Jakarta: Menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak pekerja mulai menanyakan kepastian soal Tunjangan Hari Raya (THR). Untuk memastikan hak pekerja tetap terpenuhi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026.

Posko ini hadir untuk memberikan layanan konsultasi hingga pengaduan bagi pekerja yang mengalami kendala terkait pembayaran THR dan BHR.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bahkan meninjau langsung posko yang berlokasi di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker, Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan. Melalui posko tersebut, pekerja dapat memperoleh informasi lengkap terkait hak THR hingga menyampaikan laporan jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.

Apa itu Posko THR dan BHR Keagamaan?

Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 merupakan layanan yang dibuka Kemnaker untuk membantu pekerja memahami hak mereka menjelang hari raya. Terdapat dua layanan utama yang disediakan, yaitu layanan konsultasi dan layanan pengaduan.

Layanan konsultasi telah dibuka sejak 2 Maret 2026. Pekerja dapat bertanya mengenai berbagai hal terkait THR, mulai dari kelayakan penerima, cara perhitungan, hingga kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Yang biasanya ditanyakan itu, apakah saya layak mendapatkan THR ketika saya bekerja tapi tiba-tiba ada kasus PHK dan seterusnya. Kemudian cara menghitungnya seperti apa. Posko ini hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu," ujarnya dikutip dari siaran pers, Jumat, 6 Maret 2026.

Cara mengadu THR dan BHR di Posko THR 2026

Jika pekerja mengalami masalah terkait pembayaran THR, pekerja bisa melakukan pengaduan resmi di Posko THR.

Layanan pengaduan ini mulai dibuka H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan batas waktu pembayaran THR yang telah ditetapkan pemerintah.

Berikut cara mengajukan pengaduan THR:

1. Datang langsung ke Posko THR Kemnaker
Pekerja dapat mengunjungi Posko THR yang berada di PTSA Kemnaker, Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan.

2. Mengajukan laporan secara online
Kemnaker juga menyediakan layanan pengaduan secara daring melalui situs resmi:
poskothr.kemnaker.go.id

Pekerja dapat berkonsultasi atau menyampaikan laporan melalui WhatsApp Chat di nomor:
081280001112

Dengan berbagai kanal tersebut, pekerja dapat menyampaikan keluhan tanpa harus datang langsung ke kantor Kemnaker.

Jam operasional layanan pengaduan

Layanan pengaduan Posko THR beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Menariknya, layanan ini tetap buka termasuk pada akhir pekan hingga hari raya. Hal ini dilakukan agar pekerja tetap memiliki akses untuk melaporkan masalah pembayaran THR.

Setiap laporan yang masuk nantinya akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang bertugas di posko.

Dengan mekanisme tersebut, Kemnaker memastikan setiap pengaduan pekerja dapat diproses dengan cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posko THR juga dibuka di daerah

Untuk memperluas jangkauan layanan, Kemnaker juga mendorong pembukaan Posko THR di berbagai daerah.

Posko tersebut diharapkan tersedia di dinas ketenagakerjaan provinsi, kota, kabupaten, hingga kawasan industri.

"Saya juga mengimbau agar Posko THR dan BHR ini ada di setiap dinas ketenagakerjaan provinsi, kota dan kabupaten, serta kawasan industri. Semua posko tersebut harus terintegrasi dengan Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan. Masyarakat juga tidak juga harus datang langsung ke Posko, tapi bisa melalui WhatsApp terlebih dahulu," tegasnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi melanjutkan pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi Ojek Online (ojol) dan kurir platform menjelang hari raya Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/4/HK.04.00/III/2026. Ketentuan pemberian BHR oleh perusahan aplikator kepada mitra pengemudi ini bersifat imbauan.

“Pemerintah menghimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Dalam surat tersebut, Menaker menjelaskan bahwa BHR keagamaan 2026 diberikan dengan memperhatikan sejumlah hal. Pertama. BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.

Poin kedua, pemberian BHR dilakukan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih pengemudi atau kurir selama 12 bulan terakhir.

Berikutnya, perusahaan aplikasi diimbau agar transparan dalam perhitungan besaran BHR, serta diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

“Pemberian BHR Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi,” lanjut poin ke-5.

Selain itu, Menaker juga meminta gubernur di masing-masing provinsi untuk melakukan sejumlah langkah terkait pemberian BHR ojol dan kurir.

Pertama, gubernur diminta untuk menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah masing-masing agar memberikan BHR ojol sesuai surat edaran tersebut, dan kedua agar pemberian BHR diberikan lebih awal sebelum batas waktu akhir.

Ketiga, Menaker juga menginstruksikan kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan surat edaran tersebut.

“Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta bantuan Saudara Gubernur untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada bupati/wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur,” tulis paragraf terakhir SE Menaker ini.