Kondisi jalan nasional mantap 97 persen di 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan kondisi jalan nasional mantap mencapai 97 persen pada 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan target tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menjadi pedoman pembangunan infrastruktur.

Dia menyebutkan dalam RPJMN 2025-2029 itu, muatan pokok kegiatan prioritas utama yang didukung oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga adalah meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan, mendukung pertumbuhan dan pemerataan.

"Dengan sasaran dan target indikator outcome pada 2027 sebagai berikut, waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional sebesar 1,80 jam per 100 kilometer, kondisi mantap jalan nasional sebesar 97 persen," kata Roy.

Selain kondisi jalan nasional mantap 97 persen, pemerintah menargetkan waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional mencapai 1,80 jam per 100 kilometer pada 2027.

Kementerian Pekerjaan Umum juga menargetkan kondisi jalan provinsi mantap mencapai 73 persen, jalan kabupaten 61 persen, serta jalan kota sebesar 83,60 persen pada 2027.

Pemerintah turut menargetkan tingkat aksesibilitas jalan di daerah tertinggal dan perbatasan mencapai 2,67 kilometer per 100 kilometer persegi untuk membuka keterisolasian wilayah strategis.

Pada sektor infrastruktur perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pembangunan jalan perkotaan sepanjang 113 kilometer secara kumulatif hingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat perkotaan.

Pemerintah juga menargetkan panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 2.383 kilometer pada 2027 melalui investasi serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Roy menjelaskan sasaran tersebut menjadi bagian dari program peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan yang diukur melalui indikator waktu tempuh dan kualitas jaringan jalan nasional.

Program tersebut difokuskan pada pembangunan dan preservasi jalan nasional, peningkatan keselamatan jalan, pembangunan jalan perkotaan, serta penguatan aksesibilitas wilayah yang masih tertinggal.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga menitikberatkan peningkatan pelayanan jalan tol melalui pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan guna mendukung konektivitas antarkawasan secara berkelanjutan.

Sementara peningkatan kinerja pelayanan jalan daerah dilakukan melalui pembinaan pemerintah daerah serta dukungan pembangunan jalan daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan tambahan anggaran yang diterima.

Melalui berbagai target tersebut, Kementerian PU berharap konektivitas jalan nasional semakin andal dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing nasional.

Untuk mewujudkan hal itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Roy mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026, sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

"Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal, Ditjen Bina Marga telah mengajukan usulan tambahan melalui surat Menteri PU kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 22 Mei 2026 perihal pemanfaatan pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 dan kebutuhan belum tertampung," kata Roy.

Ia mengatakan Surat Bersama Pagu Indikatif mengatur pembagian anggaran berdasarkan sumber pendanaan, termasuk belanja wajib yang bersifat mengikat untuk mendukung Proyek/Kegiatan Prioritas Nasional (PKPN) serta pembayaran wajib.

Berdasarkan pagu indikatif tersebut, alokasi Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp26,70 triliun.

Sumber pendanaan program infrastruktur konektivitas berasal dari rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp12,15 triliun, serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp2,76 triliun.

Ia mengungkapkan rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun dimanfaatkan untuk dukungan PKPN rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera sebesar Rp4,24 triliun dan pengembangan kawasan pangan terintegrasi sebesar Rp2,23 triliun.

Selanjutnya sumber pendanaan tersebut juga ditujukan untuk pembayaran wajib Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dengan sistem Available Payment (KPBU-AP) sebesar Rp1,46 triliun dan Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) sebesar Rp928 miliar.

Berikutnya digunakan untuk proyek multiyears contract (MYC) Rp145 miliar; penggantian dana talangan tanah Rp97 miliar; infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) jembatan gantung Rp1,07 triliun; kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan Rp521 miliar.

"Serta operasi dan pemeliharaan jalan nasional sebesar Rp1,07 triliun. Jadi untuk preservasi sementara dialokasikan hanya Rp1,07 triliun," bebernya.

Untuk MYC commited, alokasi dalam pagu indikatif diprioritaskan pada penuntasan pekerjaan fisik MYC tahun terakhir dan pengawasan kegiatan bersumber dana SBSN, sedangkan pekerjaan fisik MYC commited lainnya belum dapat dialokasikan.

"Selanjutnya, alokasi dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun di mana sebesar 82 persen atau Rp2,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan sisanya untuk belajar barang operasional," kata Roy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Suku Dinas Bina Marga (Sudis BM) Jakarta Barat berhasil memutus dan menurunkan kabel udara sepanjang 11.065 meter atau sekitar 11 kilometer sejak 2023 hingga pertengahan 2026. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sudis Bina Marga Jakarta Barat Abdul Jabbar mengatakan pemutusan kabel udara merupakan bagian dari program relokasi utilitas yang dilakukan secara bertahap.

Dalam program tersebut, utilitas dipindahkan ke dalam box culvert sebelum kabel udara diturunkan. “Pelaksanaannya dilakukan bertahap. Selain soal volumenya yang panjang, pemutusan juga mempertimbangkan beberapa aspek," kata Jabbar, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, pada 2023 kegiatan relokasi utilitas dilakukan di lima ruas jalan, yakni Jalan Srengseng Raya, Kelapa Dua Raya, Raya Pos Pengumben, Joglo Raya, dan Swadarma Raya. Dari kegiatan tersebut, kabel udara yang direlokasi dan diputus mencapai 5.744 meter.

Kemudian pada 2024, relokasi dilakukan di Jalan Syahdan, Tanjung Duren Barat, Kemanggisan Raya, Thaisir, dan Sulaiman. Total kabel yang direlokasi dan diputus sepanjang 3.800 meter.

Sementara itu, pada 2025 program relokasi menyasar enam segmen yang mencakup 12 ruas jalan dengan total panjang utilitas kabel mencapai 11.460 meter. Segmen 1 meliputi Jalan Pilar Raya dan Kedoya Pesing sepanjang 1.250 meter.

Segmen 2 mencakup Jalan Peta Barat, Peta Utara, Utan Jati, dan Peta Selatan sepanjang sekitar 6.087 meter. Dari panjang tersebut, sekitar 1.521 meter kabel telah direlokasi dan diturunkan.

Adapun segmen 3 meliputi Jalan Kembangan Raya, Puri Kembangan, dan Kembangan Baru dengan panjang sekitar 4.729 meter. Sementara segmen 4, 5, dan 6 masing-masing berada di Jalan Brigjen Katamso sepanjang 1.658 meter, Jalan Meruya Selatan sepanjang 1.057 meter, serta Jalan Kusuma sepanjang 1.550 meter.

Untuk 2026, Sudis Bina Marga Jakarta Barat menargetkan relokasi utilitas dilakukan di empat segmen dengan total panjang 7.960 meter. Segmen tersebut berada di Jalan Benda Raya sepanjang 2.500 meter, Jalan Tomang Raya sepanjang 2.300 meter, Jalan KS Tubun sepanjang 860 meter, serta Jalan Joglo Raya dan Jalan H Muchtar Raya sepanjang 2.300 meter.

Jabbar menambahkan, pemutusan kabel udara pada 2026 juga akan dilanjutkan terhadap utilitas yang telah direlokasi pada 2025 dengan total panjang mencapai 11.460 meter.

"Kalau yang relokasi 2023 dan 2024 sudah seluruhnya kabel udara diputus. Untuk yang tahun 2025 baru di segmen dua sepanjang sekitar 25 persen dan sisanya akan kita lakukan bertahap," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen terus melakukan penertiban bangunan liar (bangli) yang telah lama berdiri di sepanjang ruas jalan provinsi.

Dedi mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus melakukan penertiban di kawasan Pasirkoja, Kota Bandung. Sebelumnya, Pemprov Jabar bersama Pemkot Bandung juga telah menertibkan bangunan liar di kawasan Sukajadi, Cicadas, hingga Dipatiukur. Selain di Kota Bandung, penertiban juga dilakukan di Ciater, Subang; kawasan Puncak, Cianjur; serta Cikarang, Bekasi.

“Mohon maaf ya, saya ngurusin bangli sekarang. Mohon maaf banget, sebenarnya bukan tugas gubernur ya,” katanya, dikutip Rabu (24/6/2026).

Khusus di kawasan Pasirkoja, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat melaporkan telah menertibkan 174 bangunan liar di sisi kanan dan kiri ruas jalan provinsi maupun nasional. Setelah penertiban, kawasan tersebut akan ditata melalui pembangunan drainase dan trotoar.

“Setelah ini dibangun drainase dan trotoar,” ujarnya.

Untuk menertibkan kawasan tersebut, Pemprov Jabar menerjunkan 70 personel dan empat truk besar untuk mengangkut puing bangunan. Proses penertiban diperkirakan berlangsung hingga pekan depan.

Saat ini masih ada sejumlah warga yang menempati bangunan liar, tetapi proses sosialisasi dan pendekatan persuasif telah dilakukan sehingga petugas tinggal melaksanakan penertiban.

“Semua sudah dikasih peringatan,” katanya.

Dedi berharap penataan ini dapat mengembalikan fungsi kawasan Pasirkoja sebagai salah satu gerbang masuk Kota Bandung. Selain pembangunan trotoar dan drainase, penataan juga akan mencakup penerangan jalan umum (PJU), lampu lalu lintas, hingga kemungkinan pembangunan taman.

“Pasir Koja kini terus ditata. Kita fokus pada pengembalian fungsi dan tentu saja polusi visual yang seringkali menambah tingkat stres,” ujarnya.

Setelah Pasirkoja, Pemprov Jabar akan menyasar ruas jalan lain yang masih dipenuhi pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar.

Salah satu kawasan yang mulai tertata adalah Ciater, Subang. Dedi sebelumnya berencana menghidupkan kembali kawasan perkebunan teh di daerah tersebut.

Saat meninjau pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Jalancagak, Subang, pada Mei 2025, Dedi menilai masih banyak lahan perkebunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Banyak tanah perkebunan yang kosong, tidak berfungsi. Saya punya rencana. Saya akan mengentaskan kembali daerah ini," katanya.

Menurut Dedi, program penanaman teh akan didukung melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat sekitar, terutama para pemetik teh yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perkebunan.

"Nanti kerja sama dengan warga di sini yang tukang metik teh. Biaya penanamannya dibiayai oleh Pemprov. Nanti kalau sudah tinggal masa panen, diserahkan kepada warga untuk dipetik tehnya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program padat karya bagi warga ber-KTP Jakarta. Tujuannya untuk mengantisipasi tekanan ekonomi saat ini.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan program padat karya dijalankan melalui pelaksana pekerjaan pada sejumlah perangkat daerah. Warga yang terlibat akan memperoleh upah melalui kegiatan perawatan, penataan, dan pemeliharaan lingkungan kota.

Total sebanyak 2.843 kesempatan kerja tersedia. Dia mengatakan kesempatan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat ekonomi secara langsung dari kegiatan pembangunan di wilayah Jakarta.

"Untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Pemerintah DKI Jakarta memutuskan membuka kesempatan kerja padat karya bagi warga Jakarta," kata Pramono Anung di akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta.

Adapun sejumlah perangkat daerah yang siap membuka kesempatan kerja di sektor padat karya antara lain:

• Dinas Bina Marga (DBM)
• Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut)
• Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA)
• Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH)

Persyaratan untuk bisa mengikuti kesempatan kerja dalam program padat karya antara lain:

• Warga ber-KTP Jakarta
• Masuk dalam desil 1-5
• Usia produktif (18-59 tahun)
• Belum memiliki pekerjaan saat mendaftar
• Sehat jasmani dan rohani

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, menjelaskan bahwa peserta padat karya bekerja melalui pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan pada masing-masing kegiatan.

Mereka tidak direkrut dalam skema pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Kesempatan kerja tersebut bersifat sementara dengan masa kerja sekitar satu hingga tiga bulan, sesuai kebutuhan masing-masing pekerjaan di lapangan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa program ini merupakan peluang memperoleh penghasilan dalam jangka pendek.

"Peserta padat karya berada dalam mekanisme kerja penyedia jasa pada kegiatan perangkat daerah. Ini bukan pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun PJLP, melainkan kesempatan kerja sementara yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan," ujar Afan dalam keterangan tertulis.

Pada tahap awal, pendaftaran dibuka mulai hari ini, Senin (15/6/2026), untuk 37 jenis pekerjaan. Selanjutnya, kesempatan kerja untuk jenis pekerjaan lainnya akan dibuka secara bertahap menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kontrak penyedia jasa.

Informasi mengenai jenis pekerjaan, lokasi, masa kerja, serta mekanisme pendaftaran akan disampaikan melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta. Penyampaian informasi dilakukan secara bertahap agar masyarakat memperoleh penjelasan yang lebih lengkap mengenai kesempatan kerja padat karya tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan tambahan sekitar 1.500 kilometer (km) jalan tol baru dapat beroperasi hingga akhir 2029.

Target tersebut menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang tengah didorong pemerintah melalui koordinasi dengan badan usaha jalan tol.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Direktorat Jenderal Bina Marga terus mengawal pencapaian target tersebut agar dapat terealisasi sesuai jadwal.

"Kita ada rencana strategis 2025 sampai 2029. Nah, di sana ada target sekitar 1.500 kilometer jalan tol itu baru yang harus beroperasi di akhir 2029," ujar Rasminiati dalam media briefing di kantornya, Jumat (5/6).

Menurut dia, BPJT akan terus mendukung upaya percepatan pembangunan jalan tol guna mencapai sasaran strategis tersebut. Saat ini, sekitar 1.000 kilometer ruas tol yang menjadi bagian dari target tersebut telah memiliki Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

"Sejauh ini yang sudah ada PPJT-nya itu kurang lebih sekitar 1000 km. Ini yang kita akan dorong terus untuk bagaimana mencapai target penyelesaiannya dan bisa dioperasikan di akhir 2029," katanya.

Untuk memenuhi target tersebut, Kementerian PU bersama badan usaha jalan tol fokus mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis yang saat ini masih dalam tahap konstruksi.

Beberapa ruas yang menjadi perhatian antara lain Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) hingga Besuki, Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, serta Junction Palembang.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat dan Junction Palembang melalui koordinasi intensif dengan badan usaha pengelola jalan tol.

"Ini kita juga akan kejar untuk bagaimana bersama-sama berkoordinasi dengan badan usaha ini untuk menyelesaikan. Dan sehingga target Renstra Bina Marga dan PU ini bisa tercapai," ujarnya.

Khusus untuk ruas Probolinggo-Banyuwangi hingga Besuki, Rasminiati menyebut proyek tersebut sudah mendekati tahap akhir. Saat ini ruas tersebut tengah menjalani proses uji laik fungsi sebelum nantinya dioperasikan.

"Probowangi yang sampe Besuki ini Insya Allah akan sudah selesai pembangunannya, sekarang lagi dilaksanakan uji layak fungsi operasinya," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan Rifki Rismal mengungkapkan bahwa perbaikan amblesnya Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan arah Depok bakal dilakukan setelah perbaikan saluran air yang ada di bawah jalan tersebut rampung dilakukan. Kerusakan jalan tersebut diduga dipicu saluran penghubung yang tidak lagi mampu menahan beban akibat material yang tergerus aliran air.

"Setelah perbaikan gorong gorongnya selesai kita segera perbaiki jalannya," ujarnya kepada wartawan di lokasi, Jumat (29/5/2026).

Dia mengatakan, pada Rabu, 27 Mei 2026 malam, tim SDBM Jakarta Selatan mendapatkan laporan dari warga dan salah seorang petugas PPSU melaporkan bahwa jalan ambles dan kondisinya agak dalam. Mengingat kondisi yang sudah malam, pemantauan pun direncanakan pada Kamis 28 Mei 2026 pagi.



"Kamis 28/5/2026 pagi, SDBM Jakarta Selatan bergerak cepat lakukan pemantauan ke lokasi, sekaligus melakukan tindak lanjut segera dengan coldmix sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan," tuturnya.

Dia menerangkan, langkah itu dilakukan beriringan dengan koordinasi kepada pihak SDA karena penyebab kerusakan utama terjadi pada saluran air. Setelah tindak lanjut segera oleh Bina Marga selesai, datang tim SDA untuk lakukan pemantauan saluran air di lokasi.

"Dari hasil pemantauan tim di lapangan diketahui bahwa kondisi dibawah jalan memang sudah kopong sehingga perlu penanganan serius oleh pihak SDA," ujarnya.

Dia menambahkan, pemantauan kembali dilakukan pada Kamis (28/5/2026) sore dan didapati jalanan kembali amblas dan retak. SDBM Jakarta Selatan langsung bergerak cepat melakukan pengamanan jalan menggunakan Water Barrier demi meminimalisir adanya potensi kecelakaan.

"Tak lama berselang, tepatnya pada Kamis (28/5/2026) malam, jalanan sudah alami ambles total dan melebar hingga memakan 2 lajur jalan. Hasil koordinasi dengan pihak SDA, informasi yang diterima, pihak SDA akan segera menangani kerusakan crossing saluran air di lokasi tersebut," pungkasnya.

Sejumlah SPBU Pertamina di Jakarta dan sekitarnya ternyata sudah tidak lagi menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Hal ini pun memicu pertanyaan publik di sosial media sejak awal bulan ini.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun mengatakan tidak ada pemberhentian distribusi BBM subsidi tersebut. Hanya saja memang ada perubahan status SPBU itu dengan nama SPBU Signature sehingga tak lagi menjual Pertalite.

"SPBU Signature mengedepankan layanan dan fasilitas proma yang di atas SPBU biasa yang masih menjual BBM Subsidi. Contoh SPBU Signature yang sudah ada adalah SPBU Signature Pondok Indah," kata Roberth, Jumat (8/6) dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Menurut Robert, apabila masyarakat ingin membeli Pertalite, masih tersedia di SPBU lain yang bukan Signature. Jumlahnya pun tersebar banyak di berbagai titik di Tanah Air.

"Masyarakat pengguna Pertalite tidak perlu khawatir, karena layanan ketersediaan produk Pertalite tetap akan dilayani di SPBU lainnya. Pertamina tetap berkomitmen melayani Pertalite untuk masyarakat sebagai Penugasan Pemerintah (PSO)," jelasnya.

Berikut sejumlah SPBU yang telah berstatus sebagai SPBU Signature dan tidak lagi menjual Pertalite:

[Gambas:Youtube]

1. 3111401 - Jakarta Barat

Jl. S. Parman No.70, Slipi

2. 3112204 - Jakarta Selatan

Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran

3. 3112401 - Jakarta Selatan

Jl. Fatmawati No.6, Cilandak

4. 3311701 - Jakarta Barat

Jl. Peternakan II No.18, Cengkareng

5. 3410205 - Jakarta Pusat

Jl. Cideng Timur No.50, Gambir

6. 3411608 - Jakarta Barat

Jl. Pos Pengomben, Srengseng Kembang

7. 3412113 - Jakarta Selatan

Jl. Pangeran Antasari No.10, Jakarta Selatan

8. 3412703 - Jakarta Selatan

Jl. Raya Pasar Minggu

9. 3413101 - Jakarta Timur

Jl. Jend. A. Yani No.9

10. 3413811 - Jakarta Timur

Jl. Raya Bina Marga, Kel. Ceger

11. 3414412 - Jakarta Utara

Kawasan Perikanan Samudra, Muara Baru

12. 3416421 - Depok

Pondok Rangon, Depok

13. 3516603 - Bogor

Jl. Raya Letnan Sukarna, Ciampea, Bogor

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat bersama Pemkot Tangerang sepakat memperkuat sinergisitas pembangunan infrastruktur dan transportasi lintas wilayah untuk mendukung konektivitas serta ketahanan ekonomi kawasan. Komitmen mereka diungkap dalam dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Transformasi Infrastruktur dalam Menunjang Akselerasi Perekonomian di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (7/5/2026) sore.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menjelaskan bahwa pembangunan jalan memiliki peran strategis dalam membuka akses antarwilayah dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. “Membangun jalan sama saja dengan membangun peradaban. Jalan membuka konektivitas antarwilayah sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih optimal," kata Iin.

Dia menilai keberlanjutan infrastruktur tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan pemeliharaan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pengguna jalan. Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dengan wilayah penyangga, khususnya Kota Tangerang, mengingat tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek setiap harinya.

"Permasalahan wilayah tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu kolaborasi agar tidak terjadi friksi dalam pelaksanaan pembangunan," ungkapnya.

Lebih lanjut Iin mengungkapkan, komunikasi lintas wilayah telah dilakukan dalam rencana pengembangan kawasan perbatasan seperti Kembangan dan Joglo agar kebijakan pembangunan berjalan selaras. Dia juga menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan melalui skema creative financing agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.

"Anggaran tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Perlu alternatif pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat Taufik Hendayana mengatakan bahwa koordinasi lintas wilayah sebenarnya telah lama dilakukan, meski belum sepenuhnya terikat dalam kerangka formal. "Koordinasi antarwilayah sudah sering dilakukan, tapi memang secara formal belum maksimal. Ke depan ini yang akan kita dorong," kata Taufik.

Taufik menuturkan, pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta Barat akan bersinggungan langsung dengan wilayah Kota Tangerang, salah satunya di kawasan Jalan Basoka. Kata Taufik, diperlukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antarwilayah untuk mendukung integrasi tata kota, penyediaan ruang terbuka hijau hingga pengembangan pembiayaan kreatif.

"Walaupun asetnya berada di Bina Marga, pemanfaatannya bisa disiapkan untuk ruang hijau berkelanjutan maupun mendukung sektor perekonomian," kata dia.

Taufik mengungkapkan, adanya proyek pengendalian banjir di kawasan Jalan Salak II yang membutuhkan dukungan infrastruktur tambahan, mulai dari relokasi rambu peringatan dini hingga pembangunan saluran teknis. "Infrastruktur ini saling beririsan, maka MoU menjadi penting agar tidak terjadi hambatan di lapangan," ucapnya

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Maulana A Damanik menuturkan, konektivitas antarwilayah saat ini telah didukung sistem transportasi yang semakin terintegrasi. "Harapannya tentu masyarakat bisa berpindah menggunakan angkutan massal yang aman dan nyaman, serta terhubung dengan Transjakarta, KRL, hingga kereta bandara," ujar Damanik.

Dalam forum tersebut, pegiat media sosial Budi Siwono mengusulkan pembentukan badan koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kawasan yang lebih terintegrasi. Tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek memerlukan sistem koordinasi yang lebih kuat agar pembangunan berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"FGD ini jangan berhenti di sini. Selain masyarakat dan pemangku wilayah, penyatuan pemahaman antar perangkat daerah juga sangat penting," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ, Endriansyah (Rian) mengatakan infrastruktur jalan merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi perkotaan. "Infrastruktur jalan bukan sekadar fasilitas, tetapi instrumen strategis dalam mendorong akselerasi ekonomi," tegasnya.

Ia mengatakan kualitas jalan berpengaruh langsung terhadap efisiensi distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, hingga daya saing kota. "Saya ingin FGD menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah dan ketahanan ekonomi Jakarta Barat melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan," pungkas Rian.

JAKARTA - Suku Dinas Bina Marga Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menertibkan kabel udara semrawut di Jalan Peta Barat, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres. Langkah itu merupakan bagian dari penataan kawasan.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, kegiatan penertiban ini merupakan tindaklanjut penataan kawasan. Selama Ini keberadaan utilitas kabel udara yang bertumpuk mengakibatkan kawasan jadi kumuh dan semrawut.

"Selain penataan kawasan, tujuannya juga untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan," katanya, Selasa (5/5/2026).

Iin menjelaskan, penertiban ini juga dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Pelaksanaan penertiban juga mengacu pada Perda Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Utilitas, serta Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas," terangnya.

Iin menegaskan, penertiban juga akan memberikan pemahaman dan efek jera kepada para operator penyelenggaran usaha terkait. Sehingga, ke depan mereka diharapkan bisa mematuhi aturan terkait pembangunan dan penempatan jaringan utilitas di DKI Jakarta.

Lihat video: Kabel Optik Kembali Makan Korban, Pengendara Motor Terjungkal



"Utilitas ini milik 22 operator. Kita harapkan semua taat pada ketentuan dan jaringan-jaringan utilitas ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada," ungkapnya.

Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat Taufik Hendayana menambahkan, penertiban kabel yang melibatkan puluhan petugas gabungan tersebut dilakukan sepanjang empat kilometer.

"Penertiban ini kelanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 lalu. Ditargetkannya, kegiatan penertiban hingga tahun 2027 mendatang sepanjang 18 kilometer," bebernya.

Taufik memaparkan, penertiban hari ini terealisasi melalaui kolaborasi dengan jajaran Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (APJATEL) tanpa menggunakan APBD.

"Penertiban di Jalan Peta Utara ini targetnya rampung hari ini. Selanjutnya kami juga akan menertibkan kabel udara semrawut di Jalan Joglo Raya sepanjang sekitar 1 kilometer," katanya

JAKARTA - Dinas Bina Marga (DBM) Pemprov DKI Jakarta mencatat 6.000 titik jalan berlubang di Ibu Kota saat musim penghujan. Jumlah tersebut saat ini bertambah dan ditangani dengan penambalan sementara.

"Untuk jalan berlubang memang cukup banyak yang sudah kita tangani ya. Waktu itu 6.000 tapi memang sudah meningkat lagi, tapi semua sudah kita tindaklanjuti (ditambal sementara). Permanen nantinya," Kepala DBM Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kini memasuki musim kemarau, Dinas Bina Marga akan melakukan penambalan jalan berlubang secara permanen. Penanganannya akan disesuaikan dengan kerusakan jalan tersebut.

"Kita akan memasuki untuk memasuki musim panas ini kita akan lanjut dengan membuat jalan itu menjadi lebih baik lagi, akan kita layer jalannya untuk lokasi-lokasi tertentu," ucapnya.

Ia menambahkan, untuk jalan berlubang beraspal maka penganannya menggunakan cold mix. Sementara jalan rusak berbahan beton akan ditangani menggunakan semen cepat kering.

"Kalau jalan itu yang berlubang aspal, kita akan menggunakan cold mix. Tapi kalau jalan yang rusak itu beton, kita akan menggunakan semen cepat kering," ujarnya.

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seniman grafiti tengah membuat zebra cross bergambar karakter permainan Pac-Man di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan. Aksi itu dilakukan lantaran warga menilai fasilitas penyeberangan di lokasi tersebut tidak memadai, lantaran zebra cross hanya tersedia di satu sisi jalan.

Merespons hal itu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat terhadap keselamatan pejalan kaki. Kendati demikian, Kepala Pusat Data dan Informasi Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinarwenny, menegaskan bahwa pembuatan zebra cross tidak bisa dilakukan sembarang dan tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.

"Perlu kami sampaikan bahwa pembuatan marka jalan, termasuk zebra cross, harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar teknis yang berlaku," kata Wenny dalam keterangannya yang dikutip Minggu (29/3/2026).



Menurutnya, standar tersebut penting untuk menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara. "Hal ini penting untuk memastikan aspek keselamatan seluruh pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor, serta mencegah potensi distraksi yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara," ujarnya.

Dinas Bina Marga mengakui belum tersedianya zebra cross di titik tersebut saat ini. Kondisi itu, kata Wenny, merupakan dampak dari pekerjaan infrastruktur yang dilakukan sebelumnya.

Wenny menjelaskan, marka lama tertutup akibat proses pengaspalan ulang jalan dan penataan trotoar pada akhir 2025. "Kondisi ini terjadi karena adanya kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan pembangunan/peningkatan trotoar pada akhir tahun 2025, yang menyebabkan marka zebra cross eksisting tertutup oleh lapisan aspal baru," tuturnya.

Selain itu, pemasangan ulang marka jalan tidak bisa dilakukan langsung setelah pengaspalan selesai. "Perlu diketahui, pemasangan kembali marka jalan tidak dapat dilakukan secara langsung setelah pengaspalan, karena material marka thermoplastic memerlukan kondisi permukaan jalan yang telah melalui masa pengeringan optimal agar dapat melekat dengan baik dan memiliki daya tahan maksimal," tegas dia.

Sebagai tindak lanjut, Bina Marga memastikan lokasi tersebut sudah masuk dalam prioritas penanganan tahun ini, termasuk pembangunan kembali fasilitas zebra cross. Pelaksanaan pekerjaan direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat dengan menggunakan material marka jalan sesuai standar teknis yang berlaku.