Gorontalo (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan 737 ribu bibit kelapa unggul lokal untuk pengembangan perkebunan kelapa seluas 10 ribu hektare di Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari program hilirisasi komoditas kelapa.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat meninjau lokasi pembibitan kelapa di Desa Dunggala, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Kamis, mengatakan bantuan bibit tersebut akan disalurkan kepada petani di seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo guna memperkuat pasokan bahan baku industri pengolahan kelapa.

"Bibit ini digunakan untuk pengembangan tanaman kelapa dengan konsep hilirisasi. Kelapa ditanam menggunakan bibit unggul, kemudian hasilnya diolah melalui proses industrialisasi sehingga memberi nilai tambah bagi petani dan daerah," kata dia.

Ia menjelaskan pemerintah daerah menargetkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan Gorontalo memiliki industri pengolahan berbasis kelapa yang mampu mengolah berbagai produk turunan, tidak hanya minyak kelapa, tetapi juga produk bernilai ekonomi lainnya.

Menurut dia, pengembangan komoditas kelapa menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus mendorong tumbuhnya industri pengolahan di daerah.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian Fadjry Djufry mengatakan penangkar di Desa Dunggala saat ini membibitkan sekitar 473 ribu bibit kelapa yang akan digunakan untuk pengembangan kebun seluas 4.300 hektare.

Ia menyebutkan dari total bibit yang disiapkan, 44 ribu bibit telah disalurkan kepada petani pada tahap pertama.

"Penyaluran bibit dilakukan dalam tiga tahap dan saat ini masih berproses. Kami berharap kualitas pembibitan yang ada dapat terus dipertahankan sehingga mampu mendukung pengembangan perkebunan kelapa di Gorontalo," katanya.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perkebunan kelapa sebagai sumber bahan baku industri hilir sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan rantai nilai komoditas kelapa di daerah.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Sebanyak 39.861 batang bibit kelapa di Sulawesi Utara siap disalurkan kepada petani setelah melalui proses verifikasi lapangan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian memastikan sebanyak 39.861 batang bibit kelapa di Sulawesi Utara (Sulut) siap disalurkan kepada petani guna memperkuat hilirisasi perkebunan, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kesejahteraan petani di daerah tersebut.

"Sebanyak 39.861 batang bibit kelapa di Sulawesi Utara siap disalurkan kepada petani setelah melalui proses verifikasi lapangan," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Kementerian Pertanian memastikan bibit dipastikan memenuhi standar mutu, sehat, dan layak tanam sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap pengembangan komoditas kelapa dan program hilirisasi nasional.

Mentan sebelumnya melakukan kunjungan ke lokasi pembibitan kelapa di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, awal Mei lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan menegaskan inspeksi lapangan dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal.

“Sidak dimaksudkan bukan untuk mencari kesalahan tetapi untuk memperbaiki dan mengurangi kesalahan,” kata Mentan Amran.

Amran menegaskan, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara program dan kondisi di lapangan, maka perbaikan harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian negara maupun merugikan petani penerima bantuan.

Pengawalan dilakukan melalui Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara sebagai tindak lanjut.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementan Fadjry Djufry mengatakan pihaknya langsung melakukan verifikasi ulang jumlah serta kondisi bibit di lapangan.

“BRMP bersama seluruh pihak terkait bergerak cepat melakukan verifikasi ulang jumlah dan kondisi bibit di lapangan. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan program bantuan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi petani,” ujar Fadjry.

Menurutnya, arahan Menteri Pertanian menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola bantuan pemerintah, khususnya dalam pengembangan komoditas kelapa di Sulawesi Utara.

“Perbaikan dan pengawalan program harus terus dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar berkualitas, akuntabel, dan mampu mendukung peningkatan produksi serta kesejahteraan petani,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, BRMP Sulawesi Utara bersama instansi terkait melakukan verifikasi di dua lokasi pembibitan, yakni di Kelurahan Bengkol, Kota Manado dan Desa Suwaan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara.

Hasil verifikasi bersama penyuluh dan instansi terkait mencatat sebanyak 39.861 batang bibit kelapa siap salur hingga 16 Mei 2026.

Tak hanya menghitung ulang jumlah bibit, tim juga melakukan pemeriksaan terhadap bibit yang sebelumnya terdampak serangan hama Brontispa sp. Hasil pengamatan menunjukkan kondisi bibit membaik setelah pengendalian dilakukan.

Perbaikan itu ditandai dengan munculnya daun muda yang terbuka normal tanpa gejala serangan hama sehingga bibit terlihat lebih segar dan sehat.

Kepala BRMP Sulawesi Utara Steivie Karouw mengatakan pendampingan terus dilakukan untuk memastikan bibit yang disalurkan benar-benar layak tanam.

“Pengawalan dilakukan mulai dari verifikasi jumlah bibit, pengecekan kondisi pertumbuhan tanaman, hingga memastikan bibit yang disalurkan benar-benar sehat dan layak tanam,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan instansi terkait akan terus diperkuat agar penyediaan bibit berjalan optimal serta bebas dari hama dan penyakit tanaman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan pihaknya menemukan dugaan kecurangan dalam proyek pembibitan kelapa di lima provinsi.

Proyek tersebut merupakan bagian dari program peremajaan dan hilirisasi komoditas perkebunan strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Amran mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) lokasi pembibitan di Manado, Sulawesi Utara.

“Kami cek lapangan beberapa tempat itu tidak sesuai standar yang kami inginkan,” kata Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Amran menyebut, hasil penelusuran sementara mengungkap dugaan kekurangan benih kelapa hingga 136.795 batang.

Temuan itu terungkap di pembibitan di Banten yang kurang 44.654 batang senilai Rp 799 juta, Sulawesi Utara 20.518 batang senilai Rp 976 juta.

Lalu, Jawa Barat 38.654 batang senilai Rp 771 juta, Gorontalo 1.049 batang senilai Rp 51 juta dan Indragiri Hilir 31.920 batang senilai Rp 718 juta.

“Nilainya kurang lebih Rp 3,3 miliar,” ujar Amran.

Menurutnya, kerugian itu masih bersifat potensial karena pihak terkait masih bisa memenuhi kekurangan tersebut.

Namun, jika pelaksana program ini tidak mengganti kekurangan tersebut akan timbul kerugian negara dan bisa dibawa ke ranah hukum.

“Kalau dia mau lanjut ya pidana,” tutur Amran.

Anak buah Prabowo itu mengatakan, pihaknya telah meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian bersama kepolisian dan Satgas Pangan turun ke lapangan.

Mereka bakal menelusuri dugaan realisasi proyek yang tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah.

Amran bahkan mengaku menelepon Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono untuk menindak kasus ini.

“Kami minta itu diperiksa, langsung ditindaklanjuti kalau itu pidana, Kami minta tidak pandang bulu siapa pun mereka itu harus dihukum dan uang negara harus dikembalikan,” tegas Amran.

Menteri berlatar belakang pengusaha itu menekankan tidak ada pihak yang boleh mempermainkan program peremajaan dan hilirisasi ini.

Sebab, komoditas perkebunan merupakan tanaman jangka panjang.

Jika bibit tersebut bermasalah petani juga akan menanggung kerugian.

“Kalau ini bermasalah itu nanti kasihan petaninya. Sudah tanam kalaupun itu gratis sudah tanam tetapi hasilnya tidak baik,” tutur Amran.

“Itu bisa bayangkan apa jadinya bagaimana kecewanya petani kita. Petani harus kita lindungi,” tambahnya.

Sebagai informasi, proyek peremajaan itu menyasar sejumlah komoditas perkebunan strategis yakni, kelapa, pala, kakao, tebu, mete, pala, dan gambir.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono alias Mas Dar mengatakan, komoditas itu berorientasi ekspor dan dinilai menjanjikan karena permintaan dan harganya yang baik di pasar global.

Mas Dar mengatakan, pemerintah menggelontorkan dana Rp 9,95 triliun untuk merealisasikan program tersebut yang akan disalurkan kepada petani dalam waktu tiga tahun.

“Kita remajakan bibitnya yang sesuai, yang terstandar, cara pengelolaannya yang bener, maka produktivitasnya tinggi, petaninya tambah sejahtera,” tutur Mas Dar saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Bisnis.com, PEKANBARU - Sebanyak 600.000 bibit kelapa akan ditanam di Indragiri Hilir dan Meranti sebagai program peremajaan yang dijalankan pemerintah.

Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi mengatakan penyaluran tahap awal bibit untuk peremajaan ini difokuskan untuk Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Kepulauan Meranti. Dua wilayah ini dikenal sebagai penghasil kelapa terbesar di Riau.

“Tahun ini Riau dapat bantuan bibit untuk kebun kelapa rakyat dari Kementerian Pertanian. Untuk tahap awal ini diserahkan ke Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti,” ujarnya Kamis (11/12/2025).

Dia menjelaskan, Kepulauan Meranti menerima 143.000 batang bibit dengan nilai kontrak Rp2,03 miliar. Sementara Indragiri Hilir memperoleh 352.000 batang dengan nilai kontrak Rp5,01 miliar. Jumlah itu belum termasuk stok cadangan 30% yang disiapkan penyedia.

“Namun jumlah itu di luar stok sebesar 30% dari jumlah kontrak. Karena itu jika ditotal, bantuan bibit kelapanya sebanyak 600.000 batang,” jelasnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat mempercepat peremajaan kebun kelapa rakyat yang banyak mengalami kerusakan. Dalam kunjungan ke Inhil beberapa waktu lalu, Supriadi melihat langsung kondisi sejumlah kebun kelapa masyarakat yang tidak lagi produktif, bahkan sebagian pohonnya mati.

“Memang sudah banyak kebun kelapa masyarakat yang rusak bahkan mati. Dengan bantuan bibit ini, diharapkan dapat membantu masyarakat agar kebun kelapanya kembali produktif,” ujarnya.

Program bantuan ini juga diharapkan mampu mengembalikan kejayaan kelapa rakyat Riau, terutama di Inhil dan Meranti yang sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil kelapa terbesar nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan akan memenuhi berapapun permintaan bantuan bibit kakao atau coklat untuk Kota Sabang, Aceh.

Pernyataan tu Amran sampaikan usai menerima kunjungan Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam dan Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Amsakar Achmad usai penyitaan beras impor sebanyak ratusan ton di kedua wilayah tersebut.

“Khusus kakao berapa permintaan berapa permintaan sabang kami penuhi,” kata Amran di kediamannya, sebagaimana dikutip dari rilis video resmi, Rabu (26/11/2025) pagi.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ilustrasi biji kakao

Amran mengatakan, dalam pertemuan itu Pemerintah Kota Sabang juga meminta bantuan bibit kelapa, padi gogo, dan pompa.

Amran baru mengetahui ternyata produksi komoditas coklat Kota Sabang sudah diekspor hingga ke Eropa.

Menurut Amran, pengolahan pabrik kakao di Sabang merupakan bentuk hilirisasi produk pertanian yang saat ini sedang digencarkan pemerintah.

Hilirisasi kakao itu, kata dia, meningkatkan keuntungan hingga 37 kali lipat.

“Jadi ini yang kita dorong industri kami siapkan bibit unggul nanti Kadis (Kepala Dinas) menindaklanjuti berapa saja Bapak minta kita penuhi untuk Sabang,” tegas Amran.

Pada kesempatan yang sama, Zulkifli mengatakan, di Kota Sabang terdapat dua pabrik pengolahan cokelat.

Menurutnya, bubuk cokelat yang diproduksi di Sabang merupakan kelas A plus dan sangat diminati pasar dan wisatawan. Karena permintaan yang tinggi, Kota Sabang sampai kehabisan stok kakao.

SHUTTERSTOCK/AMMIT JACK Ilustrasi kakao, buah kakao, pohon kakao.

“Kita karena daerah tujuan wisata pengunjung dari Malaysia, dari Eropa karena Sabang memiliki kakao yang A plus sehingga peminatnya banyak sekali,” ujar Zulkifli.

“Sekarang kita kekurangan bahan baku,” tambahnya.

Sementara itu, Amsakar meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung produksi jagung dan menjamin stok beras premium di Batam.

“Alhamdulillah dipenuhi Pak Menteri bagaimana penguatan jagung di daerah, bagaimana agar kita disupport beras premium dari Bulog dan kemudian juga beberapa bibit-bibit hortikultura yang lain,” kata dia.

Sebelumnya, Kementan mengungkap praktik impor beras ilegal di Sabang, Aceh sejumlah 250 ton pada Minggu (23/11/2025).

Beras itu masuk ke tanah air dan disimpan di gudang milik perusahaan swasta, PT Multazam Sabang Group.

Kegiatan impor itu dinilai melanggar aturan dan perintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras.

Kemudian, pada Senin (25/11/2025) Kementan kembali menyita 40,4 ton beras; 2,04 ton minyak goreng; 4,5 ton gula pasir, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 pieces parfum, 360 pieces mie impor, dan 30 dus frozen food.