

Ia menjelaskan ekspor perdana tuna beku ke Thailand merupakan hasil sinergi antara BKHIT Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Ambon, serta Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ambon.

Menurut Willy, peran BKHIT dalam kegiatan ekspor tidak hanya menerbitkan dokumen karantina, tetapi juga memastikan komoditas perikanan yang akan dikirim telah memenuhi aspek kesehatan ikan, keamanan pangan, dan persyaratan teknis yang ditetapkan negara tujuan.

Selain itu, BKHIT melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta sertifikasi kesehatan terhadap produk perikanan yang akan diekspor guna menjamin mutu dan keamanan komoditas selama proses perdagangan internasional.

"Melalui pengawasan dan sertifikasi yang ketat, kami menjaga agar produk perikanan asal Maluku memenuhi standar internasional. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar dan membuka peluang ekspor yang lebih luas," ujarnya.

Ia menambahkan kolaborasi lintas instansi dalam Tim Percepatan Ekspor menjadi faktor penting untuk mempercepat proses layanan ekspor, mulai dari pemenuhan standar sanitasi, persyaratan teknis negara tujuan hingga kelancaran prosedur kepabeanan.

Ekspor perdana tuna beku ke Thailand tersebut dinilai menjadi langkah strategis bagi PT Jayawi Ambon Internasional sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha perikanan lainnya untuk memperluas pasar ke berbagai negara.

Berdasarkan data sektor perikanan, nilai ekspor perikanan Provinsi Maluku pada 2025 mencapai 54,30 juta dolar AS, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 44,79 juta dolar AS.

Dari capaian tersebut, komoditas tuna, khususnya Frozen Yellowfin Tuna Loin, fillet, dan berbagai produk olahan tuna, menjadi penyumbang devisa terbesar kedua pada kelompok komoditas perikanan nonhidup setelah udang vanamei.

Selama ini, produk tuna asal Maluku telah menembus sejumlah pasar utama dunia, antara lain Amerika Serikat, China, Jepang, dan Vietnam. Kehadiran Thailand sebagai tujuan ekspor baru diharapkan semakin memperkuat posisi Maluku sebagai salah satu sentra ekspor perikanan nasional.

Willy mengatakan peningkatan nilai ekspor perikanan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem karantina dan pengawasan mutu dalam menjaga reputasi produk perikanan Maluku di pasar internasional.

"Dengan potensi sumber daya perikanan yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan ekspor. BKHIT Maluku akan terus mendukung pelaku usaha melalui pelayanan karantina yang cepat, profesional, dan sesuai standar internasional," katanya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami berkomitmen mengawal keamanan pangan sekaligus memberikan layanan karantina yang cepat

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memeriksa sebanyak 14 ton daging ayam beku yang masuk ke Maluku dari Surabaya, Jawa Timur, guna memastikan komoditas aman dikonsumsi serta bebas dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK).

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Kamis, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh dokumen dan kondisi fisik komoditas sebelum diizinkan beredar di wilayah Maluku.

"Kami memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat melalui pemeriksaan fisik dan suhu yang ketat untuk menjaga keamanan pangan. Selain itu, pelayanan optimal terus kami hadirkan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik pangan di wilayah Maluku," katanya.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa produk hewan merupakan bagian dari tugas dan fungsi karantina untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya penyakit hewan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat maupun sektor peternakan.

Menurut Willy, petugas karantina melakukan serangkaian tindakan mulai dari pemeriksaan dokumen kesehatan veteriner, pemeriksaan fisik produk, hingga verifikasi kondisi rantai dingin atau suhu penyimpanan selama proses pengiriman.

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dan komoditas dinyatakan memenuhi persyaratan teknis karantina, sebanyak 14 ton daging ayam beku tersebut diberikan izin untuk didistribusikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku.

Ia menambahkan, pelaksanaan pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam aturan tersebut, karantina bertugas melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta penyakit ikan karantina melalui lalu lintas komoditas antarwilayah maupun dari luar negeri.

"Setiap pemasukan produk hewan wajib melalui tindakan karantina untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kelayakannya sebelum beredar di masyarakat. Hal ini penting untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan," ujarnya.

Selain aspek kesehatan hewan, pengawasan karantina juga bertujuan menjaga mutu pangan asal hewan yang beredar di pasaran agar sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.

BKHIT Maluku, kata dia, akan terus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk ke wilayah Maluku sebagai bagian dari upaya menjaga biosekuriti daerah dan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen.

"Kami berkomitmen mengawal keamanan pangan sekaligus memberikan layanan karantina yang cepat, profesional, dan akuntabel bagi seluruh pengguna jasa," katanya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memperkuat pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan produk tuna asal Maluku guna menjaga daya saing komoditas tersebut di pasar ekspor internasional.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Selasa, mengatakan pengawasan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan surveilan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Instalasi Karantina Ikan di Maluku sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu produk perikanan unggulan daerah.

"Melalui pengawasan yang konsisten, kami memastikan setiap tahapan operasional berjalan sesuai standar sehingga produk frozen tuna dan fresh tuna yang dipasarkan memiliki mutu terbaik dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional," katanya.

Ia menjelaskan kegiatan surveilan yang dilaksanakan oleh Inspektur Karantina tersebut difokuskan pada produk Frozen Tuna dan Fresh Tuna untuk memastikan penerapan standar keamanan pangan, sistem biosekuriti, serta pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Menurut Willy, penerapan CKIB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian penyakit ikan, tetapi juga menjadi jaminan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan sebelum dipasarkan maupun diekspor.

Dalam pelaksanaannya, tim Inspektur Karantina melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas instalasi, sistem manajemen mutu, dokumen pendukung, serta standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan perusahaan.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek operasional telah memenuhi persyaratan teknis dan prinsip-prinsip CKIB secara konsisten, mulai dari penerimaan bahan baku, proses penanganan, penyimpanan hingga distribusi produk.

Willy mengatakan pengawasan terhadap instalasi karantina ikan menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi produk perikanan Maluku di pasar global, khususnya komoditas tuna yang menjadi salah satu andalan ekspor daerah.

Data perikanan menunjukkan total nilai ekspor perikanan Provinsi Maluku pada 2025 mencapai 54,30 juta dolar AS meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 44,79 juta dolar AS

Dari capaian tersebut, komoditas tuna, terutama Frozen Yellowfin Tuna Loin, fillet, dan produk olahan lainnya, menjadi penyumbang devisa terbesar kedua untuk kelompok komoditas perikanan non-hidup setelah udang vanamei.

Negara tujuan utama ekspor tuna Maluku meliputi Amerika Serikat, China, Jepang, dan Vietnam yang selama ini menjadi pasar potensial bagi produk perikanan berkualitas dari kawasan timur Indonesia.

Peningkatan nilai ekspor tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem karantina dan pengawasan mutu untuk menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan asal Maluku.

"Kami terus mendorong penerapan standar karantina dan biosekuriti yang baik di setiap unit usaha perikanan. Dengan mutu yang terjaga, produk tuna Maluku akan semakin diterima pasar global dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah," ujarnya.

Ia menambahkan sinergi antara BKHIT Maluku dan pelaku usaha perikanan diharapkan dapat memperkuat sistem jaminan mutu hasil perikanan, memperluas akses pasar ekspor, serta meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perolehan devisa negara.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memeriksa sebanyak 7,7 ton bawang merah yang akan dikirim dari Ambon menuju Pulau Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Senin, mengatakan pemeriksaan terhadap 7.740 kilogram bawang merah tersebut merupakan bagian dari pengawasan lalu lintas komoditas pertanian antarwilayah untuk mencegah penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

"Setiap komoditas pertanian yang akan dilalulintaskan antararea wajib melalui pemeriksaan karantina. Melalui pemeriksaan fisik dan verifikasi dokumen, kami memastikan media pembawa yang dikirim bebas dari OPTK berbahaya serta memenuhi ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan oleh pejabat karantina di Satuan Pelayanan Pattimura sebelum komoditas diberangkatkan ke daerah tujuan. Proses tersebut meliputi pemeriksaan kondisi fisik bawang merah, identifikasi kemungkinan adanya hama atau penyakit tumbuhan, serta pengecekan kelengkapan dokumen karantina.

Menurut Willy, langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus melindungi sektor pertanian di daerah tujuan dari ancaman masuk dan tersebarnya hama maupun penyakit tumbuhan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi.

"Bawang merah merupakan salah satu komoditas pangan strategis. Karena itu, kami memastikan produk yang dikirim dalam kondisi sehat, aman, dan tidak membawa organisme pengganggu yang dapat berdampak terhadap produksi pertanian di wilayah penerima," ujarnya.

Ia mengatakan BKHIT memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan hayati melalui pengawasan lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya yang masuk maupun keluar suatu wilayah.

Selain melakukan tindakan karantina, lanjutnya, BKHIT juga bertugas memberikan jaminan kesehatan dan keamanan komoditas yang diperdagangkan antarwilayah maupun untuk kebutuhan ekspor dan impor, sehingga mendukung kelancaran distribusi pangan nasional.

Dirinya menambahkan pihaknya terus mengedepankan keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan pelayanan yang cepat kepada pelaku usaha agar distribusi komoditas pertanian dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan aspek biosekuriti.

"Kami berkomitmen memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, pengawasan tetap dilakukan secara optimal untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit yang dapat mengancam ketahanan pangan serta kelestarian sumber daya hayati," katanya.

BKHIT Maluku juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk selalu melaporkan serta memeriksakan komoditas pertanian, perikanan, maupun peternakan yang akan dilalulintaskan antarwilayah agar seluruh persyaratan karantina dapat dipenuhi.

Dengan pengawasan tersebut, BKHIT Maluku berharap distribusi pangan ke berbagai daerah, termasuk Pulau Weda di Maluku Utara, dapat berlangsung aman, lancar, dan mendukung upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pengawasan ini penting untuk memastikan media pembawa yang dilalulintaskan dalam kondisi sehat, aman, dan memenuhi seluruh persyaratan karantina sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan,

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengawasi pengiriman sebanyak 540 ekor kepiting bakau tujuan Jakarta melalui Bandara Pattimura Ambon guna memastikan komoditas perikanan memenuhi persyaratan karantina dan bebas dari hama maupun penyakit.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Sabtu mengatakan, pengawasan dilakukan terhadap pengiriman 540 ekor kepiting bakau yang dikemas dalam sembilan koli dengan nilai ekonomi mencapai Rp27 juta.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan media pembawa yang dilalulintaskan dalam kondisi sehat, aman, dan memenuhi seluruh persyaratan karantina sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan,” katanya.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap komoditas perikanan antardaerah merupakan bagian dari upaya pemerintah mencegah penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) yang dapat mengganggu ekosistem perairan maupun sektor perikanan budidaya.

Menurut dia, kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi sehingga proses pengirimannya harus diawasi secara ketat agar kualitas dan kesehatannya tetap terjaga hingga tiba di lokasi tujuan.

“Selain menjaga kualitas komoditas, pengawasan juga bertujuan memberikan jaminan keamanan hayati sehingga komoditas yang dilalulintaskan tidak menjadi media penyebaran penyakit ikan ke wilayah lain,” ujarnya.

Willy mengatakan, metode pengawasan yang dilakukan BKHIT Maluku meliputi pemeriksaan fisik komoditas, pemeriksaan dokumen administrasi, verifikasi persyaratan karantina, hingga memastikan kondisi kemasan dan media pembawa layak untuk pengiriman.

Ia menambahkan, seluruh prosedur pengawasan tersebut dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mengatur pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya antar-area maupun antarnegara.

“Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi petugas karantina dalam melakukan tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan hingga sertifikasi terhadap media pembawa yang dilalulintaskan,” katanya.

Dalam kegiatan pengawasan di area kargo Bandara Pattimura Ambon itu, petugas memastikan seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah sesuai ketentuan sebelum komoditas diberangkatkan menuju Jakarta.

BKHIT Maluku, lanjut dia, akan terus memperkuat pengawasan rutin terhadap lalu lintas komoditas perikanan sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran perdagangan hasil perikanan Maluku sekaligus menjaga kesehatan dan mutu komoditas yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mensertifikasi ekspor sebanyak 7.652 ekor ikan kerapu hidup dari Kota Tual, Maluku, dengan negara tujuan Hong Kong.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Jumat, mengatakan sertifikasi dilakukan setelah petugas karantina melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap komoditas tersebut, mulai dari lokasi Keramba Jaring Apung (KJA) hingga proses pemuatan ke kapal angkut di Pelabuhan Tual.

“Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ikan dalam kondisi sehat, kesesuaian jumlah serta jenis, juga kelengkapan dokumen karantina sesuai dengan persyaratan negara tujuan, sehingga tidak terjadi penolakan saat tiba di negara tujuan,” kata Willy dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan ekspor perdana komoditas perikanan dari Kota Tual pada tahun 2026.

Menurut dia, dalam proses sertifikasi dan pengawasan ekspor, pihaknya juga bersinergi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Bea dan Cukai melalui sistem Single Submission Quarantine Customs (SSM QC) guna mempercepat dan mempermudah proses pelayanan ekspor.

Ia menambahkan pengawasan dan pemeriksaan karantina menjadi bagian dari komitmen Badan Karantina Indonesia dalam menjamin kesehatan serta mutu komoditas perikanan yang diekspor.

Upaya tersebut, lanjutnya, penting untuk menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan Indonesia, khususnya yang berasal dari Provinsi Maluku.

“Kami terus berkomitmen berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung kelancaran lalu lintas komoditas perikanan serta mendorong peningkatan ekspor dari Maluku ke pasar global dengan tetap mengedepankan prinsip biosekuriti,” ujar dia.

Berdasarkan harga pasaran ikan kerapu di Hong Kong, sebanyak 7.652 ekor ikan kerapu hidup tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi sekitar RP780 juta hingga Rp800 juta.

"Hal ini diharapkan dapat menjadi jalan pembuka bagi sektor perikanan dari Kota Tual menuju pasar yang lebih luas secara global," ujar Willy Indra Yunan.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku melalui Satuan Pelayanan (Satpel) Karantina Tual menolak pengiriman 200 kilogram daging rusa asal Kaimana, Papua, yang diangkut menggunakan Kapal Motor Labobar, karena tidak memenuhi persyaratan karantina atau ilegal.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Jumat mengatakan, penolakan dilakukan setelah petugas karantina menemukan bahwa daging rusa tersebut tidak dilengkapi dokumen karantina yang diwajibkan, antara lain Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) dari otoritas berwenang di daerah asal.

“Setiap media pembawa hewan atau produk hewan yang dilalulintaskan antarwilayah wajib disertai dokumen karantina. Daging rusa ini tidak dilengkapi persyaratan tersebut, sehingga secara hukum dinyatakan ilegal dan harus ditolak,” kata dia.

Ia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, setiap pemasukan dan pengeluaran media pembawa wajib melalui tindakan karantina guna mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit hewan karantina.

Selain tidak memiliki dokumen resmi, pengiriman daging rusa tanpa melalui pemeriksaan karantina juga berpotensi membawa penyakit zoonosis yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat serta mengancam populasi satwa dan ternak di wilayah Maluku.

“Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan hayati dan melindungi sumber daya hayati Maluku dari risiko penyakit hewan karantina,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, ia memerintahkan Satpel Karantina Tual agar 200 kilogram daging rusa tersebut dikembalikan ke daerah asal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Willy juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar memahami dan mematuhi seluruh prosedur karantina sebelum melakukan pengiriman hewan maupun produk hewan antarwilayah.

“Kepatuhan terhadap aturan karantina bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian sumber daya hayati,” katanya.

“Kami berharap masyarakat dapat lebih memahami aturan perundang-undangan terkait hal ini,” tambahnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Untuk memfasilitasi ekspor komoditas itu, tim kami telah melakukan pemeriksaan dan standarisasi sesuai dengan negara tujuan ekspor,

Palembang (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Sumatera Selatan memfasilitasi ekspor perdana minyak kelapa mentah (crude coconut oil-CNO) asal Kabupaten Banyuasin melalui Pelabuhan Boom Baru Palembang ke Malaysia.

"Untuk memfasilitasi ekspor komoditas itu, tim kami telah melakukan pemeriksaan dan standarisasi sesuai dengan negara tujuan ekspor," kata Kepala BKHIT Sumsel Sri Endah Ekandari, di Palembang, Rabu.

Menurut dia, peran penting BKHIT Sumsel dalam memastikan produk perkebunan dan olahannya yang akan diekspor memenuhi standar keamanan dari mikroorganisme pengganggu tumbuhan dan persyaratan teknis dari negara tujuan.

Rangkaian tindakan karantina dilakukan secara ketat, mulai dari pemeriksaan fisik, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat fitosanitari.

Fitosanitari adalah serangkaian tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan sebelum mengekspor komoditas pertanian dan perkebunan.

Dengan melalui pendampingan tim BKHIT Sumsel, diharapkan produk yang akan diekspor itu benar-benar memenuhi standar dan persyaratan sehingga ketika sampai di negara tujuan ekspor tidak mengalami masalah atau penolakan.

Minyak kelapa mentah (CNO) yang melalui proses pemeriksaan ketat sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan negara tujuan ekspor, diharapkan pembeli merasa puas dan membuat kontrak permintaan secara berkelanjutan dengan volume yang lebih besar.

Minyak kelapa mentah dari Kabupaten Banyuasin, Sumsel itu diekspor untuk memenuhi permintaan industri kosmetika di Malaysia, kata Kepala BKHIT Sumsel.

Sementara Pimpinan PT Sukatani Perkasa Wiliam Chandra mengatakan, perusahaannya mendapat pesanan minyak kelapa mentah (CNO) 126 ton dari produsen kosmetika Malaysia.

"Ekspor 126 ton CNO yang secara langsung dari Pelabuhan Boom Baru Palembang ke Malaysia, dilakukan bertahap mulai 15 Desember 2025 sebanyak 21 ton dengan nilai Rp600 juta," jelas Wiliam.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025