Bisnis.com, JAKARTA - Dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh masuk ke tahap penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan rasuah itu telah diselidiki sejak awal tahun 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim penyelidik tengah menelusuri peristiwa yang mengarah pada tindak pidana.

"Tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana," kata Budi, dikutip Kamis (30/10/2025).

Budi menjelaskan, proses ini bagian dari prosedur hukum yang harus ditaati saat mengusut suatu perkara sehingga memperoleh bukti-bukti yang kuat, jika nantinya naik ke tahap penyidikan hingga persidangan.

"Dalam setiap proses penegakan hukum, tentu KPK harus betul-betul firm untuk mencari bukti-buktinya. Jadi ini memang KPK selalu memastikan agar proses-proses hukum ini baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan semuanya berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan," tutur Budi.

Budi belum dapat merincikan materi penyelidikan yang menerpa proyek unggulan mantan Presiden RI, Joko Widodo. Namun, dirinya meminta kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dapat melaporkan ke KPK.

Sekadar informasi, kasus ini kembali ramai diperbincangkan setelah Mahfud MD mengatakan adanya dugaan mark-up dalam proyek tersebut.

Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat US$52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan China biaya per kilometer US$17-18 juta.

"Dugaan markup-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di China sendiri hitungannya US$17 sampai 18 juta dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, Rabu (15/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Dugaan adanya praktik penggelembungan biaya atau mark up proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tengah ramai menjadi perbincangan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah memulai penyelidikan terkait dengan dugaan perbedaan nilai proyek tersebut.

KPK menyatakan penyelidikan dugaan skandal pembangunan kereta cepat telah digelar sejak awal 2025.

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Budi menekankan, tidak ada masalah yang menghambat proses penyelidikan. Bahkan, dia menegaskan bahwa penyelidikan berjalan positif.

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres. Kita berikan ruang, kita berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini," ucap Budi.

Dirinya juga belum bisa menyampaikan pihak mana saja yang sudah diperiksa. Terkait peluang memanggil mantan Menkopolhukam Mahfud MD, Budi mengatakan pemanggilan tersebut tergantung kebutuhan penyelidik.

Budi berharap kepada publik yang mengetahui dugaan-dugaan masalah Whoosh dapat segera melaporkan ke KPK secara langsung atau email pengaduan.

Sementara itu, Budi menyampaikan bahwa pemanggilan Mahfud MD tergantung kepada kebutuhan tim KPK.

"Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini," ujar Budi kepada jurnalis, Senin (27/10/2025).

Begitupun kepada pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui dugaan perkara ini. Namun, dia menegaskan bahwa bagi publik yang mengetahui atau memiliki data terkait dugaan proyek ini dapat langsung melaporkan ke KPK secara langsung atau melalui email pengaduan@kpk.go.id.

Budi menyampaikan belum dapat merincikan materi apa saja yang sudah ditelusuri dan pihak mana saja yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Kami belum bisa menyampaikan substansi dari materi perkara ini karena memang masih di tahap penyelidikan," katanya.

Dugaan Mark Up Kereta Cepat

Kecurigaan terkait dengan nilai proyek tersebut mulanya diutarakan oleh Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD dalam acara podcast di akun Youtubenya.

Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat US$52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer US$17 juta-18 juta.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu US$52 juta. Tapi di China sendiri hitungannya US$17 juta sampai US$18 juta. Naik tiga kali lipat kan," ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (16/10/2025).

Dalam catatan Bisnis, biaya pembangunan Whoosh per kilometernya menelan biaya Rp780 miliar dan dinilai lebih murah dibanding proyek MRT yang mencapai Rp1,1 triliun.

Kendati demikian, dia meminta pihak terkait berupaya menyelidiki dugaan tersebut sehingga mengetahui sosok yang diduga melakukan mark up.

Pembahasan ini tidak lepas dari utang proyek kereta cepat Whoosh yang mencapai Rp4 triliun pada tahun 2025. Mahfud menyinggung bahwa beban Whoosh disebabkan oleh biaya bunga yang membengkak.

"Indonesia disepakati pada waktu itu berdasar hitung-hitungannya dari ahli UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu oleh pemerintah dibatalkan. Dipindah ke China dengan bunga 2%, tiba-tiba 2% dengan overrun pembengkakan kemudian menjadi 3,4%," ujar Mahfud.

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Senior Inisiasi Strategis Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengungkapkan bahwa sejatinya proyek kereta cepat milik pemerintah Arab Saudi, berbeda dengan milik Indonesia, yakni Whoosh.

Pada dasarnya, kereta cepat milik Arab Saudi yang rencananya memakan biaya sekitar US$7 miliar atau sekitar Rp116,2 triliun (kurs Rp16.600 per dolar AS) tersebut, akan terbentang hingga 1.500 kilometer. Jauh lebih panjang dari Whoosh yang hanya 142,3 km, dengan anggaran yang serupa.

Meski demikian, di samping kecepatannya yang hanya 200 km/jam, kereta land bridge di Arab Saudi tersebut masih berupa konsep. Berbeda dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang mampu melaju 350 km/jam dalam operasionalnya.

"KCJB ada 10 terowongan yang masuk di bawah gunung dan banyak jalur rel layang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (27/10/2025).

Pembiayaan KCJB tersebut artinya termasuk pengadaan lahan hingga akses jalan. Berbeda dengan di Saudi, yang hanya sejajar tanah di gurun pasir dan bukan di lahan subur.

Dengan demikian, wajar bila anggaran yang sama pada kedua proyek tersebut menghasilkan panjang rel yang berbeda.

Di samping kereta cepat Arab, Deddy juga menilai bahwa pembangunan Whoosh jauh lebih murah ketimbang moda transportasi lainnya di Tanah Air, seperti Mass Rapid Transit atau MRT.

Mengambil contoh MRT Fase 1 lintas Utara—Selatan yang sepanjang 16 kilometer, menelan biaya sekitar Rp16 triliun. Artinya, biaya per kilometernya sekitar Rp1 triliun.

Membandingkan dengan Whoosh yang memakan anggaran hingga Rp119 triliun, artinya biaya per kilometernya sekitar Rp836,26 miliar.

“Pembangunan MRT tanpa pembebasan lahan. Artiya MRT adalah biaya konstruksi saja, sedangkan KCJB biaya konstruksi plus biaya nonkonstruksi,” lanjut Deddy.

Sejatinya, nilai investasi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) era Joko Widodo (Jokowi) tersebut senilai US$6,05 miliar (sekitar Rp99,82 triliun). Akibat pembengkakan biaya senilai US$1,21 miliar, alhasil total mencapai US$7,26 miliar atau sekitar Rp119,79 triliun.

Sebelumnya, melansir dari media pemerintah Arab Saudi, Daleel, Jumat (24/10/2025), kereta berkecepatan 200km/jam tersebut nantinya menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Arab.

Perjalanan antara Riyadh dan Jeddah diperkirakan akan berkurang dari sekitar 12 jam dengan mobil, menjadi kurang dari empat jam dengan kereta api.

Perusahaan Kereta Api Saudi akan mengembangkan stasiun barang dan penumpang, menghubungkan Pelabuhan King Abdullah dengan pusat industri seperti Yanbu. Sebagai bagian dari peningkatan, 15 kereta baru yang mampu mencapai kecepatan hingga 200 km/jam telah dipesan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa penyelidikan dugaan skandal pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) digelar sejak awal 2025.

Namun, Budi belum dapat merincikan materi apa saja yang sedang diusut oleh penyelidik lembaga antirasuah itu.

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Budi menekankan, tidak ada masalah yang menghambat proses penyelidikan. Bahkan, dia menegaskan bahwa penyelidikan berjalan positif.

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres. Kita berikan ruang, kita berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini," ucap Budi.

Dirinya juga belum bisa menyampaikan pihak mana saja yang sudah diperiksa. Terkait peluang memanggil mantan Menkopolhukam Mahfud MD, Budi mengatakan pemanggilan tersebut tergantung kebutuhan penyelidik.

Budi berharap kepada publik yang mengetahui dugaan-dugaan masalah Whoosh dapat segera melaporkan ke KPK sevara langsung atau email pengaduan.

Sekadar informasi, kasus ini kembali ramai diperbincangkan setelah Mahfud MD mengatakan adanya dugaan mark-up dalam proyek tersebut.

Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat USD52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer USD17-18 juta.

"Dugaan mark upnya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, Rabu (15/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP) meminta pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) di kaji ulang untuk menemukan penyebabnya dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Polisiti PDIP yang juga Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu menyatakan hal tersebut sebagai respons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

“Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu,” kata Adian dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).

Adian menilai penolakan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni adanya dugaan pembengkakan biaya yang perlu dikaji secara serius.

Dia menekankan bahwa proyek serupa tidak hanya dibangun di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain dengan teknologi yang berbeda, seperti produksi dari China maupun Jepang.

“Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” imbuhnya.

Legislator Dapil Jawa Barat V itu menilai, sikap Menteri Keuangan menolak pembayaran utang proyek menggunakan APBN tentu memiliki alasan tersendiri.

Namun demikian, Adian menilai hal ini tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen proyek tersebut.

Terkait wacana perpanjangan rute Kereta Cepat hingga Jakarta–Surabaya, Adian menilai ide tersebut baik, namun harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

“Gagasan kereta cepat itu bagus. Problem-nya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adian menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya. Ia pun menegaskan bahwa jika proyek ini pada akhirnya menggunakan APBN, maka pemerintah harus menjelaskan evaluasi yang telah dilakukan.

“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” ujarnya.

Menurut Adian, penilaian terhadap niat baik dapat dilihat dari kepatutan harga dalam kontrak proyek. Jika terbukti perjanjian tidak dibuat dengan dasar niat baik, maka pemerintah dapat meninjau ulang atau menegosiasikan kembali perjanjian tersebut.

“Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi masalahnya adalah kok biayanya bisa gede banget,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menyebut ada dugaan mark up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat US$52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer US$17 juta-18 juta.

"Dugaan mark upnya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (16/10/2025).

Dalam catatan Bisnis, biaya pembangunan Whoosh per kilometernya menelan biaya Rp780 miliar dan dinilai lebih murah dibanding proyek MRT yang mencapai Rp1,1 triliun.

Kendati demikian, dia meminta pihak terkait berupaya menyelidiki dugaan tersebut sehingga mengetahui sosok yang diduga melakukan mark up.

Pembahasan ini tidak lepas dari utang proyek kereta cepat Whoosh yang mencapai Rp4 triliun pada tahun 2025. Mahfud menyinggung bahwa beban Whoosh disebabkan oleh biaya bunga yang membengkak.

"Indonesia disepakati pada waktu itu berdasar hitung-hitungannya dari ahli UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu oleh pemerintah dibatalkan. Dipindah ke Cina dengan bunga 2%, tiba-tiba 2% dengan overrun pembengkakan kemudian menjadi 3,4%," ujar Mahfud.

Naiknya bunga pinjaman mengakibatkan Indonesia kesulitan membayar utang kepada Cina. Adapun dia mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang enggan membayar utang Whoosh menggunakan APBN.

Meski begitu, dia meminta pemerintah segera mengambil kebijakan progresif membayar utang agar beban tidak semakin bertambah dan terhindar dari gagal bayar.