Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan menu makan bergizi gratis (MBG) dengan ketahanan hingga 12 jam selama momentum Ramadan 2026, mulai dari kurma hingga telur rebus.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pola distribusi MBG selama Ramadan 2026 tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya.
Dadan menjelaskan, untuk wilayah mayoritas penduduk yang menjalankan puasa, nantinya makanan akan disediakan di sekolah dan dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka.
Dia memastikan makanan tetap aman dan layak dikonsumsi meski tidak langsung dimakan.
“Untuk daerah yang mayoritas muslim, makanan akan dibagikan pada jam sekolah. Tapi makanannya dibawa ke rumah dan tahan lama, tahan 12 jam. Dari mulai disiapkan sampai dia dikonsumsi pada saat buka [berbuka puasa],” kata Dadan saat ditemui seusai rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Selasa (20/1/2026).
Sementara itu, lanjut Dadan, untuk wilayah dengan mayoritas masyarakat yang tidak menjalankan puasa, layanan MBG tetap berlangsung normal.
Dari sisi pemilihan menu, BGN menyiapkan makanan siap santap yang diformulasikan agar tetap awet dan sesuai kebutuhan berbuka puasa. Menu tersebut mencakup kurma, telur rebus, buah, hingga abon.
“Contoh misalnya kurma, telur rebus, buah, kemudian abon, apa lagi, penganan-penganan lokal yang bisa tahan lama, misalnya kue,” jelasnya.
Dadan menegaskan kebijakan ini bertujuan agar manfaat MBG tetap dirasakan oleh peserta didik selama Ramadan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.
Untuk diketahui, BGN akan mengelola anggaran jumbo senilai Rp335 triliun pada 2026. Adapun, BGN telah memperoleh pagu anggaran dalam Undang-Undang APBN 2026 sebesar Rp268 triliun.
Di luar itu, pemerintah juga mencadangkan tambahan anggaran senilai Rp67 triliun yang dapat digunakan apabila diperlukan.
Anggaran tersebut merupakan perpaduan antara belanja program dan dukungan operasional kelembagaan. Namun, BGN memastikan alokasi anggaran tersebut tidak berdampak pada pemangkasan sektor lain, termasuk pendidikan.
Secara terperinci, dari total pagu anggaran 2026 senilai Rp268 triliun, sekitar 95,4% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Dari sana, anggaran Rp248,28 triliun khusus untuk program MBG. Selain itu, terdapat alokasi non-MBG sebesar Rp7,45 triliun.
Lebih rinci lagi, anggaran non-MBG mencakup penyediaan dan penyaluran senilai Rp1 triliun, sistem dan tata kelola senilai Rp145,94 miliar. Kemudian, promosi, edukasi kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat senilai Rp338,54 miliar.
Serta, pemantauan dan pengawasan senilai Rp801,05 miliar. Dari anggaran pengawasan tersebut, sekitar Rp700 miliar akan diswakelolakan tipe dua kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Di samping itu, BGN juga mengalokasikan Rp12,16 triliun untuk dukungan manajemen. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4,97 triliun ditempatkan dalam skema reserve output (RO) khusus, yang hanya dapat dicairkan setelah memperoleh persetujuan Presiden melalui rapat terbatas (ratas).